Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.216
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Unram Law Review UIR LAW REVIEW Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ Jurnal Jatiswara Dialogia Iuridica Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Cepalo Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum jurnal hukum das sollen Unri Conference Series: Community Engagement Community Empowerment Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Pahlawan Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Jurnal Riset Indragiri SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Hukum Mimbar Justitia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of Law and Legal Reform Journal Of Law And Social Society
Ulfia Hasanah
Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 296 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 296 Documents
Search

 26   27   28   29   30 
TANGGUNG JAWAB PT. PELINDO MULTI TERMINAL TERHADAP KERUSAKAN BARANG PENGGUNA JASA DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT DI PELABUHAN DUMAI Nurazilla; Hasanah, Ulfia; Samariadi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3754

Abstract

Pelindo adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tugas untuk mengoperasikan dan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia dan juga mempunyai tugas pokok menyediakan dan mengusahakan jasa kepelabuhanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab PT. Pelindo Multi Terminal terhadap kerusakan barang pengguna jasa dalam kegiatan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Dumai; Bagaimana solusi penyelesaian ganti rugi yang dilakukan terhadap kerusakan barang pengguna jasa dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Dumai. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tanggung jawab dan solusi penyelesaian ganti rugi terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Dumai oleh PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai. Metode penelitian ini menggunakan metode dengan sifat deskriptif yaitu mengambarkan secara jelas bagaimana tanggung jawab PT. Pelindo Multi Terminal terhadap kerusakan barang pengguna jasa dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Dumai. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kepustakaan, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, tanggung jawab PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat dengan batas-batas tanggung dalam pelaksanaan bongkar muat, yaitu perusahaan hanya bertanggung jawab terhadap keselamatan barang dalam proses bongkar muat dari kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery; penyelesaian ganti rugi terhadap kerusakan barang dalam kegiatan bongkar muat akan diselesaikan dengan cara bernegosiasi antara para pihak terhadap nilai klaim yang akan dibayarkan.
Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Ridhayani, Meilyn; Hasanah, Ulfia; Darnia, Meriza Elpha
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 19 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14324583

