Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Nafkah Anak dalam Perkara Cerai Pasca Sema No. 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Bangkinang Mardhotillah, Dayu Annisa; Johari, Johari; Wahidin, Wahidin
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2024): Editions January-June 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v2i1.8416

Abstract

The determination of child support rights in the Bangkinang Religious Court following the issuance of SEMA Number 4 of 2016, as well as to evaluate the implementation of child support determinations according to the theory of legal certainty. This study is a field research conducted at the Bangkinang Religious Court, where the author gathers concrete data and information through observations and interviews. The focus of this research is on the implementation of SEMA Number 4 of 2016, particularly regarding the authority of judges in determining child support post-divorce in the divorce lawsuit cases of 2023 at the Bangkinang Religious Court. This is crucial because there are several rulings that do not specifically stipulate the father's obligation to provide for his child. Judges should have the ex officio right to determine the nominal amount of child maintenance that must be borne by the father, in accordance with the provisions outlined in SEMA No. 4 of 2016. The lack of clarity regarding the father's obligation towards children after divorce has the potential to cause legal uncertainty in the fulfilment of child maintenance, which in turn can interfere with the welfare of children after divorce. Therefore, this study recommends that judges provide clearer decisions regarding the amount of child maintenance, while still considering the father's financial capacity. In addition, any regulations or procedures relating to the implementation of court administration need to be carefully considered, given their impact on the welfare of children after the decision.
KEDUDUKAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN ACEH UTARA Naluri, Akbar; Hatta, Muhammad; Johari, Johari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.10237

Abstract

Pasal 69 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kehutanan Aceh diantaranya menyatakan setiap orang atau korporasi dilarang melakukan perambahan Kawasan Hutan, serta dilarang melakukan penggunaan Kawasan Hutan secara illegal dalam berbagai bentuk. Qanun ini mewajibkan kepada penanggung jawab tindakan itu guna melunasi ganti rugi berdasarkan tingkat kerusakan atau dampak yang dimunculkan kepada negara, bagi dana rehabilitasi, penyembuhan situasi hutan, atau perbuatan lain yang dibutuhkan. Tetapi pada pelaksanaan hukumnya atas perusakan kawasan hutan Aceh Utara tidak pernah dilakukan penjatuhan sanksi pidana denda yang bisa di pakai guna menyembuhkan situasi hutan dampak penebangan liar itu.Tujuan pengkajian skripsi ini yaitu guna mengetahui mengetahui aturan kedudukan pidana denda atas tindak pidana perusakan hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara, guna mengetahui implementasi penjatuhan pidana denda atas tindak pidana perusakan hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara.Metode penelitian skripsi ini yakni pengkjian hukum yuridis normatif yang memakai sumber data sekunder yang dihimpun dari studi kepustakaan (Library Research) selaku data pokok.Hasil pengkajian menyimpulkan bahwasanya aturan hukum kedudukan pidana denda terhadap tindak pidana perusakan hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara yakni dimuat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kehutanan Aceh yaitu pidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh pelaku apabila dalam proses pemeriksaannya terbukti melakukan tindak pidana perusakan hutan. Kedudukan pidana denda terhadap tindak pidana perusakan hutan di kawasan hutan Aceh Utara belum berlangsung dengan maksimal. Hal ini terlihat dari tidak terpenuhinya tiga unsur sistem hukum yaitu bentuk hukum, isi hukum dan budaya hukum yang tidak terpenuhi dengan baik. Artinya, adanya denda untuk mengembalikan kondisi hutan yang dirusak di lapangan sebenarnya tidak mempan bagi pelaku perusakan hutan seperti yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan.Disarankan kepada petugas pelaksana hukum supaya memaksimalkan  kinerja pada upaya represif (penanggulangan) dan upaya preventif (pencegahan) tindak pidana perusakan hutan, kepada pemerintah lewat lembaga bersangkutan supaya senantasa meningkatkan penyuluhan perlindungan hutan dengan memaksimalkan kinerja lembaga-lembaga yang berwenang.
Temporary Detention in Investigating Criminal Cases and Their Legal Consequences Akli, Zul; Abidin, Zainal; Nasir, Muhammad; Johari, Johari; Zulkifli, Zulkifli
Interdisciplinary Social Studies Vol. 1 No. 3 (2021): Reguler Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v1i3.157

