Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.635
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora CommIT (Communication & Information Technology) JPW (Jurnal Politik Walisongo) Masyarakat, Kebudayaan dan Politik JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Policy & Governance Review Journal of Governance The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Journal Sampurasun : Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Journal of Local Government Issues Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Musamus Journal of Public Administration Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Journal of Economics and Business UBS International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS) Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Bina Ekonomi: Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Jurnal Iso ProBisnis : Jurnal Manajemen Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Journal of Social And Economics Research Jurnal Indonesia Sosial Sains MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Public Policy and Management Inquiry International Assulta of Research and Engagement Mimbar Administrasi journal of social and economic research
Denok Kurniasih
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Analisis Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) untuk Penanganan Anak Tidak Sekolah Setiawan, Bayu; Kurniasih, Denok; Rokhman, Ali
Public Policy and Management Inquiry Vol 8 No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2024.8.1.11995

Abstract

Perkembangan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja suatu organisasi. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Brebes mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pembangnan Berbasis Masyarakat (SIPBM) untuk mendukung pelaksanaan inovasi program pengentasan angka putus sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Desa Cenang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. Sasaran penelitian mencakup stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Gerakan Kembali Bersekolah dan pemanfaatan SIPBM. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan Forum Group Discussion. Model analisis data menggunakan analisis deskripsi terinci tentang kasus beserta settingnya dan peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisa data. Validasi data menggunakan triangulasi triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi SIPBM dalam mendukung pengentasan anak tidak sekolah melalui program Gerakan Kembali Bersekolah sudah cukup efektif, namnun masih ada beberapa aspek yang masih perlu disempurnakan terkait dengan pengembangan fitur yang lebih lengkap untuk memudahkan administrator dan tim verifikator mendapatkan output data pencacahan atau pemetaan status ATS setiap wilayah, serta peningkatan kapasitas lalu lintas data server. Faktor yang menjadi penghambat dalam pemanfaatan aplikasi SIPBM meliputi kendala manware, hardware dan software menyangkut kapasitas lalu lintas data pada server lokal yang menyebabkan proses input dan pengolahan data membutuhkan waktu yang lebih lama. Solusi jangka pendek dalam penggunaan aplikasi SIPBM yaitu menggunakan server kementerian desa dan memanfaatkan waktu luang ketika server lokal sedang tidak banyak digunakan oleh OPD. Menyusun perencanaan menggunakan sistem perencanaan yang terukur dan terstruktur berdasarkan pada pemanfaatan output data yang menyajikan informasi jumlah dan sebaran ATS pada masing-masing wilayah sehingga tidak memunculkan asumsi terhadap target Program Gerakan Kembali Bersekolah tidak tercapai. Kata Kunci: Anak Tidak Sekolah, Efektivitas, Sistem Informasi, SIPBM
A Comprehensive Analysis of Public Choices in Mass Transport and Assessing Development Challenges in The Transportation Sector Ipoeng Martha Marsikun; Paulus Israwan Setyoko; Hikmah Nuraini; Muslih Faozanudin; Denok Kurniasih
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 04 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i04.1072

Abstract

The primary objective of this research is to investigate public transportation governance in Banyumas Regency using the New Public Management (NPM) paradigm, with the aim of enhancing efficiency and effectiveness. The study focuses on understanding the factors that influence people's preferences for public transportation modes, particularly in relation to availability, cost, comfort, safety, and environmental concerns. The research also aims to address the challenges associated with the perception of private vehicles as status symbols, recognizing their impact on economic and societal development. The study employs quantitative methods and the SmartPLS4 analysis tool to uncover significant findings regarding the positive impacts of availability and comfort on preferences and the varying influences of cost, environment, and security. The ultimate goal is to provide insights that can inform the development of transportation policies, promoting effectiveness and alignment with the community's needs in Banyumas Regency.
DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ISU VIRAL: ANTARA RESPONS DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI Saputra, Anggara Setya; Kurniasih, Denok; Indranika, Devit Bagus
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i1.18306