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Salah satu yang menjadi persoalan adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan bagi anak angkat. Pada praktiknya pengangkatan anak yang di lakukan antara kedua belah pihak tidak memperhatikan pemenuhan hak anak angkat yang harusnya anak tersebut dapatkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak melalui proses penetapan pengadilan hanya melakukan melalui surat perjanjian diantara kedua belah pihak antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Pemenuhan hak anak angkat dalam masalah yang peneliti teliti di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis terutama dalam hak mendapatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan tidak terpenuhi dengan baik. Adapun yang menjadi faktor penyebab tidak terpenuhinya hak anak yaitu faktor ekonomi orang tua kandung, rendahnya pengetahuan orang tua terhadap hak-hak anak. Dimana upaya yang dapat dilakukan adalah dalam hal ini pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan yang ketat terhadap standarisasi mengenai perekonomian bagi orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak selnjutnya upaya berupa bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan.
Analisis Perbandingan Putusan Hakim Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Studi Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr Dan Nomor 311/Pdt.G/2013/PA.Mtr) Fajri, M. Nur; Lestari, Rika; Hasanah, Ulfia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa perebutan harta warisan merupakan masalah yang sering terjadi. Hal inilah yang terjadi kepada dua kasus dengan Nomor perkara 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr dan Nomor 311/Pdt.G/2013/PA.Mtr. Kedua kasus ini memiliki pokok permasalahan yang sama yaitu terkait pemberian harta warisan kepada anak tiri, tetapi memiliki hasil putusan pengadilan yang berbeda. Pada Putusan pertama dengan Nomor perkara 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr, hakim memberikan harta warisan kepada anak tiri melalui wasiat wajibah. Sedangkan pada Putusan kedua, dengan nomor perkara 311/Pdt.G/2013/PA.Mtr, hakim memutuskan untuk tidak memberikan anak tiri harta warisan orang tua tirinya, bahkan melalui wasiat wajibah pun juga tidak bisa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami berhak atau tidak anak tiri mendapatkan wasiat wajibah menurut Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr dan Putusan Nomor 311/PDT.G/2013/PA.Mtr, serta sudah memenuhi asas kemanfaatan atau tidak pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Serta metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi ini terdapat dua permasalahan pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, Anak tiri berhak menerima wasiat wajibah berdasarkan isi Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Hal ini bisa terjadi karena hakim memutuskan untuk melakukan metode hukum Qiyaz. Qiyaz dapat dilakukan apabila dalam dua kasus yang berbeda, terdapat banyaknya kesaaman (Illat), sehingga peraturan yang sama dapat diterapkan kepada kasus yang belum ada pengaturan hukumnya. Akan tetapi menurut isi Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Mtr, anak tiri tidak berhak menerima wasiat wajibah. Hal ini terjadi karena dari segi yuridis, jelas anak tiri bukanlah subjek penerima wasiat wajibah seperti yang disebutkan di dalam Pasal 209 KHI. Anak tiri juga tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan Pewaris, sehingga anak tiri tidak berhak menerima harta warisan dari orang tua tirinya. Kedua, Pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri pada perkara Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr sudah memenuhi asas kemanfaatan hukum. Hal ini karena dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri, kehidupan sang anak tiri yaitu Khairunas Saputra Bin Suhaimi sebagai Penggugat V dan Zul Ahmad Ricky Bin Epiwardi sebagai Penggugat VI dari segi ekonomi dapat terbantu, serta hubungan silaturahmi antara mereka berdua dengan kerabat keluarga lainnya yang ditinggalkan dapat terjaga dan terjalin dengan baik. Kemanfaatan hukum inilah yang diharapkan dapat terjadi oleh hakim setelah mememutuskan untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri.
Empowering economic independence: POKDAKAN modernization and market integration in Tanjung Rhu Village, Pekanbaru City Ulfia Hasanah; Evi Deliana; Indra Lesmana; Selly Prima Desweni; Samariadi Samariadi; Afriani Nazara; Annisa Dwi Chandra; Dara Aiko Damantha; Dwi Liana Rahmayuni; Ika Sulistya Ningrum; M Prima; Prasiswi Ningsih; R Sadiah Maharani; Vito Oktariandi MK; Yulisa Rika Sari
Community Empowerment Vol 9 No 6 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.9881

Abstract

The "Mina Sari Jaya" Fish Cultivation Group (POKDAKAN) in Tanjung Rhu Village, Limapuluh District, Pekanbaru City, is undergoing an economic empowerment program aiming for group financial independence within RT 05 RW 06. This initiative combines legal and fisheries expertise to create a comprehensive community economic development strategy. The program offers training in digital marketing, fisheries business management, and legal aspects of running a business. As a result, the group has successfully developed and packaged processed catfish products like snacks and nuggets in standardized, attractive packaging, increasing market appeal. Additionally, these products are now available on online marketplaces like Shopee and Tiktok Shop, generating potential income for POKDAKAN members. Furthermore, the program facilitated the establishment of a formalized business entity for the farmer group, complete with a notarial deed and a deed of establishment.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KACAMATA ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DI OPTIK CITRA PEKANBARU Vertina, Annisa Sophia; Bachtiar, Maryati; Hasanah, Ulfia; Hanifah, Mardalena
Jurnal Pahlawan Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v7i2.42720

