Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.137
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Legalitas Yustisia Jurnal Studi Komunikasi dan Media Jurnal Dinamika Hukum Diponegoro Law Review Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurisprudence Law and Justice Jurnal Penelitian Hukum De Jure Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Progressive Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Poros Hukum Padjadjaran DATIN LAW JURNAL Legislatif International Journal of Qualitative Research CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal Research of Social Science, Economics, and Management Sanskara Hukum dan HAM Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Socius: Social Sciences Research Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI) Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Dialogia Iuridica Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Rika Ratna Permata
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN ATAS PENYIARAN ULANG SIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (FREE TO AIR) Nitta Amalia; Rika Ratna Permata; Aam Suryamah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v9i2.5161

Abstract

Lembaga penyiaran swasta sebagai pemegang hak terkait dari sebuah konten siaran seringkali mendapati bahwa konten siarannya yang berupa siaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar digunakan oleh pihak lembaga penyiaran lain tanpa izin. Tindakan tersbut dapat merugikan hak ekonomi yang seharusnya diterima oleh pemegang hak terkait. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan penyiaran ulang siaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan tanpa izin dan pertanggungjawaban secara hukum bagi lembaga penyiaran berlangganan untuk menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan baik secara langsung maupun virtual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa segala bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap konten siaran dengan tanpa izin lembaga penyiaran selaku pemegang hak terkait merupakan suatu pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang hak terkait dapat meminta pertanggungjawaban secara litigasi dengan dasar perbuatan melawan hukum.
SISTEM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA BUDAYA TAK BENDA DI PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, INDONESIA Miranda Risang Ayu; Rika Ratna Permata; Laina Rafianti
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.175 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16671

Abstract

AbstractThis article analyses various potential Intangible Cultural Resources in alembang and the possible legal protection system for them. Method used by this research was normative and legal-anthropological approach. Data were consisted of secondary data derived from written laws and primary data derived from the results of observation and semi-structured interviews. The results of the research showed that in Palembang there were 6 categories of Intangible Cultural Resources which could be protected by Intellectual Property legal regimes. It was also important to enhance an “integrative and inclusive” protection system in order to maximize the protection. IntisariArtikel ini membahas tentang berbagai potensi Sumber Daya Budaya di Palembang serta sistem perlindungan hukum untuk memaksimalisasi perlindungan bagi potensi-potensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis antropologis. Data berasal dari data sekunder berwujud hukum tertulis maupun data primer hasil dari observasi lapangan dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Palembang terdapat 6 kategori potensi Sumber Daya Budaya Tak Benda yang dapat dilindungi oleh sistem Hukum Kekayaan Intelektual. Sistem perlindungan yang integratif dan inklusif bagi potensi Sumber Daya Budaya di Palembang juga perlu dikembangkan untuk memaksimalisasi perlindungan. 
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN APLIKASI SURVEILANS KESEHATAN PEDULILINDUNGI DAN COVIDSAFE DI INDONESIA DAN AUSTRALIA Denindah Olivia; Sinta Dewi Rosadi; Rika Ratna Permata
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 2: Agustus-Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i2.453

Abstract

Dampak menyeluruh yang dialami oleh masyarakat seluruh dunia akibat dari wabah virus Covid-19 mensyaratkan adanya upaya penanggulangan yang perlu untuk ditempuh oleh pemerintah. Salah satu temuan teknologi yang memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi, sistem, dan teknologi informasi bernama PeduliLindungi diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk melakukan tracing, tracking, warning and fencing pengguna aplikasi guna menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Pengguna aplikasi perlu melakukan pendaftaran akun dengan mencantumkan data pribadi. Meskipun aplikasi ini secara praktis bermanfaat bagi masyarakat luas, namun penyelenggaraan aplikasi ini juga bersinggungan dengan perlindungan data pribadi. Penyelenggaraan aplikasi PeduliLindungi harus sesuai dengan prinsip dan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dipahaminya penerapan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaran aplikasi PeduliLindungi dan CovidSafe dan dianalisisnya perlindungan data pribadi di Indonesia dengan melakukan perbandingan regulasi di negara Australia. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia perlu untuk mengadopsi pengaturan di Australia tentang pemberian sanksi kepada penyalanggunaan data pribadi pada aplikasi surveilans kesehatan pasca pandemi berakhir.  Kata Kunci : Covid-19, Peduli Lindungi, Perlindungan Data Pribadi, Indonesia, Australia.
Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan melalui Media Over the Top Abel Nicholas L. Tobing; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita Ramli
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 1 (2021): Volume 5, Nomor 1, Juni 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i1.14199

Abstract

Perkembangan teknologi yang ada saat ini telah menghadirkan suatu kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses sesuatu di internet, terlebih lagi telah hadir Media Over the Top yang memberikan kemudahan dalam memberikan layanan aplikasi maupun penyediaan konten. Kehadiran Media Over the Top tersebut juga digunakan oleh pencipta saat ini dalam mendistribusikan hasil ciptaannya di internet melalui Media Over the Top yang mana hal ini dikenal sebagai digitalisasi ciptaan. Namun hal ini juga menghadirkan kemudahan bagi beberapa pihak dalam melakukan pelanggaran hak cipta terhadap digitalisasi ciptaan tersebut. Maka, penelitian ini dimaksudkan guna memahami pelindungan hukum bagi pencipta terhadap digitalisasi ciptaan di Media Over the Top serta guna mengetahui tindakan hukum yang tepat bagi pencipta atas pelanggaran hak cipta di Media Over the Top. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif melalui penelitian terhadap bahan pustaka serta dengan data sekunder melalui pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, sehingga pada penelitian ini akan ditinjau dan dianalisis regulasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Terhadap hasil penelitian ini telah jelas menunjukkan bahwa sejatinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 belum mengatur secara komperhensif terhadap digitalisasi ciptaan di Media Over the Top yang berbasis sistem elektronik. Sehingga, pencipta perlu untuk melakukan tindakan hukum berupa gugatan ganti rugi di pengadilan niaga atau mengajukan laporan pidana serta membuat laporan penutupan konten dan/atau hak akses ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika terdapatnya pelanggaran hak cipta pada digitalisasi ciptaan melalui Media Over the Top.
Peran Platform Peer To Peer Lending Atas Tanggung Jawab Pembebanan Jaminan Hak Cipta Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Kevin Monteverdi Siagian; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita Ramli
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i2.15799

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, telah menyebabkan masyarakat berkembang dalam segi pola pikir ataupun kreatifitas yang mendorong lahirnya kekayaan intelektual terutama hak cipta, perkembangan lahirnya hak cipta perlu juga diikuti oleh pelindungan hukum yang komprehensif melalui peraturan perundang-undangan, perlunya pelindungan hukum tersebut adalah untuk melindungi hak cipta yang memiliki nilai besar dalam memajukan perekonomian di Indonesia, selain perkembangan masyarakat, Lembaga jasa keuangan juga berinovasi kearah digital, kini Lembaga jasa keuangan non-bank memiliki produk digital yaitu platform P2P lending. Dalam permohonan pinjaman pada platform P2P lending dapat dilakukan pembebanan objek jaminan, dengan tingginya perkembangan dan berharganya hak cipta, oleh karena itu hak cipta dapat dijadikan objek jaminan dalam melakukan pinjaman pada platform P2P lending melalui jaminan fidusia. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelusuri dan menjelaskan substansi dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama belum adanya pelindungan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam platform P2P lending secara khusus dalam Undang-Undang Hak Cipta ataupun POJK 77/2016, kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mencakup peran dan pertanggungjawaban penyelenggara apabila terjadi wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi lender sebagai pemberi kuasa. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang mengatur terkait pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada platform P2P lending dan juga peran penyelenggara sebagai penerima kuasa dari lender dalam mengembalikan pituang yang dimiliki lender, serta pelaksanaan penggunaan objek jaminan kebendaan dalam permohonan pinjaman pada platform P2P lending di Indonesia.
Pengaturan Monetisasi Pemanfaatan Hak Cipta Lagu Tanpa Seizin Pencipta Pada Aplikasi Digital Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik Hani Adila Faza; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita Ramli
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan zaman yang diiringi dengan massif nya perkembangan teknologi telah merevolusi segala aspek dalam kehidupan masyarakat termasuk transformasi digital yang juga memberikan dampak pada transformasi bisnis, contohnya adalah kemunculan layanan berbasis internet yaitu Media Over The Top. Transformasi tersebut juga turut memberikan dampak kepada Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya pada rezim Hak Cipta, atas perkembangan teknologi tersebut, Hak Cipta yang dulu hanya bersifat konvensional, kini dapat ditemukan secara digital pada aplikasi-aplikasi berbasis internet. Pada prinsipnya, aplikasi-aplikasi tersebut dapat hidup dan bertahan bergantung pada ketersediaan konten. Oleh karena prinsipnya yang bergantung pada ketersediaan konten, dalam aplikasi digital, seringkali ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak pemilik asli konten tersebut yang salah satunya dilakukan dengan perekaman layar pada konser virtual yang diunggah kembali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu meneliti dan menggunakan data yang diambil dari sumber tertulis mengenai Monetisasi Pemanfaatan Hak Cipta Pada Aplikasi Digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analitis, yaitu dengan menuliskan, mengklasifikasikan, mendeskripsikan, dan menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan objek penelitian. Tahap penulisan ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Hak Cipta mengkualifikasikan perbuatan perekaman layar tersebut sebagai pelanggaran Hak Cipta pada aplikasi digital, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik turut memberikan berbagai opsi tindakan hukum atas perbuatan pelanggaran Hak Cipta tersebut.
Freedom of Panorama Terkait Pelindungan Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta dan Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi Danetta Leoni Andrea; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita
Kyadiren Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v2i1.133

Abstract

The presence of digital technology makes it easier for humans to create unlimited creative contents, for example in perpetuating copyrighted works in the public space and then being able to use them commercially or non-commercially on platforms or online media. This raises a problem, what if copyrighted works in public spaces that are immortalized and uploaded to online media are categorized as copyright infringement. Where in some countries, taking a portrait of a copyrighted work in a public space can only be done under the provisions of the Freedom of Panorama. The copyright law (UUHC) has not regulated the Freedom of Panorama and the protection of copyrighted works in the public space, as well as efforts to prevent violations by the government and platform providers have also not maximally provided protection for copyrighted works for uploaded contents
Pengaturan dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Komputasi Awan (Cloud Computing) atas Penyimpanan Data Pribadi Pengguna dari Kebocoran Data Elektronik Jesline Arsjad; Sinta Dewi Rosadi; Rika Ratna Permata
Kyadiren Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v2i1.136

Abstract

The rapid development of information technology that provides benefits turns out to have a negative impact on users, the possibility of personal data leakage. Cloud Computing is one example of the development of information technology (IT) that offers real convenience in storing, uploading, and downloading data. However, a few phenomenon involves the platform in the case of data leaks. The purpose of this research is to identify the arrangements and the responsibility of cloud computing service providers. Cloud computing is implicitly regulated in the Constitution of electronic information and transaction (UU ITE) and 2019 Government regulations on the Operation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE 2019), the registration of a reliability certificate to ensure its security. PP PSTE 2019 allows Electronic System Operator (PSE) to do storage both inside and outside Indonesia but is under the supervision of the ministry so it is understandable that cloud computing is regulated in Indonesia in the sense of storage. The law is progressive and does not comply with cloud computing regulations that have not been specifically regulated.
Application of the Fair Use Principle to Songs Modified on Digital Platforms Based on Positive Law in Indonesia Elsha Yoleda; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita Ramli
Widya Yuridika Vol 6, No 1 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i1.3886

Abstract

The song entitled "Masker dan Vaksin" released by Satuan Tugas Penanganan COVID-19 on YouTube is a modified song from the song "Galih dan Ratna" by Guruh Sukarno Putra. In addition, Indomusikgram creates video content on TikTok entitled "Tips Jaga Kesehatan" by modifying the song "Ampar-ampar Pisang" which was created by Hamiedan AC. The song contains a message to the public about preventing the COVID-19 virus. This research will focus on legal protection for the creators of modified song in digital platforms based on Law No. 28/2014 concerning Copyright. Furthermore, this research was also conducted to determine whether the fair use principle can be applied in modifying songwriting works on digital platforms based on Law Number 19/2016 concerning Information and Electronic Transactions. The writing method used is a normative juridical approach. This writing uses descriptive analytical writing specifications. In this writing phase is also done by writing literature by reffering to the laws and regulations, literature and other relevant documents. The results of this research shows that songwriters have the right to include their names in uploaded content on YouTube and TikTok by Indomusicgram and Satuan Tugas Penanganan COVID-19 based on Article 44 of Law No. 28/2014 concerning Copyright. Creators also have the right to refuse if they object to the modification of the song that occurs. Furthermore, the ITE Law does not regulate the principle of fair use of copyright. So it can be concluded from Article 25 of the ITE Law, the application of the principle of fair use to song copyrighted works modified on digital platforms during the COVID-19 pandemic still refers to the Copyright Law.
Penyalahgunaan Karya Sinematografi Yang Disediakan Layanan Over-The-Top Dikaitkan Dengan Prinsip Fair Use Anzalna Noor Zalika; Rika Ratna Permata; Danrivanto Budhijanto
Widya Yuridika Vol 6, No 1 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i1.3847

