Articles
<![CDATA[Pandangan Ḥanāfiyah dan Syāfi’iyah Tentang Kontradiksi Dalil Pemukulan Suami Terhadap Istri ]]>
<![CDATA[Misbahul Huda]]>;
<![CDATA[Fitria Maeliniatun Nazilah]]>
<![CDATA[ Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56593/khuluqiyya.v5i1.102
<![CDATA[There are source texts of Islamic law that allow and prohibit the beating of a husband against his wife. Thus it can be said that there is a contradiction in the argument for beating a husband against his wife. Meanwhile, there are different methods in resolving conflicts between arguments used by Ḥanāfiyah and Syafi'iyah scholars. This paper attempts to answer the views of Ḥanāfiyah and Syāfi'iyah regarding the law of beating a husband against his wife and how the methods of resolving conflicting arguments for beating a husband against his wife according to Ḥanāfiyah and Syāfi'iyah. This type of research is library research. The results of the study show that the Ḥanāfiyah and Syafi'iyah scholars both agreed to allow husbands to beat their wives who were nusyuz, it's just that there are some Syāfi'iyah who punish khilāf al-aulā. In resolving conflicting arguments, the majority of Ḥanāfiyah scholars use the nasakh method because the chronology of the text can be known clearly. While the majority of Syafi'iyah scholars use the al-jam'u wa al-taufiq method. According to Syafi'iyah practicing both propositions is better than completely ignoring one of them.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN VERSTEK KUMULASI ISBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT (Studi Perkara Nomor: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg) ]]>
<![CDATA[Nurhidayattulloh, M.]]>;
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>
<![CDATA[ Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 6 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56593/khuluqiyya.v6i1.122
<![CDATA[One of the problems in marriage law is divorce which is preceded by the practice of unregistered marriage. The decision with number: 135/Pdt.G/2022/Pa.Pbg is interesting to examine because it is the first verdict on the cumulative isbat marriage and divorce lawsuit at the Purbalingga Religious Court. The focus of the problem in this research is how the judge’s legal considerations are in the case of cumulating marriage isbat and divorce lawsuits in Decision Number: 135/Pdt.G/2022/Pa.Pbg and what the normative juridical review is. The research, including field research, is descriptive analysis using a normative juridical approach. Data collection techniques were carried out using observation, documentation and interviews. The results of the research showed that the panel of judges declared the marriage between the plaintiff and the defendant valid because they had fulfilled the requirements and terms of marriage and imposed the defendant’s talaq ba’in sughra on the plaintiff because the defendant had left the plaintiff within a period of 4 years and 9 months. The basic legal considerations used by the judge in deciding case Number: 135/pdt.g/2022/Pa.Pbg are in accordance with statutory regulations and Islamic law]]>
<![CDATA[Aplikasi Digital Arsip Berbasis Web Di SLB ABCD Raudlatul Jannah Menggunakan Framework Laravel ]]>
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>;
<![CDATA[Syafiih, M.]]>;
<![CDATA[Karim, Abdul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Teknik dan Komputer Vol 8, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mercu Buana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22441/jitkom.v8i1.008
<![CDATA[Seiring dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang membuat semua sistem yang ada di kalangan masyarakat apalagi sistem yang ada pada lembaga pendidikan kini menggunakan teknologi yang semakin akurat, seperti halnya sistem pengarsipan. Pengarsipan secara manual menyebabkan pengarsipan data yang kurang tertata selalu menjadi kendala, ketika akan dilakukan penilaian kinerja atau akreditasi dan lain sebagainya, mengalami kesulitan dalam mencari data. Pengarsipan dengan cara manual juga bisa menyebabkan kerusakan pada dokumen karena dari banyaknya dokumen yang tertumpuk sehingga dapat menyebabkan dokumen rusak atau hilang, dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pencarian. Oleh karena itu perlu adanya aplikasi yang dapat menjadi solusi dalam proses pengarsipan agar sistem pengarsipan tersusun dengan rapi dan baik sehingga dalam proses pencarian mudah. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan arsip data di sekolah dan meminimalisir kehilangan serta kerusakan data. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode perancangan ADDIE yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi literatur. Tahap implementasi melibatkan pengujian internal dan eksternal menggunakan metode Black Box Testing. Hasil pengujian dievaluasi melalui kuesioner dengan skala penilaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi arsip digital telah berhasil dikembangkan dan sangat layak untuk digunakan dengan persentase penilaian sebesar 86%.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Ridha, Irfan]]>;
