Claim Missing Document
Check
Articles

FIKIH PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI: STUDI PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR Huda, Misbahul
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2020.13206

Abstract

This article tries to elucidate Faqihuddin Abdul Kodir’s opinion on the husband beating against his wife. There are pro and con views among Muslim scholars on the husband beating against his wife. Some argue that this attitude is permitted and the rest have an opinion that the deed is forbidden. Faqihuddin Abdul Kodir has an opinion that the deed is forbidden and considered it as out of the context of educating wife in the case of rebellious wife. He quoted the view of Imam ‘Aṭā’ arguing that beating wife by her husband in the context of ta’dīb nusyūz is abhorrent (makrūh). It is an obligation for the government to forbid the deed. This opinion is a product of a method combining textual (lafẓiyyah/lugawiyyah) and contextual (ma‘nawiyyah/syar’iyyah) approaches leading to comparative and selective ijtihad (ijtihād intiqā’i).Artikel ini mengkaji pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Di kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat tentang hukum memukul isteri oleh suami. Sebagian berpendapat bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan, sedangkan pendapat lain menyatakan perbuatan tersebut dilarang. Dari kedua pendapat ini, Faqihuddin Abdul Qodir berpendapat bahwa pemukulan suami terhadap isteri merupakan perbuatan terlarang dan tidak termasuk dalam konteks pendidik isteri yang nuzyuz. Untuk memperkuat pendapatnya, Qodir mengutip pendapat Imam ‘Ata’ yang melihat pemukulan suami terhadap isterinya sebagai perbuatan yang makruh. Pemerintah berkewajiban untuk membuat aturan yang melarangnya. Pendapat ini merupakan hasil istinbāṭ hukum dengan menggabungkan pendekatan textual (lafẓiyyah/lugawiyyah) dan kontekstual (ma‘nawiyyah/syar’iyyah). Hasilnya dapat dianggap sebagai bentuk ijtihād intiqā’i (selektif komparatif)
Implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada LKS: Sebuah Studi Literatur Setiawan, Ijlal; Huda, Misbahul; Islamia, Haulia Nurul; Aulia, Rafa
Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions Vol 1, No 1 (2023): Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions
Publisher : Department of Islamic Economics Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61111/jfcft.v1i1.440

Abstract

This study aims to determine the extent to which LKS implements DSN MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/2000 regarding Murobahah Contracts kafah in carrying out all kinds of business activities. The method used in this research process is the literature review method. This study used a qualitative approach to 17 journal articles that researchers obtained as secondary data on the Google Scholar platform. Researchers also obtained the data put forward by previous researchers reaching 80-95% which indicates that murabahah financing has a higher profit level for Islamic Financial Institutions. In addition to these findings, based on the journals that have been researched, the authors found that there are still Islamic Financial Institutions that do not fully comply with the provisions stipulated in the DSN-MUI Fatwa, there is a potential for hilah ribawiyah in transaction practices by camouflaging it using a wakalah contract. This study finds that the role of DPS in supervising Islamic Financial Institutions is not optimal from all existing elements. This study advises to those who work as DPS to fully pay attention to all actions taken by LKS so as not to deviate from Sharia principles. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana LKS mengimplementasikan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Akad Murobahah secara kafah dalam menjalankan segala sejenis aktifitas usahanya. Adapun metode yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu metode literature review. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap 17artikel jurnal yang peneliti dapatkan sebagai data sekunder pada platform google scholar. Peneliti juga mendapatkan data yang dikemukakan oleh Peneliti sebelumnya mencapai 80-95% yang menunjukkan bahwa pembiayaan murobahah tersebut mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi bagi Lembaga Keuangan Syariah. Selain penemuan tersebut, Berdasarkan jurnal yang telah diteliti, penulis menemukan bahwa masih terdapat Lembaga Keuangan Syariah yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI, adanya potensi hilah ribawiyah dalam praktek transaksi dengan mengkamuflasekannya menggunakan akad wakalah. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kurang maksimalnya peran DPS dalam mengawasi Lembaga Keuagan Syariah dari seluruh elemen yang ada. Penelitian ini menyarankan kepada bagi yang berprofesi sebagai DPS agar sepenuhnya memperhatikan segala tindakan yang dilakukan oleh LKS agar tidak keluar dari prinsip-prinsip Syariah.
Nullum Crimen Sine Poena Legali Pada Penyalahgunaan Radio Beacon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Cipta Negari, Ni Luh; Sapari, Papang; Huda, Misbahul
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2409

