Claim Missing Document
Check
Articles

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KORBAN TENGGELAMNYA KM. ARISTA DI PELABUHAN PAOTERE BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN Ananda Okta Putra; Siti Nurbaiti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.835 KB) | DOI: 10.25105/refor.v1i2.10509

Abstract

Kapal Motor Arista yang melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Paotere menuju Pulau Barrang Lompo yang bermuatan lebih menyebabkan kapal motor tersebut tenggelam yang membuat penumpang mengalami luka luka berat maupun ringan serta cacat permanen. Bagaimana tanggung jawab pengangkut KM. Arista terhadap korban tenggelamnya KM. Arista yang di Pelabuhan Paotere berdasarkan Undang Undang No 17 Tahun 2008 dan bagaimana ganti rugi yang diberikan pengangkut terhadap korban atas tenggelamnya KM. Arista di Pelabuhan Parotere yang merupakan pokok permasalahan dalam skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan bersumber pada data sekunder yang di dukung data primer. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan dan penarikann kesimpulan di lakukan adalah logika deduktif. Hasil penelitian menggambarkan pengangkut KM. Arista tidak bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal yang terjadi di Pelabuhan Paotere dan tidak memberikan ganti rugi terhadap penumpang yang menjadi korban.
TANGGUNG JAWAB PT GARUDA INDONESIA ATAS HILANGNYA BAGASI TERCATAT MILIK PENUMPANG PADA PENERBANGAN PALEMBANG–JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DIBIDANG PENERBANGAN Annisa Riana Putri; Siti Nurbaiti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.965 KB) | DOI: 10.25105/refor.v1i2.10510

Abstract

Pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara penyelenggara pengangkutan dengan pengguna jasa untuk mengangkut orang dan atau barang ke tempat tujuan tertentu sesuai dengan selamat. Dalam prakteknya pengangkutan tidak selalu berjalan dengan lancar, seperti dalam kasus terkait Bagasi Tercatat milik penumpang yang tidak sampai di tempat tujuan dengan selamat. Bagaimana tanggung jawab PT Garuda Indonesia terhadap hilangnya barang dalam Bagasi Tercatat milik penumpang pada penerbangan Palembang-Jakarta dan bagaimana bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh PT Garuda Indonesia terhadap hilangnya barang dalam Bagasi Tercatat milik penumpang pada penerbangan Palembang-Jakarta. Penelitian dengan metode penelitan normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai data pendukung yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. PT. Garuda Indonesia sebagai pengangkut tidak bertanggung jawab atas Bagasi Tercatat milik penumpang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara dan PT. Garuda Indonesia tidak memberikan ganti kerugian kepada penumpang mengenai hilangnya barang dalam bagasi tercatat berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUT DMH TRANS TERHADAP PENUMPANG YANG MENJADI KORBAN KECELAKAAN DI PANGANDARAN Galadri Badar Muhammad; Siti Nurbaiti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.49 KB) | DOI: 10.25105/refor.v1i2.10511

Abstract

Semakin pesatnya pertumbuhan manusia semakin pula manusia, membutukan transpotasi umum yang memadai, tapi tidak jarang dalam menjalankan transportasi kerap terjadi kecelakaan, kecelakaan yang terjadi biasanya terjadi karna kelalaian pengangkut.,yang menyebabkan kerugian bagi penumpang..seperti halnya kasus DMH Trans yang menyebabkan penumpang mengalami luka berat. Bagaimana Tanggung jawab DMH trans selaku pengangkut terhadap penumpang dalam kecelakaan bus berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.Bagaimana pemberian ganti rugi yang diberikan DMH Trans terhadap penumpang yang menjadi korban berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, merupakan pokok permasalahan yang diteliti, penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang di dukung data primer. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan dan penarikan kesimpulan yang dengan logika deduktif. Hasil penelitian menggambarkan pengangkut DMH Trans tidak mau bertanggung jawab kepada korban yang mengalami luka berat, dan DMH Trans juga tidak mau memberikan ganti rugi kepada korban yang mengalami luka berat.
TANGGUNG JAWAB PT.MAYASARI BAKTI TERHADAP PIHAK KETIGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Jonathan Mangantar Octaviano Putra; Siti Nurbaiti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.722 KB) | DOI: 10.25105/refor.v1i2.10512

