Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.453
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wawasan Yuridika SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Halu Oleo Law Review Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Journal of Dedicators Community Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI UNTAG Law Review MAGISTRA Law Review Al-Adl : Jurnal Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Mendapo: Journal of Administrative Law Indonesia Private Law Review KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal La Edusci Journal Justiciabelen (JJ) Semarang Law Review Journal of Law Justice Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI Vifada Assumption Journal of Law Journal Juridisch
Zaenal Arifin
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 106 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 106 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA Bambang Sadono; Ali Lubab; Zaenal Arifin; Kadi Sukarna
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2870

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatatnegaraan di Indonesia. Salah  satu  hasil  dari  Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD Negara RI Tahun  1945 adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan  Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi.  Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga  negara.     Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perkembangan  konsep    trias politica juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberadaan yang keberadaannya dalam struktur ketatanegaraaan di negeri ini sering menjadi perdebatkan oleh berbagai pihak karena Komisi Pemberantasan Korupsi Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan.  Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah   Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia saat ini dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah trias politica dan kepastian hukum,  penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.  Kesimpulan penelitian ini adalah keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan  Korupsi secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi kebutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan Komisi Pemberantasan Kosupsi bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan Kedududukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaran di Indonesia akan menjadi lebih kuat maka kedudukannya menjadi organ konstitusi (constitusional organs)   atau masuk kedalam konstitusi maka di perlukan Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM Setiya Pramana; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin; Kadi Sukarna
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2903

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Pegawai ASN sejatinya berada dalam posisi yang dilematis dan terombang-ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karir ASN sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Disisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum dan Kendala dan solusi apakah yang dihadapi terkait   kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum, yaitu: a) Kurang Alat Bukti. b) Tidak adanya penjelasan tentang kata netral yang jelas c). Waktu Penanganan yang Terbatas, dan d). Keterangan Masyarakat yang Kurang Koperatif. e) Pertimbangan situasi tertib yang condong dijaga oleh Pori dalam hal ini Polda Jawa Tengah. Sedangkan Solusinya dari kendala tersebut diatas adalah : 1) Memperjelas aturan terkait definisi netral dari ASN tersebut. 2) Perlu regulasi penanganan dalam bentuk Undang-Undang yang jelas. 3) Pembentukan Mahkamah Pemilu yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Hakim, dan beberapa perwakilan dengan background tindak tidana pemilu yang dapat menangani sengketa pemilu.
KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DI INDONESIA Fenny Cahyani; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin; Kadi Sukarna
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3328

Abstract

Penelitian tentang hak imunitas advokat ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak imunitas advokat diterapkan, apa kendalanya dan bagaimana solusinya. Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas advokat secara terbatas yaitu diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di mana sentral daripada pasal-pasal tersebut adalah dalam Pasal 16.  Hak Imunitas yang ada dalam UU Advokat tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 dengan diakuinya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan iktikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.   Di dalam praktek penegakan hukum, banyak advokat yang menyalahgunakan hak imunitas ini dan demikian pula sebaliknya banyak penegak hukum lain yang belum paham tentang hak imunitas advokat.   Penelitian ini ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan hak imunitas   berhasil apabila antar lembaga penegak hukum bekerja sesuai marwah undang-undang dan masing-masing pelaku hukum menjaga profesionalitas sesuai kode etik dan berpegang teguh pada asas iktikad baik untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan agar bermanfaat bagi masyarakat luas.
HARMONISASI NORMA ATAS PENGATURAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN Alvian Octo Risty; Zaenal Arifin; Bambang Sadono; Kadi Sukarna
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3330

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 serta harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Disisi lain, Pemerintah Indonesia juga harus melindungi dan memproritaskan tenaga kerja dalam negeri agar tercipta kesinambungan antara perekonomian dan pasar kerja nasional dan Indonesia dihadapkan dengan permasalahan mengenai peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dari beberapa negara investor khususnya negara China. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 dan Bagaimana harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah   Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 ditengah modernisasi industri pertambangan dan penggalian mengubah regulasi untuk mendatangkan investor dalam satu paket tenaga kerjanya. Jabatan direksi sampai tenaga buruhnya seperti: Perwakilan Perusahaan untuk Pengeboran /lepas pantai, pengawas, teknisi operasi, penata dan staff dan golongan pokok pertambangan panas bumi pada 95 jabatan tidak ada keterangan sebagai kualifikasi jabatan. Terdapat disharmonisasi vertikal Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020, Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 dan Permen ESDM No. 25 tahun 2018.
KEWENANGAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JATENG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA Muhammad Anam; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin; Amri Panahatan Sihotang
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.3331

