Articles
<![CDATA[SOSIALISASI PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PRAPAG KIDUL: PROGRAM KULIAH KERJA NYATA ]]>
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>;
<![CDATA[Maula, Ishmatul]]>;
<![CDATA[Rifa'an, Samsul]]>
<![CDATA[ Masyarakat: Jurnal Pengabdian Vol. 1 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Harapan Ananda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58740/mjp.v1i1.136
<![CDATA[Mahasiswa STAI Al-Hikmah 2 telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Prapag Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah agar dosen dan mahasiswa mendapatkan ilmu dan pengalaman belajar melalui interaksi langsung dengan masyarakat untuk mengidentifikasi, merumuskan, menyelesaikan, dan mengatasi masalah yang ada di lapangan. Metode pelaksanaan KKN berupa pengumpulan data, sosialisasi, dan tindakan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara langsung. Hasil-hasil yang didapat dari kegiatan KKN ini mencakup berbagai kegiatan yang telah dilakukan seperti (a) Mengadakan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar khususnya tempat ibadah, disertai pemberian donasi berupa tong sampah. (b) Mengadakan pelatihan memanfaatkan limbah plastik menjadi kerajinan seni berupa kreasi terjun payung. (c) Membantu kegiatan Posyandu dan Imunisasi Anak. (d) Mengadakan pengajian rutin ibu-ibu. (e) Melakukam bimbingan Al-Qur’an dan pengajaran di Madrasah Diniyah. (f) Menyerahkan donasi berupa alat dan sarana pendidikan keagamaan. (g) Mengadakan sosialisasi bahaya pernikahan dini dan kenakalan remaja disertai bedah kampus. (h). Mengadakan peringatan Isra Mikraj. Terciptanya lingkungan pemukiman yang bersih, sehat, berpendidikan dan agamis merupakan dambaan semua warga. Konsep ini berusaha diimplementasikan oleh mahasiswa yang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAI Al-Hikmah 2 Brebes di lokasi KKN.]]>
<![CDATA[Kewajiban Pencatatan Perkawinan Pasca Lahirnya Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Manansyah, Ade]]>;
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>
<![CDATA[ Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies Vol. 2 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Alumni dan Santri Mahyajatul Qurro' ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53754/iscs.v2i1.349
<![CDATA[This study focuses on the implications of the existence of a marriage certificate requirement in the process of issuing a child's certificate as stated in Articles 10, 11, 12, 13, 33 and 79 of Presidential Decree No. 96 of 2018 concerning the requirements and procedures for population registration and civil registration. It is just a lack of understanding of regulations, the assumption that recording is only an administrative matter, costs and time are still polemics that are the cause of not registering marriages. Therefore, normative research with a statute approach is carried out by researchers. The primary data in this research is Law no. 23 of 2006 and Presidential Decree No. 96 of 2018. The results show that based on Law no. 23 of 2006 concerning Marriage Registration, the costs and procedures for registering marriages are getting cheaper and more accessible. In addition, the existence of Presidential Regulation No. 96 of 2018 strengthens the obligation to register marriages as mandated by Law no. 23 of 2006 and Law no. 1 of 1974.]]>
<![CDATA[Pengaruh Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Fisik Anak Usia Dini ]]>
<![CDATA[Saadah, Dwi Aminatus]]>;
<![CDATA[Dina Hafni, Nurlaili]]>;
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>;
<![CDATA[Anikmah]]>
<![CDATA[ WALADI Vol 3 No 1 (2025): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[STIT Al - Ibrohimy Bangkalan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61815/waladi.v3i1.679
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program makan bergizi gratis terhadap perkembangan fisik anak usia dini di TK A TK Ihyaul Ulum Lamongan. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya gizi sebagai faktor utama dalam mendukung pertumbuhan fisik anak, khususnya pada masa usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu. Subjek penelitian adalah 30 anak kelompok TK A yang mengikuti program makan bergizi gratis selama tiga bulan. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam perkembangan fisik anak setelah mengikuti program, yang ditunjukkan oleh perubahan positif pada berat badan, kekuatan motorik, dan daya tahan tubuh anak. Program ini terbukti efektif dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini di lingkungan pendidikan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan layanan PAUD yang holistik dan integratif berbasis gizi.]]>
<![CDATA[Pengaruh Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Fisik Anak Usia Dini ]]>
<![CDATA[Saadah, Dwi Aminatus]]>;
<![CDATA[Dina Hafni, Nurlaili]]>;
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>;
<![CDATA[Anikmah]]>
<![CDATA[ WALADI Vol. 3 No. 1 (2025): Juni, Wawasan Belajar Anak Usia Dini ]]>
Publisher : <![CDATA[STIT Al - Ibrohimy Bangkalan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61815/waladi.v3i1.679
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program makan bergizi gratis terhadap perkembangan fisik anak usia dini di TK A TK Ihyaul Ulum Lamongan. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya gizi sebagai faktor utama dalam mendukung pertumbuhan fisik anak, khususnya pada masa usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu. Subjek penelitian adalah 30 anak kelompok TK A yang mengikuti program makan bergizi gratis selama tiga bulan. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam perkembangan fisik anak setelah mengikuti program, yang ditunjukkan oleh perubahan positif pada berat badan, kekuatan motorik, dan daya tahan tubuh anak. Program ini terbukti efektif dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini di lingkungan pendidikan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan layanan PAUD yang holistik dan integratif berbasis gizi.]]>
