Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.413
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Halu Oleo Law Review Jurnal Ius Constituendum Journal of Dedicators Community Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum UNTAG Law Review MAGISTRA Law Review Al-Adl : Jurnal Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Indonesia Private Law Review Journal Juridisch
Zaenal Arifin
Universitas Semarang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi Sipahutar, Apul Oloan; Arifin, Zaenal; Sudarmanto, Kukuh; Ratna Sediati, Diah Sulistyani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4254

Abstract

This study aims to analyze the mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors, the obstacles to implementing the execution of fiduciary guarantees, and the ideal mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors. The research method used in this research is normative juridical. The results showed the execution of fiduciary guarantees on debtors who defaulted using the standard operation procedure (SOP) in each company. The ideal way for the execution of fiduciary guarantees is to combine the handling, either by using company SOPs combined with settlement through the courts. Various obstacles in the execution of fiduciary guarantees, such as non-compliance and awareness of the debtor with the applicable rules. in addition to the existence of a decision of the Constitutional Court which is used as an excuse for the debtor; and excessive use of the external collection by creditors in carrying out production.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wansprestasi, kendala-kendala dan mekanisme yang ideal dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wansprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada dibitur yang wansprestasi menggunakan standart operation procedure (SOP) pada masing-masing perusahaan. Cara yang ideal bagi eksekusi jaminan fidusia adalah dengan mengkombinasikan penanganan, baik dengan menggunakan SOP perusahaan yang dipadukan dengan penyelesaian melalui peradilan. Berbagai kendala dalam   pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, seperti: ketidak patuhan dan kesadaran debitur dengan aturan yang berlaku. Selain itu   keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi yang kerap dijadikan alasan bagi debitur; serta penggunaan eksternal collection oleh pihak kreditur yang berlebihan dalam menjalankan tugasnya.  
Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nababan, Agung Kristyanto; Junaidi, Muhammad; Sudarmanto, Kukuh; Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4808

Abstract

This research aims to determine the validity of the material related to severance pay in the legislation. Government Regulations are statutory regulations stipulated by the President to carry out the Act properly. The content of the Government Regulation is material for implementing the Law. The problem of this research is how the validity of the content in government regulations is related to severance pay. The research method used is the normative juridical approach. The conclusion of this study government regulation cannot change the material contained in the law it implements, cannot add, does not reduce, does not insert a provision, and does not modify the material and understanding that already exists in the law that is its parent. Provisions related to severance pay in Government Regulation Number 35 of 2021 which regulates severance pay are lower than the provisions stipulated in the parent regulation, namely Law Number 11 of 2020 cannot be justified by law.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan materi muatan terkait uang pesangon dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana keabsahan materi muatan dalam peraturan pemerintah terkait pesangon bagi tenaga kerja yang diatur kurang dari undang-undang induknya dan akibat hukum terhadap pemberlakuan ketentuan terkait pesangon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini peraturan pemerintah tidak dapat mengubah materi yang ada dalam undang-undang yang dijalankannya, tidak dapat menambah, tidak mengurangi, dan tidak menyisipi suatu ketentuan serta tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam undang-undang yang menjadi induknya. Ketentuan terkait pesangon dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang mengatur pesangon lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam peraturan induknya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak dapat dibenarkan menurut hukum.  
Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Laksana, Nabila Setya; Zaenal Arifin; Ani Triwati; Soegianto Soegianto; Ahmad Samudra
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.10093

