Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.994
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law SIGn Jurnal Hukum Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law
Siti Zubaidah
Bosowa University Faculty Of Law
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI TAKALAR: Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.B/2023/PN Tka. Fauzi Iskandar; Baso Madiong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8773

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyertaan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan sistem penjatuhan pidana yang diberlakukan terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Takalar kasus yang dianalisis menunjukkan adanya bentuk penyertaan (deelneming) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, di mana beberapa pelaku secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pidana dengan pembagian peran yang jelas. Hal ini termasuk dalam kategori medepleger atau turut serta melakukan, mengingat para pelaku bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan pencurian dengan kekerasan. Sistem Penjatuhan Pidana terhadap para pelaku berdasarkan asas pertanggungjawaban individual dalam kerangka penyertaan. Masing-masing pelaku dijatuhi pidana yang merujuk pada Pasal 365 KUHP yang mengatur pencurian dengan kekerasan, serta memperhatikan keadaan memberatkan berupa unsur bersama-sama dan potensi kekerasan terhadap korban. This study aims to analyze the form of participation in the crime of theft with violence carried out together and the criminal sentencing system applied to the perpetrators. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and case studies. Data were collected through literature studies and document analysis of the Takalar District Court Decision Number 18/Pid.B/2023/PN Tka. The results of the study indicate that the crime of theft with violence in Takalar, the case analyzed, shows a form of participation (deelneming) as referred to in Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code, where several perpetrators consciously and together commit a criminal act with a clear division of roles. This is included in the category of medepleger or participating in doing, considering that the perpetrators work together in planning and carrying out the theft with violence. The criminal sentencing system for the perpetrators is based on the principle of individual responsibility within the framework of participation. Each perpetrator was sentenced to a sentence referring to Article 365 of the Criminal Code which regulates theft with violence, and takes into account aggravating circumstances in the form of joint elements and the potential for violence against the victim.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN: Putusan No. 410/Pid.Sus/2022/PN.Mks Hasmawati Umrah; Siti Zubaidah; Muhammad Rusli
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8774

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana perpajakan yang terbukti dalam Putusan No. 410/Pid.Sus/2022/PN.Mks serta mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana perpajakan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji penerapan unsur-unsur tindak pidana perpajakan serta bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa, Ir. H. SS, selaku Direktur CV. KP, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak perpajakan dengan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari konsumen selama Januari hingga Desember 2015. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.566.225.603. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1,1 miliar, serta pidana pengganti 6 bulan kurungan apabila denda tidak dibayar. Majelis memerintahkan perampasan dan pelelangan aset berupa satu unit excavator untuk menutupi denda dan kerugian negara. Penegakan hukum ini mencerminkan penerapan keadilan restoratif, meskipun masih terdapat kritik terhadap rendahnya pidana badan yang dijatuhkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. This study aims to: (1) analyze the elements of tax crimes proven in Verdict No. 410/Pid.Sus/2022/PN.Mks; and (2) identify the form of criminal liability imposed on the defendant in the tax crime case. The findings show that the defendant, Ir. H. SS, selaku Direktur CV. KP, was legally and convincingly proven to have committed a tax crime by failing to remit the Value Added Tax (VAT) collected from consumers during the period of January to December 2015. This act resulted in a loss to state revenue amounting to IDR 566.225.603. The Panel of Judges sentenced the defendant to six (6) months of imprisonment and imposed a fine of IDR 1.1 billion, with an additional six-month imprisonment if the fine was not paid. Furthermore, the court ordered the confiscation and auction of an asset in the form of an excavator to recover the state’s losses. This legal enforcement reflects the application of restorative justice, although there is criticism regarding the relatively light imprisonment sentence. This research employs a normative legal research method, using statutory and case study approaches. The data were analyzed qualitatively to examine the application of tax crime elements and the form of criminal liability in the case.
SISTEM PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT Ivana Putri Olgariva Rerung; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8775

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dan menganalisis sistem penjatuhan tindak pidana penggelapan secara berlanjut pada putusan No.29/Pid.B/2025/PN.Makale. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif serta dilengkapi dengan wawancara kepada Hakim, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur pasal mengenai tindak pidan berlanjut di dalam KUHP terbukti secara sah, yaitu adanya penguasaan barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan dilakukan secara melawan hukum. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa dilakukan dalam waktu berdekatan, dengan pola yang sama, dan berasal dari satu niat sejak awal. Oleh karena itu, penerapan Pasal 64 KUHP tepat digunakan karena memenuhi kriteria voortgezette handeling (perbuatan berlanjut). Terkait sistem penjatuhan pidana, majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 372 jo. Pasal 64 KUHP secara kumulatif, namun hanya menjatuhkan satu pidana sesuai prinsip absorptie stelsel untuk menghindari pemidanaan ganda atas satu rangkaian niat. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang dinilai telah mencerminkan rasa keadilan sekaligus memberikan efek jera. This research aims to analyze the proof of the elements of the criminal act of embezzlement committed continuously and to examine the sentencing system applied in the continuous embezzlement case as decided in Verdict No. 29/Pid.B/2025/PN.Makale. This study employs a normative legal research method with a qualitative approach, complemented by interviews with judges, investigators, and public prosecutors. The results indicate that all elements of Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) were proven beyond reasonable doubt, namely: possession of another person’s property that came into the perpetrator’s control not as a result of a crime, the act was committed intentionally, and the act was carried out unlawfully. Based on the trial facts, the defendant’s actions were carried out in close succession, following the same pattern, and originating from a single initial intent. Therefore, the application of Article 64 of the KUHP was deemed appropriate as it met the criteria of voortgezette handeling (continuous acts). Regarding the sentencing system, the panel of judges applied Article 372 in conjunction with Article 64 of the KUHP cumulatively, but imposed only a single penalty in accordance with the absorptie stelsel principle to avoid double punishment for a single course of intent. The defendant was sentenced to 1 (one) year and 6 (six) months of imprisonment, a sentence considered to reflect a sense of justice while providing a deterrent effect.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TAHANAN DI KOTA MAKASSAR Januari Lukas Golorem; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8776