<![CDATA[Phytochemical Composition, Antioxidant Activity, and Bioactive Compound Profiling of Sargassum sp. Ethanol Extract: Potential for Antimalarial Application ]]>
<![CDATA[Sulistianingsih, Eka]]>;
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>;
<![CDATA[Endah Setyaningrum]]>;
<![CDATA[Setiawan, Budi]]>
<![CDATA[ JURNAL INFO KESEHATAN Vol 23 No 3 (2025): JURNAL INFO KESEHATAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Research and Community Service Unit, Poltekkes Kemenkes Kupang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31965/infokes.Vol23.Iss3.2074
<![CDATA[Sargassum sp., a brown macroalga abundant in Indonesia's coastal ecosystems, has garnered attention for its diverse bioactive compounds with pharmacological potential. However, its application as a natural antimalarial and antioxidant agent remains underexplored. This study aimed to investigate the secondary metabolites in ethanol extracts of Sargassum sp. and evaluate their antioxidant and potential antimalarial activities. Ethanol extraction was conducted using the maceration technique, followed by phytochemical screening, FT-IR, and GC-MS analyses to characterize the extract. The results revealed the presence of saponins, terpenoids, tannins, alkaloids, and flavonoids. FT-IR and GC-MS confirmed compounds associated with antioxidant and antimalarial properties. The extract exhibited notable antioxidant activity with an IC₅₀ value of 26.16 ppm. These findings highlight the potential of ethanol-extracted Sargassum sp. as a promising source for the development of safer, resistance-limiting antimalarial and antioxidant agents.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency ]]>
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>;
<![CDATA[Soelistyo, Poernomo A]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance Vol 1, No 1 (2025): Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61111/jiebsf.v1i1.794
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait dengan investasi cryptocurrency serta perlindungan hukum bagi investor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam terdapat dua pandangan yang berbeda. Sebagian besar ulama dan pakar, termasuk hasil ijtima ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia, mengharamkan cryptocurrency sebagai alat investasi. Namun, ada juga beberapa tokoh seperti Mufti Muhammad Abu Bakar, Dr. Monzer Kahf, dan Mohammad Daud Bakar yang menghalalkan cryptocurrency sebagai bentuk investasi. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 pada Pasal 1 serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 1 huruf f mengakui cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan diinvestasikan di bursa berjangka. Perlindungan hukum terhadap investasi cryptocurrency secara preventif diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019. Sementara itu, perlindungan hukum secara represif meliputi mekanisme litigasi dan non-litigasi.]]>
<![CDATA[Pemalsuan Identitas dalam Perspektif Hukum Islam:: Studi Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1203/PDT.G/2018/PA.SDA ]]>
<![CDATA[Yusron, Farid]]>;
<![CDATA[Evendi, Wakid]]>;
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>
<![CDATA[ Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 2 (2025): Irje 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/irje.v5i2.2264
<![CDATA[Pernikahan merupakan institusi yang diatur dalam berbagai perspektif, termasuk hukum Islam, sosiologi, dan hukum negara. Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai akad yang kuat (mitssaqan ghalidzan) yang memberikan hak dan kewajiban kepada pasangan suami istri. Pernikahan juga dipandang sebagai ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan perintah Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari perspektif sosiologi, pernikahan adalah proses pertukaran hak dan kewajiban yang hanya dapat terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Secara yuridis, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berbagai regulasi terkait, seperti Kompilasi Hukum Islam. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis menjadi dasar dalam perumusan hukum perkawinan di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara turut berperan dalam pembentukan hukum perkawinan agar selaras dengan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat. Pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan pernikahan jika terjadi pelanggaran terhadap syarat, asas, atau prinsip perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum negara. Dengan memahami berbagai landasan tersebut, diharapkan hukum perkawinan dapat diterapkan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.]]>
<![CDATA[FIKIH PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI: STUDI PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR ]]>
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ahwal.2020.13206