Abstract

Tesis ini merupakan analisis terhadap Asas nullum crimen sine poena legali terkait penyalahgunaan Radio Beacon (suar pemancar sinyal marabahaya). Ketentuan dalam UU No 29 tahun 2014 menyatakan bahwa penyalahgunaan Radio Beacon adalah tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Asas nullum crimen sine poena legali dalam penyalahgunaan Radio Beacon dan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam menindaklanjuti penyalahgunaan Radio Beacon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan secara kualitatif dan metode pengumpulan data bersandar pada data sekunder. Untuk membahas tindak pidana penyalahgunaan Radio Beacon digunakan teori asas legalitas, efektivitas hukum dan kepastian hukum. Dari ketentuan asas legalitas, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Sebaliknya jika ada Undang undang yang menetapkan suatu tindakan itu pidana, tentu harus dilakukan penindakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan Radio Beacon sering terjadi yang mengakibatkan terjadi False Alerst, tapi belum pernah dilakukan penindakan secara hukum. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan pelaksana dibawah Undang undang yang mengatur tentang penindakan atas pidana tersebut. Basarnas menindaklanjuti penyalahgunaan Radio Beacon dengan mengirim surat teguran, dan meneruskan kepada perhubungan laut. Untuk dapat melakukan Penindakan Tindak Pidana di lingkungan Basarnas adalah dengan membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil SAR, dengan dasar pembentukan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
APLIKASI CHATBOT BERBASIS TELEGRAM UNTUK LAYANAN INFORMASI DAN AKADEMIK KAMPUS UNIVERSITAS MA’ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN Prasojo, Bagus; Huda, Misbahul; Khasanah, Ida Naila; wahyuningsih, endang
Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan Vol. 12 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jitet.v12i2.4013

Abstract

Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat dan menilai aplikasi chatbot untuk Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama di Kebumen yang menggunakan Telegram sebagai platform untuk menyampaikan layanan dan informasi akademik dengan cara baru. Chatbot adalah program komputer yang dapat menyimulasikan komunikasi manusia dan dapat disertakan dalam aplikasi perpesanan seperti Facebook Messenger, WhatsApp, atau Telegram. Untuk memenuhi kebutuhan informasi yang mendesak dan tepat baik dari masyarakat umum maupun civitas UMNU Kebumen , chatbot diprogram untuk secara otomatis menjawab pertanyaan pengguna. AI Markup Language adalah alat yang digunakan chatbot untuk mempelajari hal-hal baru. Pada saat yang sama, pendekatan Waterfall digunakan dalam penelitian ini. Segala macam data akademik tentang Universitas dapat diakses melalui basis pengetahuan chatbot, termasuk informasi tentang penerimaan maha siswa baru, biaya kuliah , lokasi fisik kampus, program studi yang tersedia, dan masih banyak lagi. Berdasarkan temuan pendekatan pengujian blackbox, kinerja aplikasi chatbot sempurna. Hasil User Acceptance Test (UAT) juga menunjukkan nilai yang baik yaitu mencapai nilai akurasi 88% . Berdasarkan hasil ini, tampaknya program chatbot menjawab pertanyaan yang dikirimkan pengguna menggunakan informasi yang telah dimasukkan sebelumnya.
LEGAL POLITICS OF CORPORATE CRIME IN INDONESIA Huda, Misbahul
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.269 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.16