Abstract

Background: In the provisions of Article 28(A) of the 1945 Constitution it is stated that "everyone has the right to live and has the right to maintain his life and life. "This guarantee is not only limited to the order of discourse, the realization of the guarantee can be seen in the Criminal Code and in the provisions of Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law (KUHAP) also aims to find and obtain material truth or at least approach the complete material truth. Aim: To uphold the rule of law, thus realizing a national legal system that serves the national interest based on justice and truth. Method: This research is normative legal research, so it requires primary legal material sourced from primary sources, namely legislation, official records or treatises in the making of legislation, and judge's rulings related to the formulation of the problem Findings: The temporary detention in the examination of criminal cases based on the provisions of Article 21 of the Kuhap is appropriately carried out by the relevant parties, but there are still many weaknesses faced. Although the purpose of temporary detention is to detain criminals temporarily, for learning and law enforcement in the community, to realize legal certainty in the midst of society, detention is also only the result of a choice over the purpose of law enforcement that is temporarily taken.
Harmonisasi Regulasi Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia dalam Perspektif Maqāṣid sharī’ah: Evaluasi Kebijakan dan Implikasi terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Pratama, Herdifa; Johari, Johari; Arliyusda, Wiry; Habib, Abdul
Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Islamic Economic Law Programs, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/maliyah.2025.15.2.172-191

Abstract

Abstract: This research aims to evaluate the harmonization of sharia and conventional banking regulations in Indonesia using the maqashid sharia approach, and to examine the implications for the development of Islamic economic law. In the context of the dual banking system in Indonesia, various regulatory imbalances were found between the two systems, such as the dominance of murabahah contracts that resemble conventional credit, inconsistencies in the application of sharia accounting standards, and the weak integration of DSN-MUI fatwas into formal regulations. This research employs qualitative methods with a descriptive-normative approach, using library research and juridical-comparative content analysis. The findings show that the maqāṣid al-sharī’ah approach can serve as an evaluative framework and normative solution in building a regulatory model that not only accommodates sharia needs but also responds to economic developments, for instance, the merger of Bank Syariah Indonesia (BSI) and the increasing trend of digital financial services. It is hoped that this research will be able to provide both theoretical and practical contributions to the formulation of Islamic economic law policies in Indonesia. Keywords: Harmonization of Regulations; Sharia Economic Law; Maqāṣid al-sharī’ah; Sharia Banking. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi harmonisasi regulasi perbankan syariah dan konvensional di Indonesia dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-sharī’ah, serta mengkaji implikasinya terhadap pengembangan hukum ekonomi Islam. Dalam konteks dual banking system di Indonesia, ditemukan berbagai ketimpangan regulasi, seperti dominasi penggunaan akad murabahah yang menyerupai kredit konvensional, ketidak konsistenan penerapan standar akuntansi syariah, serta lemahnya integrasi fatwa DSN-MUI dalam regulasi formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-normatif, melalui studi pustaka serta analisis isi yuridis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-sharī’ah dapat menjadi kerangka evaluatif sekaligus solusi normatif dalam membangun model regulasi yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan syariah, tetapi juga responsif terhadap perkembangan ekonomi, seperti merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dan meningkatnya digitalisasi layanan keuangan syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam perumusan kebijakan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Kata Kunci: Harmonisasi Regulasi; Hukum Ekonomi Syariah; Maqāṣid al-sharī’ah; Perbankan Syariah.
Integration of Maqāṣid al-Syarī'ah and Social Justice: Reconfiguring the Legal Status of Children Born Out of Wedlock in Islamic Law and the Indonesian Legal System Hafis, Muhammad; Syafitri, Juliani; Rafi'aturrahmah, Rafi'aturrahmah; Johari, Johari
Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman Vol. 3 No. 2 (2025): Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman
Publisher : Pascasarjana IAI Diniyyah Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46781/baitul_hikmah.v3i2.1935

Abstract

This article explores the redefinition of the status of children born out of wedlock by integrating maqasid al-syariah and social justice. This study departs from the dominant classical Islamic legal construct, which severs the relationship between a child and his biological father. This restrictive approach, although intended to prevent adultery (sadd al-dhari'ah), actually causes injustice by neglecting the protection of innocent children. The research uses a normative-theological and sociological approach to analyze the dialectic between classical Islamic law and Indonesian positive law. Supreme Court Decision No. 46/PUU-VII/2010 is an important milestone that recognizes the relationship between children and their biological fathers based on scientific evidence. The ethical justification lies in the framework of maqāṣid al-sharī'ah, particularly the protection of life (ḥifẓ al-nafs), honor (ḥifẓ al-'ird), and lineage (ḥifẓ al-nasl) in a more substantive manner. Criticism and deconstruction from the perspective of justice and maqāṣid offer a new legal-ethical framework centered on the interests of the child. Ḥifẓ al-nasl is not only about preserving lineage, but also guaranteeing the basic rights of children. Meanwhile, ḥifẓ al-'ird becomes a synthesis to protect the honor of children from discrimination. The integration of maqasid al-syariah and social justice paves the way for a more inclusive, humanistic, and relevant study of Indonesian Islamic family law in the face of contemporary challenges.
Sosialisasi Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Berbasis Sekolah: Cegah Bullying, Hindari Narkoba, Raih Prestasi di SMAN 2 Kesuma Bangsa Nur Aksa, Fauzah; Herinawati, Herinawati; Nuribadah, Nuribadah; Jamidi, Jamidi; Johari, Johari; Widya, Tri Widya Kurniasari
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Januari 2026
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v5i1.25067

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus perundungan (bullying) dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar yang berdampak negatif terhadap perkembangan karakter dan prestasi siswa. Lingkungan sekolah, yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman untuk belajar, sering kali justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan verbal, fisik, maupun psikologis antar siswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menciptakan budaya sekolah yang ramah anak, bebas kekerasan, dan mendukung tumbuh kembang positif peserta didik. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahaya bullying dan narkoba, serta menumbuhkan empati, disiplin, dan tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 2 Kesuma Bangsa melalui metode sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, dan pendampingan berbasis kasus. Melalui pendekatan partisipatif ini, siswa diajak mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memahami dampaknya, serta menemukan strategi pencegahan dan penyelesaian secara bijak. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan siswa sebesar 85% mengenai dampak negatif bullying dan narkoba. Selain itu, terbentuk pula komitmen kolektif antara guru, siswa, dan pihak sekolah untuk menjaga lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berprestasi. Dampak lanjutan yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran siswa dalam mengelola emosi, menghargai perbedaan, serta berani melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi. Luaran dari kegiatan ini berupa edukasi pencegahan bullying dan narkobal edukatif pencegahan bullying dan narkoba, laporan kegiatan, serta komitmen tertulis sekolah untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak sebagai bagian dari gerakan pendidikan karakter berkelanjutan
PENYULUHAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH UNTUK MENGURANGI PRAKTIK CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL Johari, Johari; Thani, Shira; Abidin, Zainal; Bahreisy, Budi; Kalsum, Ummi; Herinawati, Herinawati
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9, No 1 (2026): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v9i1.%p

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menguji efektivitas model penyuluhan hukum yang adaptif kepada mahasiswa semester I Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam upaya spesifik mengurangi praktik cyberbullying di media sosial, terutama yang terkait dengan delik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE (Pasal 27A dan 28 ayat (2)). Kegiatan ini didorong oleh data statistik yang menunjukkan bahwa cyberbullying mencapai 42% dari total kasus di media sosial dan Indonesia menduduki peringkat terendah dalam Indeks Kesopanan Digital se-Asia Tenggara. Metode yang digunakan adalah penyuluhan langsung (direct counseling) melalui pemaparan materi mendalam dan diskusi interaktif selama satu hari. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan di kalangan peserta mengenai konsekuensi hukum dan dampak psikologis cyberbullying. Model penyuluhan interaktif terbukti efektif menstimulasi kesadaran hukum (sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto) dan berfungsi sebagai mekanisme deterensi preventif. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah penyuluhan hukum berbasis UU ITE terbaru merupakan intervensi yang strategis dan berhasil memberdayakan mahasiswa dengan pemahaman hukum yang kuat untuk membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab
Criminal Liability Towards Corporations Acting As Narcotics Traffickers In Indonesia Hatta, Muhammad; Sumiadi, Sumiadi; Zulfan, Zulfan; Johari, Johari; Husni, Husni; Mohd Zahir, Mohd Zamre
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 3 No. 1 (2023): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v3i1.61

Abstract

Corporate crime is often referred to as a crime committed by a legal entity or organization. Corporate involvement in criminal activity can enable criminal access to methods of production, storage, distribution, or trading. In the context of narcotics crime, corporations could play a significant role in the trafficking of narcotics through a variety of modus operandi including production, distribution, and sales to the general public. Therefore, corporation as a legal subject can be held accountable. This study uses a statutory approach and is normative (doctrinal). It solely employs secondary data and is processed qualitatively to describe facts, documents, information, and other data related to criminal liability for corporations as perpetrators of narcotics trafficking in Indonesia. The embodiment of criminal liability towards corporations as perpetrators of narcotics trafficking is regulated in several provisions, including Article 130 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics as well as Articles 60 to 64 and Article 70 of Law No. 5 of 1997 concerning Psychotropics. The crime of narcotics distribution through corporation involves businesses or legal entities such as hospitals, health clinics, pharmacies and others. Revocation of business licenses can be used as punishment for those companies, while the management may also face further legal repercussions.
Specific Minimum Criminal Penalty Regulations For Narcotics And The Purpose Of Their Implementation In The Criminal System: Specific Minimum Criminal Penalty Regulations For Narcotics And The Purpose Of Their Implementation In The Criminal System Johari, Johari
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6944

