Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.312
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-'Adalah Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Analisis: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Ijtimaiyya Mimbar Keadilan Medina-Te : Jurnal Studi Islam Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama JURNAL MAHKAMAH SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Justisia Ekonomika Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Asy-Syariah As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Supremasi Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Jurnal Hukum Lex Generalis GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Hukum Malahayati AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sosial dan Humanis Sains Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Kartika: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam Vokatek : Jurnal Pengabdian Masyarakat AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM MILRev: Metro Islamic Law Review Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab
Liky Faizal
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 91 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 91 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Mut'ah Marriage Law in Perspective of Sayyid Husain Al-Thaba’thabaí and Their Relevance with Family Law in Indonesia Qohar, Abd; Zaki, Muhammad; Faizal, Liky; Rofi'i, Hilmi Yusron
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 7 No 1 May (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (836.198 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v7i1.3714

Abstract

This study aims to examine Al-Thaba’thabaí 's thoughts on Mut'ah marriage and its relevance to family law in Indonesia. This research is a type of library research by descriptive-analytical approach. The primary data in this study are the Qur'an, Hadith, books by Al-Thaba’thabaí, the 1945 Constitution, Law Number 1 of 1974 concerning National Marriage Law, PP. Number 9 of 1975 as the implementing regulation of Law no. 1974, and INPRES No.1/1991 on the Compilation of Islamic Law (KHI). This study uses deductive thinking techniques and the data analysis uses maqashid sharia theory. The results show that Al-Thaba’thabaí 's thoughts on the permissibility of Mut'ah Marriages are not relevant to the purpose of marriage and the purpose of making legislation. As the purpose of making the law is the value of justice, usefulness, and legal certainty, besides the law is also made to create benefit in society. Al-Thaba’thabaí’s thought regarding Mut'ah Marriage must be rejected because it violates the values of the legal objectives, namely justice, benefit, and legal certainty, and also harms the values of benefit. To provide firmness to prohibit the practice of mut'ah marriage in Indonesia, it is necessary to amend Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage to "a legal marriage is carried out following their respective religions and registered following the legislation. invitation".
Ormas dan Pengabaian Terhadap Nilai-Nilai Pancasila: Analisis Kritis Berbasis Hifz al-Ummah Ramadhanu, Ricky Adrian; Faizal, Liky; Al arif , M. Yasin Al arif; Sofiana, Anis Sofiana
ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Direktorat Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/abhats.vol6.iss2.art4

Abstract

Indications of neglect toward Pancasila values by some Community Organizations (Ormas) in Indonesia are evidenced by various deviations found in the field. This is reinforced by the discovery of 3,326 cases of thuggery under the guise of community organizations reported by the police since May 1, 2025. This study aims to examine the consistency of community organizations in upholding Pancasila values and to analyze the legal and ethical consequences of such neglect, by integrating the ideological approach of Pancasila (based on Law No. 16 of 2017) and the principle of hifz al-ummah in maqasid shariah. The method employed is qualitative with a library research approach, relying on primary data from the Qur’an as part of the religious perspective and secondary data from scholarly journals and credible news sources, analyzed using a descriptive-analytic technique. The findings reveal that several community organizations exhibit deviant actions through practices of violence, thuggery, and illegal levies, which indicate a neglect of Pancasila values and the principle of hifz al-ummah (protection of humanity). These findings affirm the need for self-criticism among community organizations so that they may actively engage as actors in upholding Pancasila and religious values as moral-ethical safeguards against potential deviations, in line with the regulations governing community organizations. This research also provides a conceptual contribution by bridging national values and Islamic principles in analyzing field findings. [Indikasi pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila oleh sebagian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia disebabkan oleh berbagai temuan penyimpangan di lapangan. Hal tersebut diperkuat dengan temuan 3.326 kasus premanisme dengan mengatasnamakan ormas yang dilaporkan oleh pihak Polri sejak 1 Mei 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi ormas terhadap nilai-nilai Pancasila serta menganalisis konsekuensi hukum dan etis atas pengabaian tersebut, dengan mengintegrasikan pendekatan ideologis Pancasila (berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017) dan prinsip hifz al-ummah dalam maqasid syari’ah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research, mengandalkan data primer Al-Qur’an sebagai bagian dari pendekatan agama dan data sekunder dari jurnal ilmiah serta kumpulan sumber berita yang kredibel, serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah ormas menunjukan aksi yang menyimpang melalui praktik kekerasan, premanisme, dan pungutan liar, yang terindikasi mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hifz al-ummah (perlindungan umat manusia). Temuan ini menegaskan perlunya autokritik bagi ormas agar terlibat menjadi aktor yang berperan langsung dalam menjaga nilai Pancasila dan nilai agama sebagai perisai atau penjaga moral etik ormas dari potensi penyimpangan nilai ormas sesuai dengan UU ormas yang mengaturnya. Penelitian ini sekaligus memberikan kontribusi konseptual antara nilai-nilai kebangsaan dan prinsip-prinsip keislaman dalam menganalisis temuan di lapangan.]
TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN JALAN Pamenan, Iza Ratu; Faizal, Liky; Nurkholidah, Susi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.74701

