Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

7.319

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Sosiohumaniora Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik JAS (Journal of ASEAN Studies) Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Journal of Rural Indonesia Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Policy & Governance Review Jurnal Administrasi Publik (JAP) JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Journal of Government and Civil Society JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal Publicuho Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Jurnal Public Policy Moderat MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Eduvest - Journal of Universal Studies JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi IIJSE Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Jurnal Studi Pemerintahan Society Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)

Heru Nurasa

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Author-ID : 334268

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Implementasi master strategi dalam menciptakan nilai publik pada PDAM TKR Kabupaten Tangerang Arsid Arsid; Ida Widianingsih; Heru Nurasa; Entang Adhy Muhtar
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1: April 2019
Publisher : Universitas Merdeka Malang

The main problem faced by PDAM TKR Tangerang Regency is the low coverage of drinking water services for domestic customers or the community. Whereas services for non-domestic customers such as companies and apartments, Tangerang TKR PDAM is considered to have provided good and optimal services. The service provided by the Tangerang Regency TKR PDAM is done unevenly. This problem can be found in the difference in service quality between domestic and non-domestic consumers. This study focuses on the problem of less than optimal service to domestic customers by the Tangerang TKR PDAM. Public value theory by Mark Moore becomes the basic theory used to measure the success of a company in providing good and optimal service to the community. Company achievements are assessed in terms of service, results and trust. The strategy needed to realize this public value is the Strategy Master initiated by Higgins which includes corporate strategy, business strategy, functional strategy and enterprise strategy. This study recommends that to realize a good and optimal Public Value, Tangerang Regency TKR PDAM is deemed necessary to use the Strategy Master in its entirety and comprehensively in an effort to serve the community as domestic customers.DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i1.2411

KONDISI KESETARAAN GENDER DALAM PROMOSI JABATAN ESELON II PEREMPUAN DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 Secillia Fammy R; Heru Nurasa; Ida Widianingsih; Ahmad Buchori
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi terdapat kecenderungan Peraturan gubernur tersebut belum di implementasikan dengan baik terutama di dalam roda pemerintahan Jawa Barat, hal ini diperkuat dengan rendahnya jumlah pejabat structural eselon II perempuan Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan itu maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya gambaran gender equality dalam promosi jabatan eselon II perempuan di Provinsi Jawa Barat, dengan tujuan tergambarnya kondisi gender equality dalam promosi jabatan eselon II perempuan di Provinsi Jawa Barat, apakah memang tercapai kesetaraan gender atau sebenarnya terjadi ketidaksetaraan gender. Hal ini dikaji dengan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yaitu fenomenologi dengan mengelaborasi teori sociopsychological yang dikemukakan oleh Newman (1993) dan dimensi gender equality yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2008:60) terhadap promosi jabatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terjadi ketidaksetaraan gender dalam promosi jabatan eselon II perempuan di Jawa Barat. Selain itu ketidaksetaraan gender ini di pengaruhi oleh dimensi gender equality dimana dari empat dimensi gender equality, dimensi akses, partisipasi dan control merupakan dimensi yang paling mempengaruhi dalam promosi jabatan eselon II perempuan di Jawa Barat. Hal ini disebabkan masih adanya pandangan negatif dari pimpinan terhadap perempuan yang menyebabkan para calon pejabat eselon II perempuan “minder” dan memutuskan tidak berpartisipasi dalam promosi jabatan, system pengambilan keputusan untuk pejabat yang tidak melibatkan kaum perempuan dan kecenderungan perempuan yang memilih keluarga dibandingkan karir.

PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA CILEGON Ridwan Ridwan; Budiman Rusli; A.Djadja Saefullah; Heru Nurasa
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Permasalahan permukiman kumuh banyak dijumpai di kota-kota besar di Indonesia. Keterbatasan ruang dan tingginya akan kebutuhan ini menyebabkan tingginya harga lahan untuk rumah yang harus dibeli oleh masyarakat kota. Permasalahn kemisikinan menjadi salah satu penyebab masyarakat miskin kota hidup dengan tidak teratur yang menimbulkan meluasnya kawasan kumuh di suatu kota. Penelitian ini terfokus pada kebijakan penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kota Cilegon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakan penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kota Cilegon. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif, metode pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian dinas terkait, masyarakat kawasan pemukiman kumuh dan pelaksana kegiatan. Hasil penelitian ditemukan bahwa sumberdaya yang tersedia dalam pengentasan permukiman kumuh di Kota Serang masih perlu ditingkatkan. Dari sumberdaya anggaran daerah untuk alokasi penataan permukiman kumuh dinilai masih minim, sehingga anggaran masih dominan mengharapkan dari dana pusat yaitu APBN.