Abstract

A corporation is often followed by violations or even unlawful acts, including violations of criminal law. Corporate crime can also be categorized as an organized transnational crime. At this time corporations as legal subjects can be subject to criminal charges. By accommodating the position of corporations as subjects of general criminal law, corporations can be considered as perpetrators of criminal acts like humans as legal subjects. Unlike before, where the position of the corporation as a subject of criminal law is only accommodated by laws outside the Criminal Code which regulates certain offenses. The regulation outside of the Criminal Code makes the regulation of corporations a subject of criminal law and their criminal liability differs from one regulation to another. With the regulation in the R-KUHP, of course, it will also make uniform regulations regarding corporations as a subject of criminal law, so that there is no difference. However, the regulation of corporations as a subject of criminal law, the current R-KUHP concept is still considered to have shortcomings, because it uses the identification doctrine as the basis for criminal liability
AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 40/PDT.P/2018/PA.WSB Huda, Misbahul
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.907 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v1i3.29

Abstract

Marriage is one of the sacred covenants of a man with a woman to form a happy family. Marriage is a sacred thing because marriage is the beginning of building a household. In Indonesia, marriage has been regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. prove that marriage is important in society. Everyone who wants to get married must meet the requirements that have been determined by law such as age limit the marriage must be of the same religion and the marriage is recorded. The goal is that every marriage does not violate applicable norms and is also administratively orderly. The formulation of the problem: 1). What are the legal consequences of underhanded marriage? And what is the basis for the consideration of the Panel of Judges in deciding case number 40/Pdt.P/2018/PA.Wsb? The research method of this thesis is normative juridical, meaning that the issues raised, discussed and described in this research is focused on applying the rules or norms in positive law. In this study, the legal consequences of underhanded marriages, even though they are considered valid in religion or belief, are marriages conducted outside the knowledge and supervision of the marriage registrar, and do not have permanent legal force and are considered invalid in the eyes of state law. The legal consequences of marriage, one of which results when children enter school age when registered, every educational institution always requires the registrant (children's parents) one of which is a birth certificate. The requirement to make a child's birth certificate is a marriage book and the person who has a marriage book is the person who when holding the marriage contract registers his marriage.
Pemberdayaan Karang Taruna Desa Hurun Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Malaria di Desa Hurun Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Huda, Misbahul; Yuniza, Filia; Hartanti, Hartanti
Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Vol 7, No 6 (2024): Volume 7 No 6 2024
Publisher : Universitas Malahayati Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jkpm.v7i6.14616

