Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Bantuan Sosial Berbasis DTKS untuk Akurasi Penerima di Kota Semarang: Implementing DTKS-Based Social Assistance for Accurate Beneficiary Targeting in Semarang City Christina Diah Wijayanti; Soegianto Soegianto; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 3 No. 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i3.12886

Abstract

This study analyzes the implementation of social assistance distribution in Semarang City based on the Integrated Social Welfare Data (DTKS) through the SIKS-NG application and formulates solutions to address mistargeted beneficiaries. Using an empirical juridical approach supported by statutory analysis and a descriptive–analytical research design, primary data were obtained from interviews with village officials, distribution officers, and beneficiaries, while secondary data were collected through literature studies. The findings show that the distribution process continues to encounter problems of data inaccuracy, including the inclusion of deceased individuals, residents who have relocated without updating their civil records, and financially capable individuals who still receive social assistance. These issues are compounded by infrequent data updates, weak interagency coordination, and low public literacy regarding mandatory reporting of demographic and economic changes. The study’s novelty lies in proposing an integrated early verification–validation model and a systematic DTKS updating mechanism designed to enhance accountability, data accuracy, and targeting effectiveness in local social assistance programs.   Penelitian ini menganalisis pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kota Semarang berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG serta merumuskan solusi untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran penerima. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang didukung analisis peraturan perundang-undangan dengan desain penelitian deskriptif–analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat kelurahan, petugas penyalur, dan penerima bantuan, sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran masih menghadapi masalah ketidakakuratan data, termasuk tercatatnya individu yang telah meninggal dunia, warga yang pindah tanpa memperbarui data kependudukan, serta masyarakat yang secara ekonomi mampu namun tetap menerima bantuan sosial. Permasalahan tersebut diperburuk oleh minimnya pembaruan data, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya literasi publik terkait kewajiban pelaporan perubahan kondisi demografis maupun ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan model verifikasi–validasi dini yang terintegrasi serta mekanisme pembaruan DTKS yang lebih sistematis untuk memperkuat akuntabilitas, akurasi data, dan efektivitas penargetan dalam program bantuan sosial daerah.
Asas Keseimbangan Terhadap Sengketa Royalti dan Izin Penggunaan Lagu Antara Ari Bias vs Agnes Mo: The Principle of Balance in the Royalty Dispute and Song Usage License Between Ari Bias vs Agnes Mo Sutikno Wijaya; Zaenal Arifin; Unggul Basoeky; Putri Haliza Yuniar
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.13130

Abstract

This study aims to interpret the principle of balance under Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC) through an analysis of the royalty dispute and song usage license between Ari Bias and Agnes Mo. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches, positioning the dispute as a test case to examine the accuracy of normative interpretation. The findings indicate that the dispute constitutes a form of compound infringement that simultaneously violates economic rights through the use of the work without royalty payments and moral rights through the disregard of the creator’s control over the use of the work. The analysis confirms that the principle of balance cannot be construed as a basis for limiting the creator’s exclusive rights, but rather as a rights-based balance that places exclusive rights as the default principle. The claim of “indirect contribution” lacks a legal basis to eliminate the obligation to obtain permission and pay royalties. The novelty of this study lies in the conceptual reconstruction of the principle of balance through the analysis of compound infringement in a concrete case, as well as its implications for legal certainty and the strengthening of Indonesia’s creative industry ecosystem.   Penelitian ini bertujuan menafsirkan asas keseimbangan dalam Undang Undang Hak Cipta melalui analisis sengketa royalti dan izin penggunaan lagu antara Ari Bias dan Agnes Mo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menempatkan sengketa tersebut sebagai test case untuk menguji ketepatan interpretasi norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa ini merupakan bentuk compound infringement yang secara simultan melanggar hak ekonomi melalui penggunaan karya tanpa pembayaran royalti serta hak moral melalui pengabaian kontrol pencipta atas penggunaan karya. Analisis menegaskan bahwa asas keseimbangan tidak dapat dimaknai sebagai dasar pembatasan hak eksklusif pencipta, melainkan sebagai prinsip berbasis hak (rights-based balance) yang menempatkan hak eksklusif sebagai prinsip dasar (default principle). Klaim “kontribusi tidak langsung” tidak memiliki dasar hukum untuk menghapus kewajiban memperoleh izin dan membayar royalti. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual asas keseimbangan melalui analisis compound infringement dalam konteks kasus konkret, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan penguatan ekosistem industri kreatif Indonesia.
Implementasi Hukum Maritim Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Pengusaha Kapal dan Anak Buah Kapal: Implementation of International Maritime Law in Resolving Business Disputes Between Shipowners and Seafarers Aulia Uyun Asalina; Zaenal Arifin; Kukuh Sudarmanto; Endah Pujiastuti
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.13384