Abstract

Dalam era digital, isu-isu viral sering kali memengaruhi dinamika kebijakan publik di Indonesia. Pemerintah dihadapkan pada tekanan untuk merespons isu yang berkembang secara cepat di media sosial, baik dalam bentuk pembuatan kebijakan baru maupun penyesuaian kebijakan yang sudah ada. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana isu viral memengaruhi proses perumusan, respons, dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Dengan menggunakan metode literature review, penelitian ini mengkaji berbagai sumber akademik, laporan kebijakan, serta kasus-kasus kebijakan yang dipengaruhi oleh isu viral. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun respons pemerintah terhadap isu viral cenderung cepat, tantangan dalam implementasi kebijakan tetap menjadi kendala utama, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, resistensi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam mengelola kebijakan publik agar respons terhadap isu viral tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis dan berkelanjutan.
Utilitarianism in The Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program Policy Abdillah, Sulaiman; Kurniasih, Denok; Midhol, Ahmad Baihaqi
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v7i1.23952

Abstract

This research discusses the application of the principle of utilitarianism in the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program policy in Indonesia which aims to provide legal certainty and improve community welfare through land certification. Data shows that until 2021, there are 54 million parcels of land that have not been certified, which has the potential to cause agrarian conflicts and gaps in economic access. The utilitarianism approach is used to analyze the impact of the program on the benefits for the wider community. This research uses a qualitative method with a literature review approach and uses secondary data from various official sources. The results show that PTSL has provided significant benefits, such as reduced land conflicts and improved economic access. On the other hand, there are still challenges in implementation, such as illegal levies and lack of transparency. Therefore, it is necessary to emphasize the importance of monitoring and improving the quality of program implementation to maximize benefits for the community.
Dynamics of Organizational Behavior of Kebarongan Village Government Apparatus in the Provision of Public Services Siti Zulaihah; Denok Kurniasih
International Assulta of Research and Engagement (IARE) Vol. 3 No. 2 (2025): International Assulta of Research and Engagement (IARE)
Publisher : Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70610/iare.v3i2.976

Abstract

This study examines the organizational behavior of Kebarongan Village Government officials in providing public services. The village government is the bureaucratic unit closest to the community, so the behavior of its officials greatly determines the quality of service. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and document reviews. Analysis is carried out in stages through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theoretical framework used is Max Weber's bureaucratic theory which emphasizes the characteristics of rational organizations, namely the existence of formal rules, hierarchy of authority, division of labor, impersonality, professionalism, and an orientation towards efficiency. The results show that the behavior of Kebarongan Village Government officials still reflects the character of classical bureaucracy, especially in the application of formal rules and hierarchical structures. However, the aspect of impersonality has not fully implemented because there are still service practices influenced by social proximity and kinship. Professionalism of officials is also beginning to be seen through training and capacity building, but is still limited by human resources. This study concludes that the organizational behavior of village officials is at the intersection of the Weberian bureaucratic model and local socio-cultural conditions. This shows that bureaucracy at the village level does not fully operate according to the rational-legal model, but experiences adjustments to the realities of society. These findings are expected to enrich public administration studies, particularly regarding the dynamics of public sector organizations at the village level.
The Urgency of Upgrading the Class of the Banyumas Regency DLH UPTD Sri Huning Triastiningsih; Denok Kurniasih
International Assulta of Research and Engagement (IARE) Vol. 3 No. 2 (2025): International Assulta of Research and Engagement (IARE)
Publisher : Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70610/iare.v3i2.978

Abstract

The purpose of this study is to analyze the urgency and feasibility of upgrading the Banyumas Regency Environmental Service UPTD from class B to class A in order to improve community services, accountability, and environmental management effectiveness. This research employs content analysis to describe and illustrate data findings in a case study of the Regional Technical Service Unit (UPTD) of the Banyumas Regency Environmental Service. The post-bureaucracy theory is used as the main theoretical framework. Data collection focuses on examining the urgency and feasibility of upgrading the UPTD from class B to class A. The analysis shows that upgrading the UPTD class at the Banyumas Regency Environmental Service is urgently needed to improve community services, guidance, empowerment, and responsiveness to environmental complaints. The transformation of the UPKP into a Waste and Environmental Management Unit (UP2LH) is justified, as it has met the requirements for a class A UPTD under Article 24 paragraph (3) letter a of the Minister of Home Affairs Regulation Number 12 of 2017. These requirements include carrying out two or more functions, covering more than one sub-district, and having a workload exceeding 10,000 effective working hours per year. The upgrade aims to enhance accountability, performance, and effectiveness in environmental management, in line with the post-bureaucracy paradigm that prioritizes public interest, quality, and value.
Pendekatan Governance dan Governability dalam Kebijakan Tata Kelola Lingkungan untuk Mewujudkan Keberlanjutan Lingkungan yang Efektif Chamid Sutikno; Denok Kurniasih
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 22 No. 2 (2025): Oktober : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v22i2.3119

Abstract

Environmental issues have become one of the primary focal points with high priority at regional, national, and international levels. A comprehensive understanding, free from dichotomy, is crucial in formulating policies related to sustainable development that integrate the dimensions of nature, social space, and the environment. The environmental degradation currently being experienced is a serious problem that requires in-depth attention from all stakeholders. Therefore, strong commitment and strategic action from the government are necessary to formulate policies that address the challenges of environmental damage that continue to escalate. Indonesia, as a country in Asia, plays a vital role in controlling global climate change and environmental governance. The approaches of governance and governability in environmental policy emphasize the importance of building institutional networks and partnerships from various sectors, including government, society, and the private sector (multi-stakeholders). All actors involved must share a common vision on environmental policies and strive to integrate environmental issues across various sectors, such as economics, social affairs, and politics. These governance and governability approaches must be grounded in the principles of green government and green policy, which have already been established as part of the national development agenda. This approach also highlights the importance of principles that are long-term, relevant, stable, prudent, and self-reliant in responding to environmental governance and policy issues in Indonesia. By applying these principles, it is hoped that the policies implemented will be more effective and provide positive impacts for environmental sustainability. Therefore, collaboration between the government and all relevant sectors is crucial in creating policies that ensure the continued preservation of the environment for the welfare of future generations.
Flexploitation in The Creative Economy Industry: Implications For Public Policy Oktari, Tepy; Indiahono, Dwiyanto; Faozanudin, Muslih; Kurniasih, Denok; Tobirin, Tobirin
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 15 No. 3 (2023): Pemikiran Administrasi Negara 7 ( SPESIAL ISSUE )
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v15i3.30891

Abstract

Research into the creative economy industry which brings significant changes in the way individuals work has been widely carried out. However, there is little research on any of the phenomena that appear as side effects of work in this sector. Flexploitation, where creative workers face a high degree of flexibility in their work, but also face economic uncertainty and negative consequences on the resilience of their careers. This article aims to provide a contribution to individuals and stakeholders as a consideration of policy and policy decisions both personally and organizationally, providing a new frame of reference so that it is more about preventive action which is expected to be able to create significant improvements. We analyzed data from existing journals, media articles, statistical data, policies and relevant documents to identify factors contributing to flexploitation and their implications. The results of this research provide the fact that work flexibility, which is always described as a pleasant working condition for the younger generation, both in terms of flexible time and work space in the creative economy industry, actually makes them vulnerable starting from long working hours, lack of social security, and bargaining power. which is very low. This provides valuable input for researchers, practitioners, and organizations as well as policy makers to make improvements. In the smallest sector, this fact provides a stimulus for actors who are already involved in this industry or personal candidates who will soon enter the world of work or a career to be more preventive and think carefully about their own career choices.
Etika Administrasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia Fafako P, Prilla Gilang; Kurniasih, Denok
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8293

Abstract

Etika merupakan salah satu bagian penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan administrasi publik. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan etika administrasi publik dalam Good Governance di Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif, dimana data primer diperoleh dari observasi, dan data sekunder diperoleh dari media dan studi kepustakaan. Dari pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa masih terjadi pelanggaran kode etik skala berat di Indonesia yang dilakukan oleh aparatur negara. Untuk mencegah ataupun meminimalisir terulangnya masalah ini, selain menegakkan hukum, pemerintah juga harus menjunjung tinggi etika administrasi publik bagi seluruh administrator publik. Tulisan ini berfokus terhadap kajian etika administrasi public ataupun birokrasi sehingga bisa membuka ruang diskusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
PENINGKATAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSi MELALUI SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI SEKTOR PUBLIK Dimas Bayu Setiawan; Tobirin; Ali Rokhman; Denok Kurniasih
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.398

Abstract

Pemanfaatan sistem pengadaan elektronik di sektor publik berpotensi besar meningkatkan efisiensi dan transparansi. Transparansi dalam pengumuman tender, efisiensi proses penawaran dan evaluasi, serta komunikasi terbuka dengan pihak terkait dapat membuat pengadaan publik lebih efektif dan akuntabel. Namun, tantangan teknis dan infrastruktur, kendala budaya, serta isu keamanan dan perlindungan data menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini. Penguatan infrastruktur teknologi dan akses internet, serta penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat adalah kunci untuk mengatasi hambatan tersebut. Kebijakan dan regulasi yang kuat juga diperlukan untuk memastikan keamanan data. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Dengan strategi holistik dan terintegrasi, diharapkan pengadaan elektronik di sektor publik dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Co-Authors Abdillah, Sulaiman Adhi Iman Sulaiman Agus Ganjar Runtiko Ahmad Sabiq Akhmad Edi Susanto Ali Rokhman Ali Rokhman, Ali Alizar Isna Amyati, Amyati Andi Zaelani Andri Sulistyo, Andri Anggara Setya Saputra Aribah, Denisa Arif Darmawan Atika, Zaula Rizqi Bakhrur Rokhman Bambang Tri Harsanto Bayu Setiawan Chamid Sutikno Chamid Sutikno Diah Aryanti Dimas Bayu Setiawan Dwiyanto Indiahono Dwiyanto Indiahono Dyah Retna Puspita Dyah Retna Puspita Eri Wahyuningsih Fachry Abda El Rahman Fafako P, Prilla Gilang Fanti, Luna Almira Fauziya, Farah Fitrianingrum, Tyas Hidayat, Mohamad Taufiq Hikmah Nuraini Hikmah Nuraini Imam Maulana Yusuf Indranika, Devit Bagus Ipoeng Martha Marsikun Ipoeng Martha Marsikun Kalbuadi, S. Agung Karsono ,, Karsono Khuswatun Chasanah Kriswibowo, Arimurti Kusuma, Ayusia Sabhita Laras Saketi M Imron M Imron Maab, Muhammad Husnul Machmud, Fikri Eka Aji Marfuah, Sri Rotul Marsikun, Ipoeng Martha martha marsikun, ipoeng Midhol, Ahmad Baihaqi Mohammad Nurul Huda Muhamad Yusuf, SE., M.Si. Muhammad Husnul Maab Muhammad Yamin Mujib Mujib Muslih Faozanudin Muslih Faozanudin Muslih Faozanudin Muslih Faozanudin, Muslih Naufal, Irfan Ngalimun Ngalimun Nurlaili Restiana Oktari, Tepy Olaniran, Saheed Paulus Israwan Setyoko Paulus Israwan Setyoko Ranjani Ranjani Ranjani, Ranjani Rosyadi Slamet Satyawan, Darmanto Sahat Shadu S. Wijaya Shadu S. Wijaya Shadu S. Wijaya Siti Zulaihah Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Slamet, Rosyadi Sofiyan, Ofan Sri Huning Triastiningsih Sudaryadi, Sudaryadi Suryoto, Suryoto Sutikno, Chamid Sutikno, Chamid Suwanto, Suwanto. Suwanto. Suwanto Teddy Rusmawan Tobirin Tobirin Ulfa, Nera Lutfyani Wahid Hidayatulloh Wahyuningrat Wahyuningrat Wahyuningrat Wahyuningrat Wahyuningrat Wahyuningtyas, Nuki Lestari Waluyo Handoko Wijaya, Shadu S. Wijaya, Shadu Satwika Wijaya, Shadu Satwika Wita Ramadhanti Wita Ramadhanti Wiwik Novianti Yonatan Adam Zahro, Aula Fatania Zaula Rizky Atika Zaula Rizqi Atika