<![CDATA[Anjani, Mira]]>;
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>;
<![CDATA[Firdaus, Mohd Raihan]]>;
<![CDATA[Ardel, Muhammad]]>;
<![CDATA[Zarlianda, Muhammad Revicho]]>;
<![CDATA[Pratama, Muhammad Zaki]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Nauval Fajar]]>;
<![CDATA[Saputri, Wira Ade]]>
<![CDATA[ Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 12 (2024): Madani, Vol. 1 No. 12 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10472433
<![CDATA[This research aims to determine the effect of credit disbursed by commercial banks on economic growth in Indonesia. The independent variable is used in this research is credit while inflation, investment, infrastructure and labor as a control variable. Using the Static Data Panel method is obtained The estimation results show that the credit disbursed has a significant influence but has a negative relationship caused by unbalanced credit growth and the resulting output. Other variables that have a significant effect and have a relationship positive are inflation and investment, while infrastructure and labor are not significant affect economic growth.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DALAM PUTUSAN NOMOR 284/PID.B/2020/PN JKT.UTR ]]>
<![CDATA[Mulyono, Dwi]]>;
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v4i4.483
<![CDATA[Pencurian adalah suatu tindakan kriminal yang sering terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang telah lama ada adalah pencurian, yang meliputi pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian yang disertai kekerasan. Tingginya angka kejadian pencurian ini menimbulkan kepanikan di kalangan warga. Rasa khawatir ini muncul bukan tanpa sebab, melainkan akibat dari tingginya frekuensi tindakan pencurian yang meresahkan. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Penerapan hukum pidana materil bagi pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dalam putusan nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dan bagaimanakah analisa pertimbangan hukum Hakim Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana tindak pidana pencurian dalam putusan nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian dapat mengetahui bahwa penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada perkara Nomor : 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan telah terbukti dengan dinyatakannya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal. Dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Nomor : 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr telah berdasarkan pertimbangan yuridis dan dengan melihat alat-alat bukti yang sah serta aspek-aspek lainnya secara komprehensif dan pertimbangan non yuridis yaitu berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,]]>
<![CDATA[ISLAMIC PERSPECTIVE ON THE IMPLEMENTATION OF GRAVE ALMS IN KEDUNGSANA VILLAGE, PLUMBON DISTRICT, CIREBON REGENCY ]]>
<![CDATA[Syafik Muhammad]]>;
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>
<![CDATA[ Al-Masail: Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2024): June: Al-Masail: Journal of Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Fahr Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61677/al-masail.v2i2.214
<![CDATA[This research aims to examine the Islamic perspective on the implementation of grave alms in Kedungsana Village, Plumbon District, Cirebon Regency, West Java. With a focus on the understanding and practice of the local community as well as the views of ulama and community leaders regarding the validity and procedures for carrying out the grave alms ceremony. The research method used in compiling this article is using a qualitative descriptive method, with data collection techniques through in-depth interviews and observations to describe facts about the culture of implementing grave alms. Observation results show that grave alms is a traditional celebration as a form of gratitude from the people of Kedungsana Village to the giver of good fortune, namely Allah SWT. Apart from that, grave alms also aim to build social harmony and serve as a reminder that there is nothing permanent and eternal in this world except Allah SWT. The practice of collecting and distributing infaq and grave alms in Kedungsana Village has generally been carried out appropriately and in accordance with the rules applicable in Islamic teachings.]]>