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plants or synthesized that can cause changes in consciousness, loss of sensation, reduce pain, and lead to dependence. Drug abuse, which is increasingly concerning in Indonesia, has become a problem involving various levels of society, from schoolchildren to government employees. To address this problem, the Indonesian government, through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, regulates the eradication of drug abuse and illicit trafficking, including the imposition of criminal sanctions with specific minimum penalties. This study examines the provisions of specific minimum penalties in Law Number 35 of 2009 and the purpose of their application in the criminal justice system. The research method used is normative juridical, analyzing relevant laws and literature. The results indicate that the specific minimum penalties in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics aim to reduce the impact of drug abuse and provide a more substantial deterrent effect on perpetrators, thus preventing similar crimes in the future. This provision also seeks to reduce disparities in sentencing and send a clear signal about the importance of drug prevention. Furthermore, the implementation of special minimum sentences is expected to protect the public from the impacts of drug abuse and illicit trafficking, as well as reduce the number of cases. This provision reflects the international trend in regulating criminal sanctions to create social justice and more effective law enforcement, while simultaneously preventing further drug abuse.
Guardian Navigation in Islamic Family Law: From History to Implementation in Indonesia and Muslim Countries Putra, Deri Eka; Johari, Johari; Musa, Norsuhaida Che; Bilal, Muhammad; Sari, Jusniati
Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/mjhki.v3i1.4

Abstract

This study examines the role and function of guardians in Islamic family law by emphasizing the historical aspects and their implementation in Indonesia and other Muslim countries. Guardians are responsible for the implementation of marriage, which is a long-standing tradition in Islamic law. This study investigates how the concept of guardians has evolved in various schools of thought and how these interpretations have impacted legal practice in various Muslim countries. In addition, this study discusses how the concept of guardians is used in Indonesian national law, considering how they are used in other Muslim countries. This study shows that, although the basic principles are the same, the implementation and interpretation of laws related to guardians vary greatly due to cultural factors, national laws, and social dynamics. The method used in this study is library research. Data and sources were used from both printed and electronic literature, namely books, journals, and laws, and analyzed comparatively. The results of this study provide us with an understanding of the complexity of the role of guardians in Islamic family law and how this role affects the contemporary system. The main purpose of the guardianship rules remains consistent to maintain welfare and justice in marriage.
Co-Authors . Zulfan Adfiyanti Fadjar Afdhol Rinaldi Agustina, Ningsih Ahmad Maulidizen Ahmad, Arimuliani Akbarizan Akbarizan Akmal, Syarifah AR, Muh. Ahmad Ridha Arliyusda, Wiry Bilal, Muhammad Budi Bahreisy Chalirafi, Chalirafi Deddy Satria M Diana Diana Dona Skd, Khairil Fahmi, Asrul Fatahillah, Fatahillah Fauzi Ahmad Muda Ferdy Saputra Fitri Ayu HABIB, ABDUL Hafis, Muhammad Hakim, Fhaorozhe Rezky Hasan Basri Haviza Ananda, Cut Herdifa Pratama Herinawati, Herinawati Hidayatullah Ismail, Hidayatullah hilmi, fauzi Husni Husni Ilham, M. Iman, Muhammad Zailani Indayani, Juwita Irwansyah, Defi Jamidi, Jamidi Julistia, Rini Jumni Nelli Kori, Hendri Maghfirah Maghfirah Maghfirah Maghfirah Malahayati Malahayati Mardhotillah, Dayu Annisa mauludi, mauludi Mohd Zahir, Mohd Zamre Muchtahami, Catur Muhammad Hatta Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin Musa, Norsuhaida Che N. Nazaruddin Naldi, Dafri Naluri, Akbar ND, Muhammad Authar Nur Ainun Nur Aksa, Fauzah Nuribadah, Nuribadah Palinge, Suarlan Datu Putra, Deri Eka Rafi'aturrahmah, Rafi'aturrahmah Rahman Rahman Reza Pahlevi Ginting Rizapoor, Habiburrahman Romi Asmara Roosiani, Aulia Puspita Sabani, Nazwa Saifuddin Muhammad Jalil Sailun, Betty Salsabila, Intan Syazwina Saputri, Opa Aulia Sari, Jusniati Selamat Meliala Setiawan, Yopi Siregar, Arya Parnaungan Subaidi, Joelman Sumiadi, Sumiadi Syafitri, Juliani Syahpawi Syahpawi Teuku Yudi Afrizal Thani, Shira Tumangger, Riska Andriani Ummi Kalsum Wahidin Wahidin Widya, Tri Widya Kurniasari Yulianto Yulianto Yusrizal Yusrizal Zainal Abidin Zikri, Ahmad Zul Akli Zulfan Zulkifli Zulkifli