Abstract

Semakin meningkatnya jumlah transportasi semakin banyak juga tingkat kecelakaan. Khususnya pengangkutan di jalan, penyebab kecelakaan tidak hanya disebabkan karena kesalahan teknis pengangkutan atau bencana alam tetapi dapat pula disebabkan oleh kelalaian, seperti halnya kasus PT Mayasari Bakti dengan Pihak ketiga. Bagaimana tanggung jawab PT Mayasari Bakti kepada pihak ketiga dan bagaimana penyelesaian ganti kerugian oleh PT Mayasari Bakti kepada pihak ketiga berdasarkan Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan pokok permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptis ,penelitian dengan menggunakan data sekunder yang didukung oleh data primer. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menggambarkan PT Mayasari Bakti tidak bertanggung jawab sepenuhnya berdasarkan Pasal 194 UULAJ terhadap pihak ketiga dan tidak memberikan ganti kerugian seperti yang sudah diamanatkan dalam Undang undang lalu lintas dan angkutan jalan.
TANGGUNG JAWAB PT. LION MENTARI AIRLINES ATAS TERGELINCIRNYA PESAWAT LION AIR DI BANDARA SUPADIO PONTIANAK BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN Maria Ulfa Hidayatulloh Ulfa Hidayatulloh; Siti Nurbaiti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.77 KB) | DOI: 10.25105/refor.v1i2.10513

Abstract

Pengangkutan merupakan suatu hal yang terpenting untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain, akan tetapi adakalanya kecelakaan pesawat membuat penumpang menjadi trauma dan mengalami cidera fisik atau luka memar pada kening penumpang akibat tergelincirnya pesawat di landasan pacu. Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Lion Mentari Airlines terhadap penumpang yang menjadi korban tergelincirnya pesawat Lion Air JT 714 di Bandara Supadio Pontianak Berdasarkan UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Bagaimana bentuk Ganti Rugi yang diberikan oleh PT. Lion Mentari Airlines terhadap penumpang yang menjadi korban tergelincirnya pesawat Lion Air JT 714 di Bandara Supadio Pontianak merupakan pokok permasalahan dalam skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan bersumber pada data sekunder dan primer sebagai pendukung yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa PT. Lion Mentari Airlines tidak bertanggung jawab sepenuhnya kepada penumpang yang menjadi korban tergelincirnya pesawat Lion Air JT 714 berdasarkan Pasal 165 UU No. 1 tentang Penerbangan jo Pasal 3 Peraturan Menteri Perubungan No. 77 Tahun 2011 dan tidak memberikan ganti kerugian seperti yang sudah diamanatkan dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011.Kata Kunci: Hukum Pengangkutan, Tanggung Jawab Pengangkut
HOMOLOGASI SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERMOHONAN PAILIT PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA DAN PT. ALAM ABADI PERKASA (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 150 PK/PDT.SUS/PAILIT/2018) Tryas Risanggono; Siti Nurbaiti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.589 KB) | DOI: 10.25105/refor.v1i2.10514

Abstract

Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh dua atau lebih krediturnya. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau suatu keadaan yang terbukti secara sederhana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang telah terpenuhi, namun demikian tidak semua permohonan pailit dapat dikabulkan meskipun terpenuhi syarat pailit. Seperti halnya pembatalan permohonan kepailitan yang terjadi diantara PT. Siak Raya Timber (PT SRT), selaku debitur, dengan PT Nusantara Sentosa Raya (PT NSR) dan PT Alam Abadi Perkasa (PT AAP) selaku Para Kreditur. Homologasi dijadikan suatu dasar dalam membatalkan permohonan pailit menjadi perhatian penulis, karena dalam Homologasi tersebut debitur harus mengikut sertakan seluruh kreditur ke dalam penjadwalan utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah homologasi dapat dijadikan dasar untuk membatalkan permohonan pailit PT. Nusantara Sentosa Raya dan PT. Alam Abadi Perkasa. Apakah putusan pengadilan Nomor 150 PK/Pdt.Sus/Pailit/ 2018 telah sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan homologasi dalam pembatalan permohonan pailit PT. Nusantara Sentosa Raya dan PT. Alam Abadi Perkasa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan pailit karena Homologasi tersebut tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Putusan pengadilan Nomor 150 PK/Pdt.Sus/Pailit/ 2018 yang membatalkan permohonan pailit yang diajukan oleh dua kreditur yaitu PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR) dan PT Alam Abadi Perkasa (PT AAP) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan Pasal 303 Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran utang..
TANGGUNG JAWAB PT. SINAR JAYA MEGAH LANGGENG KEPADA KORBAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG TERJADI PADA BUS SINAR JAYA DENGAN BUS ARIMBI DIKM 117 TOL CIPALI Khusnul Khitam; Siti Nurbaiti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.662 KB) | DOI: 10.25105/refor.v2i1.10515