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba dan untuk memahami dan menganalisa kendala dan solusi kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah : Kewenangan Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba   secara garis besarmya dapat dibagi menjadi 2 yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur non penal. Dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana narkotika dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, baik itu bagi masyarakat umum maupun anggota Kepolisian. Prosesnya yang membedakan antara masyarakat umum dan anggota Kepolisian, karena apabila anggota yang melakukan tindak pidana maka aka nada sidang kode etik yang diatur tersendiri dengan aturan yang berlaku yaitu Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan disiplin serta sanksi atas pelanggaran Kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Jalur non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkotika kepada masyarakat maupun anggota Kepolisian serta ancaman pidana bila mereka melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan Direktorat narkoba Polda Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana,   faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah   dalam menanggulangi kejahatan narkoba di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya melakukan: upaya pre-emtif (penyuluhan) dengan melakukan kerjasama ke berbagai pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sekolah-sekolah dengan membuat MoU (Nota Kesepahaman) bebas dari narkoba. Upaya represif (penegakan hukum) mulai dari penyelidikan hingga penyidikan yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT Muhammad Arif Maulana; Diah Sulistyani RS; Zaenal Arifin; Soegianto Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3369

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan prosedur penyusunan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Salatiga serta menganalisis keabsahan dari perjanjian tersebut. Penelitian ini membahas ketidaksesuaian penerapan perjanjian kredit berdasarkan klausula baku undang- undang No 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses pelaksanaan dan kendala dari pasal-pasal yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian kredit, kreditur tidak melibatkan debitur dalam negosiasi untuk menentukan isi atau pasal-pasal perjanjian sehingga klausul yang dibuat merupakan klausul eksonerasi yang telah disusun pada (draft) yang disediakan kreditur kepada notaris dan PPAT untuk disusun sebagai perjanjian yang berbentuk notariil. Perlindungan hukum diberikan dari beberapa sudut pandang yaitu tidak ada negosiasi isi dari perjanjian kredit dan denda dari kelalaian atau keterlambatan pembayaran oleh debitur. Untuk mendapatkan kepastian hukum, kreditur menggunakan gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri Salatiga untuk menindak tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Kendala yang dialami kreditur ialah penolakan gugatan yang meminta denda yang dimuat dalam perjanjian berbentuk akta autentik.
HAK WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM ISLAM Hendri Susilo; Muhammad Junaidi; Diah Sulistyani RS; Zaenal Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3409

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam dan upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam. Masalah kewarisan beda agama pada masa sekarang ini menjadi suatu masalah kontemporer, karena baik dalam Al Qur an maupun hadis tidak ada penjelasan mengenai bagian harta bagi ahli waris yang berbeda agama. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam diatur dalam hadis dan KHI yang mana anak yang non muslim tidak berhak atas harta warisan. Namun pada prakteknya, dalam putusan pengadilan hakim tetap memberikan bagian harta warisan terhadap anak yang beda agama berdasarkan wasiat wajibah. Hal ini bertentangan dengan syarat islam dan KHI. Namun demikian putusan pemberian harta warisan terebut adalah untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga.     Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur an, hadis maupun KHI yang mana dalam hal hibah dibolehkan baik terhadap muslim maupun non muslim. Sedangkan wasiat digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta waris.
LAND PROCUREMENT FOR PUBLIC INTEREST IN LOCAL GOVERNMENTS WITH SMALL SCALE Miftah Arifin; Wijayono Hadi Sukrisno; Zaenal Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3711