<![CDATA[Dinamika Keahlian dan Gender dalam Komite Audit: Dampaknya pada Manajemen Laba ]]>
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Catur Ragil]]>;
<![CDATA[Prasetiani, Titi Rahayu]]>
<![CDATA[ Wahana Riset Akuntansi Vol 12, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24036/wra.v12i2.129007
<![CDATA[Purpose – The research aimed to identify and assess the impact of two types of expertise—accounting and finance—along with gender in the audit committee on earnings management practices. The control variables included leverage, audit committee size, and company size.Design/methodology/approach – The research focused on 47 banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sample was chosen using purposive sampling based on specific criteria, resulting in the selection of 27 companies. Over the 2017-2021 observation period, 135 data were collected, with 2 outliers being removed, leaving 133 observations for analysis. Partial Least Square (PLS) is used as an analysis tool.Findings – Research conducted proves that expertise has a different influence on earnings management. Accounting skills have a significant positive effect while financial skills have a significant negative effect. Gender within the same committee does not significantly impact earnings management. Testing of the control variables reveals that the size of the audit committee and company size have no effect on earnings management, while leverage shows a significant negative impact.Originality/value –This research offers a new contribution in understanding the role of expertise by distinguishing the influence of accounting expertise and financial expertise. This approach offers a more in-depth understanding of the distinct roles of different expertise and audit committee gender on earnings management, particularly within the banking sector listed on the Indonesia Stock Exchange. Additionally, the study investigates leverage, audit committee size, and firm size as control variables.Research limitations/implications – The research only focuses on banking entities listed on the IDX and the observation period is 5 years. This study shows results that contradict the initial hypothesis regarding accounting expertise and gender, so that further research can examine more deeply about other factors that can influence earnings management. This can serve as a reference for various stakeholders in making more informed decisions regarding corporate governance, particularly concerning the composition and expertise of audit committee members.]]>
<![CDATA[Regulasi Nikah Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023 : Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah Ibn ‘Āsyūr ]]>
<![CDATA[Misbahul Huda]]>;
<![CDATA[Ida Rif’atus Sa’adah]]>;
<![CDATA[Baihaqi, Achmad]]>
<![CDATA[ Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 6 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Shariah UIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v6i2.9811
<![CDATA[In 2023 the Supreme Court issued Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases on Applications for Registration of Marriages Between People of Different Religions and Beliefs . SEMA sparked a polemic because it was considered discriminatory and lacked urgency. This research was conducted to explore the actual regulations for interfaith marriages in SEMA Number 2 of 2023 from the perspective of MaqÄá¹£id SyarÄ«'ah Ibnu 'Ä€syÅ«r. In an effort to answer the perceived discriminatory policies contained in SEMA Number 2 of 2023 the author uses 4 bases of Ibn Asyur's MaqÄá¹£id asy-SyarÄ«'ah. The concept of MaqÄá¹£id ash-SyarÄ«'ah 'Ammah and Ibn Asyur's level of Maslahah will be used to formulate and track the level of urgency in promulgating SEMA Number 2 of 2023 through the benefits contained therein. In this process the author will use the statute approach and conceptual approach, with descriptive analysis. The research results show that the urgency of promulgating SEMA Number 2 of 2023 in the Indonesian context, according to the author, is at the level of hajiyat benefits . Meanwhile, efforts to enforce or supremacy of law through SEMA Number 2 of 2023 will be less effective. Apart from that, SEMA Number 2 of 2023 is considered to be less than fully successful in providing social stability and resilience to the justice-seeking community as desired by Ibnu Asyur through legal supremacy efforts.]]>
<![CDATA[Implementation Of Counterterrorism In Eradication Of Terrorism Criminal Acts In Indonesian Positive Law Legislation ]]>
<![CDATA[Rahman, Abdul]]>;
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>