Abstract

This study aims to assess the effectiveness of international maritime law instruments in resolving business disputes between shipowners and seafarers (crew), while formulating a juridical solution model oriented toward legal protection and access to justice. The core problem lies in the ineffective implementation of the Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) and the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) in cross-jurisdictional practice, which often results in the protection of seafarers’ rights remaining largely normative rather than operational. This research employs normative legal methodology using statutory and case approaches to examine the relationship between substantive maritime labour protection standards and the jurisdictional framework of flag states and port states. The findings reveal a structural gap between international legal norms and enforcement capacity, driven by weak flag state supervision, the prevalence of flags of convenience, disparities in national regulations, and limited access of seafarers to dispute resolution mechanisms. The study proposes an integrative model based on systemic integration between MLC 2006 and UNCLOS 1982 as a framework to strengthen multilayer enforcement and national regulatory harmonization. The novelty of this research lies in its analytical construction linking international legal instruments with the operational design of maritime business dispute resolution mechanisms.   Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi instrumen hukum maritim internasional dalam penyelesaian sengketa bisnis antara pengusaha kapal dan Anak Buah Kapal (ABK), sekaligus merumuskan model solusi yuridis yang berorientasi pada perlindungan hukum dan access to justice. Permasalahan utama terletak pada ketidakefektifan penerapan Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) dan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) dalam praktik lintas yurisdiksi, yang menyebabkan perlindungan hak ABK sering berhenti pada tataran normatif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menganalisis relasi antara standar perlindungan ketenagakerjaan maritim dan struktur yurisdiksi negara bendera serta negara pelabuhan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma internasional dan kapasitas penegakan hukum, yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan negara bendera, praktik flags of convenience, disparitas regulasi nasional, serta keterbatasan akses ABK terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Temuan ini menghasilkan model integratif berbasis systemic integration antara MLC 2006 dan UNCLOS 1982 sebagai kerangka penguatan multilayer enforcement dan harmonisasi kebijakan nasional. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi analitis yang menghubungkan instrumen hukum internasional dengan desain mekanisme penyelesaian sengketa bisnis maritim secara operasional.
Adaptabilitas Arbitrase Internasional dalam Sengketa Investasi: Studi Indonesia dan Singapura: The Adaptability of International Arbitration in Investment Disputes: A Comparative Study of Indonesia and Singapore Mariani Agnestasia Soeitoe; Zaenal Arifin; Wijayono Hadi Sukrisno; Putri Haliza Yuniar; Ni Nyoman Tri Partini
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.13406

