Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.876
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Paramita: Historical Studies Journal Abdimas Jurnal Daulat Hukum JESS (Journal of Educational Social Studies) Jurnal Akta Journal of Indonesian Legal Studies Morality :Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services SIGn Jurnal Hukum Law Research Review Quarterly East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Trunojoyo Law Review Eduvest - Journal of Universal Studies Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Proceeding of International Conference on Science, Education, and Technology Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education JESS (Journal of Educational Social Studies) Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian State Law Review (ISLRev) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " Law Research Review Quarterly Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
Martitah Martitah
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Analisis Kebijakan Pembangunan Food Estate di Indonesia dalam Bingkai Teori Hukum Pembangunan ala Mochtar Kusumaatmadja Muhammad, Raihan; Pebriyani, Aulia; Fithriyatirrizqoh, Fithriyatirrizqoh; Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pembangunan food estate di Indonesia dipromosikan sebagai strategi percepatan ketahanan pangan melalui perluasan areal tanam, intensifikasi produksi dan konsolidasi tata kelola pangan berbasis kawasan. Namun, berbagai temuan lapangan menunjukkan adanya kegagalan panen, lahan terbengkalai, tumpang tindih penguasaan tanah, hingga konflik sosial–ekologis yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas instrumen hukum yang mengatur kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis food estate dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan ala Mochtar Kusumaatmadja, yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan menekankan pentingnya ketertiban substantif sebagai prasyarat pembangunan. Dengan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kerangka regulasi food estate cenderung menghasilkan “ketertiban administratif” melalui orientasi percepatan proyek strategis nasional, sehingga abai terhadap kepastian hak atas tanah, partisipasi bermakna (termasuk FPIC), kehati-hatian ekologis, serta mekanisme pengawasan dan pemulihan. Kesimpulannya, kegagalan food estate bersifat struktural, bukan insidental, karena hukum lebih difungsikan sebagai legitimasi pembangunan daripada sarana pembaharuan yang adil dan berkelanjutan. Novelti penelitian ini terletak pada penilaian bahwa ukuran keberhasilan pembangunan pangan harus berbasis ketertiban substantif yang melindungi hak, ekologi dan subjek pembangunan.
Analisis Perlindungan Hukum Konsumen pada Perjanjian Transaksi E- Commerce terkait Investasi Kripto Ilegal via Media Sosial Muflikh, Alna Aulin Miftakhul; Ramadan, Daud Renata Candra; Silalahi, Bob Ben Salomoan; Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan e-commerce dan media sosial telah membuka ruang baru bagi praktik investasi berbasis aset kripto, termasuk yang berjalan secara ilegal dan menimbulkan kerugian besar bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian transaksi e-commerce terkait investasi kripto ilegal serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen secara normatif telah tersedia melalui UUPK, UU ITE, serta regulasi Bappebti dan OJK, namun efektivitasnya masih rendah. Perlindungan preventif terhambat oleh asimetri informasi, lemahnya literasi digital, serta kurangnya pengawasan terhadap promosi investasi di media sosial. Sementara itu, perlindungan represif sering tidak optimal karena keterbatasan pelacakan aset, kompleksitas teknologi blockchain dan koordinasi antar lembaga yang belum terpadu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam investasi kripto ilegal masih menghadapi gap antara norma dan praktik. Sebagai kontribusi, penelitian ini menekankan perlunya regulasi yang lebih adaptif, pengawasan responsif dan mekanisme pemulihan kerugian yang lebih efektif bagi korban.