Abstract

In the implementation of the sale and purchase agreement at Optik Citra Pekanbaru, there were several buyers who committed default so that the seller suffered losses due to the actions of the buyer. This study is a sociological legal research. Research results First, the sale and purchase agreement between the seller and the buyer at Optik Citra Pekanbaru was carried out verbally and in writing. The verbal agreement of the goods to be ordered and the price to be paid and the written agreement written in the payment note and in the note explained the date when the goods were ready to be picked up and the remaining bill. Second, a number of buyers did not complete the bill and pick up the goods that had been ordered and there was a default by the buyer to the seller so that the form of settlement carried out was non-litigation or out of court and accepted a number of losses. Keywords: Wanprestasi, Agreement, Sale and Purchase
Tanggung Jawab Dokter Atas Pelimpahan Wewenang Kepada Perawat Yang Melakukan Praktik Khitan (Sirkumsisi) Yang Merugikan Pasiennya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Okarisandi, Febri Weldi; Bachtiar, Maryati; Hasanah, Ulfia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 2.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini, saat seorang merasa dirinya tidak sehat, mereka akan mendatangi tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksakan keadaannya. Disinilah timbul hubungan dokter, perawat, penyelenggara kesehatan dengan pasien, dalam melakukan tindakan medis adakalanya dokter memberikan pelimpahan kewenangannya kepada perawat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : untuk melihat bagaimana tanggung jawab dokter atas pelimpahan wewenang yang diberikan kepada perawat dan melihat upaya apa yang dapat dilakukan pasien jika terjadi malapraktik medis kepadanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang dilakukan di Kota Taluk Kuantan tepatnya di Kecamatan Cerenti Klinik Pratama Harapan Bunda, Kabupaten Kuantan Singingi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara. Data dianalisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif. Adapun hasil dalam penelitian ini ialah dokter tidak bertanggung atas kelalaian medis yang dilakukan perawat dikarenakan adanya batasan tanggung jawab dokter dalam pelimpahan wewenang, dokter dapat bertanggung jawab dalam pelimpahan wewenang yang diberikannya jika perawat bertindak sesuai dengan intruksi yang diberikan oleh dokter atau sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang disepakati dokter dan perawat, dalam permasalahan ini perawat yang melakukan kelalaian medis tersebut tidak melaksakan tindakan medis sesuai SOP yang ditetapkan, dan dokter tidak bertanggunggung jawab atas pelimpahan yang diberikannya, yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini adalah perawat yang bertugas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan perawat di klinik, adapun upaya penyelesaian dalam permasalahan ini melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh pihak Klinik dan orang tua pasien yang dilakukan sebanyak dua kali.
Politik Hukum dalam Reformasi Regulasi di Indonesia: (Antara Kepentingan Politik dan Kepentingan Elit) Budiman Basarah; Ulfia Hasanah
Riau Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.8.2.148-161

Abstract

Regulatory reform in Indonesia has become an important effort to simplify overlapping regulations and support economic growth. However, this policy is often questioned as to whether it prioritizes the interests of political and economic elites over the interests of the broader public. This article aims to analyze the role of legal politics in regulatory reform, focusing on how decision-making in policy formation is influenced by certain interests. The method used in this paper is a literature review and qualitative analysis of the existing legal political dynamics. The main findings indicate that legal politics often creates an imbalance between the interests of elites and the public, potentially undermining social justice in the regulatory process. Regulatory reforms aimed at accelerating economic development may, in fact, worsen social inequalities and strengthen the dominance of certain groups. The impact of this imbalance is the potential decline in social legitimacy of the policies enacted, as well as the emergence of distrust in the existing legal system. Therefore, it is crucial to consider aspects of social justice and transparency in every step of legal reform taken by the government to ensure that the policies generated can create inclusive and sustainable development.
LEGAL HARMONIZATION BETWEEN THE OMNIBUS LAW AND BASIC AGRARIAN LAW (UUPA) IN PROTECTING INDIGENOUS RIGHTS Hasanah, Ulfia; Kurniati, Nia; Priyanta, Maret
Cepalo Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v9no2.3930