Abstract

This study examines the adaptability of international arbitration in resolving cross-border investment disputes between Indonesia and Singapore, focusing on Investor–State Dispute Settlement (ISDS) and investment agreement design. Using a qualitative normative juridical approach with comparative analysis of treaties, arbitral awards, regulations, and academic literature, the study identifies contrasting policy orientations. Indonesia demonstrates institutional adaptability through BIT termination and renegotiation, selective application of Fair and Equitable Treatment (FET), and gradual integration of investor due diligence obligations to safeguard regulatory sovereignty. In contrast, Singapore reflects normative adaptability by consistently applying FET, recognizing implied consent, and aligning remedial practices—such as interest awards—with international standards. The findings reveal two distinct yet complementary models of legal adaptability in international investment arbitration. This study contributes by offering a comparative and integrative framework linking normative, institutional, and remedial dimensions, providing insights for balancing investor protection, legal certainty, and state regulatory space in ASEAN investment governance.     Penelitian ini mengkaji adaptabilitas arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi lintas batas antara Indonesia dan Singapura dengan fokus pada Investor–State Dispute Settlement (ISDS) dan desain perjanjian investasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi komparatif terhadap perjanjian investasi, putusan arbitrase, regulasi, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menampilkan adaptabilitas institusional melalui pembatalan dan renegosiasi BIT, penerapan selektif prinsip Fair and Equitable Treatment (FET), serta integrasi bertahap kewajiban uji tuntas investor guna menjaga kedaulatan regulasi. Sebaliknya, Singapura menunjukkan adaptabilitas normatif melalui konsistensi penerapan FET, pengakuan implied consent, serta harmonisasi praktik remedial dengan standar internasional. Penelitian ini menegaskan adanya dua model adaptabilitas hukum yang berbeda namun saling melengkapi, serta menawarkan kerangka komparatif integratif yang menghubungkan dimensi normatif, institusional, dan remedial untuk menyeimbangkan perlindungan investor, kepastian hukum, dan ruang kebijakan negara.
Konflik Kepentingan Partai Politik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Political Party Conflict of Interest in Government Procurement Moehamad Nindyarto Laksmana Praja; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.13465

Abstract

This study examines the mechanisms of political party conflicts of interest in village procurement in Central Java, identifies regulatory gaps that enable such practices, and assesses their implications for good governance. The research employs normative legal methods using statutory, case, and conceptual approaches, complemented by interviews as supporting data. The findings indicate that village procurement is highly vulnerable to political intervention and patronage due to regulatory fragmentation among village procurement rules, administrative law, and political party regulations. A case study of village operational vehicle procurement reveals decision centralization, indications of collusion, and the instrumental use of procurement for political benefit distribution. These patterns demonstrate that party-related conflicts of interest are not incidental but operate systemically through power networks that undermine transparency, accountability, and administrative neutrality. The novelty of this study lies in its theoretical construction, positioning political party conflicts of interest in village procurement as a form of institutionalized structural corruption embedded in regulatory gaps. The study recommends clearer separation between political party functions and village governance, explicit conflict-of-interest regulation, strengthened oversight mechanisms, and integrity education for village officials.   Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan barang/jasa desa di Jawa Tengah, mengidentifikasi celah regulasi yang memfasilitasinya, serta menilai implikasinya terhadap prinsip good governance. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang diperkaya dengan wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan desa memiliki kerentanan tinggi terhadap intervensi politik dan patronase akibat ketidaksinkronan regulasi antara hukum pengadaan desa, administrasi pemerintahan, dan pengaturan partai politik. Studi kasus pengadaan kendaraan operasional kepala desa menunjukkan indikasi sentralisasi keputusan, kolusi, dan penggunaan pengadaan sebagai instrumen distribusi manfaat politik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa benturan kepentingan partai tidak bersifat insidental, melainkan beroperasi secara sistemik melalui jaringan kekuasaan yang melemahkan transparansi, akuntabilitas, dan netralitas pemerintahan desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi teoretis yang menempatkan benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan desa sebagai bentuk korupsi struktural yang terinstitusionalisasi melalui celah regulasi. Penelitian merekomendasikan penegasan pemisahan fungsi partai dan pemerintahan desa, pengaturan konflik kepentingan secara eksplisit, penguatan pengawasan, serta pendidikan integritas aparatur desa.
Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Pemerintah: Effectiveness of Presidential Regulation Number 46 of 2025 in Preventing Government Procurement Corruption Miko Jaya Nanda Pratama; Zaenal Arifin; Ni Nyoman Tri Partini
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.13521

