p-Index From 2020 - 2025
10.018
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di Era Digital Teresia Ester Gurning; Rika Ratna Permata; Sudaryat Sudaryat
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1107

Abstract

Sengketa kekayaan intelektual termasuk jenis sengketa yang sering muncul pada era perkembangan yang luar biasa di era digital ini. Namun, kerap kali terdapat permasalahan atas penyelesaian sengketa kekayaan intelektual hingga saat ini, termasuk tidak terakomodirnya kepastian hukum dalam berbagai putusan mengenai sengketa KI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di era digital dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan serta menilik prospektif pembentukan Pengadilan Khusus kekayaan Intelektual dapat memberikan kepercayaan terkait penegakan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa pembentukan pengadilan khusus ini dapat menjadi solusi untuk memastikan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memiliki prospek yang sangat baik untuk memberikan kepercayaan terkait penegakan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital.
Aspek Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Konten Prank pada Media Over The Top berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Reggina Salsabila Putri Gunawan; Tasya Safiranita Ramli; Rika Ratna Permata
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1136

Abstract

Media Over The Top sebagai layanan aplikasi dan/atau konten telah memfasilitasi tumpah ruahnya kreativitas konten tanpa sensor awal, sehingga pelanggaran konten di dalamnya tidak dapat dipungkiri. Salah satu konten yang kontroversial dan viral di masyarakat adalah konten prank. Konten prank ditujukan sebagai konten hiburan berisi perbuatan jahil kepada target atau korban prank. Meskipun ditujukan sebagai hiburan, namun telah terjadi pergeseran yang menimbulkan konten prank berdampak negatif dan berpotensi melanggar hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kualifikasi dari konten prank yang melanggar hukum serta pertanggungjawaban hukum atas pendistribusian konten prank pada Media Over The Top. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan bahan kepustakaan berupa perundang-undangan, doktrin, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas pelanggaran konten prank melalui Media Over The Top. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi konten prank dengan muatan pelanggaran hukum belum diatur secara jelas dalam ketentuan konten yang dilarang dan pengaturan Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Over The Top di Indonesia belum memiliki kekuatan hukum secara mengikat, sehingga diperlukan peraturan sui generis untuk memberikan kepastian hukum di masa yang akan datang.
Studi Komparasi Perlindungan Merek Terkenal dalam Metaverse Berdasarkan Hukum Merek Indonesia dan Amerika Serikat Raisya Hasna Desiani; Rika Ratna Permata; Enni Soerjati Priowirjanto
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1141

Abstract

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi sudah tidak dapat dipungkiri kembali. Kini teknologi sudah terus berkembang sehingga menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk perkembangan teknologi terkni adalah hadirnya Metaverse di tengah-tengah masyarakat. Merek-merek terkenal dan ternama pun kini berlomba-lomba memasuki dunia Metaverse untuk memasarkan produknya. Sayangnya, pelanggaran merek terkenal masih marak terjadi tidak di dunia nyata namun di dunia siber pun dialami oleh merek terkenal. Umumnya pelanggaran yang terjadi bersifat merusak reputasi merek terkenal di mata masyarakat, di mana hal ini tercerminkan melalui kasus Nike v StockX. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum merek Indonesia dan Amerika Serikat atas perlindungan sebuah merek terkenal di Metaverse beserta sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang menggunakan merek terkenal tanpa izin dalam Metaverse. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif yang dimana peneliti akan mengutip data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara perlindungan merek terkenal di Indonesia dan Amerika Serikat di mana Indonesia belum secara eksplisit dan menyeluruh memberikan perlindungan terhadap merek terkenal layaknya Amerika Serikat yang sudah memberikan perlindungan eksplisit dan menyeluruh terhadap merek terkenal.
Analisis Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1146 K/PDT.SUS-HKI.2020 Terkait Penerapan Persamaan pada Pokoknya dalam Kasus Merek “PREDATOR” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Gabriella Christina Marintan; Rika Ratna Permata; Sudaryat Sudaryat
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i12.1281

