Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

PLATFORM INTEGRASI BELANJA PEMERINTAH MELALUI DIGIPAY: PEMBERDAYAAN UMKM DAN BANGGA PRODUK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEO-WEBERIAN STATE Tyaning Ayuni Amalia Z.; Bintoro Wardiyanto; Erna Setijaningrum
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol. 7 No. 6 (2024): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/costing.v7i6.13846

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Digipay, platform digital pengadaan pemerintah, dalam konteks pemberdayaan UMKM dan penguatan gerakan Bangga Produk Indonesia melalui perspektif Neo-Weberian State (NWS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder seperti artikel jurnal, laporan pemerintah, dan berita daring, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Digipay memfasilitasi akses UMKM ke pasar pemerintah, meningkatkan penjualan, dan mendukung pengembangan usaha melalui digitalisasi, serta berperan penting dalam mempromosikan dan memfasilitasi pembelian produk dalam negeri oleh instansi pemerintah. Implementasi Digipay juga mencerminkan karakteristik utama NWS, yaitu orientasi pada hasil, akuntabilitas dan transparansi, fleksibilitas dan responsivitas, serta profesionalisme berorientasi nilai publik. Meskipun demikian, implementasi Digipay menghadapi tantangan terkait infrastruktur dan literasi digital, perbedaan mekanisme antar bank, dan keterbatasan SDM. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur dan literasi digital, harmonisasi mekanisme platform, penguatan kapasitas SDM UMKM, perluasan fitur dan layanan, integrasi sistem, sosialisasi masif, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi Digipay dalam mendukung pengadaan pemerintah yang efisien, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
INOVASI KREDIT MESRA: SEBUAH ANALISIS PERSPEKTIF DARI NEO-WEBERIAN STATE Devi Surya Pratama; Bintoro Wardiyanto; Erna Setijaningrum
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol. 8 No. 2 (2025): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/costing.v8i2.14661

Abstract

Program Kredit MESRA (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan inovasi layanan publik yang menerapkan prinsip-prinsip neo-weberian state dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kredit MESRA sebagai instrumen kebijakan yang merefleksikan karakteristik neo-weberian state, seperti peran negara sebagai fasilitator aktif, orientasi pada efisiensi dan efektivitas, serta penerapan manajemen modern dalam tata kelola program. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis dokumen, studi ini menemukan bahwa Kredit MESRA telah berkontribusi dalam meningkatkan aksesibilitas permodalan bagi UMKM dan masyarakat prasejahtera, dengan memanfaatkan kolaborasi strategis antara pemerintah, lembaga keuangan, dan jaringan rumah ibadah. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti kebutuhan untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengembangkan sinergi dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya. Untuk mengoptimalkan dampak Kredit MESRA, penelitian ini merekomendasikan serangkaian penyempurnaan yang meliputi penguatan tata kelola, perluasan kemitraan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan kerangka regulasi yang lebih kondusif. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengayaan wacana teoritis tentang penerapan neo-weberian state dalam konteks Indonesia, serta memberikan masukan praktis bagi pengembangan program pembiayaan inklusif yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Transformation of Public Trust in Restorative Justice by the Prosecutor's Office: An Islamic and Social Law Approach in the Contemporary Era Hadi Sucipto; Falih Suaedi; Erna Setijaningrum; Mia Amiati; Rachmat Suhaimi Nasution
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): MILRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v3i2.9938

Abstract

This study examines the transformation of public trust in implementing restorative justice by the prosecutor's office in Indonesia, particularly in a contemporary era that demands a more inclusive and responsive legal approach. Using a qualitative approach, this research combines insights from Islamic law and social studies to examine the factors influencing public trust in restorative justice and the prosecutor's role in resolving conflicts and promoting social harmony. The study gathers insights through in-depth interviews with legal academics, prosecutorial practitioners, and community representatives, aiming to understand their perceptions of the effectiveness and fairness of the restorative justice process. From the Islamic law perspective, the study highlights a normative framework rooted in values of justice, consultation (shura), and restoration (islah), which closely align with the core principles of restorative justice. Social studies provide additional depth by exploring the influence of individual experiences, legal awareness, and public perceptions of the prosecutor's office on trust dynamics. The findings indicate a gradual increase in public trust in restorative justice within Indonesia, reflecting growing acceptance of its potential as an alternative to conventional punitive measures. However, significant challenges persist, particularly regarding transparency and consistency in its implementation by the prosecutor's office. Studies on similar cases worldwide reveal that transparent processes and accountability are essential for maintaining public confidence, underscoring the importance of addressing these gaps in Indonesia. By positioning restorative justice as a culturally resonant and equitable alternative within Indonesia's legal framework, the study provides actionable insights for policymakers and practitioners striving to create a justice system that aligns with societal needs and ethical values.
Policy Capacity Pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa No. 2 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Endro Wahyudi; Erna Setijaningrum; Eko Supeno
Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol. 6 No. 8 (2024): Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/alkharaj.v6i8.4391

Abstract

The Constitution No.6/2014 about villages, provides space and opportunities for two or more villages to collaborate in establishing Bumdes, as referred to as Bumdesma. The aim of this research is to describe and analyze the multidimensional perspective of policy capacity for Peraturan Bersama Kepala Kepala Desa Ngoro, Kauman, Rejoagung, Badang, Genukwatu, Jombok, Pulorejo, Banyuarang, Sidowarek, Gajah, Sugihwaras, Kesamben, and Kertorejo No. 2/2022 about Bumdesma Aria Sejahtera Ldk.. This study uses a qualitative method. The data collection techniques are observation, interviews and in-depth documentation. The analysis uses data condensation, data presentation, conclusions. This research uses the concept of policy capacity from Xun Wu, Howlett and Ramesh. The results of this research show that the Bumdesma can be said to be going well. Policy capacity in Bumdesma management efforts is the ability and resources used in implementing policies which include analytical capacity, operational capacity and political capacity at the individual, organizational and system levels. As an effort to increase policy capacity, Bumdesma needs to build a better information technology system, develop strategic planning, improve communication and coordination, and increase competitive and innovative human resources. The commitment of regional heads is also very necessary to support the existence of Bumdesma Ngoro District in proving research results and being able to provide recommendations that have an impact on the community.