Abstract

This study aims to assess the effectiveness of Presidential Regulation No. 46 of 2025 in preventing corruption in government procurement of goods and services. This study answers the question of whether Presidential Regulation No. 46 of 2025 is effective in reducing corruption in procurement or whether it opens up new risks in the modern procurement system. The research problem is based on the high vulnerability of the procurement sector to conflicts of interest and abuse of authority despite regulatory reforms and system digitization. Effectiveness in this study is measured operationally through four indicators, namely normative compliance, prevention of conflicts of interest, integrity of the electronic procurement system, and effectiveness of risk-based supervision. The research uses a normative legal method with a regulatory, conceptual, and case approach, analyzed qualitatively. The results show that Presidential Regulation No. 46 of 2025 normatively strengthens transparency and efficiency through digitization and simplification of procedures, but still leaves vulnerabilities in the procurement planning stage, expansion of administrative discretion, and limitations in preventive oversight. It is concluded that the effectiveness of regulations is conditional and depends on the integrity of the apparatus and institutional oversight capacity. The novelty of this research lies in the analysis of the duality of regulations as an instrumen for preventing corruption and as a source of new systemic risks due to the modernization of procurement.   Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menjawab pertanyaan apakah Perpres Nomor 46 Tahun 2025 efektif menekan korupsi pengadaan atau justru membuka ruang risiko baru dalam sistem pengadaan modern. Permasalahan penelitian didasarkan pada tingginya kerentanan sektor pengadaan terhadap konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang meskipun telah dilakukan reformasi regulasi dan digitalisasi sistem. Efektivitas dalam penelitian ini diukur secara operasional melalui empat indikator, yaitu kepatuhan normatif, pencegahan konflik kepentingan, integritas sistem elektronik pengadaan, dan efektivitas pengawasan berbasis risiko. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres Nomor 46 Tahun 2025 secara normatif memperkuat transparansi dan efisiensi melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur, namun masih menyisakan kerentanan pada tahap perencanaan pengadaan, perluasan diskresi administratif, dan keterbatasan pengawasan preventif. Disimpulkan bahwa efektivitas regulasi bersifat kondisional dan bergantung pada integritas aparatur serta kapasitas pengawasan kelembagaan. Kebaruan penelitian terletak pada analisis dualitas regulasi sebagai instrumen pencegahan korupsi sekaligus sumber risiko sistemik baru akibat modernisasi pengadaan.
PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BIDANG KONSTRUKSI Zaenal Arifin; Soegianto Soegianto; Diah Sulistyani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2020): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2134

Abstract

Penelitian ini bertujuan   untuk menganalisis, mengetahui dan memahami  perlindungan hukum perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana kelemahan dan solusi atas pelaksanaan perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif.   Hasil dari penelitian ini Perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah ini berarti dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan  Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Perlindungan tersebut berupa keharusan perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis sebagai usaha untuk menghindari adanya perselisihan dan sengketa dan diakuinya perjanjian kemitraan sebagai bukti pengalaman pekerjaaan yang sangat bermanfaat bagi UMKM.  
REORIENTASI SANKSI PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI INDONESIA Rizqi Purnama Puteri; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2020): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2283

Abstract

Tujuan penelitian   ini adalah bagaimanakah orientasi sanksi pidana terhadap korporasi dalam hukum positif di Indonesia, bagaimanakah reorientasi formulasi yang seharusnya atas sanksi pidana terhadap korporasiKUHP sekarang ini belum mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Pentingnya mengatur Pertanggunjawaban pidana korporasi ada dalam satu ketentuan umum KUHP sebagai pedoman bagi undang- undang khusus di luar KUHP sehingga tercipta keseragaman dan konsistensi dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa orientasi korporasi sampai saat ini belum diatur oleh KUHP dan terdapat undang-undang khusus di luar KUHP sudah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi terlihat untuk mengisi kekosongan hukum dan tidak menjamin kepastian hukum terhadap pemidanaan korporasi. Reorientasi pada formulasi kebijakan atas sanksi pidana korporasi yang ideal dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta menekankan pada konsistensi dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, siapa yang dapat dipidana atas kejahatan korporasi, serta sanksi yang sesuai terhadap korporasi. Saran penelitian adalah melakukan reorientasi dan reformulasi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada dan Konsep KUHP sebagai pedoman umum serta segera mengesahkan RUU KUHP.
REPOSISI KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DALAM PENGATURAN TERKAIT PERTAHANAN KEAMANAN KEMARITIMAN NASIONAL David Maharya Ardyantara; Kadi Sukarna; Bambang Sadono; Zaenal Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2593