<![CDATA[ LITERATUS Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Neolectura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37010/lit.v6i2.1711
<![CDATA[Through counterterrorism policies, the government can mobilize various public work sectors which ultimately improve the quality of security and welfare provisions by the state. Improving the handling of terrorism convicts in prison to prevent recidivism, for example, will improve the detention system, immigration system and civil registration. This is of course with an important note that the policy of responding to terrorism is carried out in a coordinated manner. So, not only certain institutions within the country, but all state institutions must have a clear role in responding to terrorism. The formulation of the problem discussed is: How can counterterrorism efforts prevent and overcome terrorism? and How is counter-terrorism implemented in eradicating criminal acts of terrorism into Indonesian positive law legislation? The research method used in this research is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. Discussion: The application of counter-terrorism in eradicating criminal acts of terrorism in Indonesia has been integrated into positive legal legislation through Law no. 5 of 2018. This law strengthens the legal framework by expanding the definition of terrorism, tightening supervision, and giving greater authority to security forces, as well as introducing preventive measures such as preventive detention and deradicalization. The role of the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) has also been strengthened to coordinate counter-terrorism strategies. The legislative process in Indonesia which follows the civil law tradition requires regulations to be written in writing. Establishment of Law no. 5 of 2018 was also influenced by the phenomenon of acts of terrorism which prompted the acceleration of the revision of Law no. 15 of 2003. Encouragement from society (bottom-up) and responses from political actors accelerated the ratification of this law, even though there were various challenges related to expanding authority and human rights. In dealing with terrorism, Indonesia applies two main approaches, namely the criminal justice model and the war model. The criminal justice model views terrorism as a legal violation that is handled through law enforcement, while the war model views it as an existential threat that requires a military response.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ISLAM BERBASISKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (443.665 KB)
|
DOI: 10.26623/jic.v2i2.661
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ISLAM BERBASISKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM Misbahul HudaDosen Institute of Business Law and Legal ManagementABSRAKEkonomi islam sebagai salah satu instrumen ekonomi indonesia telah menwarkan sebuah sistem yang tepat bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Namun dalam praktiknya, sistem ekonomi islam mestinya masih perlu dilakukan perbaikan yang salah satunya dalam sistem penyelesaian sengket. Selama ini dalam praktinya sesuai dengan perundang-undangan penyelesaian sengketa dilakukan oleh pengadilan agama, akan tetap masih terbukanya peluang dalam penyelesaian segketa melalui pengadilan negeri telah membuka peluang besar bagi terciptanya ketidakpastian hukum. Disinilah perlunya mahkamah agung memberikan penegasan yang berkaitan hal-hal masalah sengketa ekonomi islam diselesaikan melalui pengadilan agam dan secara khusus kewenangan tersebut bersifat mutlak sehingga nilai penyelesaian sengketa ekonomi islam nantinya dapat berbasiskan nilai kepastian hukum. Keyword : sengketa, ekonomi islam dan kepastian hukum. ISLAMIC ECONOMIC DISPUTE SETTLEMENT BASED ON THE VALUE OF LEGAL DEFINITION Misbahul HudaLecture Institute of Business Law and Legal ManagementAbstractIslamic economics as one of the economic instruments in Indonesia has offered a system that is right for the sustainability of national economy. But in practice, the Islamic economic system should still need to be repaired, one of them is in the system of settlement of clutch. So far, in practice in accordance with the dispute resolution legislation carried out by religious courts, there is open opportunities in the dispute settlement through the district court. It has opened up great opportunities for the creation of legal uncertainty. This is where the necessity of the Supreme Court to provide affirmations related to issues of economic disputes of Islam. It is resolved through religious courts and specifically the authority is absolute, so that the value of Islamic economic dispute resolution will be based on the value of legal certainty.Keyword: dispute, Islamic economy and legal certainty.]]>
