Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.113
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi PROGRESIF: Jurnal Hukum Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Progressive Law Review KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH Jurnal Hukum Lex Generalis Muhammadiyah Law Review AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Nemui Nyimah
Ahmad Zazili
Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Klausul Baku dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah: (Perspektif Perlindungan Konsumen) Ahmad Thoriq Zulfikar; Ahmad Zazili; Dora Mustika; Kasmawati; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5029

Abstract

Perjanjian baku dalam produk pembiayaan cicil emas bank syariah menyimpan potensi ketidakadilan struktural bagi nasabah. Penelitian ini berfokus menganalisis dua persoalan spesifik: (1) klausul-klausul baku dalam perjanjian pembiayaan cicil emas yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan (2) kesesuaian mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian tersebut dengan standar POJK Nomor 22 Tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan analitis terhadap perjanjian Bank Muamalat Indonesia, penelitian ini menemukan empat klausul baku yang batal demi hukum: klausul eksonerasi tanggung jawab bank (Pasal 10 Perjanjian Gadai), pembatasan ganti rugi berdasarkan nilai taksiran historis (Pasal 12 Akad Murabahah), kuasa yang tidak dapat dicabut (Pasal 17 Akad Murabahah), dan pembebasan total dari tuntutan ganti rugi (Pasal 23 Akad Murabahah). Dalam aspek penyelesaian sengketa, perjanjian hanya menyediakan musyawarah dan Pengadilan Agama, tanpa mencantumkan mekanisme pengaduan internal formal maupun opsi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang diwajibkan POJK. Temuan ini menunjukkan ketidakpatuhan bank syariah terhadap regulasi perlindungan konsumen, sehingga diperlukan reformasi klausul perjanjian dan penguatan pengawasan oleh OJK.
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Jual Beli Mobil Bekas Consumer to Consumer di Platfrom Digital Aliuni, Lembayung Azzahra; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan; Ahmad Zazili; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5042

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan melalui platform digital, termasuk transaksi jual beli mobil bekas yang dilakukan secara consumer to consumer (C2C). Transaksi yang dilakukan secara informal melalui media digital berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, khususnya apabila terjadi wanprestasi antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik jual beli mobil bekas secara C2C melalui platform digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe deskriptif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang didukung oleh data hasil wawancara serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti tidak diserahkannya kendaraan setelah pembayaran dilakukan, kondisi kendaraan yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, maupun tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh pembeli. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa lebih sering dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi berupa negosiasi antara penjual dan pembeli karena dianggap lebih sederhana dan efisien. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku dengan memanfaatkan bukti elektronik sebagai alat pembuktian. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi jual beli mobil bekas secara C2C melalui platform digital lebih banyak dilakukan melalui jalur nonlitigasi sehingga diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dapat terjamin.
Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Kendaraan Bermotor Melalui Perantara Dalam Sengketa PT Benelli VS Abelma Brilian Suzeta : (Studi Putusan Nomor: 141/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Cbi) Aditya Permana; Ahmad Zazili; Nenny Dwi Ariani; Sepriyadi Adhan S; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5057

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan unsur penting dalam menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, transaksi kendaraan bermotor kerap melibatkan pihak perantara, seperti karyawan atau tenaga pemasaran, yang berpotensi menimbulkan sengketa apabila transaksi dilakukan di luar prosedur resmi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Cbi terkait sengketa antara PT Benelli dan Abelma Brilian Suzeta, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi kendaraan bermotor yang melibatkan perantara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan pertimbangan bahwa transaksi dilakukan melalui rekening pribadi kepala cabang sehingga dinilai sebagai tindakan pribadi di luar tanggung jawab perusahaan. Namun, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha tetap memiliki tanggung jawab atas tindakan karyawannya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Oleh karena itu, konsumen yang mengalami kerugian seharusnya memperoleh perlindungan hukum serta hak atas ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi yang melibatkan pihak perantara.
Pertanggungjawaban PT KAI Commuter Indonesia terhadap Kerugian Penumpang Akibat Gangguan Operasional KRL Jabodetabek Kuranii, Kelvin Akhmad; Adhan S, Sepriyadi; Ramadhan, Harsa Wahyu; Zazili, Ahmad; Mustika, Dora
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public transportation has become a basic need of the community in mobilizing. For every transportation process, passengers are required to have a ticket as proof of travel documents. Passengers and carriers are bound by the existence of a contract of carriage, which is a contract of carriage that gives birth to a legal relationship and gives rise to rights and obligations. This research aims to determine the civil liability of PT KAI Commuter Indonesia is based on an operational disruption event that caused an accident that occurred while transporting passengers. This study uses a normative juridical research method that is descriptive with a qualitative approach. The type of data used is primary data obtained from laws and regulations and secondary data sources obtained from literature materials. The data collection method uses literature studies and direct interviews as supporting data in processing data to produce conclusions regarding legal protection for consumers in legal events in the form of operational disruptions to the EMU Jabodetabek Commuter Line. The results of the study show that passengers and carriers have the right and obligation to get safety guarantees, as well as PT KAI Commuter Indonesia is responsible for losses suffered by passengers in the form of ticket refunds and compensation for accident victims, whether they are dead, disabled, or injured. The compensation paid by PT KAI Commuter Indonesia is a premium paid by passengers managed by the insurance company, namely PT Jasa Raharja. However, in practice, it is still unclear in the laws and regulations and also the scope in the agreement with the insurance company.
Kedudukan Sertifikat Tanah Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Indonesia Rizka Okta Vioni; Dewi Septiana; Nenny Dwi Ariani; Ahmad Zazili; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5193