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana posisi kewenangan antar lembaga negara dalam   pengaturan terkait pertahanan   keamanan kemaritiman nasional dan bagaimana reposisi kewenangan antar lembaga negara dalam   pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional. Posisi dan reposisi tentang kewenangan antar lembaga negara yang terkait dengan pertahanan keamanan maritim nasional sangat berpengaruh kepada kedaulatan maritim nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia dapat digolongkan sebagai negara kepulauan tetapi belum dapat digolongkan sebagai negara maritim karena kewenangan dalam pertahanan keamanan maritim masih terjadi tumpang tindih kewenangan. Sehingga perlu dilakukan   reposisi kewenangan antar lembaga negara dalam   pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasar analisa terdapat lima lembaga negara yang benar-benar terkait dengan pertahanan dan keamanan maritim di perairan Indonesia yang terdiri dari TNI AL,Badan Keamanan Laut,Kepolisian,Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Kedua peraturan perundangan ini secara spesifik menggarisbawahi pentingnya menciptakan sistem pertahanan keamanan maritim, dan kewajiban dalam menjaga keselamatan pelayaran. Pendekatan teoritik dilakukan mellaui Teori Sistem Hukum, Teori Kedaulatan dan Teori Kewenangan. Hasil yang didapatkan dalam reposisi kewenangan antar lembaga negara adalah : menempatkan TNI AL sebagai lembaga militer murni di wilayah maritim sebagai komponen utama   pertahanan maritim nasional  seperti diamanatkan pada Pengaturan Tata Ruang Laut yang tercantum dalam UU Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982. Serta optimalisasi Bakamla sebagai koordinator tunggal lembaga sipil negara dalam keselamatan dan keamanan laut (sea and coast guard). Sekaligus sinegitas TNI dengan Bakamla sebagai reperesentasi lembaga militer dan lembaga sipil negara. 
REPOSISI ATAS PENGURANGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DENGAN MEMBAYAR ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT Erik Eko Nugroho; Zaenal Arifin; Diah Sulistyani; Soegianto Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2824