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang di Desa Bumi Harjo ditinjau dari Fikih Siyasah Tanfidziyah, dan (2) upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kerusakan jalan di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga, observasi langsung di lapangan, dokumentasi serta studi pustaka. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, catatan lapangan, dan lembar observasi. Teknik analisis data menggunakan model Interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang belum sepenuhnya efektif, karena masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dalam jangka waktu lama. Pemerintah daerah dinilai kurang tanggap terhadap aspirasi masyarakat, dengan keterbatasan anggaran menjadi alasan utama lambatnya perbaikan. (2) Masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dengan melakukan gotong royong, memperbaiki sistem drainase, dan mengusulkan program perbaikan melalui Musrenbang desa. Dari perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah, hal ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan asas amanah dan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan syariat Islam.
Implikasi Hukum Adat terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam Liky Faizal; Efa Rodiah Nur; Abd. Qohar; Hilmi Yusron Rofi'i
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5745

Abstract

Indigenous peoples of Lampung have a tribal culture which is divided into two large customary groups, namely the Saibatin and Pepadun indigenous peoples, and most of the community members embrace Islam, in terms of marital affairs which will continue to be inherited in the family. Indigenous people in general still use the procedures contained in their customary law. This study aims to analyze the position of women in inheritance distribution in Lampung customary law in Way Kanan and Pesisir Barat districts from the perspective of Islamic Family Law in Indonesia. This research is field research, which describes and describes the situation and phenomena more clearly regarding the situation that occurred. This study intensively studied the position of women in inheritance distribution in Lampung customary law in Way Kanan and Pesisir Barat districts from the perspective of Islamic Family Law in Indonesia. Qualitative descriptive research method is research that only describes situations and events. This study does not seek or explain relationships, does not test hypotheses or make predictions, but only describes variable by variable. This study uses a purposive sample. The informants in this study were: Key Informants: 4 traditional leaders, Main Informants: 4 women who were heirs, Supporting informants: 4 indigenous people. Data sourced from primary data and secondary data, with data collection techniques interview, observation, and documentation. The data collection activities are carried out after the research is carried out or compiled. Data collection is one of the processes in research that can help solve the problems being studied, therefore the data collected must be sufficient. Data analysis by collecting data, data reduction, data presentation, and conclusions.
Formation of a Generation of Moderate Santri through Strengthening the Values ​​of Religious Moderation in Islamic Boarding Schools Qohar, Abd.; Hidayat, Eko; Faizal, Liky; Mukri, Moh.
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 25 No 2 (2025): Analisis : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ajsk.v25i2.24765

Abstract

Strengthening religious moderation is a strategic issue in Islamic boarding school education amidst the increasing challenges of exclusive and extreme religiosity. Islamic boarding schools play a crucial role in instilling balanced, just, and tolerant Islamic values ​​through distinctive educational traditions. Therefore, fostering moderate religious values ​​as a central focus in religious life is crucial, especially for the younger generation living in a heterogeneous society. This study employed a qualitative approach with a descriptive-analytical approach. The research locations included An-Noor and An-Nahl Islamic Boarding Schools in Bandar Lampung. Data collection was conducted through observation, in-depth interviews, and documentation studies. Data analysis included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that strengthening religious moderation effectively occurs through a holistic, integrative, and experience-based pedagogical process. The values ​​of tawassuṭ, tawāzun, tasāmuḥ, and al-‘adl are internalized through dialogic learning, the exemplary behavior of kiai and ustaz, and the daily culture of students. Religious moderation is not positioned as an external ideology, but rather as an actualization of classical Islamic values ​​that have theological legitimacy in the concept of ummatan wasaṭan and the principle of justice in the Qur'an. The integration of cognitive, affective, and practical approaches encourages the transformation of students' character toward a reflective, inclusive, and socially responsible religious attitude.
Implementasi Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Bawaslu Bandar Lampung) Ismed Ananta; Liky Faizal; Dani Amran Hakim
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 1 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (Februari)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i1.673