Abstract

ABSTRAK Desa Hurun merupakan desa dengan kondisi topografi yang menunjang untuk perindukan  nyamuk malaria. Di desa Hurun terdapat 3 lahan tambak yang terbengkalai dan sangat potensial bagi perindukan nyamuk malaria, sehingga kejadian malaria terus ada dan harus diantisipasi dan ditanggulangi. Usaha penanggulangan dan eliminasi malaria perlu dilakukan secara terus menerus dan terkoordinasi, baik melalui aparat desa, maupun melalui kelompok masyarakat yang aktif berkarya. Salah satu kelompok masyarakat yang aktif melaksanakan kegiatan di desa Hurun adalah Karang Taruna. Masyarakat sangat berperan penting dalam penemuan kasus malaria, termasuk pemuda yang tergabung dalam karang taruna. Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas anggota karang taruna dalam melakukan penemuan kasus malaria di desa Hurun. Meningkatkan peran serta masyarakat dan karang taruna dalam mencegahan penyakit malaria. Penyuluhan kepada masyarakat, pelatihan pembuatan slide malaria bagi anggota karang taruna, pemberian revelens, serta pemasangan kawat nyamuk pada ventilasi rumah warga. Setelah dilakukan kegiatan pengabdian, terlihat adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai malaria. Antusiasme peserta terhadap kegiatan pengabdian yang dilakukan juga sangat baik. Kegiatan pengabmas yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta mengenai malaria, memberi pengetahuan dan keterampilan kepada anggota divisi kesehatan karang taruna dalam pembuatan slide tebal dan tipis, memberikan motivasi kepada anggota karang taruna dan aparat desa akan penting pencegahan kasus malaria dengan pemberian revelen dan obat anti nyamuk serta percontohan pemasangan kawat nyamuk pada rumah masyarakat. Kata Kunci: Malaria, Penyuluhan Masyarakat, Karang Taruna  ABSTRACT Hurun Village is characterized by topographic conditions conducive to the breeding of malaria mosquitoes. Within the village, there are three abandoned ponds with significant potential for breeding malaria mosquitoes, contributing to the persistent incidence of malaria. Effective control and elimination efforts require continuous and coordinated action, involving both village officials and actively engaged community groups. Among these groups, Karang Taruna stands out for its proactive involvement in Hurun Village. The community, particularly its youth organizations, plays a pivotal role in malaria case detection. Thus, enhancing the capacity of Karang Taruna members in detecting malaria cases in Hurun Village is essential. This study aims to enhance community and Karang Taruna participation in malaria prevention efforts. Our approach involved community outreach, training sessions on malaria case detection for Karang Taruna members, provision of equipment to interrupt the malaria transmission chain, and the installation of mosquito nets in residents' homes. Following the implementation of these service activities, there was a notable increase in participants' knowledge and understanding of malaria. This improvement was particularly valuable as participants demonstrated high enthusiasm and receptiveness to the activities. The community service activities undertaken successfully heightened participants' understanding and knowledge of malaria. Additionally, they equipped members of the Karang Taruna health division with essential skills for conducting thick and thin blood smears. The activities also fostered motivation among Karang Taruna members and village officials to prioritize malaria prevention, emphasizing the importance of providing relevant anti-mosquito medications and piloting mosquito net installations in households. Keywords: Malaria, Community Education, Karang Taruna
DISPARATIS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF JUSTICE PERKARA NARKOBA Adytia, Ade; Said, Yusuf Muhammad; Huda, Misbahul
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3175

Abstract

Survei BNN bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik tahun 2021 menyebutkan, terjadi kenaikan (prevelensi) pengguna narkoba dari tahun ke tahun. Tahun 2019 mencapai 1,8 persen menjadi 1,95 persen pada tahun 2021, atau orang yang terpapar narkotika, pertama adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019, naik menjadi 4.827.619 pada 2021. Kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021. Dengan demikian prevalensi mengalami kenaikan yang permanen. Hal itu karena disinyalir, adanya keterlibatan para  oknum pejabat hukum yang ikut terlibat, masih banyaknya disparitas putusan hukum akan kasus yang sama (narkoba) dan belum adanya panduan dan kesunguhan para hakim menerapkan lompatan hukum yang lebih manusiawi.  Penelitian ini menggunakan metode  yuridis-normatif, disebut juga  penelitian hukum doctrinal, pada penelitian hukum jenis ini, dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan norma atau patokan perilaku manusia.  Oleh karenanya, sebagai sumber datanya data sekunder, dan  data tersier. Ujung dari keadilan, baik dari Arestoteles, Plato hingga Jhon Stuart Mill,  jika ditarik dalam satu garis akan adanya persamaan yakni, ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat. Keadilan itu berorientasi dan bertujuan keada asas manfaat bagi banyak pihak. Jika ingin memeriangi peredaran dan penggunaan narkoba, semua pihak utamnya hakim  agar mulai menjalankan putusan yang berdemensi hukum progresif.
Peran Polisi dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Perairan: Upaya Pre-Emptif, Preventif, dan Represi Akbar, Alfath; Huda, Misbahul; Juwita, Juwita; Suriyanto
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1461