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis reposisi zakat atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Zakat dan pajak bagi umat muslim merupakan beban ganda yang wajib dipenuhi. Untuk meminimalisasi dua kewajiban tersebut dibuat kebijakan dimana zakat yang telah dibayarkan bisa mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP). Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar   zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat adalah zakat yang telah dibayarkan melalui lembaga zakat yang disahkan oleh pemerintah  dapat digunakan sebagai pengurang panghasilan kena pajak (PKP) sehingga pajak yang harus dibayar menjadi berkurang. Reposisi atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar   zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat layak dilakukan mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Masyarakat yang awalnya merasa keberatan atas beban ganda yaitu kewajiban berupa pajak dan zakat, dapat menjalankan kewajiban membayar pajak dan zakat seiring sejalan.
Co-Authors Abib, Agus Saiful Abidin Abidin Achmad Fuad Achwani Ade Irawan Ade Irma Srimurni Ati Agung Kristyanto Nababan Ahmad Dwi Nuryanto Ahmad Dwi Nuryanto Ahmad Samudra Aisyah Nurhalizah Albertus Heru Nuswanto Ali Lubab Alvian Octo Risty Amri Panahatan Sihotang Andi Asri Angreinni Angreinni Ani Triwati Anna Widiastuti Annisa Rachmasari Apul Oloan Sipahutar Arief Rizal Arief Slamet Karyadi Arif Hidayat Arifin Arifin Atok Dadyo Utomo Aulia Uyun Asalina B. Rini Heryanti Bambang Sadono Bayu Wishnu Buana Callesta Aydelwais De Fila Asmara Casnoyo Casnoyo Christina Diah Wijayanti Cintia Dwi Puspita Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Cristhananta Sindoro David Maharya Ardyantara Dewi Tuti Muriyati Dharu Triasih Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Di Angelo Fellest Hyaning Sabda Diah Sulistyani Diah Sulistyani Ratna Sediati Diah Sulistyani Ratna Sediati Diah Sulistyani RS Difa Ayu Putrisetia Djuhandhani Rahadjo Puro Doddy Kridasaksana Endah Pujiastuti Endang Setyowati Endang Supriyanti Erik Eko Nugroho Ezenduka, Uzodinma Yurriens Fahroni Nur Fahruddin Mubarok Anwar Fenny Cahyani Fransiska Intan Cahyaningrum Giang, Vu Le Gita Novita Sari Gunawan Meidianto Hadi Ismanto Haliza Yuniar, Putri Hamonangan Sitanggang Hendri Susilo Henry Januar Saputra Herwin Haryadi Basoeki Ika Nurwulandari Ika Widyasari Rifki Imanuel Kurniawan Arif Soetedjo Inayatul Muamaroh Irfatul Chasanah Junaidi, Muhammad Kukuh Sudarmanto Kukuh Sudarmanto Kuswardani Kuswardani Laksita Anggrarini Lestari, Rohmini Indah Mac Thi Hoai Thuong Mahendra Hakim Mangaraja Manurung Mariani Agnestasia Soeitoe Maruf Rian Ardiansyah Massayu Dian Widuri Mat Dadi Miftah Arifin Miftah Arifin Miftah Arifin Miftah Arifin Miko Jaya Nanda Pratama Misbakhul Munir Moehamad Nindyarto Laksmana Praja Moh Harir Moh Thamsir Muchammad Choirihi Muhammad Agus Prasetyo Muhammad Amirullah Muhammad Anam Muhammad Arif Maulana Muhammad Fakhrul Haq Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Muhammad Iqbal Muhammad Isro Wahyudin Muhammad Junaidi Muhammad Nahdhodin Muhammad Nawir Muhammad Nur Aflah Muhammad Sibaweh Muamar Muhammad Zul Efendi Manurung Musfiratul Ilmi Nabila Setya Laksana Nadia Aurynnisa Prihandini Nadya Dhea Fristianti Ni Nyoman Tri Partini Niken Astuti Nikmatul Wachidah Novelia Christina Nugroho Novieyan Yahya Nur Aisah Nur Khikmatus Saidah Nurfitriawati Nurkholis Nurkholis Nuswanto, A Heru Olivia Grasera, Brenda Panjaitan, Bahmid Putri Haliza Yuniar Putri Haliza Yuniar R.S. Rakia, A. Sakti Rahajeng Wulandari Rajab Lestaluhu Rati Riana Reiska Hendristianto Rendy Setyo Prakoso Rezza Aldi Ferdiansa Rizky Syahputra Rizqi Purnama Puteri Roy Albi Winata Saifudin Saifudin Saiful Amar Sa’ro Fitriani A. Rohma Septiandani, Dian Setiya Pramana Shonia Hugeng Purnama Simanjuntak, Kristi W Siti Fatimah Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto, Soegianto Sonny Hendraprasanto Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti Sudarmanto, Kukuh Sukarna, Kadi sukarna, kadi Sukrisno, Wijayono Hadi Sungkowo Edy Mulyono Supriyadi - Supriyadi Supriyadi Supriyanto Supriyanto Sutikno Wijaya Syafran Sofyan Teguh Hadi Prayitno Thalita Rahmabilla Alvaroneta Theresia Eni Prasetyorini Tirsa Tatara Tri Nugroho Tri Wibowo Unggul Basoeky Wahab Aznul Hidaya Wahyu Mahendra Wahyu Nugroho Wasino Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wiwin Setyorini Wiwit Mulyanto Yogi Prasetiono