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia melalui penerapan sertifikat tanah elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021. Perubahan dari dokumen fisik menuju dokumen digital menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik dalam hubungan hukum keperdataan, khususnya dalam perjanjian hutang piutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik sebagai alat pembuktian dalam perjanjian hutang piutang menurut hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tanah elektronik memiliki kedudukan sebagai akta autentik digital yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna secara lahiriah, formal, dan materiil. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sertifikat tanah elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan memiliki derajat legalitas yang setara dengan sertifikat tanah konvensional. Dalam perjanjian hutang piutang, sertifikat tanah elektronik juga memberikan perlindungan hukum preventif bagi kreditur melalui sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) yang terintegrasi sehingga dapat meminimalisir risiko pemalsuan dokumen. Dengan demikian, sertifikat tanah elektronik mampu memberikan kepastian hukum yang lebih dinamis dan transparan dalam praktik pembuktian di pengadilan maupun dalam transaksi jaminan perbankan di era digital.
Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Hukum Adat: Kajian Mekanisme dan Efektivitas di Kampung Negara Batin, Way Kanan Provinsi Lampung Septida Rahayu; Ahmad Zazili; Dewi Septiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5754

Abstract

ABSTRAK Sengketa tanah merupakan perselisihan yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dalam penguasaan atau pemanfaatan tanah, serta menjadi salah satu permasalahan hukum yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat dan efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kampung Negara Batin. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di Kampung Negara Batin dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengaduan, musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh adat (penyimbang), hingga penguatan administratif oleh pemerintah kampung. Pembuktian didasarkan pada memori kolektif dan tanda batas alamiah yang diakui secara sosial melalui sistem kepangkatan adat Buay Pemuka Pangeran Raja Ilir. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat terbukti efektif karena mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, tuntas, dan diterima oleh para pihak tanpa menimbulkan konflik lanjutan, sekaligus menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa hukum adat tetap menjadi rujukan utama yang fungsional bagi masyarakat adat dalam mencapai keadilan substantif di tengah keterbatasan bukti formal pertanahan.
Perlindungan Hukum Direktur sebagai Kreditur atas Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan dengan Perseroan : Studi Putusan Nomor 4712 K/PDT/2024 Davy Putra Prawira; Ahmad Zazili; Depri Liber Sonata; Dewi Septiana; Made Widhiyana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6411

Abstract

Perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan antara direktur dan perseroan yang dipimpinnya menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait keabsahan perjanjian, pembuktian, benturan kepentingan (conflict of interest), serta pemenuhan prinsip fiduciary duty direksi. Penelitian ini menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap direktur selaku kreditur yang mengalami kerugian akibat wanprestasi perseroan dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4712 K/PDT/2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan studi kasus (judicial case study), menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi direktur diberikan dalam dua bentuk, yakni perlindungan preventif melalui pembuatan perjanjian tertulis, persetujuan RUPS, serta pelibatan pihak independen sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta perlindungan represif melalui gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata. Majelis Hakim pada seluruh tingkat peradilan secara konsisten menolak dalil tergugat mengenai pelanggaran fiduciary duty dengan pertimbangan bahwa pinjaman diberikan dalam kondisi darurat untuk menjaga operasional perusahaan dan membayar hak karyawan, tanpa adanya itikad buruk (bad faith) dari direktur. Putusan ini menegaskan bahwa perjanjian lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata, serta perseroan tidak dapat menggunakan alasan formal seperti ketiadaan perjanjian tertulis atau persetujuan Dewan Komisaris untuk menghindari kewajiban hukumnya yang secara substansial telah terbukti ada. Dengan demikian, penerapan prinsip pacta sunt servanda dan pendekatan keadilan substantif oleh hakim telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi direktur selaku kreditur.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Jual Beli Minyak Goreng : Studi Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk Ayu Tri Wahyuni; Ahmad Zazili; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6520