Abstract

Keberadaan merek saat ini memilik peran penting sebagai suatu identitas yang baik untuk melindungi produk serta menjadi jaminan atas kualitas produk atau layanan dalam persaingan pasar. Untuk dapat dilindungi, suatu merek harus didaftarkan terlebih dahulu dan sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Merek dapat saja ditolak atau dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Pada kasus sengketa merek “PREDATOR”, Acer Incorporated selaku Penggugat mengajukan gugatan kepada Komisi Banding Merek yang telah mengajukan putusan untuk menolak permohonan banding atas pendaftaran merek “PREDATOR” milik Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar dengan nama dan jenis barang yang sama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan penedekatan yuridis normatif berdasarkan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, terdapat disparitas antara Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dan Hakim Agung pada Pengadilan Kasasi. Kedua, terdapat inkosistensi pada Putusan Majelis Kasasi dalam menafsirkan unsur Persamaan Pada Pokoknya dan menafsirkan tujuan dari gugatan Penggugat
Pelindungan Merek Terhadap Dilusi Merek Dalam Ruang Virtual Metaverse Berdasarkan Perjanjian Syarat Dan Ketentuan Pengguna Akun Metaverse Azrinda Rachmadanty Zahra; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita Ramli
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.1082

Abstract

The development of technology today makes humans coexist with technology. Many human activities can be carried out through the internet network. One of them is the presence of the metaverse which is a technology that contains virtual interactions, digital objects, and decentralized humans from various platforms. Metaverse is used by many people as a medium for buying and selling transactions. Metaverse users generally sell their products in the form of NFTs. Various well-known brands have started promoting their products through the metaverse. The emergence of well-known brands in the metaverse is an opportunity for irresponsible parties to infringe brand rights. As was the case in Ryder Ripps v. Yuga Labs. Pollution, imitation, obscuration, and so forth of well-known trademarks are carried out by irresponsible parties. One of them is the doctrine of Trademark Dilution. Trademark dilution is the unauthorized use by other parties that can weaken the quality or characteristics of a trademark. This makes the question of how the protection of trademarks in the virtual space of the metaverse and what legal action can be taken when there is a violation of trademark rights. Not many countries have regulated the protection of digital trademarks specifically against trademark dilution, as well as Indonesia. This research will be conducted using a non-native juridical approach method with legal sources in the form of laws and regulations, international agreements, theories, and legal rules. The focus of this research is how metaverse with the platform in it can protect the trademark with the terms and conditions agreement of account users in the platform. The result of this research is that brands can be protected against infringement of rights to the brand as well as brand dilution by referring to the terms and conditions of account users listed in the platform. In addition, the legal action that can be taken is to file a lawsuit as determined by the platform and the removal of related content.
URGENSI PERUBAHAN DEFINISI PEMBAJAKAN PADA REZIM PELINDUNGAN HAK CIPTA DIGITAL DI INDONESIA Kamila, Deasy; Permata, Rika Ratna; Wijaya, Viona
Legislatif VOLUME 7 NOMOR 2 2024
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v7i2.35104

Abstract

Technological developments have brought changes in various sectors of life, including copyright protection. The presence of subscription-based streaming platforms has changed the way individuals enjoy digital creative works. Along with the rapid pace of technological development, a new phenomenon in digital copyright infringement activities has emerged, namely the illegal sale of subscription-based streaming platform accounts. This research aims to examine the need for revising provisions regarding digital copyright protection, especially the definition of piracy. The research method used is normative legal research through offline and online document studies, using qualitative descriptive data analysis methods to obtain explanatory conclusions. Based on the research results, it was found that the current legal framework for protecting digital copyright cannot protect creators and copyright license holders from the illegal sale of streaming accounts. The access structure in subscription-based streaming platforms has substantially changed how copyrighted content is enjoyed and how piracy can be conducted. Based on this, the author concludes that it is necessary to change the definition of piracy within the scope of copyright protection by adding the element of 'illegal access' so that copyright protection in the digital era can be carried out optimally.
Penerapan Klausula Baku oleh Endorsee dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan dengan Asas Kepatutan Ghassani, Devy Nadhilah; Mulyati, Etty; Permata, Rika Ratna
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i6.2719

Abstract

Dalam perjanjian endorsement, pihak endorser seringkali hanya menerima perjanjian dengan klausula baku yang telah dibuat oleh endorsee. Hal ini memunculkan ketidakseimbangan dan wanprestasi yang mengarah perlunya diberikan tempat yang layak bagi keberadaan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian endorsement. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum penggunaan klausula baku yang merugikan endorser dalam perjanjian endorsement dikaitkan dengan asas itikad baik dalam KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menelaah kaidah-kaidah dalam hukum positif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis mengenai peraturan perundang-undangan terkait seperti KUH Perdata, buku-buku, literatur terkait lainnya, serta dokumen perjanjian endorsement sebagai objek penelitian, dianalisa secara kualitatif, untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa deskripsi atau penjelasan terkait penyelesaian masalah dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, yaitu pertama, akibat hukum dari penerapan klausula baku dalam perjanjian endorsement yang merugikan endorser terkait dengan asas kepatutan, yaitu perjanjian endorsement ini dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya, sebab dapat dibatalkannya perjanjian yaitu adanya adanya cacat kehendak yang dilakukan oleh endorsee, yang menyalahgunakan keadaan akibat ketidakseimbangan finansial sehingga rumusan prestasi dalam perjanjian endorsement pun tidak berimbang dan tidak patut. Kedua, endorser berhak atas pemenuhan prestasi sesuai yang diperjanjikan dan/atau pembayaran ganti rugi dari pihak endorsee sebagai wujud pertanggungjawabannya, apabila endorser dapat membuktikan bahwa klausula baku tersebut telah merugikannya.
Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023 Mengenai Sengketa Merek Dagang antara PS GLOW dan MS GLOW Bagas Kristian Joenata; Rika Ratna Permata; Rai Mantili
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 1 (2024): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i1.1532

Abstract

Trademarks have a very important function, namely as a differentiator from goods or services from other trademarks as well as a reputation for the goods or services being traded. Trademarks must be protected to prevent infringement in the form of unfair competition. The aim of this research is to understand the implementation of regulations and criteria regarding violations of brand similarity in essence as well as the use of marks that are not in accordance with those registered under brand law in Indonesia. The research method used in this research is a normative juridical approach, namely by using library materials in the form of positive law as the main material and then examining its implementation into practice. The primary legal material used by the author is Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Law Number 15 of 2001 concerning Marks, Commercial Court Decision at the Surabaya District Court Number 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/ PN.Niaga.Sby, and Supreme Court Decision Number 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 as well as secondary legal materials, namely related literature, to analyze the decision.
The Influence of Trademark Bullying on Brand Owners of Large Businesses and UMKM Actors Based on Positive Law in Indonesia Lainun Hilmansyah, Shilfa; Ratna Permata, Rika; Safiranita, Tasya
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 2 (2024): Government Policy and Its Implementation to Maintain the Stability of the Nation
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i2.48559

Abstract

This study analyzes the impact of Trademark Bullying in influencing business competition in Indonesia on business owners and efforts can be made in the event of legal uncertainty for business actors who own UMKM brands in the event of Trademark Bullying based on the applicable positive law. The stidy used juridical normative method. Trademark Bullying practices also involve threats of litigation or legal reporting to the authorities. Where if this happens small business brand owners will be greatly disadvantaged because of the large costs required if this takes place in the litigation process because small business brand owners do not have the financial capacity to fight legally, so in the end they give up using the brand they own. legally due to the lawsuit process filed by the perpetrator of Trademark Bullying.
Protecting Photo Copyrights Against Unauthorized Reuploads on E-commerce Platforms Soulthoni, Hannin Pradita Nur; Permata, Rika Ratna; Wijayanti, Dewi Y
International Journal of Qualitative Research Vol. 4 No. 1 (2024): July
Publisher : CV. Literasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47540/ijqr.v4i1.1442

