Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Implementation Of Counterterrorism In Eradication Of Terrorism Criminal Acts In Indonesian Positive Law Legislation Rahman, Abdul; Huda, Misbahul
LITERATUS Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v6i2.1711

Abstract

Through counterterrorism policies, the government can mobilize various public work sectors which ultimately improve the quality of security and welfare provisions by the state. Improving the handling of terrorism convicts in prison to prevent recidivism, for example, will improve the detention system, immigration system and civil registration. This is of course with an important note that the policy of responding to terrorism is carried out in a coordinated manner. So, not only certain institutions within the country, but all state institutions must have a clear role in responding to terrorism. The formulation of the problem discussed is: How can counterterrorism efforts prevent and overcome terrorism? and How is counter-terrorism implemented in eradicating criminal acts of terrorism into Indonesian positive law legislation? The research method used in this research is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. Discussion: The application of counter-terrorism in eradicating criminal acts of terrorism in Indonesia has been integrated into positive legal legislation through Law no. 5 of 2018. This law strengthens the legal framework by expanding the definition of terrorism, tightening supervision, and giving greater authority to security forces, as well as introducing preventive measures such as preventive detention and deradicalization. The role of the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) has also been strengthened to coordinate counter-terrorism strategies. The legislative process in Indonesia which follows the civil law tradition requires regulations to be written in writing. Establishment of Law no. 5 of 2018 was also influenced by the phenomenon of acts of terrorism which prompted the acceleration of the revision of Law no. 15 of 2003. Encouragement from society (bottom-up) and responses from political actors accelerated the ratification of this law, even though there were various challenges related to expanding authority and human rights. In dealing with terrorism, Indonesia applies two main approaches, namely the criminal justice model and the war model. The criminal justice model views terrorism as a legal violation that is handled through law enforcement, while the war model views it as an existential threat that requires a military response.
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ISLAM BERBASISKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM Huda, Misbahul
Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 2 (2017): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.665 KB) | DOI: 10.26623/jic.v2i2.661

Abstract

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ISLAM BERBASISKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM    Misbahul HudaDosen Institute of Business Law and Legal ManagementABSRAKEkonomi islam sebagai salah satu instrumen ekonomi indonesia telah menwarkan sebuah sistem yang tepat bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Namun dalam praktiknya, sistem ekonomi islam mestinya masih perlu dilakukan perbaikan yang salah satunya dalam sistem penyelesaian sengket. Selama ini dalam praktinya sesuai dengan perundang-undangan penyelesaian sengketa dilakukan oleh pengadilan agama, akan tetap masih terbukanya peluang dalam penyelesaian segketa melalui pengadilan negeri telah membuka peluang besar bagi terciptanya ketidakpastian hukum. Disinilah perlunya mahkamah agung memberikan penegasan yang berkaitan hal-hal masalah sengketa ekonomi islam diselesaikan melalui pengadilan agam dan secara khusus kewenangan tersebut bersifat mutlak sehingga nilai penyelesaian sengketa ekonomi islam nantinya dapat berbasiskan nilai kepastian hukum.  Keyword : sengketa, ekonomi islam dan kepastian hukum.  ISLAMIC ECONOMIC DISPUTE SETTLEMENT BASED ON THE VALUE OF LEGAL DEFINITION  Misbahul HudaLecture Institute of Business Law and Legal ManagementAbstractIslamic economics as one of the economic instruments in Indonesia has offered a system that is right for the sustainability of national economy. But in practice, the Islamic economic system should still need to be repaired, one of them is in the system of settlement of clutch. So far, in practice in accordance with the dispute resolution legislation carried out by religious courts, there is open opportunities in the dispute settlement through the district court. It has opened up great opportunities for the creation of legal uncertainty. This is where the necessity of the Supreme Court to provide affirmations related to issues of economic disputes of Islam. It is resolved through religious courts and specifically the authority is absolute, so that the value of Islamic economic dispute resolution will be based on the value of legal certainty.Keyword: dispute, Islamic economy and legal certainty.
SOSIALISASI PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PRAPAG KIDUL: PROGRAM KULIAH KERJA NYATA Huda, Misbahul; Maula, Ishmatul; Rifa'an, Samsul
Masyarakat: Jurnal Pengabdian Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Harapan Ananda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58740/mjp.v1i1.136