Abstract

This study has purposes to find out how the mechanism of land procurement for the public interest in local governments, find out the obstacles and solve the problem of land procurement for the public interest on a small scale. Land procurement by the local government sometimes always collides with the stages of land procurement which is a very long process, but the land is needed immediately to support development. Small-scale land procurement is carried out on an area of no more than 5 hectares. Land procurement on a small scale for the public interest can be carried out without going through the determination of the location. The legal consequences are not being able to deposit compensation in court. This study uses a sociological juridical method, namely the discussion based on the provisions of the legislation. The results of this study are that the mechanism for land procurement for the public interest is carried out with accurate research and socialization so that the community understands the positive impact of development for the public interest and counseling so that the community understands the benefits of the project and participates in the success of project development for the public interest. Another obstacle in the implementation of land procurement is the existence of incomplete land ownership data or documents or no land ownership rights, the bureaucracy that guarantees legal certainty that the settlement of these obstacles is carried out with the active role of agencies that require land.
Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Muhammad Agus Prasetyo; Supriyadi Supriyadi; Diah Sulistyani; Zaenal Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4237

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa reposisi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court). Hal ini yang menjadi urgensi penulis memfokuskan untuk memberikan rekomendasi kepada pengadilan sebagai evaluasi agar melaksanakan sesuai   dengan Perma No.4 tahun 2019. Metode Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penyimpangan ketentuan dalam Perma No. 4 tahun 2019 yang tidak dijalankan Pengadilan sehingga perlu dilakukan reposisi untuk menata kembali. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan   pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court) meliputi tahapan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Apabila ada yang keberatan dengan putusan tersebut dapat mengajukan memori keberatan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari.  The purpose of this study is to understand the repositioning of Civil Dispute Settlement Implementation with a Simple Claim (Small Claim Court). This is the urgency of the author to focus on providing recommendations to the court as an evaluation in order to carry out in accordance with Perma No. 4 of 2019. This research method uses normative juridical. The novelty of this research lies in the deviation of the provisions in Perma No. 4 of 2019 which was not carried out by the Court so it needed to be repositioned to reorganize. Based on the results of the study, it shows that the Implementation of Civil Dispute Settlement With a Simple Claim (Small Claim Court) includes the registration stage, examination of the completeness of a simple lawsuit, determination of the judge and appointment of a substitute clerk, preliminary examination, determination of the day of trial and summons of the parties, examination of the trial and reconciliation, evidence and decision completed within a maximum of 25 (twenty-five) days. since the first trial. If there are objections to the decision, they can file a memorandum of objection to be resolved within 7 (seven) days.
Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi Apul Oloan Sipahutar; Zaenal Arifin; Kukuh Sudarmanto; Diah Sulistyani Ratna Sediati
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4254

Abstract

This study aims to analyze the mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors, the obstacles to implementing the execution of fiduciary guarantees, and the ideal mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors. The research method used in this research is normative juridical. The results showed the execution of fiduciary guarantees on debtors who defaulted using the standard operation procedure (SOP) in each company. The ideal way for the execution of fiduciary guarantees is to combine the handling, either by using company SOPs combined with settlement through the courts. Various obstacles in the execution of fiduciary guarantees, such as non-compliance and awareness of the debtor with the applicable rules. in addition to the existence of a decision of the Constitutional Court which is used as an excuse for the debtor; and excessive use of the external collection by creditors in carrying out production.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wansprestasi, kendala-kendala dan mekanisme yang ideal dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wansprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada dibitur yang wansprestasi menggunakan standart operation procedure (SOP) pada masing-masing perusahaan. Cara yang ideal bagi eksekusi jaminan fidusia adalah dengan mengkombinasikan penanganan, baik dengan menggunakan SOP perusahaan yang dipadukan dengan penyelesaian melalui peradilan. Berbagai kendala dalam   pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, seperti: ketidak patuhan dan kesadaran debitur dengan aturan yang berlaku. Selain itu   keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi yang kerap dijadikan alasan bagi debitur; serta penggunaan eksternal collection oleh pihak kreditur yang berlebihan dalam menjalankan tugasnya.  
Co-Authors Abib, Agus Saiful Abidin Abidin Achmad Fuad Achwani Ade Irawan Ade Irma Srimurni Ati Agung Kristyanto Nababan Ahmad Dwi Nuryanto Ahmad Dwi Nuryanto Ahmad Samudra Aisyah Nurhalizah Albertus Heru Nuswanto Ali Lubab Alvian Octo Risty Amri Panahatan Sihotang Andi Asri Angreinni Angreinni Ani Triwati Anna Widiastuti Annisa Rachmasari Apul Oloan Sipahutar Arief Rizal Arief Slamet Karyadi Arif Hidayat Arifin Arifin Atok Dadyo Utomo Aulia Uyun Asalina B. Rini Heryanti Bambang Sadono Bayu Wishnu Buana Callesta Aydelwais De Fila Asmara Casnoyo Casnoyo Christina Diah Wijayanti Cintia Dwi Puspita Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Cristhananta Sindoro David Maharya Ardyantara Dewi Tuti Muriyati Dharu Triasih Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Di Angelo Fellest Hyaning Sabda Diah Sulistyani Diah Sulistyani Ratna Sediati Diah Sulistyani Ratna Sediati Diah Sulistyani Ratna Sediati Diah Sulistyani RS Difa Ayu Putrisetia Djuhandhani Rahadjo Puro Doddy Kridasaksana Endah Pujiastuti Endang Setyowati Endang Supriyanti Erik Eko Nugroho Ezenduka, Uzodinma Yurriens Fahroni Nur Fahruddin Mubarok Anwar Fenny Cahyani Fransiska Intan Cahyaningrum Giang, Vu Le Gita Novita Sari Gunawan Meidianto Hadi Ismanto Haliza Yuniar, Putri Hamonangan Sitanggang Hendri Susilo Henry Januar Saputra Herwin Haryadi Basoeki Ika Nurwulandari Ika Widyasari Rifki Imanuel Kurniawan Arif Soetedjo Inayatul Muamaroh Irfatul Chasanah Junaidi, Muhammad Kukuh Sudarmanto Kukuh Sudarmanto Kuswardani Kuswardani Laksita Anggrarini Lestari, Rohmini Indah Mac Thi Hoai Thuong Mahendra Hakim Mangaraja Manurung Mariani Agnestasia Soeitoe Maruf Rian Ardiansyah Massayu Dian Widuri Mat Dadi Miftah Arifin Miftah Arifin Miftah Arifin Miftah Arifin Miko Jaya Nanda Pratama Misbakhul Munir Moehamad Nindyarto Laksmana Praja Moh Harir Moh Thamsir Muchammad Choirihi Muhammad Agus Prasetyo Muhammad Amirullah Muhammad Anam Muhammad Arif Maulana Muhammad Fakhrul Haq Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Muhammad Iqbal Muhammad Isro Wahyudin Muhammad Junaidi Muhammad Nahdhodin Muhammad Nawir Muhammad Nur Aflah Muhammad Sibaweh Muamar Muhammad Zul Efendi Manurung Musfiratul Ilmi Nabila Setya Laksana Nadia Aurynnisa Prihandini Nadya Dhea Fristianti Ni Nyoman Tri Partini Niken Astuti Nikmatul Wachidah Novelia Christina Nugroho Novieyan Yahya Nur Aisah Nur Khikmatus Saidah Nurfitriawati Nurkholis Nurkholis Nuswanto, A Heru Olivia Grasera, Brenda Panjaitan, Bahmid Putri Haliza Yuniar Putri Haliza Yuniar R.S. Rakia, A. Sakti Rahajeng Wulandari Rajab Lestaluhu Rati Riana Reiska Hendristianto Rendy Setyo Prakoso Rezza Aldi Ferdiansa Rizky Syahputra Rizqi Purnama Puteri Roy Albi Winata Saifudin Saifudin Saiful Amar Sa’ro Fitriani A. Rohma Septiandani, Dian Setiya Pramana Shonia Hugeng Purnama Simanjuntak, Kristi W Siti Fatimah Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto, Soegianto Sonny Hendraprasanto Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti Sudarmanto, Kukuh Sukarna, Kadi sukarna, kadi Sukrisno, Wijayono Hadi Sungkowo Edy Mulyono Supriyadi - Supriyadi Supriyadi Supriyanto Supriyanto Sutikno Wijaya Syafran Sofyan Teguh Hadi Prayitno Thalita Rahmabilla Alvaroneta Theresia Eni Prasetyorini Tirsa Tatara Tri Nugroho Tri Wibowo Unggul Basoeky Wahab Aznul Hidaya Wahyu Mahendra Wahyu Nugroho Wasino Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wiwin Setyorini Wiwit Mulyanto Yogi Prasetiono