Abstract

Over-The-Top Services are a concrete form of technological developments whose existence makes it easier for people to carry out daily activities, for example to watch a movie and communicate. The phenomenon related to Over-The-Top Services that recently emerged due to the COVID-19 pandemic is watch party, which is an activity of watching movie together virtually with the help of Over-The-Top Services. This activity has the potential to violate Copyright because it can be categorized as the implementation of the economic rights of the creator or copyright holder of films that are watched without permission. On the other hand, watch party can also be categorized as acts that do not violate Copyright if they meet the fair use requirements based on Law Number 8 of 2014 on Copyright. This research was conducted with the aim of finding answers to these questions. This research was conducted using a normative juridical approach and a qualitative juridical analysis method, in which the author examines in depth the related primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the watch party activity is a form of announcement of creations and includes fair use because it is carried out without commercial purposes.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W AA Agustia Sinta Dewi Aam Suryamah Abel Nicholas L. Tobing Agung Kurniawan Sihombing Ahmad M Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Alvieta Dewina Anzalna Noor Zalika Arsjad, Jesline Ash Shiddiq, Fadhilah Pijar Asril, Fitri Astari Audiya Dewi Rachmawati Aurelia Salsabilla Novalika Ayu, Miranda Risang Aziza, Khalisa Ameeranoya Azka Ridho Syahputra Azrinda Rachmadanty Zahra Azrinda Rachmadanty Zahra Bagas Kristian Joenata Basyra, Tiara Putri Biondy Utama Biondy Utama Christina Marintan, Gabriella Dadang Epi Sukarsa Danetta Leoni Andrea Danrivanto Budhijanto Denindah Olivia Dewi Rosadi, Sinta Dewina, Alvieta Eddy Damian Ega Ramadayanti Elsa Benia Elsha Yoleda Enni Soerjati Priowirjanto Ester Gurning, Teresia Etty Mulyati Fadhilah Pijar Ash Shiddiq Ferina Ardhi Cahyani Fitri Astari Asril Gabriella Christina Marintan Galuh Ajeng Kusumoretno Nugroho Ghassani, Devy Nadhilah Griselda P. Aritonang, Aileen Gunawan, Nabilah Hadianida, Nayla Sellyta Haipa Nisrina Sayyidah Hani Adila Faza Hanson, Nathania Abigail Hasna Desiani, Raisya Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Idris Idris Ikesha Pieter, Amarisha Imanuella, Gloria Ivan Juan Alfreda Jaya, Belardo Prasetya Mega Jesline Arsjad Kaina Medita Kamila, Deasy Kartika Andini Kevin Monteverdi Siagian Komaldi, Akram Laina Rafianti Lainun Hilmansyah, Shilfa Leoni Andrea, Danetta Liza Anggelina Manurung Lucia Samosir M. Ramli, Ahmad Mafhudiani, Alika Cellia Maudy Andreana Lestari Mikhdar, Nabila Syifa Muchtar, Helitha Novianty Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Alhidayah Muhammad, Duta Narassati, Dinda Ayu Nia Kurniati Nitta Amalia Pratama, Muhamad Rizky Putri Adelia, Mutiara Putri Gunawan, Reggina Salsabila Putri Samudra, Kimiko Auguchiro Rai Mantili Raila, Tiara Almira Raisya Hasna Desiani Ranti Fauza Mayana Reggina Salsabila Putri Gunawan Reginawati Hindersah Reginawati Hindersah Reihan Ahmad Millaudy Reihan Ahmad Millaudy Rizki Fauzi Rossame, Amelia Salma Alifya Khairunnisa Salsabila, Shafa Sania Akalila Putri Thahir Simamora, Ricoriady Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Sitorus, Tiara Agustina Soerjati Priowirjanto, Enni Sondi Kuswaryan Souisa, Yongky Soulthoni, Hannin Pradita N Sudaryat Sudaryat Sudaryat, Sudaryat Syafa Azzahra, Nabilla Tasya Rafianti Tasya safiranita Tasya Safiranita Tasya Safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita, Tasya Teresia Ester Gurning Tobing, Abel Nicholas L. U. Sudjana, Sudjana Viona Wijaya Wijayanti, Dewi Y Yoga Murti, Ignaz Pradhana Yongky Souisa Yuliana Utama Zahra, Salya Afina Aulia Zaki Akbar Karim