Abstract

This study stems from academic concerns regarding the continued violation of campaign material regulations during elections, despite the provisions stipulated in Article 71 of General Election Commission Regulation No. 15 of 2023. This situation indicates a gap between legal norms and their implementation in the field, particularly in the supervisory function of the Election Supervisory Agency (Bawaslu). This study aims to analyze the implementation of Article 71 of PKPU Number 15 of 2023 concerning campaign materials in Bandar Lampung City and examine it from the perspective of fiqh siyasah tanfidziyah as a concept of the exercise of governmental power in Islam. This study uses a qualitative method with a juridical-empirical approach through interviews, documentation, and the study of laws and regulations. The results of the study show that the implementation of campaign prop supervision has not been optimal due to limitations in supervision, low compliance among election participants, and coordination factors between institutions. From the perspective of fiqh siyasah tanfidziyah, campaign monitoring is part of the implementation of the government's mandate to maintain justice and public interest. The implications of this study emphasize the importance of strengthening election monitoring based on the values of justice and government accountability
Policy model for handling children with social welfare problems in Lampung Province during the Covid-19 Pandemic Eko Hidayat; Iskandar Syukur; Liky Faizal; Abd. Qohar
Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Vol. 9 No. 1 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/satwika.v9i1.39548

Abstract

This study addresses a critical issue exacerbated by the pandemic: the increasing number of street children in Lampung Province. This demographic represents a vulnerable group necessitating focused attention from both governmental and societal entities to prevent exploitation and enhance access to education and social services for women with disabilities. Despite the implementation of various social policies, challenges persist, particularly in developing regions such as Lampung, Indonesia. This study aims to delineate a policy model for managing street children during the pandemic by identifying existing implementation obstacles. The theoretical framework is grounded in the concepts of social empowerment and social welfare policies, as outlined in Law No. 11 of 2009. Employing a qualitative descriptive methodology, data were gathered through interviews, observations, and documentation from 14 relevant informants and analyzed using the Miles and Huberman model alongside triangulation techniques for validation. The findings reveal that Lampung Province’s policy model encompasses orphanages, families, communities, and semi-social homes. However, significant challenges, such as limited budgetary and human resources, impede their effectiveness. This study provides a comprehensive overview of social welfare policy implementation during the pandemic and underscores the necessity of enhancing intersectoral collaboration to improve the welfare of street children in Lampung Province.   Studi ini membahas masalah kritis yang diperburuk oleh pandemi: meningkatnya jumlah anak jalanan di Provinsi Lampung. Kelompok demografi ini merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dari entitas pemerintah dan masyarakat untuk mencegah eksploitasi dan meningkatkan akses pendidikan dan layanan sosial bagi perempuan penyandang disabilitas. Meskipun berbagai kebijakan sosial telah diterapkan, tantangan tetap ada, terutama di daerah berkembang seperti Lampung, Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan model kebijakan untuk mengelola anak jalanan selama pandemi dengan mengidentifikasi hambatan implementasi yang ada. Kerangka teoritis didasarkan pada konsep pemberdayaan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009. Dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari 14 informan terkait dan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman beserta teknik triangulasi untuk validasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa model kebijakan Provinsi Lampung mencakup panti asuhan, keluarga, masyarakat, dan rumah semi-sosial. Namun, tantangan signifikan, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, menghambat efektivitasnya. Studi ini memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi kebijakan kesejahteraan sosial selama pandemi dan menggarisbawahi perlunya peningkatan kolaborasi lintas sektoral untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan di Provinsi Lampung.   
Gharar Problems in the Majek Tradition: Juridical Analysis of Farm Workers' Wages from the Perspective of Sharia Economic Law Alfia Diningsih; Khumedi Jafar; Liky Faizal; Siti Rohmah Wati
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v11i2.16244

Abstract

The employment remuneration practices observed in the majek tradition in Semaka District, Tanggamus Regency reveal significant differences between customary law, the formal regulatory framework, and Sharia principles. The main issues identified in this examination include manifestations of legal ambiguity (gharar) and a lack of protection for workers' rights, stemming from unilateral decisions regarding remuneration and post-harvest wage determination. Data was obtained through comprehensive interviews with landowners and agricultural workers, then analysed through the lens of the principles of Fikih Muamalah and Maqashid Sharia. The findings indicate that the majek tradition fails to meet the legal criteria associated with ijarah contracts due to the prevalence of gharar fahish (excessive uncertainty) regarding wage amounts. Juridically and philosophically, this practice contradicts the principles of justice ('is) and property protection (hifz al-mal) as articulated in Shariah Maqashid. This study advocates the formalisation of direct employment contracts in written form to ensure legal certainty and the protection of agricultural workers, who are positioned as vulnerable parties (mustadh'afin).
TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PENYALAHGUNAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (6) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU: (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) Wahyu Irawati; Liky Faizal; Nur Rahmah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1508