Abstract

This study aims to examine the legal protection of exclusive rights to film remakes and the legal consequences arising from such actions under Law Number 28 of 2014 on Copyright. The urgency of this research lies in the increasing prevalence of unauthorized film remakes in the digital era, particularly on social media platforms, which has not been thoroughly explored from the perspective of intellectual property law. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, relying on secondary data such as legislation, legal literature, and relevant references. The findings reveal that unauthorized film remakes constitute violations of the author's economic rights, subject to civil sanctions such as compensation and criminal penalties, including imprisonment or fines. The novelty of this research lies in its normative focus on exclusive rights within the context of film remakes as derivative works, an area rarely examined in previous studies. The conclusion emphasizes the need to strengthen the implementation of regulations, enhance digital monitoring systems, and improve public legal literacy regarding copyright protection. Recommendations include cross-sector collaboration among the government, rights holders, and digital platforms to establish a more effective and adaptive legal protection system.   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas remake suatu film serta akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Urgensi penelitian ini didasarkan pada maraknya praktik remake film tanpa izin yang semakin meningkat di era digital, khususnya melalui platform media sosial, namun belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan referensi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remake film tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, yang dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis normatif terhadap hak eksklusif dalam praktik remake film sebagai bentuk karya turunan, yang belum banyak dijelaskan dalam kajian sebelumnya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi turunan, sistem pengawasan digital, dan edukasi publik terkait perlindungan hak cipta. Rekomendasinya meliputi kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pemegang hak, dan platform digital untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan adaptif.    
Eksistensi Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Haq, Muhammad Fakhrul; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin; Muhammad Junaidi; Albertus Heru Nuswanto; Rati Riana
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11068

Abstract

This study aims to analyze the existence, legal standing, and implementation of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 on Job Creation following the issuance of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, which declared Law Number 11 of 2020 on Job Creation conditionally unconstitutional. The urgency of this research lies in the need for an in-depth juridical review of the legitimacy of the Perppu, which is deemed not to meet the “compelling urgency” requirements stipulated in Article 22 of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009, as well as its implications for the rule of law and public participation in the legislative process. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and descriptive-analytical analysis of secondary data. The findings reveal that the Perppu’s legal standing is weak as it fails to meet all three criteria of compelling urgency, while its implementation encounters obstacles in terms of legal substance and legal culture, particularly regarding investor-oriented policies and the reduction of workers’ rights. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis combining Hans Kelsen’s hierarchy of norms theory, Lawrence M. Friedman’s legal system theory, and Gustav Radbruch’s legal purpose theory to assess the legitimacy and effectiveness of the Perppu. It is concluded that the Perppu does not fully fulfill the elements of legal justice and legal benefit for civil society, although it still provides legal certainty for the government to accelerate national strategic projects. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi, kedudukan hukum, dan implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian yuridis mendalam terhadap legitimasi penerbitan Perppu yang dinilai tidak memenuhi syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis deskriptif-analitis terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis kedudukan Perppu Cipta Kerja lemah karena tidak memenuhi ketiga kriteria kegentingan yang memaksa, sementara implementasinya menghadapi hambatan pada aspek substansi hukum dan budaya hukum, khususnya terkait keberpihakan pada investor dan pengurangan hak-hak pekerja. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menggabungkan teori hierarki norma hukum Hans Kelsen, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch untuk menilai legitimasi dan efektivitas Perppu Cipta Kerja. Disimpulkan bahwa Perppu ini belum sepenuhnya memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat sipil, meskipun masih memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam mempercepat proyek strategis nasional.  
KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA Sadono, Bambang; Lubab, Ali; Arifin, Zaenal; Sukarna, Kadi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2870

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatatnegaraan di Indonesia. Salah  satu  hasil  dari  Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD Negara RI Tahun  1945 adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan  Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi.  Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga  negara.     Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perkembangan  konsep    trias politica juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberadaan yang keberadaannya dalam struktur ketatanegaraaan di negeri ini sering menjadi perdebatkan oleh berbagai pihak karena Komisi Pemberantasan Korupsi Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan.  Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah   Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia saat ini dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah trias politica dan kepastian hukum,  penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.  Kesimpulan penelitian ini adalah keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan  Korupsi secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi kebutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan Komisi Pemberantasan Kosupsi bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan Kedududukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaran di Indonesia akan menjadi lebih kuat maka kedudukannya menjadi organ konstitusi (constitusional organs)   atau masuk kedalam konstitusi maka di perlukan Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM Pramana, Setiya; Junaidi, Muhammad; Arifin, Zaenal; Sukarna, Kadi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2903