Abstract

Merek Pengangkutan adalah perjanjian antara pengangkut dengan penumpang atau barang, dimana pengangkut berkewajiban untuk mengangkut penumpang dan/atau barang selamat sampai tujuan. mengenai kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi kendaraan masih banyak dan sering terjadi. Bagaimana tanggung jawab PT.Sinar Jaya Megah Langgeng kepada korban terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada bus Sinar Jaya dengan bus Arimbi di KM 117 tol Cipali dan Bagaimana bentuk penyelesaian ganti rugi yang diberikan oleh PT.Sinar Jaya Megah Langgeng kepada korban terhadap kecelakaan yang terjadi pada bus Sinar Jaya dengan bus Arimbi di KM 117 tol Cipali merupakan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder dan data primer sebagai data pendukung dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa PT. Sinar Jaya Megah Langgeng sebagai pengangkut tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga terhadap Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan PT. Sinar Jaya Megah Langgeng tidak memberikan ganti kerugian kepada korban terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada bus Sinar Jaya dengan Bus Arimbi.
PEMBATALAN PERJANJIAN ASURANSI OLEH PT.ASURANSI JIWA MANULIFE TERKAIT KLAIM NY. EFI YUSLIANA Krisdian Dewi; Siti Nurbaiti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.227 KB) | DOI: 10.25105/refor.v2i2.10516

Abstract

Asuransi sebagai suatu perjanjian antara Penanggung dengan Tertanggung dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan mulus, karena ada kalanya perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak, sebagaimana contoh kasus antara PT.Asuransi Manulife Indonesia dengan Ny.Efi Yusliana sebagai tertanggung. Apakah Pembatalan perjanjian asuransi oleh PT.Asuransi Jiwa Manulife terhadap klaim Ny.Efi Yusliana telah sesuai dengan polis asuransi dan apakah pembatalan perjanjian asuransi oleh PT.Asuransi Jiwa Manulife terhadap klaim Ny.Efi Yusliana melanggar perjanjian asuransi, merupakan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang bersifat deksriptif dengan menggunakan data sekunder yang diolah secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa PT.Asuransi Jiwa Manulife dapat membatalkan perjanjian asuransi jiwa secara sepihak, karena Ny.Efi Yusliana telah melanggar prinsip iktikad baik, dan PT.Asuransi Jiwa Manulife ya
IMPLEMENTASI KONSEP SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SEKOLAH STUDI KASUS DI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH Putri, Gina Sukma; Nurbaiti, Siti; Sumarni, Titin
MUAMALAH Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Muamalah
Publisher : MUAMALAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/m.v14i1.5379

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep manajemen informasi (SIM) pada program studi manajemen keuangan syariah Sekolah Tinggi Islam Negeri Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIM pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi, transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan dan pengelolaan informasi keuangan. Sistem memungkinkan pengguna mengakses informasi dengan mudah dan cepat sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang lebih baik.Namun tantangan yang kita hadapi mencakup kurangnya pelatihan tenaga kerja, terbatasnya sumber daya teknologi, dan penolakan terhadap perubahan budaya dalam penggunaan teknologi. Untuk itu, disarankan untuk meningkatkan pelatihan dan dukungan teknis bagi karyawan, meningkatkan investasi infrastruktur teknologi dan mensosialisasikan budaya penggunaan teknologi komunikasi. Oleh karena itu, penerapan SIM di Program Studi Manajemen Keuangan Syariah dapat sangat berhasil dalam mendukung tujuan manajemen sekolah dalam mengatasi tantangan saat ini.
The Urgency of Handling Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the Indonesian Border Region Perspective: Marine Security in the Makassar Strait Hasan, Yulia; Nurbaiti, Siti; Hamid, Abd. Haris
Padjadjaran Journal of International Law Vol. 8 No. 1 (2024): Padjadjaran Journal of International Law, Volume 8, Number 1, January 2024
Publisher : International Law Department, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/pjil.v8i1.1622