Abstract

Harmonizing the Basic Agrarian Law (UUPA) and the Omnibus Law is crucial for protecting indigenous rights in Indonesia. The UUPA emphasizes people’s sovereignty over land and recognizes customary land rights, whereas the Omnibus Law focuses on liberalizing land management to accelerate investment and national projects. As a rule of law country, Indonesia must balance economic growth with human rights protection, including those of indigenous communities. Law No. 6 of 2023 on Job Creation has intensified challenges, as the Omnibus Law’s streamlined land permits grant the government broad powers often overlooking customary rights. To address this, the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) mechanism should be implemented to align development with indigenous rights. Additionally, revising the Omnibus Law’s derivative regulations to explicitly recognize customary land rights and establishing a dedicated agency to resolve related disputes are necessary. A holistic policy reform reflecting the UUPA’s principles while accommodating the Omnibus Law will ensure development that is both just and sustainable. Improved harmonization will allow Indonesia to pursue economic progress without sacrificing social justice and indigenous rights.
TINJAUAN TERHADAP PERKAWINAN BAGITO DI DALAM SUKUPALABIDAN SUKU PELIANG SONI MENURUTHUKUM ADATPETALANGAN DI KELURAHAN KAYUARA KECAMATANKERUMUTAN P, Mega Lestaria; Hasanah, Ulfia; Putra, Setia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagito marriages are still practiced despite the consequences. Manypeople who perform bagito marriages have lives that are not peaceful andsomething always happens in their family life. The people of Kayuara Villagebelieve that the life experienced by this bagito marriage is filled with manycalamities. The people of the Palabi tribe and the Paliang Soni tribe of KayuaraVillage strongly follow the existing traditional culture. Therefore, the indigenouspeople of Kayuara Village prohibit tribal marriages and Bagito marriages. butthe indigenous people say that it is better to do tribal marriages than Bagitomarriages which should not be allowed. The purpose of writing this thesis is first,to find out the role of Customary Law regulations in Bagito marriage accordingto Petalangan Custom. Second, to find out the settlement and sanctions in theevent of a Bagito marriage in the Kerumutan Subdistrict Village.This type of research is sociological legal research, which is researchconducted on the identification of laws and the effectiveness of laws that apply insociety. In this case, looking at the implementation of bagito marriage carried outby the people of the Kayuara village, the nature of the research is descriptive,which provides precise data about humans, circumstances and other symptoms.The results showed that the role of customary law regulations in bagitomarriage according to Petalangan customary law in Kayuara Village, KerumutanDistrict has an important role in marriage, including traditional norms thatinfluence the marriage process. Customary law regulations often regulateprocedures, conditions and norms of behavior during marriage. Settlements andsanctions are carried out in accordance with the customs and norms that apply inthe community. The Bagito marriage settlement process involves open discussionsbetween the families of both parties involved. Settlements are made with respectfor existing customs and traditions, and seek a mutual agreement that isacceptable to both parties.Keywords: Customary Law-Marriage-Ban-Bagito.
KESEIMBANGAN ANTARA INVESTASI DAN HAK MASYARAKAT ADAT KENEGERIAN PANGEAN (STUDI KASUS PADA PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI) Elfikri, Moh. Zaky; Firdaus, Firdaus; Hasanah, Ulfia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2023): Juli - Desember 2023