Perspektif Feminist Legal Theory menurut Catherine MacKinnon terhadap Permasalahan Hukum dalam Kasus Baiq Nuril Rosalinda, Yunita Sarah; Nisrina, Ghina; Hibahtillah, Muhammad Alldo; Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 5 (2026)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berangkat dari kegagalan sistem hukum Indonesia dalam melindungi Baiq Nuril Maknun sebagai korban pelecehan seksual, ketika ia justru dikriminalisasi melalui Pasal 27 ayat (1) UU ITE setelah merekam percakapan bermuatan asusila dari atasannya. Berangkat dari kasus tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis permasalahan hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018 dengan menggunakan perspektif Feminist Legal Theory Catherine MacKinnon, khususnya konsep dominasi maskulin, netralitas semu hukum dan pembungkaman suara perempuan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan critical legal studies, melalui analisis isi terhadap putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta dikaitkan dengan literatur feminist jurisprudence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran hukum hakim dalam perkara Baiq Nuril merefleksikan bias patriarki pengalaman korban tidak dijadikan pusat analisis, relasi kuasa antara atasan-laki-laki dan bawahan-perempuan diabaikan dan tindakan defensif korban justru dikonstruksi sebagai tindak pidana. Netralitas hukum yang diklaim ternyata berfungsi sebagai mekanisme untuk menutupi standar maskulin yang dijadikan ukuran objektivitas. Amnesti presiden hanya mengoreksi akibat pidana, tetapi tidak menyentuh akar struktural ketidakadilan gender dalam hukum.
Keadilan Substantif dalam Putusan Kasus Korupsi Harvey Moeis: Analisis Teori Hukum Gustav Radbruch Aimee, Iftina Cahyanda Putri; Cahya, Ginta Amelia; Fahturosa, Annisa Rukhillah Nur; Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 5 (2026)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas penerapan keadilan substantif dalam putusan kasus korupsi Harvey Moeis dengan menggunakan teori hukum Gustav Radbruch sebagai dasar analisis. Melalui metode studi literatur, penelitian menelaah putusan pengadilan, ketentuan UU Tipikor, teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, serta konsep keadilan substantif yang menekankan integrasi antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana 6 tahun 6 bulan belum mencerminkan proporsionalitas terhadap besarnya kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Ketidaksesuaian ini menimbulkan disparitas pemidanaan apabila dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi besar lainnya, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi dan efektivitas pemidanaan di Indonesia. Dalam perspektif Radbruch, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi tuntutan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, terutama karena belum memberikan efek jera yang kuat dan belum sepenuhnya memulihkan kepercayaan publik. Studi ini berkontribusi pada wacana reformasi pemidanaan dengan menegaskan perlunya pedoman pemidanaan yang lebih terukur dan konsisten dalam perkara korupsi.
Akses, Kepemilikan dan Pengaruh Norma Lokal terhadap Hak Tanah Perempuan di Desa: Studi Kasus Reforma Agraria Berperspektif Feminisme Hukum Kritis Zahra, Humaerotuz; Putri, Ambar Krisna; Lestari, Dhea Indah; Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 5 (2026)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketimpangan akses dan kepemilikan tanah bagi perempuan di pedesaan Indonesia merupakan persoalan struktural yang berakar pada relasi patriarki dan praktik hukum yang tampak netral namun bias gender. Meskipun UUPA menjamin kesetaraan subjek hak atas tanah, kenyataan menunjukkan bahwa perempuan hanya memiliki sekitar 13–19% hak aman atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma lokal, praktik pewarisan, serta kebijakan Reforma Agraria berkontribusi terhadap marginalisasi perempuan dalam kepemilikan tanah, serta bagaimana teori Feminisme Hukum Kritis Catharine MacKinnon dapat menjelaskan reproduksi dominasi laki-laki dalam sistem Agraria. Penelitian menggunakan metode kualitatif normatif-sosiologis berbasis studi literatur, dengan menelaah hukum Agraria, laporan lembaga negara, dan studi kasus di Kabupaten Klaten. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur sosial di tingkat desa, seperti anggapan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pewaris utama, mempengaruhi pencatatan subjek hak sehingga perempuan jarang dicatat sebagai pemilik tanah meskipun berperan aktif dalam pengelolaan lahan. Kerangka MacKinnon menunjukkan bahwa netralitas hukum justru memfasilitasi ketidaksetaraan karena hukum tidak mengintervensi struktur patriarki yang menjadi dasar pengambilan keputusan Agraria. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan Agraria bagi perempuan memerlukan perubahan regulasi, transformasi norma sosial, serta peningkatan literasi hukum perempuan agar hak mereka dapat diakui secara substansial.
Constitutionalism as A Design For Limiting Power in The Era of Post-Truth Democracy Martitah, Martitah; Hidayat, Arif; Gusthomi, Moh. Imam; Septiani, Niken; Putra, Tegar Islami; Yusoff, Rahmawati Mohd
Indonesian State Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): Indonesian State Law Review, October 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v8i2.30529

Abstract

The principle of constitutionalism is the main pillar in maintaining the balance of power and upholding the rule of law in a democratic system of government. In the Indonesian context, the dynamics of state administration show that this principle is increasingly relevant, especially amid the trend of widening executive and legislative powers and the challenges of the post-truth era of democracy. This research uses a descriptive qualitative method with a literature study approach, reviewing various literature and research results from 2020 to 2025 to understand the urgency, implementation, and challenges of constitutionalism in limiting power in Indonesia. The discussion begins with an elaboration on the nature of constitutionalism and its function in democracy, followed by an analysis of the mechanism for limiting power as a manifestation of constitutional principles, as well as the issue of term extension as an early symptom of the erosion of these principles. Furthermore, new challenges in the digital era involving the influence of technology and oligarchy in shifting the meaning of constitutionalism to mere formality are examined. The findings show that the weakening of the principle of constitutionalism does not only occur through normative violations, but also through political engineering of power hidden in the practice of procedural democracy. Thus, strengthening constitutionalism through legal reform, strict institutional control, and public political literacy is an urgent agenda in maintaining the integrity of a healthy and equitable democratic system.
Legal Certainty and Social Security: Two Main Pillars of the LLAJ Bill for the Future of Online Motorcycle Taxi Drivers Martitah, Martitah; Dewi Sulistianingsih; Salsabila, Arini; Anggeraeni, Ayuk; Fatmawati, Dewi
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 7 No. 4 (2025): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijicle.v7i4.38645

Abstract

The era of digitalization has brought about significant transformation in Indonesia's transportation sector through the emergence of online motorcycle taxis (ojol). However, despite their significant contribution to the economy and employment, ojol drivers face two fundamental problems: the lack of legal certainty regarding their employment status and the lack of adequate social security. This study aims to analyze the extent to which the draft Law on Road Traffic and Transportation (RUU LLAJ) currently under discussion can address these two issues. Using normative legal research methods and a descriptive-analytical approach, this article analyzes primary and secondary legal materials through the lens of Gustav Radbruch's Theory of Legal Certainty and T.H. Marshall's Theory of the Welfare State. The results of the study show that the LLAJ Bill is projected to become a comprehensive legal umbrella to provide legal certainty for drivers and require platforms to provide social security. Thus, the LLAJ Bill is expected to become the foundation for the creation of a fair and sustainable digital transportation ecosystem in Indonesia.
Absolute Competence of the State Administrative Court over Onrechtmatige Overheidsdaad Disputes in Indonesia’s 2024 Election Azzahra Hifz Aldin Fitrada; Pratama Herry Herlambang; Martitah Martitah
Law Research Review Quarterly Vol. 12 No. 3 (2026): Articles in Press
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lrrq.v12i3.44652

Abstract

Decision Number 133/G/TF/2024/PTUN.JKT of the Jakarta State Administrative Court, which declared the lawsuit against the General Election Commission (KPU) inadmissible, has generated debate concerning the limits of the absolute jurisdiction of the State Administrative Court (PTUN) in adjudicating disputes related to onrechtmatige overheidsdaad (OOD) during the electoral process. This article examines the scope of PTUN’s authority over administrative actions undertaken by election management bodies, using the a quo decision as the central object of analysis. This study employs normative legal research through statutory, conceptual, and analytical approaches, based on an examination of the Law on Government Administration, the Election Law, Supreme Court Regulation Number 2 of 2019, and relevant judicial decisions. The findings show that the Jakarta PTUN classified the dispute as an election process dispute governed by the electoral legal regime as lex specialis, thereby excluding the OOD mechanism. The Court reasoned that the KPU’s actions constituted the implementation of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which is final and binding. This interpretation narrows judicial control over administrative actions in the electoral process. Conceptually, the finality of Constitutional Court decisions attaches to their normative content and operative ruling, not automatically to implementing administrative actions. Therefore, such actions should remain subject to judicial review under the OOD mechanism. Harmonization between the Election Law and the Law on Government Administration is necessary to ensure legal certainty and uphold the rule of law.
Evaluating the Effectiveness of Environmental Legal Instruments in Addressing Inequality of Clean Water Access in Multicultural Rural Communities Aziz Widhi Nugroho; Martitah Martitah; Dede Rusmana
Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Vol. 2 No. 4 (2025): December: International Journal of Law and Civil Affairs
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/greensocial.v2i4.274

Abstract

Rapid This study examines the effectiveness of environmental legal instruments in addressing water access inequalities in multicultural rural communities. Despite the existence of various legal frameworks, disparities in water access remain prevalent, especially in rural areas where socio economic, cultural, and governance challenges persist. Legal instruments such as the Water Framework Directive (WFD) and the Clean Water Act (CWA) have proven effective in improving water quality and access in urban settings, but their impact in rural communities is often limited. The study explores the role of legal pluralism, where both statutory and customary laws coexist, in enhancing water governance. It also evaluates the importance of integrating cultural sensitivity into legal frameworks to foster community participation and sustainable water management. Through a mixed methods approach combining legal analysis and socio economic assessments, this study provides insights into the barriers to effective water governance and proposes policy recommendations for improving water access. Key findings suggest that inclusive governance models, which respect local customs and empower communities, lead to more sustainable and equitable water management outcomes. The study highlights the need for legal reforms that recognize the diverse cultural, governance, and infrastructural contexts of rural communities, ensuring that water access policies are both culturally adaptive and legally effective. By integrating these approaches, future policies can more effectively tackle water access inequalities in multicultural rural settings.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Aditya Irvine Raiza, Faiz Aimee, Iftina Cahyanda Putri Aini, Triska Rahmatul Aji, Pandam Bayu Seto Ali Masyhar Alkhair, Rayyan Amelia Eka Rahmawati andaniswari, okky Anggeraeni, Ayuk Anis Widyawati Anitasari, Rahayu Fery Ardiyansyah, A’an Ilham Arif Hidayat Arif Hidayat Aziz Widhi Nugroho Azzahra Hifz Aldin Fitrada Bagus Setyadi, Hudha Bambang Irawan Bayangsari Wedhatami Cahya, Ginta Amelia Dani Muhtada Dede Rusmana Desi Nurlaeli , Putri Dewi Fatmawati Dewi Liesnoor Setyowati Dewi Sulistianingsih Driyah S, Duhita Dyajeng Ayu Musdalifah Eko Handoyo Eko Handoyo Eko Handoyo Eko Mukminto Fahritsani, Husna Fahturosa, Annisa Rukhillah Nur Faliha, Nafiza Salsabila Fauzan, Moh. Mustakim Fauzi, Agvin Feiruz Rachmita Alamsyah Fithriyatirrizqoh, Fithriyatirrizqoh Ghazali, Rusman Gulo, Elisari Guspita, Ardhianing Gusthomi, Moh. Imam Hermawan, Adellya Salsabilla Hibahtillah, Muhammad Alldo Hidayah, Fenty Nur Hidayatuzzakia, Hana Ilmiyah, Nofika Jihan Pinasti, Kana JOKO SUSANTO Kristant, Lisa Kristiono, Natal Laeliyah, Dini Sofia Lestari, Dhea Indah M Riski Amin M Marlianawati, Fitria Masrukhi Masrukhi Masrukhi Masrukhi Maulana, Mochammad Rizky Mayaka, Raphael Bertrand Miftahjannah, Ananda Moh. Solehatul Mustofa Moh. Solehatul Mustofa Moh. Solehatul Mustofa Mohd Yusoff, Rahmawati Muchammad Shidqon Prabowo Muflikh, Alna Aulin Miftakhul Muhammad, Raihan Muhklasin, Raden Muhammad Mukti, Wisnu Ali Muna, Khozainul Musafa, Alief Qurratul Ain Naelufar, Rizqan Nisrina, Ghina Nor Fitriana, Desy Noviani Achmad Putri Noviani Achmad Putri Noviani Achmad Putri NUR FADILAH Nurseha, Sabina Syaharani Pebriyani, Aulia Pohan, Choirul Rohmiyanti Pramudita, Wahyu Sinta Dewi Prasetyo, Yusuf Dwi Pratama Herry Herlambang Pujiono Pujiono Putra, Tegar Islami Putri, Ambar Krisna Rahman, Abdul Haris Bahtiar Rahman, Malik Akbar Mulki Rahmayani, Chanidia Ari Ramadan, Daud Renata Candra Ratih Damayanti Retnani, Diyah Satya Retno Ulinnuha, Retno Ristina Yudhanti Rodiyah - Rosalinda, Yunita Sarah Rusdarti - Salsabila, Arini Sarah Atikasari Sari, Gholin Noor Aulia Saru Arifin Septiani, Niken Shaidah, Zahra Az Silalahi, Bob Ben Salomoan Slamet Sumarto Subagyo Subagyo Suciati, Cita Dharma Mulya Sudiami, Dinok SUGIARTO, LAGA Sukma, Mayzura Kamila Thriwaty Arsal Tri Marhaeni Pudji Astuti Wafiroh, Avina Wardhani, Putri Kusuma Wasino Wasino Widiyanto Widiyanto Widiyanto Yuli Prasetyo Adhi Yusoff, Rahmawati Mohd YYFR. Sunarjan, YYFR. Zahra Az Sha’idah Zahra, Humaerotuz