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa perdata yang timbul dari transaksi jual beli minyak goreng yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, sehingga menimbulkan kerugian dan berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga hakim harus menilai perkara hanya berdasarkan dalil dan alat bukti dari penggugat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam perkara yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi kewajibannya meskipun pembayaran telah dilakukan oleh Penggugat. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang meliputi perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat dinilai telah terpenuhi. Dalam aspek pembuktian, meskipun perkara iputus secara verstek, hakim tetap mendasarkan putusan pada alat bukti yang diajukan Penggugat, khususnya bukti transfer (P-1 sampai dengan P-20) Akibat hukum dari putusan tersebut adalah kewajiban Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp3.131.838.000 serta penetapan sita jaminan terhadap harta miliknya sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam kondisi tergugat tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya, pemenuhan hak penggugat tetap dapat dilakukan melalui mekanisme hukum terhadap harta kekayaan tergugat, sehingga putusan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.
Analisis Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Baduy dan Pelanggaran Adat yang Berimplikasi pada Pembatalan Perkawinan di Desa Kanekes, Banten Akmal Maulana; Ahmad Zazili; M. Wendy Trijaya
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.8214

Abstract

The Indigenous Baduy community is known for consistently maintaining its traditions, including in marriage practices, despite increasing modernization and interaction with the outside world that increasingly influence their way of life. This situation raises questions regarding how customary marriages are conducted and what types of violations may lead to the annulment of a marriage under Baduy customary law. This study aims to analyze the implementation of Baduy customary marriage and to identify customary violations that result in the invalidation of a marriage. An empirical legal research method with a normative–empirical approach was employed; primary data were obtained through direct observation and in-depth interviews with customary leaders (Puun, Jaro, and sesepuh adat) and members of the Baduy community in Desa Kanekes, Banten, while secondary data were collected from relevant literature, journals, and statutory regulations. The data were analyzed qualitatively by integrating empirical findings from the field with the prevailing norms of Baduy adat law and comparing them with national legal provisions. The results show that Baduy customary marriage is carried out through sacred processes such as bobogohan, ngariksa, and ngabokor, led by the Puun and Jaro in accordance with customary rules, and a marriage is deemed valid when it meets age requirements, obtains family approval, and receives the consent of customary authorities. Conversely, violations such as marrying an outsider, entering into marriage without the Puun’s approval, or failing to comply with prescribed ritual procedures result in the marriage being declared void and subject to customary sanctions. These findings affirm that Baduy customary law plays a crucial role in preserving cultural values and local wisdom, while also serving as concrete evidence of the reality of legal pluralism in Indonesia.
Co-Authors Ade Firmansyah Aditya Permana Aditya Permana Ahmad Thoriq Zulfikar Aisyah Muda Cemerlang Akmal Maulana Aliuni, Lembayung Azzahra Andika, Hasyim Trio Ayu Tri Wahyuni Bayu Sujadmiko, Bayu Davy Putra Prawira Deni Achmad Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Dewi Septiana Dewi Septiana Dita Febrianto Dita Febrianto Dita Febrianto Ditavarsya, Riega Dora Mustika Efendia, Malicia Elly Nurlaili Engelica, Naomi Erwin Kurniawan Fakih, M Fazry Maulana Firmansyah, Ade Arif FX Sumarja, FX Harahap, Zahra Zamaya Harsa Wahyu Ramadhan I Gede AB Wiranata Kania Salsa Nabila Kasmawati Kh K, A Rahman Kuranii, Kelvin Akhmad M. Wendy Trijaya Made Widhiyana Maya Shafira Mieke Yustia Ayu Ratna Sari Mieke Yustia Sari Mohammad Wendy Trijaya Muhammad Akib Muhammad Fazry Maulana Muhammad Havez Muhammad Lutfhi Dharmawan Mustika, Dora Nabilah Febriana Nenny Dwi Ariani Nenny Dwi Ariani Novia Safitri Nunung Rodliyah Pandu Apriliansyah Pratama, Alandra Pratiwi, Charine Alya Primadi, Lingga Putri Risti Afrilianes Radliyah, Nunung Ramdani, Jefri Restya Amanda Putri Rio Aditya Nugraha Ristyana Maysha Dewi Rizka Okta Vioni Rohaini Rohaini Rohaini S, Sepriyadi Adhan Salim, Marsela Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Sepriyadi Adhan S Septida Rahayu Siti Nurhasanah Sunaryo Sunaryo Sunaryo surya prameswari, regita Syamsiar, Syamsiar Trijaya, M. Wendy Widia Asih, Dewa Ayu Putu Wijaya, Chessya Tivani Yatini Yatini Yatini, Yatini Yennie Agustin MR Yusdiyanto