Abstract

Copyright infringement on e-commerce platforms is a growing concern, especially with the unauthorized use of individuals' photos for commercial purposes. Eliska's case highlights the negative consequences of uploading product photos without permission, violating the moral and economic rights of the original owners. Indonesia's Copyright Law No. 28 of 2014 imposes serious legal sanctions on such violations, holding individuals and e-commerce platforms like Tokopedia accountable for monitoring and enforcing copyright rules. This research uses normative legal methods to analyze regulations, licensing, and copyright protection related to photography and portraits in e-commerce, focusing on Tokopedia. A descriptive-analytical approach is employed to explain legal regulations concerning copyright in product sales on the platform, with data collected through theoretical literature review, legislative analysis, and online studies. Findings indicate that copyright infringement on e-commerce platforms significantly impacts original owners and the integrity of online commerce. Eliska's case shows how unauthorized photo use can lead to financial loss and reputation damage. Law No. 28 of 2014 provides for criminal sanctions and fines for such violations, while e-commerce platforms must ensure compliance with copyright regulations. Legal certainty and collaboration between copyright owners and platforms are essential for a safe and fair online trading environment.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Aam Suryamah Abel Nicholas L. Tobing Agung Kurniawan Sihombing Ahmad M Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Alvieta Dewina Anzalna Noor Zalika Arsjad, Jesline Asril, Fitri Astari Aurelia Salsabilla Novalika Azka Ridho Syahputra Azrinda Rachmadanty Zahra Azrinda Rachmadanty Zahra Bagas Kristian Joenata Basyra, Tiara Putri Biondy Utama Biondy Utama Christina Marintan, Gabriella Dadang Epi Sukarsa Danetta Leoni Andrea Danrivanto Budhijanto Denindah Olivia Dewi Rosadi, Sinta Dewina, Alvieta Eddy Damian Ega Ramadayanti Elsa Benia Elsha Yoleda Enni Soerjati Priowirjanto Ester Gurning, Teresia Etty Mulyati Fadhilah Pijar Ash Shiddiq Ferina Ardhi Cahyani Fitri Astari Asril Gabriella Christina Marintan Galuh Ajeng Kusumoretno Nugroho Ghassani, Devy Nadhilah Griselda P. Aritonang, Aileen Gunawan, Nabilah Hadianida, Nayla Sellyta Haipa Nisrina Sayyidah Hani Adila Faza Hannin Pradita N Soulthoni Hanson, Nathania Abigail Hasna Desiani, Raisya Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Idris Idris Ikesha Pieter, Amarisha Imanuella, Gloria Ivan Juan Alfreda Jaya, Belardo Prasetya Mega Jesline Arsjad Kaina Medita Kamila, Deasy Kartika Andini Kevin Monteverdi Siagian Komaldi, Akram Laina Rafianti Lainun Hilmansyah, Shilfa Leoni Andrea, Danetta Liza Anggelina Manurung M. Ramli, Ahmad Mafhudiani, Alika Cellia Maudy Andreana Lestari Mikhdar, Nabila Syifa Miranda Risang Ayu Miranda Risang Ayu Palar Muchtar, Helitha Novianty Muhamad Amirulloh Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Alhidayah Muhammad, Duta Narassati, Dinda Ayu Nia Kurniati Nitta Amalia Putri Adelia, Mutiara Putri Gunawan, Reggina Salsabila Putri Samudra, Kimiko Auguchiro Rachmawati, Audiya Dewi Rai Mantili Raila, Tiara Almira Raisya Hasna Desiani Ramli, Tasya Safiranita Ranti Fauza Mayana Reggina Salsabila Putri Gunawan Reginawati Hindersah Reginawati Hindersah Reihan Ahmad Millaudy Reihan Ahmad Millaudy Rizki Fauzi Rossame, Amelia Safiranita Ramli, Tasya Salma Alifya Khairunnisa Salsabila, Shafa Sania Akalila Putri Thahir Simamora, Ricoriady Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Sinta Dewi Rosadi, Sinta Dewi Sitorus, Tiara Agustina Soerjati Priowirjanto, Enni Sondi Kuswaryan Souisa, Yongky Sudaryat Sudaryat Sudaryat, Sudaryat Syafa Azzahra, Nabilla Tasya Rafianti Tasya Safiranita Tasya safiranita Tasya Safiranita Tasya Safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli tasya safiranita safiranita Tasya Safiranita, Tasya Teresia Ester Gurning Tobing, Abel Nicholas L. U. Sudjana, Sudjana Viona Wijaya Wijayanti, Dewi Y Yoga Murti, Ignaz Pradhana Yongky Souisa Yuliana Utama Zahra, Salya Afina Aulia