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Pegawai ASN sejatinya berada dalam posisi yang dilematis dan terombang-ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karir ASN sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Disisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum dan Kendala dan solusi apakah yang dihadapi terkait   kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum, yaitu: a) Kurang Alat Bukti. b) Tidak adanya penjelasan tentang kata netral yang jelas c). Waktu Penanganan yang Terbatas, dan d). Keterangan Masyarakat yang Kurang Koperatif. e) Pertimbangan situasi tertib yang condong dijaga oleh Pori dalam hal ini Polda Jawa Tengah. Sedangkan Solusinya dari kendala tersebut diatas adalah : 1) Memperjelas aturan terkait definisi netral dari ASN tersebut. 2) Perlu regulasi penanganan dalam bentuk Undang-Undang yang jelas. 3) Pembentukan Mahkamah Pemilu yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Hakim, dan beberapa perwakilan dengan background tindak tidana pemilu yang dapat menangani sengketa pemilu.
Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi Prasetiono, Yogi; Arifin, Zaenal; Sudarmanto, Kukuh
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5241

Abstract

This scientific article aims to discuss the implementation, obstacles and solutions for criminalizing the perpetrators of corruption in the Semarang District Court No. 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. This type of research is normative juridical with a case approach, descriptive analytical specifications. The data used is secondary data, which is taken by means of literature study and study documentation which is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that in imposing the severity of the punishment for the perpetrators of participating (deelneming) in the corruption., the Panel of Judges has not fully considered who the main perpetrators or participants. Meanwhile, the obstacles faced regarding the understanding and interpretation of the Panel of Judges in qualifying the actors and doing so only limited to stating the existence of a collective cooperative relationship, resulting in the invisible role, position and pattern of the relationship of the actors. Again, by not withdrawing the relevant parties in the incident due to the lack of complete and clear accusations/Public Prosecutors in adding additional, so that the difficulty in revealing the value of state financial losses in the central procurement of Operating Room Systems at RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro, Sragen Regency, which was caused by corruption crimes committed by the. Against these obstacles, the Panel of Judges must be able to make breakthroughs through quality decisions and reflect a sense of justice for the community in order to achieve justice, certainty and legal benefit. Artikel ini bertujuan mengkaji implementasi, kendala dan solusi pemidanaan pelaku penyertaan (deelneming) tindak pidana korupsi atas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan berat ringannya pemidanaan pelaku penyertaan (deelneming) perkara tindak pidana korupsi, Majelis Hakim belum mempertimbangkan secara lengkap mengenai siapa pelaku utama maupun turut sertaSedangkan kendala yang dihadapi mengenai pemahaman dan penfsiran Majelis Hakim dalam mengkualifikasikan pelaku turut serta melakukan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif,   mengakibatkan tidak terlihatnya peran, kedudukan maupun pola hubungan para pelaku. Ditambah lagi dengan tidak ditariknya pihak terkait dalam peristiwa tersebut akibat kurang cermat, lengkap dan jelas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, sehingga kesulitan dalam mengungkap kepastian pengembalian nilai kerugian keuangan negara pada kegiatan Pengadaan Sentral OK/Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa. Terhadap kendala-kendala tersebut, Majelis Hakim harus mampu membuat terobosan hukum melalui putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat demi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.    
Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi Arifin, Zaenal; Ratna Sediati, Diah Sulistyani; Hendristianto, Reiska; Arifin, Miftah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6095

Abstract

The study aims to analyze the validity and legal protection of partnership agreements in construction services. A construction service job will require legality in the form of an agreement between the parties, namely the employer and the service provider. This research provides information on how to Arrange a construction services partnership agreement. This research uses normative juridical research methods. The result of this study is that to avoid deviations in the process of drafting a partnership agreement, it should be necessary to involve the opinions of experts in the hukkum profession such as Notaries or Advocates. The existence of a partnership agreement as an effort to protect the law. The validity of the construction services partnership agreement that the necessity of the partnership agreement must be made in writing and not contrary to the applicable rules. The ideal partnership  agreement is a balanced agreement in containing the rights and obligations of the parties. The form of partnership agreement that is often used in construction services is in the form of sub-contract and join operating cooperation (KSO).Penelitian bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan dan perlindungan hukum perjanjian kemitraan di jasa konstruksi. Suatu pekerjaan jasa konstruksi akan membutuhkan legalitas berupa perjanjian daiantara para pihak yaitu pemberi kerja dan penyeida jasa. Penelktian ini memberikan informasi tentang bagaimana Menyusun suatu perjanjain kemitraan jasa konstruksi. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa untuk menghindari adanya penyimpangan dalam proses penyusunan perjanjian kemitraan sebaiknya perlu melibatkan pendapat dari para ahli profesi hukkum seperti Notaris atau Advokat. Adanya perjanjian kemitraan sebagai upaya perlindungan hukum. Keabsahan perjanjian kemitraan jasa konstruksi bahwa keharusan perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Perjanjian kemitraan yang ideal adalah perjanjian seimbang dalam memuat hak dan keawajiban para pihak. Bentuk perjanjian kemitraan yang sering digunakan di jasa konstruksi yaitu yang berbentuk sub kontrak dan kerja sama operasi (KSO).   
Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sudarmanto, Kukuh; Arifin, Zaenal; Tatara, Tirsa
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6400

Abstract

The purpose of the research conducted is to find out and analyze the juridical study of corruption crimes in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program and the ideal concept pursued by the government as an anti-corruption effort to be applied in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in the future. This research uses sociological juridical legal researc.The results of the study can be concluded that corruption crimes in PTSL begin with the identification of the causes of corruption crimes. In terms of law enforcement, it is related to efforts to prevent and eradicate corruption, whether or not law enforcement is successful depends on the components of the legal structure, legal substance, and legal culture.Law enforcement is described in several stages including pre-adjudication with the cooperation of the Pungli Saber Team which continues the process of investigating and investigating suspected perpetrators of corruption crimes by the police by including at least 2 (two) pieces of evidence, after the minutes of the results of the complete investigation (P21) then proceed to the prosecutor's office.The ideal concept pursued by the government in the future as an effort to implement an anti-corruption program consists of external and internal concepts, in addition to that government steps are needed to evaluate, update, and/or change.The suggestion this research is that it is hoped that the first land registration program based on PTSL which is carried out en masse which is intended for all economic groups can be carried out smoothly for the orderly order of national land law to ensure legal certainty and legal protection for owners of rights to a plot of land. Tujuan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa kajian yuridis tindak pidana korupsi) dan penanganan pencegahan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam PTSL dimulai dengan  adanya identifikasi penyebab terjadi tindak pidana korupsi. Pelaksanaan PTSL sendri banyak dtemukan unsur tindak pidana koruspi seperti adanya pungutan liar dan gratifikasi.  Salah satu upaya pencegahan tindak pidan korupsi dalam PTSL melalui kerja sama dengan Tim Saber Pungli. Konsep ideal yang ditempuh pemerintah pada masa yang akan datang sebagai upaya program anti korupsi terdiri dari konsep eksternal dan internal, selain itu diperlukan langkah pemerintah untuk melakukan evaluasi, pembaharuan, dan/atau perubahan. Saran yang digunakan oleh penlitian ini adalah diharapkan progam pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan PTSL yang dilakukan secara massal yang diperuntukkan kepada semua golongan ekonomi dapat terlaksana dengan lancar demi tertibnya hukum pertanahan nasional guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas suatu bidang tanah.  
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa Sihotang, Amri Panahatan; Arifin, Zaenal; Sudarmanto, Kukuh; Fristianti, Nadya Dhea
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6579