Abstract

Indonesia, sebagai negara maritim dan kepulauan, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola perbatasannya yang luas, terutama dalam konteks kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Kekurangan dalam pengamanan perbatasan laut dan darat telah meningkatkan risiko kejahatan lintas negara, mempengaruhi keamanan nasional dan kemanusiaan. Penyalahgunaan narkotika khususnya menjadi perhatian utama, dengan peningkatan prevalensi dari 1,80% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menawarkan kerangka hukum untuk mengatasi masalah ini, namun pengawasan perbatasan yang belum optimal menunjukkan kebutuhan strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berdasarkan kerangka teori hukum normatif. Kajian ini mengevaluasi struktur hukum yang ada dan implementasinya dalam praktik di lapangan, dengan fokus pada pemilihan dan analisis literatur hukum. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, menyediakan perspektif mendalam tentang isu hukum dan kebijakan terkait narkotika di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika melalui jalur perairan di Indonesia melibatkan tiga langkah utama: upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif meliputi edukasi masyarakat dan pengawasan di jalur rawan, sementara upaya preventif berfokus pada pengurangan ruang gerak pelaku dan peningkatan kewaspadaan di pelabuhan. Upaya represif mencakup penangkapan langsung pelaku dan pengembangan kasus lebih lanjut. Temuan ini menunjukkan perlunya kerjasama antar instansi dan penerapan teknologi canggih untuk pengawasan yang lebih efektif. Legislasi terkait narkotika di Indonesia terus berkembang, namun masih ada tantangan dalam penerapan strategi pengurangan permintaan dan pasokan obat-obatan ilegal. Peredaran narkotika melalui jalur laut menunjukkan berbagai modus operandi, memerlukan pendekatan multidimensi untuk penanganannya.
Pelatihan Pembuatan Media 3D dalam Mengembangkan Kreatifitas Guru PAUD di Gugus 04 Pucuk Lamongan Dwi Aminatus Sa'adah; Misbahul Huda; Irfa'i Alfian Mubaidilla; Desi Ismawati; Hanifa Hafiza; Ziana Dhurrotul Ainiyah
Mosaic: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Lontara Digitech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61220/mosaic.v1i1.501

Abstract

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini. Pembuatan media 3 Dimensi untuk anak usia dini membutuhkan pengetahuan perkembangan anak dan ketrampilan kreatif sehingga alat permainan edukatif benar-benar efektif dalam mengembangkan aspek yang ada pada anak usia dini. Kegiatan pengabdian yang mengambil tema pelatihan pembuatan media 3D dalam mengembangkan kreatifitas guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Gugus 04 Pucuk Lamongan, menggunakan metode ceramah, diskusi dan sampling practice secara offline yang digunakan untuk membantu peserta dalam memahami materi. Desain materi di atas diharapkan dapat meningkatkan beberapa kemampuan guru diantaranya a) menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi guru PAUD dalam melakukan pembuatan media 3 Dimensi, b) menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi guru PAUD dalam mengembangkan kreatifitasnya, c) koreksi akan kesalahan atau kekurangan yang selama ini dilakukan dalam pembuatan atau penggunaan media pembelajaran. Selama kegiatan pengabdian berlangsung, Guru-guru sangat antusias dalam menerima materi, karena ini merupakan hal baru yang belum mereka pahami dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari guru PAUD selama berlangsungnya kegiiatan. Adanya respons yang positif terhadap kegiatan pelatihan yang telah dilakukan, menunjukkan adanya pengembangan kreativitas pada guru PAUD selama pembuatan media 3 dimensi. Perkembangan kreativitas guru PAUD selama pembuatan media 3 dimensi dapat terlihat dengan kriteria pencapaian (1) kehadiran peserta sangat baik, (2) aktifitas berkategori baik, serta (3) tingkat pemahaman materi berkategori baik. Dengan pengembangan kreatifitas tersebut, maka pembelajaran semakin menarik dan variatif sehingga nantinya dapat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran.