Articles
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR : 9/PID.SUS.K/2012/PT-MDN) ]]>
<![CDATA[TANTRA KHAIRUL]]>;
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.171 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Syafruddin Kallo* Mahmud Mulyadi** Tantra Khairul Rizal *** Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan keuangan dan/ atau perekonomian Negara saja, tetapi juga sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Terdapat cukup alasan yang rasional untuk mengkategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga (extraordinary measure) dan dengan menggunakan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula (extraordinary instrument). Permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana ketentuan hukum pidana mengenai penyertaan dan perbuatan berlanjut dalam tindak pidana korupsi serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 9/Pid.Sus.K/2012/PT-Mdn. Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan. Penyertaan tindak pidana dan perbuatan berlanjut pada dasarnya diatur dalam KUHP yaitu Pasal 55 dan 56 tentang penyertaan (deelneming) dan pasal 64 ayat (1) tentang perbuatan berlanjut (voortgezette handeling).Di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi, penyertaan diatur di dalam Pasal 15. Sedangkan mengenai perbuatan berlanjut tidak terdapat pengaturan yang khusus. Dalam putusan pengadilan tinggi Medan nomor 9/Pid.Sus.K/2012/PT-Mdn berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan terdakwa Halomoan Harahap terbukti telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 undang-undang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyertaan dan Perbyatan Berlanjut dalam Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana * Dosen Pembimbing I ** Dosen Pembimbing II *** Mahasiswa Fakultas Hukum USU]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DPRD (STUDI PUTUSAN NO.75/PID.SUS-TPK/2014/PN. MEDAN) ]]>
<![CDATA[Ahmad Fakhri Salman]]>;
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Rafiqoh Lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (458.888 KB)
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DPRD (STUDI PUTUSAN NO.75/PID.SUS-TPK/2014/PN. MEDAN) Ahmad Fakhri Salman* Syafruddin Kalo** Rafiqoh*** ABSTRAK Kekuasaan adalah bagian yang sangat rentan terhadap penyakit korupsi.Secara tidak langsung hal ini mengisyaratkan bahwa kekuasaan dapat dijadikan sebagai sarana yang dapat mempermudah bagi pemegangya untuk menjelma menjadi seorang koruptor.Penyalahgunaan wewenang menjadi perhatian penting pada masa sekarang ini dimana pemerintah pusat maupun daerah telah banyak terkait kasus korupsi sehingga penulis dalam skripsi ini mengambil judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penggunaan Anggaran Pada Sekretariat DPRD (Studi Putusan No.75/Pid.Sus-Tpk/2014/PN. Medan). Yang permasalahannya yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Sipil Negara, Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penggunaan Anggaran Pada Seketariat DPRD, Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research).Keseluruhan data atau bahan yang diperoleh dianalisis secara kualtitatif. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkanUndang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 3 disebutkan“Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”serta untuk memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang adalah diisyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga terpenuhilah unsur “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Sanksi tambahan bisa berlaku bagi pelaku penyalahgunaan wewenang berupa perampasan barang bergerak berwujud maupun tidak bergerak dan tidak berwujud dari hasil tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti yang jumlah sebesar harta benda hasil tindak pidana korupsi juga pencabutan hak-hak yang di berikan oleh pemerintah terhadap terpidana dan apabila terpidana tidak bisa membayar uang pengganti setelah satu bulan dari putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana oleh jaksa dan dilelang atasnya untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak memiliki harta benda maka hukumannya dipidana dengan tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya sebagaimana berlaku dalam ketentuan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Kunci: Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Pemerintah]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARAONLINE DALAM PERSPEKTIFHUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna) ]]>
<![CDATA[Kristian Hutasoit]]>;
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Muhammad Eka Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.037 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Kristian Hutasoit * Syafruddin Kalo ** Muhammad Ekaputra *** Tindak pidana penipuan secara online merupakan salah satu bentuk perubahan tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya internet. Tindak pidana penipuan secara online dilakukan dalam lingkup dunia maya yang disebut dengan cybercrime. Kejahatan ini dilakukan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar melalui internet yang bertujuan untuk menipu calon korbannya guna mendapat keuntungan. Rumusan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar penulisan jurnal ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online (berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 22/Pid.B/2017/PN-Bna). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, serta mengetahui upaya penanggulan terjadinya tindak pidana penipuan secara online dan mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap Putusan Pengadilan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan secara online. Berdasarkan permasalahan diatas maka metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode Penelitian normatif adalah metode penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan yang tertulis atau bahkan hukum yang lain atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan manusia dalam berprilaku dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, berdasarkan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Secara umum pengaturan hukum tindak pidana penipuan terdapat dalam pasal 378 KUHP, sedangkan pengaturan tindak pidana penipuan secara online diatur secara khusus dalam Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara online dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 22/Pid.B/2017/PN-Bna telah tepat dimana hakim jelih melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Online *) Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU **) Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU ***) Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU]]>
<![CDATA[PERAN DAN METODE PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) DALAM MENGUNGKAP TINDAK PID ANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PIHAK KEPOLISIAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN) ]]>
<![CDATA[Andreas Malau]]>;
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Alwan Alwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (433.682 KB)
<![CDATA[ABSTRAK PERAN DAN METODE PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) DALAM MENGUNGKAP TINDAK PID ANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PIHAK KEPOLISIAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN) Andreas Malau*) SyafruddinKalo**) Alwan***) Polrestabes Medan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika tidak mengenal kata lelah. Buktinya Polrestabes Medan melalui penyidik satuan narkoba semakin gencar mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika.Teknik pembelian terselubung tidak mudah dilakukan oleh penyidik, dimana penyidik berpura-pura sebagai pembeli, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana serta profesionalisme penyidik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran dan metode pembelian terselubung (Undercover Buy) Oleh Pihak Sat Narkoba Polrestabes Medan. Keberhasilan metode pembelian terselubung (Undercover Buy)dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Kendala-kendala di lapangan terkait pelaksanaan metode pembelian terselubung (Undercover Buy). Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif.Alat Pengumpul data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode wawancara kepada Bripka Aidil Hadi, anggota Sat NarkobaPolrestabes Medan. Peran dan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) oleh pihak Sat Narkoba Polrestabes Medan, yaitu dimana seorang informan atau anggota polisi atau anggota polisi dibawah selubung bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkotika.Keberhasilan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Kasus-Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, Pembelian terselubung (undercoverbuy) ini harus lah dipersiapkan secara matang , karena operasi ini merupakan operasi yang cukup berbahaya karena menyangkut nyawa dari orang yang terselubung. Kegagalan yang mengakibatkan kematian dari orang terselubung akan mengusik perasaan dari penyidik dan merupakan kegagalan bagi upaya penegakan hukum. Kendala-Kendala di Lapangan Terkait Pelaksanaan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Kendala internal, antara lain: Jumlah personil, kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan metode pembelian Terselubung (Undercover Buy), dan kendala eksternal, antara lain :dalam mendapatkan informan/spionase, menentukan lokasi pembelian terselubung, dan penyidik mendapat teror, serta jaringan narkotika menggunakan teknik ranjau. Kata Kunci : Peran, Metode Undercover Buy Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika *) Mahasiswa FH. USU **) Dosen FH USU ***) Dosen FH USU]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN (STUDY PUTUSAN No:19/Pid-Sus PRK/2016/PN MDN) ]]>
<![CDATA[INDRA PERMANA RAJA GUKGUK]]>;
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (541.498 KB)
<![CDATA[ABSTRAK PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN (STUDY PUTUSAN No:19/Pid-Sus PRK/2016/PN MDN) Indra Permana Raja Gukguk* Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum** Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum*** Sebagai salah satu negara yang memiliki luar lautan yang sangat luas tentunya akan membawa keuntungan bagi suatu negara. Hal ini akan terjadi jika suatu negara tersebut mampu untuk mengatur dan mengurus potensi-potensi yang ada di lautan, salah satunya adalah perikanan. Tingginya potensi Laut Indonesia banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil hasil laut dengan cara yang tidak sah atau illegal. Oleh karena itu perlunya peran negara dalam mengawasi dan mengamankan kelautan di wilayah Indonesia guna terciptanya keamanan suatu negara dan terjaganya wibawa Negara Indonesia sebagai Negara yang berdaulat. Adapaun permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana Indonesia dalam konteks nasional dan internasional serta bagaimana penerapan pengaturan tersebut terhadap putusan Nomor: 19/Pid-Sus PRK/2016/PN MDN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur dan berbagai peraturan perundang-undangan. Tindak pidana perikanan sudah diatur dalam konteks internasioal, bahkan dalam konteks internasional sudah diadakan beberapa konvensi dan kerjasama international dalam memberantas tindak pidana perikanan. Pelaku tindak pidana menggunakan berbagai modus dalam menjalankan kegiatan penangkapan ikan dengan cara tidak sah.Pemberian hukuman ringan terhadap pelaku tindak pidana perikanan tentunya bukan merupakan suatu jalan baik dalam memberantas tindak pidana perikanan, oleh karena itu dperlukannya hukuman yang berat serta penaggulangan secara prefentif dan resresif terhadap tindak pidana perikanan. Kata kunci : Pidana, Pemidanaan, Perikanan * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Pembimbing I *** Pembimbing II]]>
<![CDATA[Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Manipulasi Data Agunan Dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD ]]>
<![CDATA[M. Harris Sofian Hasibuan]]>;
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Hasyim Purba]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 1 - May 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.523 KB)
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i1.52
<![CDATA[Tujuan penelitian ini mengkaji tentang kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Perbankan berdasarkan asas lex specialist sistematis, dan mengkaji keterkaitan keuangan negara didalam suatu kegiatan perbankan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Setelah itu, akan di analisis pula pertimbangan hakim dalam menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kejahatan manipulasi data agunan dalam pengajuan kredit pada Bank BUMD berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Temuan menyatakan bahwa kedudukan UU Perbankan lebih didahulukan penerapannya daripada UUPTPK karena adanya asas Lex Specialist Systematis pada Pasal 14 UUPTPK yang menjadi suatu batasan dalam menerapkan UUPTPK sebagai pemidanaan. Keuangan BUMN/D perbankan berbadan hukum persero bukan lagi bagian dari Keuangan Negara. Keuangan Negara/Daerah sebagai modal pada BUMN/D adalah Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah yang dialihkan kepemilikan kekayaan negara/daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan sebagai modal pada BUMN/D karena harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari pada kekayaan umum Negara/Daerah. Meskipun terdakwa adalah orang melakukan perbuatan secara sengaja, namun peneliti tidak sependapat terhadap putusan yang diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa, karena perbuatan terdakwa terjadi dalam ruang lingkup Perbankan sehingga perbuatan terdakwa hanya merugikan keuangan Bank bukan keuangan Negara, serta tidak sesuai dengan asas Lex Specialist Systematis yang terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.]]>
<![CDATA[Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara ]]>
<![CDATA[Irianto Irianto]]>;
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Muhammad Hamdan]]>;
<![CDATA[Mohammad Ekaputra]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 2 - June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.19 KB)
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i2.53
<![CDATA[Pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara sudah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI No : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan. Namun kenyataannya dalam praktik dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri No. 06/Pid.Sus/2016/PN-MDN proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara banyak menemui hambatan atau kendala, sehingga pelaksanaan proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara tidak bisa segera dilaksanakan atau memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini akan membahas tentang kendala dan upaya apa yang dilakukan kejaksaan tinggi sumatera utara dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa terdapat dua kendala yaitu kendala yuridis dan non yuridis, namun berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-87/C/U.1/02/2017 kejaksaan tetap mengotimalkan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP.]]>
<![CDATA[Police Description In The Investigation of Criminal Narcotics (study at the north Sumatera National Narcotics Agency) ]]>
<![CDATA[Agung Anugrah Lubis]]>;
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 10 No. 1 (2020): Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (418.309 KB)
<![CDATA[Discretion is interpreted as “freedom and/or authority in making decisions to take actions that are considered appropriate or in accordance with the situations and conditions faced wisely and with due regard to all possible considerations and options. This research is a type of empirical normative legal research and the nature of the research used is descriptive-analytical. The data used are primary data and secondary data. The discretion of the police against narcotics crime at the investigation level is regulated in Article 18 paragraph (1) and Article 16 paragraph (1) letter 1 and paragraph (2) of the Police Law. The discretionary power of the police cannot be separated from several factors, namely internal and external factors. The legal consequences of discretionary actions by investigators of narcotics crimes are resolved through general courts.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Berlanjut (Studi Kasus Putusan No: 156/PID.B/2019/PN-TBT) ]]>
<![CDATA[Ranu Wijaya]]>;
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 3 (2021): Oktober 2021 - Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v2i3.187
<![CDATA[Judge's Decision Number: 156/Pid.B/2019/PN-TBT, the author feels it is necessary to do research because of the indictment of the Public Prosecutor and the judge's considerations until there is a verdict that decides this case with Articles of continued rape. Formulation of the problem How is the legal regulation of rape in conjunction with Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code, the efforts made by the police and the Public Prosecutor to prove the act of rape by emphasizing Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code, and the judge's considerations in Decision No: 156/Pid .B/2019/PN-TBT. This research is included in normative legal research (normative juridical). This type of research is a case study. The results of the research can be seen, the regulation of the crime of rape is regulated in the Criminal Code, chapter XIV Article 285, while continuing acts are regulated in Article 64 of the Criminal Code, the efforts made by the police and the Public Prosecutor are examining witnesses, requesting a visum et revertum, making indictments, send files to court, hear cases. The judge's legal considerations in this case are not based on law, and the legal discovery by the judge is not in accordance with the legal discovery process. It is recommended that there are special arrangements related to rape in the renewal of criminal law with the latest criminal drafts, the existence of investigators who can prove a criminal act which legally or by law the regulation is not clear in detail, and there is uniformity in the judge's decision]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) ]]>
<![CDATA[Putri Rumondang Siagian]]>;
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Edi Yunara]]>;
<![CDATA[Muhammad Hamdan]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 3 (2021): Oktober 2021 - Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v2i3.177
<![CDATA[This thesis is motivated by the principle of the rule of law which guarantees human rights to form the concept of pre-trial. Pre-trial in principle aims to carry out horizontal oversight of all acts of forced effort by law enforcers in the interests of criminal cases so that these actions do not conflict with legal and statutory regulations in addition to internal supervision within the apparatus itself. La Nyalla's pre-trial request as a suspect who fled or are in the status of a list of people search (DPO) status was learned that even though he was a DPO, La Nyalla won a pre-trial lawsuit which was stated through Court Decision Number: 19 / Pra.Per / 2016 / PN.Sby. After the pre-trial decision filed by the DPO suspect, the Supreme Court issued a Circular of the Supreme Court (SEMA) No. 1 of 2018 on March 23, 2018, discusses the prohibition on pre-trial submissions for suspects who have fled or are on the status of a search list (DPO). But the rules of SEMA No. 1 of 2018 seems to be deviated from the granting of pre-trial requests from suspects with DPO status through Court Decision Number 23 / Pid.Pra / 2018 / PN Pbr and Court Decision No.8 / Pid.Pra / 2018 / PN. Plw. Determination of DPO is a consequence of suspects who do not attend to the investigator's summons as stated in Article 112 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code after proper calling is carried out in accordance with procedural rules. If viewed from Article 79 of the Criminal Procedure Code which regulates the submission of pre-trial, there is a limitation of the right of the suspect to file a pre-trial application for the suspect himself. The problem in this study is how are the pre-trial arrangements in the Criminal Procedure Code and the Criminal Procedure Code? how is the position of SEMA No. 1 of 2018 in legislation? How is the position of the suspect who is a DPO in filing a pre-trial application? This study uses theory. The method used in this study is a normative legal research and descriptive analytical. This study uses secondary data sources. This secondary data uses 3 (three) sources of data, namely primary legal material, secondary legal material, tertiary legal material. This data collection method is obtained from the library research. Data collection tool is done by studying documents. Analysis using the qualitative method then emphasizes the deductive method. The results of this study indicate that the KUHAP and RKUHAP through the commissioners' judges have given the suspect and the related parties the right to make horizontal supervision efforts on the actions of the investigator. SEMA is not authorized to prohibit citizens' rights. The position of SEMA No.1 Year 2018 is part of the legislation which is the nature of policy rules by binding to Supreme Court agencies as regulators Court Decision Number 23 / Pid.Pra / 2018 / PN Pbr and Decision No.8 / Pid.Pra / 2018 / PN. Plw became a breakthrough for pre-trial single judges in providing justice to suspects with DPO status for filing pre-trial]]>