Abstract

ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) plays a role in maintaining peace, security, stability and prosperity in the Asia Pacific and Indian Ocean (Indo-Pacific) region. However, due to common and competing interests, there are still conflicts in the region's implementation. Maritime security cooperation, which includes addressing illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, is one of the most important issues in the ASEAN region. The research intends to examine law enforcement against IUU violations in the ASEAN region, as well as the consequences of IUU violations by ASEAN countries on waters in the Makassar Strait. This is a qualitative study that employs a normative-empirical approach. The first problem is analyzed using the normative aspect, which is based on international and national law on ASEAN agreements on IUU, law enforcement, and other issues. While the empirical aspect is used to analyze the second problem through in-depth interviews about Makassar Strait water supervision and law enforcement. Based on the research findings, IUU law enforcement in the ASEAN Region must be carried out firmly to parties that threaten security and stability in the ASEAN Region, as outlined in each agreement participant's national law. Meanwhile, the legal consequences of IUU violations in the ASEAN Region have an impact on the security and stability of the waters of the Makassar Strait.
Co-Authors Abdurrani Muin Achmad Fazrin Agustian, Hamdan Aldiyansah, Rindi Amriyati Amriyati Amriyati Amriyati Ananda Okta Putra Annisa Riana Putri Ardiaulya, Vidola Arfi Azhari Arief Pratomo, Arief Artha, Willy Atika, Nur Aulia Saphira Aini Ayu My Lestari Saragih Azzulfa, Syarifah Chriesty Angeline Clara . Clarita Monica Cynthia Aghata Belinda Alma Della Amalia Silawane Dia, Susi Sulian DIAH RACHMAWATI Dian Kartika Dita, Rokiya Dominique Ellen Fahrizal, M Falmi Yandri Farah Airitsa Hermawan Fauziah, Silfiah Febrizka Taufani Gabriella Evanggelista Galadri Badar Muhammad Gultom, Elfrida Ratnawati Hamid, Abd. Haris Handayani, Astutik Hasian Doli Hendra, Joni Herawati, Aliyah Januarni, Wisa Jeleandra, T. Muhammad Jeriyan, Jeriyan Jessica Francis Gunawan Jonathan Mangantar Octaviano Putra Kautsar Alwi Pradipta Kezia Natalia Christy Khotimah, Ulfa Khusnul Khusnul Khitam Krisdian Dewi Layola Nainggolan, Fraya Lina Herlina Lusi Septiyati M. Zulhilmi Hafiz Majidah, Salma Nur Maria Ulfa Hidayatulloh Ulfa Hidayatulloh Masri Rumita Mhd Aidil Al Khusaini Milasari, Asri Fajar Muhamad Aji Purwanto Nengsih, Rahayu Agustiana Neni Hermita Nilamsari, Elvian Indah Nindya Ayu Rahmadita Notoprayitno, Maya Indrasti Noviana Annisa Ns. Dwi Retno Handayani Nugroho Edi Kartijono Nurdewi Sulymbona NURUL KHOTIMAH Permanasari, Arlina Piere Marquez Vandante Putra, Sidiq Permana Putri, Ayu Manca Putri, Gina Sukma Rahmattullah, Rahmattullah Ramadhan, Nursyahrani Tiara Ramadhani, Widya Ayu Ramahdania, Shabira Luna Raziman, M. Rifqa Gusmida Syahrun Barokah Rika Anggraini Rima Vegi Santika Safitri, Raja Samuel Samuel Sari, Shinta Aulia Siti Mayang Sari Stefani Erlina Halim Sunarti, Ilis Tanto Tanto Titin Sumarni Tryas Risanggono Valois, Yoana Thersia Listoravina Vanny Aryanti Wibowo, Wiko Arif Widianarti, Tantry Wijaya, Geraldo Valento Yakub Yulia A. Hasan Zidane Gideon Fransiskus