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investment for a country is a necessity or a necessity, because investmentis one of the driving forces of the economy so that a country can encourage itseconomic development in line with the demands of the development of its society.Investment in a country will be able to take place well and be beneficial to thecountry and its people, when the state is able to establish investment policies inaccordance with the constitutional mandate and the role of investors who applythe basic principles of investment balance for society. Investment policies musthave a strong and clear philosophical and legal basis. Investment policy is like aray of light in which direction to go and at the same time the road to be followedthat leads to balance for the community.This type of research can be classified into the type of sociologicaljuridical research. With the research location in Pangean sub-district, KuantanSingingi Regency. The population and sample are parties related to the problemunder study. This study used primary data sources and secondary data and datacollection techniques were carried out by means of interviews and literaturereview.The results of research conducted by the author are on conflicts betweencommunities in Pangean within the PT concession area. Riau Andalan Pulp andPaper is located in Baserah Estate, Logas Tanah Darat District, causing aninvestment imbalance felt by the community in PT. Riau Mainstay Pulp andPaper. Therefore, in this discussion the author examines the investments made byPT. Riau Andalan Pulp and Paper has implemented the provisions and created aninvestment balance that is based on justice, thereby creating a prosperous societywith a company that coexists with the community.Keywords: Keseimbangan Investasi, Konflik, Hutan Tanaman Industri (HTI)
Co-Authors ', Firdaus ', Jefrizal ', Jeprialis ', Nurlia ', Rahmita ', Rosmaneli ', Suhardi , Deviona, , , Rosmaneli A. M, Wita Trisnawati Aan Royfan Aci Lovita Sari Ade Burju Roberkat Simanjuntak Adelina, Cindi Afrial Syarli Afriani Nazara Aftahul Jefran Agrian Hilmar Alfattah Agus Kusni Mubarok Ahsanu Ilham Akbar, Fajar Alamsyah Akbar, Jaliludin Muhammad Akmal, Saidul AKMI AZRIANTI Al Arif Amaliah, Nadhira Amelia, Sri Ayu Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Ananda Eka Putri Anandadhea Putricharina Andini Innayah Putri Anggita Yekholia Berti Annisa Dwi Chandra Annisha Maharani Apmayuda, Andrian Apriliani, Nuri Ardya Englando Baker Arief Rivansyah Arrahman Arsista Aryo Mitra Hans M ASIKA EUNIKE SORMIN Asrul Ariadi Atikah, Muhana Ayana, Sandy Bakti Azet Purnama Basarah, Budiman Bistamam ' Boris Brison Brison, Boris Budiman Basarah Budiman Basarah Bunga Khairatunisa Bunga Primatania Candra, Reynold Maytri Chandra, Bobby Charisa Yasmine Christin, Jesicha Maria Citra Rahmawati Lubis Cresensia Yohana Saragih Cristina, Mawar Dara Aiko Damantha Darnia, Meriza Elpha Darryandra Arshaff Delfi Aris Wanto Delima, Wan Elfya DENNY PRANATA AJIE Desi Muzdalifah Desi Nurliana Dessy Artina Devi Satria Devi Wulan Tari Dewo, Punto DINI BERLIANA ANNISA Dini novriansyah Dito Prananda Dwi Liana Rahmayuni Edy Putra Tambunan, Edy Putra Eko Yulinggar Permana Elfikri, Moh. Zaky Elpiya ' Emilda Firdaus Emilia Hidayani Endah Melina Erda Rahmayanti Sitinjak Erdiansyah Erdiansyah Erdianto Effendi Eri Surya Wibowo, Eri Surya ERIZA, NOVI Evandre Arif Nanda Evi Deliana HZ Ewa Kukuh juwanda Fadli Rahman, Fadli Fajri Bushairi Fajri, M. Nur Fani Yolandri Fani, Said Farhan Muhammad Aziz FATTIAH NAMIROH Fauzi Akbar Parinduri Febbyana, Febbyana Feblil Huda Febrianti. Z, Cindy Feby Savira Rangkuti, Feby Savira Fendra Rizaldy Pratama Firdaus ' Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus, Annisa Fitcanisa, Jenny Divia Frizka Lystari Limbong Fuad Buchari Galuh Dwi Nugroho Gita Putri Candra Githa Fitria Lisa Ulfa Greis Greis Gresiana Suyati Gurning Hafiiz Adri Junyes Handika Iqbal Pratama HANDIKO PRASETIO SITUMORANG