Abstract

Mahasiswa STAI Al-Hikmah 2 telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Prapag Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah agar dosen dan mahasiswa mendapatkan ilmu dan pengalaman belajar melalui interaksi langsung dengan masyarakat untuk mengidentifikasi, merumuskan, menyelesaikan, dan mengatasi masalah yang ada di lapangan. Metode pelaksanaan KKN berupa pengumpulan data, sosialisasi, dan tindakan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara langsung. Hasil-hasil yang didapat dari kegiatan KKN ini mencakup berbagai kegiatan yang telah dilakukan seperti (a) Mengadakan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar khususnya tempat ibadah, disertai pemberian donasi berupa tong sampah. (b) Mengadakan pelatihan memanfaatkan limbah plastik menjadi kerajinan seni berupa kreasi terjun payung. (c) Membantu kegiatan Posyandu dan Imunisasi Anak. (d) Mengadakan pengajian rutin ibu-ibu. (e) Melakukam bimbingan Al-Qur’an dan pengajaran di Madrasah Diniyah. (f) Menyerahkan donasi berupa alat dan sarana pendidikan keagamaan. (g) Mengadakan sosialisasi bahaya pernikahan dini dan kenakalan remaja disertai bedah kampus. (h). Mengadakan peringatan Isra Mikraj. Terciptanya lingkungan pemukiman yang bersih, sehat, berpendidikan dan agamis merupakan dambaan semua warga. Konsep ini berusaha diimplementasikan oleh mahasiswa yang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAI Al-Hikmah 2 Brebes di lokasi KKN.
DISPARATIS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF JUSTICE PERKARA NARKOBA Ade Adytia; Yusuf Muhammad Said; Misbahul Huda
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3175

Abstract

Survei BNN bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik tahun 2021 menyebutkan, terjadi kenaikan (prevelensi) pengguna narkoba dari tahun ke tahun. Tahun 2019 mencapai 1,8 persen menjadi 1,95 persen pada tahun 2021, atau orang yang terpapar narkotika, pertama adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019, naik menjadi 4.827.619 pada 2021. Kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021. Dengan demikian prevalensi mengalami kenaikan yang permanen. Hal itu karena disinyalir, adanya keterlibatan para  oknum pejabat hukum yang ikut terlibat, masih banyaknya disparitas putusan hukum akan kasus yang sama (narkoba) dan belum adanya panduan dan kesunguhan para hakim menerapkan lompatan hukum yang lebih manusiawi.  Penelitian ini menggunakan metode  yuridis-normatif, disebut juga  penelitian hukum doctrinal, pada penelitian hukum jenis ini, dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan norma atau patokan perilaku manusia.  Oleh karenanya, sebagai sumber datanya data sekunder, dan  data tersier. Ujung dari keadilan, baik dari Arestoteles, Plato hingga Jhon Stuart Mill,  jika ditarik dalam satu garis akan adanya persamaan yakni, ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat. Keadilan itu berorientasi dan bertujuan keada asas manfaat bagi banyak pihak. Jika ingin memeriangi peredaran dan penggunaan narkoba, semua pihak utamnya hakim  agar mulai menjalankan putusan yang berdemensi hukum progresif.
Kewajiban Pencatatan Perkawinan Pasca Lahirnya Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Manansyah, Ade; Huda, Misbahul
Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Perkumpulan Alumni dan Santri Mahyajatul Qurro'

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53754/iscs.v2i1.349

Abstract

This study focuses on the implications of the existence of a marriage certificate requirement in the process of issuing a child's certificate as stated in Articles 10, 11, 12, 13, 33 and 79 of Presidential Decree No. 96 of 2018 concerning the requirements and procedures for population registration and civil registration. It is just a lack of understanding of regulations, the assumption that recording is only an administrative matter, costs and time are still polemics that are the cause of not registering marriages. Therefore, normative research with a statute approach is carried out by researchers. The primary data in this research is Law no. 23 of 2006 and Presidential Decree No. 96 of 2018. The results show that based on Law no. 23 of 2006 concerning Marriage Registration, the costs and procedures for registering marriages are getting cheaper and more accessible. In addition, the existence of Presidential Regulation No. 96 of 2018 strengthens the obligation to register marriages as mandated by Law no. 23 of 2006 and Law no. 1 of 1974.
Pengaruh Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Fisik Anak Usia Dini Saadah, Dwi Aminatus; Dina Hafni, Nurlaili; Huda, Misbahul; Anikmah
WALADI Vol 3 No 1 (2025): Juni
Publisher : STIT Al - Ibrohimy Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61815/waladi.v3i1.679