Analisis Kelembagaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Desna Aromatica; Heru Nurasa; Ida Widianingsih; Entang Adhy Muhtar
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 6, No 2 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i2.1828

Changing of the village government being the Nagari government in West Sumatra has occurred since 2001. Its aim is in order to implement a government according to the society characteristic West Sumatra that is the custom society. The first regency implementing the Nagari government is Solok. During the implementations of Nagari government in Solok Regency has not been right enough. The problems arise such as a poor coordination between Badan Musyawarah Nagari and the Nagari government, the poor public services, the role of society leaders is limited. An Institution is a value and norm to be a reference for the member to act reaching the aim. That research is the analysis of the Nagari government institution, and the research method is using qualitative. The result showing that the Nagari government institution is not built through a value, lifestyle, and norm in the custom society. So, we could say that the Nagari government is the same as the village government, based on the regulation No 5/1975 about the village government. Hence, we require the design of the Nagari government institution to build the Nagari government according to the lifestyle and custom society characteristic.

IN SEARCH OF NETWORK MANAGEMENT PATTERNS IN TOURISM DEVELOPMENT POLICY: CASE OF SINGKAWANG MUNICIPALITY, WEST KALIMANTAN, INDONESIA Ira Patriani; Ida Widianingsih; Arry Bairus; Heru Nurasa
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 2 (2018): PUBLIKAUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v6i2.1747

This paper discusses the network management process (interaction, dynamic, strategy) of tourism policy in decentralised Indonesia. The study was conducted at Singkawang Municipality, West Kalimantan, Indonesia as a resource rich region in the border of Indonesia and Malaysia. In understanding the interaction, dynamic and strategy of the development in the tourism sector, it is important to identify the patterns of network management. This research primarily utilizedthe network management strategy of Kickert, Klijn and Koppenjan (1999) who put emphasize on the interactions between development policy actors. By using a qualitative approach, the research found that in the context of tourism development, the interaction and dynamic patterns among policy actors are developed through linear individual cooperation. Within this pattern, the interaction amongst policy actors tend to involve certain individuals who have authority in controlling resources regardless ofwhich organizations they belonged to. In fact, this pattern is strongly based on family relationships or friendships found in both public and private domains. The research concludes that the strategies used in developing the tourism sector in Singkawang municipality should be developed based on facilitating strategic interaction, preventing the exclusion of strategic ideas, introduction of new strategic ideas, and furthering strategic reflections.

Public Value in Clean Water Management at the Local Water Supply Utility (PDAM) Tirta Kerta Raharja (TKR) Arsid Arsid; Ida Widianingsih; Heru Nurasa; Entang Adhy Muhtar
Journal of Government and Civil Society Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

As a strategic commodity, Indonesia’s constitution mandates the management of clean water to the local government through the Local Water Supply Utility (PDAM) which is also regulated in PP No. 122/2015 concerning Drinking Water Supply Systems. However, the availability of inadequate clean water as well as the limited ability to manage clean water have caused the minimum service target to be optimal in providing clean water. Using Mark Moore’s public value theory, this study aims to determine how the public value of PDAM TKR (Tirta Kerta Raharja) in Tangerang District. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques used were observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of the study show that PDAM TKR’s public value has not been internalized optimally, and it requires adaptation to changes in the organizational environment. In addition, the diverse customer characteristics of PDAM TKR require specific strategies to respond to their needs.

ANALISIS ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI SEBUAH SISTEM TERBUKA Heru Nurasa
Sosiohumaniora Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013
Publisher : Universitas Padjadjaran

Studi ini mengambil objek Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta dikaji dengan menggunakan pendekatan organisasi sebagai sistem terbuka. Pendekatan ini digunakan untuk memahami lingkungan organisasi, baik lingkungan internal dan eksternal, sebagai bahan informasi bagi penyusunan kebijakan (rencana stratejik) ke depan. Studi ini menggunakan metode deskriptif, untuk mengungkap secara objektif berbagai tantangan yang dihadapi Pemda DKI, dalam posisinya sebagai ibukota dapat diidentifikasi dari lingkungan internal (skala lokal) dan lingkungan eksternal (skala nasional/internasional). Hasil studi menunjukan bahwa pada skala lokal persoalan kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, transportasi/ perparkiran, dan lingkungan hidup merupakan masalah inti yang memerlukan penanganan secara tepat dan cepat. Sementara itu, pada skala nasional/internasional, persoalan liberalisasi perdagangan merupakan masalah paling krusial. Skenario Pemda DKI Jakarta untuk menangani tantangan yang dihadapi dengan menggunakan kebijakan REGOM (reinventing government manajemen), yaitu dengan melakukan perubahan dan pembaharuan sistem manajemen pemerintahan. Kebijakan khusus yang dibangun adalah dengan melakukan reformasi anggaran, reformasi organisasi, dan kebijakan privatisasi dan kemitraan dengan dunia usaha (swasta) dan masyarakat.

PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MIKRO DALAM MENUNJANG PROGRAM SERTIFIKASI PERTANAHAN SECARA BERKELANJUTAN Heru Nurasa
Sosiohumaniora Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v7i3.5354

Program pemberdayaan usaha kecil-mikro memerlukan suatu skema program yang komprehensif meliputi pembinaan aspek makro dan mikro. Aspek makro dengan menciptakan struktur indutsri dan iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya usaha kecil. Sementara aspek mikro dilakukan melalui penataan kelembagaan dan manajemen bisnis dari usaha kecil-mikro. Pembinaan kelembagaan dilakukan melalui penguatan sentra-sentra usaha, promosi program keterkaitan usaha antara perusahaan kecil-mikro dengan perusahaan besar. Sedangkan pembinaan manajemen usaha terkait dengan program peningkatan mutu produk, pemasaran, dsb. Pemberdayaan usaha kecil-mikro yang terkait dengan bidang pertanahan pun memerlukan pendekatan komprehensif, agar usaha kecil-mikro tersebut dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan pasca pembinaan. Fokus pembinaan dapat diarahkan kepada; (1) Tanah Sebagai Alat Produksi, yaitu menempatkan aspek pertanahan sebagai alat produksi utama sangat, seperti; bisnis property (mis: land banking, real estate, BTN, pertokoan), pertambangan, kehutanan, pertanian, perikanan, perkebunan, dsb. (2) Tanah sebagai Kolateral untuk memperoleh pinjaman dari Bank, dan (3) Tanah Sebagai ASET yang disertakan dalam USAHA KERJASAMA (aliansi stratejik).

Inovasi Partisipasi Penganggaran Daerah Melalui Model Platform Media Sosial Lesmana Rian Andhika; Heru Nurasa; Nina Karlina; Candradewini Candradewini
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

The participatory budgeting process through social media has received attention in recent years, aims to increaseg citizen participation in government budgeting. The use of social media in many cases opposes the political practice assumptions of a budget lobbying to decide a specific budget post. Using conceptual article methods, we identified a participatory budgeting framework simulation using social media (Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Google+, Telegram) to provide detailed explanations of procedures or techniques, specific instructions, discuss, and describe the participatory budgeting practices determination. Therefore, it required an innovative way, academically claimed to give better budget transparency. This research resulted in some information i.e., with the participatory budgeting model through social media, the citizen can take part in the planning, decision-making, and monitoring budgets democratically. Finally, we consider the weaknesses of our knowledge, suggesting the participatory budgeting that can be tested in future research. Keywords: Participatory Budgeting, Social Media, Citizen Participation, Innovative Abstrak Proses penganggaran partisipatif melalui media sosial telah mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran pemerintah. Penggunaan media sosial di banyak kasus menentang asumsi praktik politis anggaran dengan cara lobi untuk menentukan pos anggaran tertentu. Dengan menggunakan metode conceptual article, kami mengidentifikasi simulasi kerangka kerja penganggaran partisipatif menggunakan media sosial (Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Google+, Telegram) untuk memberikan penjelasan rinci tentang prosedur atau teknik, dan menyediakan instruksi spesifik, mendiskusikannya, dan menggambarkan penentuan praktik penganggaran partisipatif. Oleh sebab itu diperlukan cara yang inovatif, secara akademis diklaim memberikan transparansi anggaran yang lebih baik. Penelitian ini menghasilkan beberapa informasi yaitu, dengan model penganggaran partisipatif melalui media sosial, masyarakat lebih demokratis untuk ikut dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan anggaran. Terakhir, kami mempertimbangkan kelemahan pengetahuan kami, menyarankan penganggaran partisipatif yang dapat diuji dalam praktik penelitian masa depan. Kata Kunci: Penganggaran Partisipatif, Media Sosial, Partisipasi Masyarakat, Inovatif

Power Imbalances in Collective Decision-Making: The Study of Minimum Wage Setting Cases Elisa Susanti; Heru Nurasa; Ida Widianingsih
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 22, No 3 (2019): March
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

This paper aimed to empirically describe the power imbalances issues in setting the minimum wage in Bandung Regency and West Bandung Regency. Formally, Regional Wage Council has been established based on equality. However, several power imbalances have occurred within it. This paper also aimed to figure out the way to balance the power in collective decision making in the case of minimum wage setting. Furthermore, the research method used in this research was based on qualitative approach. Also, informants in this research were members of Regional Wage Council, employers in the industrial sector, and trade unions/labor unions in Bandung Regency and West Bandung Regency. The results of this study showed that power imbalances empirically existed in the setting of minimum wage. These imbalances were due to the issues of representatives, the number of members, information resources, and uncertainty. Moreover, power imbalances in the setting of minimum wage have led to the government’s more dominant role. Under these conditions, the effort required to overcome the problem of imbalance is by increasing trust in the government and the commitment of each party to the rules and collective agreements.

Co-Authors A.Djadja Saefullah Abdillah Abdillah Ade Ridwan Aditya Nuraeni Agung Indra Fahrurizki Ahmad Buchori Alamsyah, Rachmat Alfian Deby Artha Andika Danadipa Aji Arry Bairus Arsid Arsid Arsid Arsid Asep Sumaryana Bairus, Arry Benedictus Kombaitan Bonti, Bonti Buchari, Rd Ahmad Budiman Rusli Budiman Rusli Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini, Candradewini Caroline Paskarina Desita Rahayu Desna Aromatica Dudi Mulyadi Elisa Susanti Elisa Susanti Enjat Munajat Entang Adhy Muhtar Entang Adhy Muhtar Enung Khusufmawati Fitra, Firly Fardilan Ghefira Nurul Qolbi Halilm, Hilman Abdul Halim, Hilman Abdul Happy Pebruman Fadjaruddin Amalputra Hardani Wijaya Hari Nugraha Herijanto Bekti Ida Widianingsih Indah, Anggun Rosa Ira Irawati Irna Suryani Jawan, Jayum Anak Jihan Syafira Kusuma Josy Adiwisastra Kiki Pranowo Kudus, Imanudin Lesmana Rian Andhika Lesmana Rian Andhika M. Benny Alexandri Marlina, Nina Mas Dadang Enjat Munajat Mas Halimah Mohammad Benny Alexandri Muhtar, Entang Adhy Muhtar, Entang Adhy Muhtar, Entang Adhy Munajat, Dadang Enjat Munajat, Enjat Nabila Kania Tasya Nandang Alamsyah Deliarnoor Ndruru, Eldad Chalis Natha Nias Neneng Weti Isnawaty Nina Karlina Nina Karlina Nina Karlina Nina Marlina Nurfaiziya, Salwa Oktavia, Try Amara Ona Martha Nurron Patriani, Ira Pius Mithe R. Widya Setiabudi Sumadinata Ramadhan Pancasilawan Ramdhani, Ryan Ramdhani, Ryan Ridwan Ridwan Riki Kurniawan Rita Myrna Rizki Pratiwi Roni Ekha Putera Ryan Ramdhani Salwa Nurfaiziya Sawitri Budi Utami Secillia Fammy R Setyadharma, Ichsan Shafira Mediana Putri Sinta Ningrum Sintaningrum Sintaningrum, Sintaningrum Sintaningrum, Sintaningrum Sormin, David Ahimza Morallez Surahman, Andrian Tomi Setiawan Tulus Santoso, Tulus Ulfah Oktarida Sihaloho Unpad, Bonti Vega Megiantary Wicaksono, Cahyo Adjie Wike Anggraini Yati Kurniati Yogi Suprayogi Sugandi Zulkifli Golonggom

Title

Found 71 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 71 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 71 Documents
Search