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 16 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta meninjaunya dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum berjalan secara optimal. Lemahnya pengawasan, kurang tegasnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama terjadinya penyalahgunaan RTH. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memiliki kewajiban untuk menegakkan kebijakan secara efektif demi mewujudkan kemaslahatan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah dan peningkatan partisipasi masyarakat agar fungsi RTH dapat terjaga secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Islam.
Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Pemerintah Dalam Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 1 Tahun 2013 Sigit Sigit Eka Saputra; Liky Faizal; Alan Yati
Jurnal Supremasi Vol 16 No 1 (2026): Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i1.5633

Abstract

Permasalahan HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung, termasuk di RT 13 LK I Kelurahan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya Pasal 5 mengenai pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan, implementasinya di tingkat kelurahan belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai program, seperti komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pelayanan tes HIV di fasilitas kesehatan, serta surveilans pada kelompok berisiko. Namun, pelaksanaannya belum menjangkau sektor dunia usaha dan organisasi masyarakat secara merata. Selain itu, rendahnya pemahaman dan masih kuatnya stigma terhadap HIV/AIDS menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan masih terbatas. Hambatan lain meliputi lemahnya koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Dalam perspektif Ibn Taymiyyah, kebijakan yang belum efektif menghilangkan kemudaratan belum sepenuhnya merealisasikan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan agar tujuan perlindungan jiwa dalam kerangka maqashid al-syari’ah dapat tercapai secara optimal.
Co-Authors A. Kumedi Ja’far Abd. Qohar Abdul Qodir Zaelani Abidin Latua Agus Hermanto Agus Hermanto Ahmad Fauzan Al arif , M. Yasin Al arif Al-Ghifarry, Idrus Alan Yati Alfia Diningsih Ali Abdul Wakhid Amin Rais Ani, Qur'aini Safitri Anis Sofiana Annisa Julianingsih Ari Priyanto Arif Fikri Asiah, Siti Nur aulia, muhammad erix bt Nik Azhar, Nik Airin Aqmar Cherly Sugistina Dani Amran Hakim Delpiyando Delpiyando Destianingsi Destianingsi Diah Dwi Wulandari Diah Prayogi Diah Dian Eka Putri Efa Rodiah Nur Efa Rodiah Nur Efa Rodiah Nur Eko Hidayat Eko Hidayat Eko Hidayat Eko Hidayat Faisal, Liky Faisal Fauzi, Moh. Yasir Fitri Afifah Fuadi, As'ad Gandhi Liyorba Indra Gesit Yudha Gesti Rahayu, Tyas Hanif Hanif Hanif, H. Harapandi Dahri Syahrum Hartinah Aprilia Hilmi Yusron Rofi'i Hilmi Yusron Rofi’i Idham Idham Idham, I. Indah Satria Indah Widiyansari Is Susanto Iskandar Syukur Ismed Ananta Juliana Juliana Kamaruddin, Mohd Khairi Khoiruddin Khumedi Jafar Latua, Abidin M. Maimun M. Maimun, M. M. Yasin Al Arif Maimun Maimun Maimun Maimun Maimun Maimun Moh. Mukri Mohammad Yasir Fauzi Mu'in, Fathul Muhammad Zaki Muhammad Zaki Munawaroh Mutholib, Mutholib Nada Efrilia, Maulidia Nanda Chiara Laraisyah Nisak, Siti Marhumatun Nita Yuliza Nur Rahmah Nur Rahmah Nurnazli Nurnazli Nurnazli Pamenan, Iza Ratu Pratiwi, Anisha Resti Qohar, Abd. Qohar, Abdul Qohar Qur'aini Safitri Ani Rais, Amin Ramadhanu, Ricky Adrian Relit Nur Edi Rofi'i, Hilmi Yusron Rohayati, Eti Rony, Zahara Tussoleha Rudi Santoso, Rudi Ruslan Abdul Ghofur S. Suratno Safarika Khumayiroh Sigit Sigit Eka Saputra Siti Rohmah Wati Sofiana, Anis Sofiana Suratno, S. Susanto, Is Susi Nurkholidah Syamsul Hilal Tamza, Fristia Berdian Tata Cahwiyadi Tengku Riza Zarzani N Thoriq Adrian Wibowo Tri Iswantini Wahid, Ali Abdul Wahyu Irawati Wulandari, Diah Dwi Yasir Fauzi, Moh. Yundari, Yundari Yusuf Baihaqi Zaharah, Rita Zaki, H. Muhammad Zuhraini