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program makan bergizi gratis terhadap perkembangan fisik anak usia dini di TK A TK Ihyaul Ulum Lamongan. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya gizi sebagai faktor utama dalam mendukung pertumbuhan fisik anak, khususnya pada masa usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu. Subjek penelitian adalah 30 anak kelompok TK A yang mengikuti program makan bergizi gratis selama tiga bulan. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam perkembangan fisik anak setelah mengikuti program, yang ditunjukkan oleh perubahan positif pada berat badan, kekuatan motorik, dan daya tahan tubuh anak. Program ini terbukti efektif dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini di lingkungan pendidikan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan layanan PAUD yang holistik dan integratif berbasis gizi.
Pengaruh Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Fisik Anak Usia Dini Saadah, Dwi Aminatus; Dina Hafni, Nurlaili; Huda, Misbahul; Anikmah
WALADI Vol. 3 No. 1 (2025): Juni
Publisher : STIT Al - Ibrohimy Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61815/waladi.v3i1.679

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program makan bergizi gratis terhadap perkembangan fisik anak usia dini di TK A TK Ihyaul Ulum Lamongan. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya gizi sebagai faktor utama dalam mendukung pertumbuhan fisik anak, khususnya pada masa usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu. Subjek penelitian adalah 30 anak kelompok TK A yang mengikuti program makan bergizi gratis selama tiga bulan. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam perkembangan fisik anak setelah mengikuti program, yang ditunjukkan oleh perubahan positif pada berat badan, kekuatan motorik, dan daya tahan tubuh anak. Program ini terbukti efektif dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini di lingkungan pendidikan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan layanan PAUD yang holistik dan integratif berbasis gizi.
Phytochemical Composition, Antioxidant Activity, and Bioactive Compound Profiling of Sargassum sp. Ethanol Extract: Potential for Antimalarial Application Sulistianingsih, Eka; Huda, Misbahul; Endah Setyaningrum; Setiawan, Budi
JURNAL INFO KESEHATAN Vol 23 No 3 (2025): JURNAL INFO KESEHATAN
Publisher : Research and Community Service Unit, Poltekkes Kemenkes Kupang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31965/infokes.Vol23.Iss3.2074

Abstract

Sargassum sp., a brown macroalga abundant in Indonesia's coastal ecosystems, has garnered attention for its diverse bioactive compounds with pharmacological potential. However, its application as a natural antimalarial and antioxidant agent remains underexplored. This study aimed to investigate the secondary metabolites in ethanol extracts of Sargassum sp. and evaluate their antioxidant and potential antimalarial activities. Ethanol extraction was conducted using the maceration technique, followed by phytochemical screening, FT-IR, and GC-MS analyses to characterize the extract. The results revealed the presence of saponins, terpenoids, tannins, alkaloids, and flavonoids. FT-IR and GC-MS confirmed compounds associated with antioxidant and antimalarial properties. The extract exhibited notable antioxidant activity with an IC₅₀ value of 26.16 ppm. These findings highlight the potential of ethanol-extracted Sargassum sp. as a promising source for the development of safer, resistance-limiting antimalarial and antioxidant agents.
Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency Huda, Misbahul; Soelistyo, Poernomo A
Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance Vol 1, No 1 (2025): Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61111/jiebsf.v1i1.794

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait dengan investasi cryptocurrency serta perlindungan hukum bagi investor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam terdapat dua pandangan yang berbeda. Sebagian besar ulama dan pakar, termasuk hasil ijtima ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia, mengharamkan cryptocurrency sebagai alat investasi. Namun, ada juga beberapa tokoh seperti Mufti Muhammad Abu Bakar, Dr. Monzer Kahf, dan Mohammad Daud Bakar yang menghalalkan cryptocurrency sebagai bentuk investasi. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 pada Pasal 1 serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 1 huruf f mengakui cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan diinvestasikan di bursa berjangka. Perlindungan hukum terhadap investasi cryptocurrency secara preventif diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019. Sementara itu, perlindungan hukum secara represif meliputi mekanisme litigasi dan non-litigasi.