Haniva Rahmadani Harpami, Yaumal Akmal Hartini, Theresia Devi Has, Randi Awara Hayatul Ismi Hayatul Izmi Helmi Helmi Helvicha Ressy Hengki Firmanda Hikmah, Hidayatul Humairah, Shania Husna, Irdatul Husnul Khotimah Hutabarat, Ribka Delila Icha Rezky Ihda Hasbiyati Ika Sulistya Ningrum Ilham Rijab Ilham Saputra Indah Okvalita Indra Lesmana Indrasari, Rahmayani Intan Almadina Irfan Hamdani Irma Nora Irma Nurul Hasyanah IRWAN PARDEDE Irwani, Nike Irza Legista Ismina, Tria Ivan Ryian Ewaldo Jamhari Jamhari Jannah, Roudhatul Jeckon Franki Hutabarat Jeni Desfa Junita JOHANES PASRA JAIMAN Jordi Satria Nanda Jumadianto ' Jumpa Malum Simarmata, Jumpa Malum Kamal, Alisa Karnofa, Sa’dianti Nabila KARTIKA WILY Kurniawan, M. Hapis Latifah Alkhairiyah Lestari Anggraeni Lestari, Rafida Lidya Destyani Lili Tampi Mayangsari Limbong, Frizka Lystari Lofi, R. Mustar Luh Putu Ratna Sundari M Prima M. Janrigo Hidayat M. Wahyu Nugraha Maharani Maharani Maimunah, Maimunah Manurung, Yulika Donna Mardalena Hanifah Maret Priyanta Maria Maya Lestari Maryati Bachtiar Mashut Mashut Maulana Ihsan Habibi Maulini, Dhinda Rielna Mayangsari, Lili Tampi Mentari Gemilang Mercy Yuliana Sitompul Merigo, Tri Ipo Mexsasai Indra Mia Safitri Mifta, Sarah Mizanty, Novradiella Moch. H. Cahyana Maulana Mudinillah, Adam Muhammad Farhan Aswan Muhammad Farqi Muhammad Irfan Maulana Muhammad Ranni Muhammad Shofi Mukhlis R. Mulia Sixtriani Mutiara Rizkia Mutmainnah, Mahyanatul Nadia Hayatun Nufus Nadia Sanjaya Nana Satun Nazirah Naomi Christin Natasya Basanida Sirait Nia Kurniati Nina Haryati Ningrum Susilawati Nofrizal Nofrizal Nofrizal Nofrizal Novita Hardianti NOVRIDA FAUZIYAH NASUTION nudirwan, wawan Nuraliyah, Putri Nurazilla Nurkamilah ' Nurlia ' Nurul Auliya Nurul Azkiah Okarisandi, Febri Weldi Oktaviani Aswar Opia Rendra Osha Putri Parawansa P, Mega Lestaria Prasiswi Ningsih Puspasari, Fitri Putri Annisa PUTRI ANNISAH Putri Aulia Ramadani Putri Rahmadani Putri Ramadani R Sadiah Maharani Rachman, M. Yogi Radius Lase Rafida Lestari Rahayu Silvia Annisa Rahmad Hendra Rahmad Hendra Rahmad Hendra Rahman, Danang Sugandi Rahmat Rian Putra Rahmat Septiadi Rahmawan Mulya Sanah Rahmayani Indrasari Randy Prasetya Raudatul Adawiyah Nasution Ravienda Purnama Rayhanil Jannah Redha Rahayu Ria Okta Meliana S Ricki Musliadi Ridha Wahyuni Ridhayani, Meilyn Ridho Alamsyah Rika Dianti Rika Lestari Rinu Nabilla Riska Septiari Rismadefi - Woferst Rita Teresia, Rita Rivanka Gradian Baldi Rizka Aprilia Rizki Safitra Sulistio Rozi Oktri Novika Rudianto Hutagalung Rusdah Cia, Rusdah Sabrena Sukma Sabrena Sukma Samariadi, Samariadi sari, Ayu Frizcha Sebastian, Yuda Selly Prima Desweni Selvia Rahma Dona Septian Bestari S Setia Putra Setia Putra, Setia Shanti Fitriani Shinta Permata Sari Siburian, Churcil Sidabutar, Menanti Simbolon, Tuppal Parasian Sinaga, Butet Tiara Siti Halimah Tusadiah Siti Hapsah, Siti Sovia Oktarima Sri Divia Bella Suarsanti, Devi Sukma Apyanda Sulik Rahayu Sunggu, Elisa P Op Susilawati Susilawati Susilawati, Ningrum Sy. Khairol Olfa Syafiqa Tiara Ayunda Syafira Nurhaliza Syafrida Syafrida, Syafrida Syahrial Halomoan Syasha Mellya Karnain Syauqi Sepriza Tafwan, Jihan Tampubolon, Kristin Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman Teguh Risyan Putra Tengku Arief Tiara Rahma Syafitr Tomi Yoshua Pardede Tri Rahmi Khairunnisa, Tri Rahmi Tubagus, Rizwan Utami, Lisa Putri VERRA SELY AUDIAWATY Vertina, Annisa Sophia Vito Oktariandi MK Vivianne I R Nadeak Wahyuni Malina Harahap Wan Elfya Delima Wan Nishfa Dewi Wanty Agustina Wildaniati Wildaniati Wilis, Erna Winda Pertiwi Windy Purwanti, Windy Wita Ananda Chikita Wook, Izawati Yeni Kusumawaty Yenni Kusumawati Yohanna Petresia Yopita Arihta Yuli Maharani Yulia Pratiwi Yulisa Rika Sari Zikri Andrian Zikrilla Mayuli Hoppi Zsa Zsa Quamila Pasyura Zui Zui Anita Safari Zulfikar Jaya Kusuma Zulfikar Jayakusuma Zuliantika, Ananda Zulkifli Zulkifli