<![CDATA[This article tries to elucidate Faqihuddin Abdul Kodir’s opinion on the husband beating against his wife. There are pro and con views among Muslim scholars on the husband beating against his wife. Some argue that this attitude is permitted and the rest have an opinion that the deed is forbidden. Faqihuddin Abdul Kodir has an opinion that the deed is forbidden and considered it as out of the context of educating wife in the case of rebellious wife. He quoted the view of Imam ‘Aṭā’ arguing that beating wife by her husband in the context of ta’dīb nusyūz is abhorrent (makrūh). It is an obligation for the government to forbid the deed. This opinion is a product of a method combining textual (lafẓiyyah/lugawiyyah) and contextual (ma‘nawiyyah/syar’iyyah) approaches leading to comparative and selective ijtihad (ijtihād intiqā’i).Artikel ini mengkaji pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Di kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat tentang hukum memukul isteri oleh suami. Sebagian berpendapat bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan, sedangkan pendapat lain menyatakan perbuatan tersebut dilarang. Dari kedua pendapat ini, Faqihuddin Abdul Qodir berpendapat bahwa pemukulan suami terhadap isteri merupakan perbuatan terlarang dan tidak termasuk dalam konteks pendidik isteri yang nuzyuz. Untuk memperkuat pendapatnya, Qodir mengutip pendapat Imam ‘Ata’ yang melihat pemukulan suami terhadap isterinya sebagai perbuatan yang makruh. Pemerintah berkewajiban untuk membuat aturan yang melarangnya. Pendapat ini merupakan hasil istinbāṭ hukum dengan menggabungkan pendekatan textual (lafẓiyyah/lugawiyyah) dan kontekstual (ma‘nawiyyah/syar’iyyah). Hasilnya dapat dianggap sebagai bentuk ijtihād intiqā’i (selektif komparatif)]]>
<![CDATA[Implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada LKS: Sebuah Studi Literatur ]]>
<![CDATA[Setiawan, Ijlal]]>;
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>;
<![CDATA[Islamia, Haulia Nurul]]>;
<![CDATA[Aulia, Rafa]]>
<![CDATA[ Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions Vol 1, No 1 (2023): Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Islamic Economics Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61111/jfcft.v1i1.440
<![CDATA[This study aims to determine the extent to which LKS implements DSN MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/2000 regarding Murobahah Contracts kafah in carrying out all kinds of business activities. The method used in this research process is the literature review method. This study used a qualitative approach to 17 journal articles that researchers obtained as secondary data on the Google Scholar platform. Researchers also obtained the data put forward by previous researchers reaching 80-95% which indicates that murabahah financing has a higher profit level for Islamic Financial Institutions. In addition to these findings, based on the journals that have been researched, the authors found that there are still Islamic Financial Institutions that do not fully comply with the provisions stipulated in the DSN-MUI Fatwa, there is a potential for hilah ribawiyah in transaction practices by camouflaging it using a wakalah contract. This study finds that the role of DPS in supervising Islamic Financial Institutions is not optimal from all existing elements. This study advises to those who work as DPS to fully pay attention to all actions taken by LKS so as not to deviate from Sharia principles. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana LKS mengimplementasikan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Akad Murobahah secara kafah dalam menjalankan segala sejenis aktifitas usahanya. Adapun metode yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu metode literature review. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap 17artikel jurnal yang peneliti dapatkan sebagai data sekunder pada platform google scholar. Peneliti juga mendapatkan data yang dikemukakan oleh Peneliti sebelumnya mencapai 80-95% yang menunjukkan bahwa pembiayaan murobahah tersebut mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi bagi Lembaga Keuangan Syariah. Selain penemuan tersebut, Berdasarkan jurnal yang telah diteliti, penulis menemukan bahwa masih terdapat Lembaga Keuangan Syariah yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI, adanya potensi hilah ribawiyah dalam praktek transaksi dengan mengkamuflasekannya menggunakan akad wakalah. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kurang maksimalnya peran DPS dalam mengawasi Lembaga Keuagan Syariah dari seluruh elemen yang ada. Penelitian ini menyarankan kepada bagi yang berprofesi sebagai DPS agar sepenuhnya memperhatikan segala tindakan yang dilakukan oleh LKS agar tidak keluar dari prinsip-prinsip Syariah.]]>
<![CDATA[Nullum Crimen Sine Poena Legali Pada Penyalahgunaan Radio Beacon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Cipta Negari, Ni Luh]]>;
<![CDATA[Sapari, Papang]]>;
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i5.2409
<![CDATA[Tesis ini merupakan analisis terhadap Asas nullum crimen sine poena legali terkait penyalahgunaan Radio Beacon (suar pemancar sinyal marabahaya). Ketentuan dalam UU No 29 tahun 2014 menyatakan bahwa penyalahgunaan Radio Beacon adalah tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Asas nullum crimen sine poena legali dalam penyalahgunaan Radio Beacon dan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam menindaklanjuti penyalahgunaan Radio Beacon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan secara kualitatif dan metode pengumpulan data bersandar pada data sekunder. Untuk membahas tindak pidana penyalahgunaan Radio Beacon digunakan teori asas legalitas, efektivitas hukum dan kepastian hukum. Dari ketentuan asas legalitas, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Sebaliknya jika ada Undang undang yang menetapkan suatu tindakan itu pidana, tentu harus dilakukan penindakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan Radio Beacon sering terjadi yang mengakibatkan terjadi False Alerst, tapi belum pernah dilakukan penindakan secara hukum. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan pelaksana dibawah Undang undang yang mengatur tentang penindakan atas pidana tersebut. Basarnas menindaklanjuti penyalahgunaan Radio Beacon dengan mengirim surat teguran, dan meneruskan kepada perhubungan laut. Untuk dapat melakukan Penindakan Tindak Pidana di lingkungan Basarnas adalah dengan membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil SAR, dengan dasar pembentukan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.]]>