Abstract

The purpose of this study was to find out the Judge’s consideration of the Decision Number 40/G/2020/PTUN.Smg on the validity of the islamic boarding school diploma as a requirement for participation in the Village Head election and to find out the Judge’s application of the law on the validity of the islamic boarding school diploma as a requirement for participation in the village head election in the analysis on Decision Number 40/G/2020/PTUN.Smg. This study was normative juridical research using a qualitative analytical method based on a literature review. Based on the results of this study, it can be concluded that in his legal consideration, the Judge stated that the Plaintiff’s interest was not harmed. The Plaintiff did not have the legal standing to file a lawsuit in the State Administrative Court. The issue of determining the diploma validity as a requirement for nomination to the village head election was not addressed further in the decision. Judges should not only decide in a procedural manner, but also prioritize the resolution of the dispute substance. The application of law to be considered by the Judge must include the three fundamental values of legal objectives, namely legal justice, benefit, and certainty. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim atas putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.Smg terhadap keabsahan ijazah pondok pesantren sebagai syarat keikutsertaan pemilihan kepala desa dan penerapan hukum yang seharusnya diterapkan Hakim atas keabsahan ijazah Pondok Pesantren sebagai syarat keikutsertaan Pilkades dalam kajian putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode analitis kualitatif berdasarkan studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap pokok permasalahan penentuan keabsahan ijazah sebagai syarat pencalonan pemilihan kepala desa tidak dipertimbangkan lebih lanjut di dalam putusan. Hakim seharusnya tidak sekedar memutus secara prosedural saja, namun harus mengedepankan penyelesaian subtansi pokok sengketa. Penerapan hukum yang seharusnya diterapkan dalam pertimbangan Hakim harus memuat ketiga nilai dasar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.   Abstract   
Co-Authors Abidin Abidin Ahmad Samudra Akbar Panggabean, Windro Albertus Heru Nuswanto Amirullah, Muhammad Anam, Muhammad Ani Triwati Bambang Sadono Basoeki, Herwin Haryadi Bawono Sekti, Luluk Tirto Cahyani, Fenny Casnoyo Casnoyo Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Dadi, Mat Diah Sulistyani Diah Sulistyani Ratna Sediati, Diah Sulistyani Endah Pujiastuti Fristianti, Nadya Dhea Haq, Muhammad Fakhrul Hendristianto, Reiska Henry Januar Saputra Hugeng Purnama, Shonia Ilmi, Musfiratul Irfatul Chasanah Junaidi, Muhamad Kristi Warista Simanjuntak Kukuh Sudarmanto Kuswardani Kuswardani Laksana, Nabila Setya Lestari, Rohmini Indah Lubab, Ali Mac Thi Hoai Thuong Manurung, Mangaraja Maulana, Muhammad Arif Meidianto, Gunawan Miftah Arifin Miftah Arifin Miftah Arifin Misbakhul Munir Mubarok Anwar, Fahruddin Muhammad Iqbal Muhammad Junaidi Muhammad Junaidi Muhammad Junaidi Muhammad Nawir Mulyanto, Wiwit Nababan, Agung Kristyanto Nahdhodin, Muhammad Nikmatul Wachidah Nur Aisah Nur, Fahroni Nurkholis Nurkholis Nursalam Nursalam Panahatan Sihotang, Amri Prabasiwi, Alberta Ira Pramana, Setiya Prasetiono, Yogi Prasetyo, Muhammad Agus Prasetyorini, Theresia Eni Puteri, Rizqi Purnama Putrisetia, Difa Ayu R.S. Rakia, A. Sakti Rahadjo Puro, Djuhandhani Rati Riana Rezza Aldi Ferdiansa Rian Ardiansyah, Maruf Rizal, Arief RS, Diah Sulistyani Saifudin Saifudin Sani Pratiwi, Alya Saputra, Dimas Almeida Sari, Gita Novita Sa’ro Fitriani A. Rohma Setyawati, Dewi Sihotang, Amri Panahatan Sindoro, Cristhananta Sipahutar, Apul Oloan Siti Fatimah Siyogo, Siyogo Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto, Soegianto Sofyan, Syafran Subiadi, Rilda Sudarmanto, Kukuh Sujatmiko, Bagus Sukarna, Kadi sukarna, kadi Sukrisno, Wijayono Hadi Sulistyani Ratna Sediati, Diah Sulistyani, Diah Supriyadi Supriyadi Supriyanto Supriyanto Susilo, Erwin Susilo, Hendri Tanggono, Claustantianus Wibisono Tatara, Tirsa Tri Nugroho Tri Wibowo Triwati, Ani Triwiraputra, Ega Laksmana Wahyu Mahendra Wahyu Nugroho Wahyudin, Muhammad Isro Wibisono, Dedi Indra Widyasari Rifki, Ika Wijayono Hadi Sukrisno Wiwin Setyorini Wulandari, Rahajeng Zaenal Arifin