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tahanan dan mengetahui bagaimanakha proses penyidikan pelaku tindak pidana penganiayaan tahanan terkait status sebagai tahanan atas tindak pidana berbeda. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Tello Kota Makassar dengan tipe penelitian normatif dan empiris. Sumber data yang dimanfaatkan diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui metode pengumpulan data lewat wawancara dan studi dokumen, kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap tahanan di Polsek Tello Kota Makassar, berupa penerapan hak-hak Tahanan yang diatur didalam Undang-Undang Permasyarakatan belum berjalan secara optimal. Sedangkan  proses penyidikan pelaku tindak pidana penganiayaan tahanan terkait statusnya sebagai tahanan atas tindak pidana berbeda. dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP, dimana yang bersangkutan diproses berdasarkan pidana yang dilanggar, proses tersebut dijalankan tanpa mengesampingkan atau mengabaikan tuntutan hukum sebelumnya. This study aims to analyze the form of legal protection for detainees and to find out how the investigation process of perpetrators of criminal acts of detainee abuse related to their status as detainees for different crimes. This research was conducted at the Tello Sector Police of Makassar City with normative and empirical research types. The data sources utilized were obtained from primary and secondary data through data collection methods through interviews and document studies, then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of legal protection for detainees at the Tello Sector Police of Makassar City, in the form of the application of Detainees' rights regulated in the Correctional Law has not been running optimally. Meanwhile, the investigation process of perpetrators of criminal acts of detainee abuse related to their status as detainees for different crimes is carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, where the person concerned is processed based on the crime violated, the process is carried out without disregarding or ignoring previous legal demands.
KAJIAN VIKTIMOLOGI DALAM KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK Liyana Meriska Karama; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa yang mempengaruhi anak melakukan penganiayaan hingga mati dan menganalisis peran korban dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari perspektif viktimologi. Kasus yang dikaji merupakan kasus penganiayaan berat yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, di mana korban meninggal dunia dan pelaku merupakan anak di bawah umur. Dalam kajian viktimologi ini tidak hanya dilihat dari perspektif hukum semata, melainkan juga melalui faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada penyidik, orang tua pelaku, dan psikolog. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor yang mempengaruhi anak melakukan penganiayaan hingga mati, antara lain: faktor emosional. psikologis, dan juga faktor sosial. Serta adanya peran korban yang memiliki andil tertentu dalam eskalasi konflik yang berujung pada penganiayaan, yang secara viktimologis dapat dikategorikan sebagai provoked victim. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, peran aktif atau pasif korban dapat memengaruhi dinamika tindak pidana, khususnya ketika pelakunya adalah anak. Meskipun demikian, sistem peradilan pidana anak tetap menitikberatkan pada perlindungan dan pembinaan pelaku, dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban. This study aims to analyze the factors that influence children to commit abuse to death and to analyze the role of victims in acts of abuse committed by children from a victimology perspective. The case studied is a case of serious abuse that occurred in an Islamic boarding school environment, where the victim died and the perpetrator was a minor. In this victimology study, not only is viewed from a legal perspective, but also through the social and psychological factors that influence it. This type of research uses a normative method, with a qualitative approach and data collection techniques through interviews with investigators, the perpetrator's parents, and psychologists. The results of the study indicate that there are factors that influence children to commit abuse to death, including: emotional factors, psychological factors, and also social factors. In addition, the role of the victim who has a certain contribution in the escalation of the conflict that leads to abuse, which victimologically can be categorized as a provoked victim. These findings indicate that in some cases, the active or passive role of the victim can influence the dynamics of the crime, especially when the perpetrator is a child. Nevertheless, the juvenile criminal justice system still emphasizes the protection and development of the perpetrator, while still paying attention to justice for the victim.
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR Meylinda Ratri Pramudita Rustam; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8781

Abstract

Kendaraan pemadam kebakaran memiliki status sebagai kendaraan prioritas yang diatur dalam Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, status ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila pengemudi lalai dan menyebabkan kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan pemadam kebakaran dalam kasus kecelakaan lalu lintas saat menjalankan tugas kedaruratan, serta mengkaji penerapan dasar penghapus pidana khususnya dasar pemaaf dalam konteks tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus kecelakaan di Kota Makassar pada 16 September 2021, dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemudi telah memenuhi prosedur operasional standar, termasuk menyalakan sirene dan lampu rotator serta mengemudi hati-hati, sehingga tidak ditemukan unsur kelalaian. Kecelakaan terjadi akibat pengendara sepeda motor yang menerobos lampu merah dan tidak memberikan prioritas, sehingga terpenuhi kualifikasi afwezigheid van schuld (tidak adanya kesalahan) yang termasuk dalam dasar pemaaf, dan pengemudi dibebaskan dari sanksi pidana. Penyelesaian perkara dilakukan melalui restorative justice dengan pemberian santunan kepada keluarga korban dan pelatihan ulang bagi pengemudi. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi teknis yang lebih jelas, pedoman khusus penanganan kecelakaan kendaraan darurat, dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai prioritas kendaraan darurat. Fire trucks hold the status of priority vehicles as stipulated in Articles 134 and 135 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. However, such status does not exempt the driver from criminal liability in cases of negligence resulting in an accident. This study aims to examine the criminal liability of fire truck drivers in traffic accidents during emergency operations and to analyze the application of grounds for exclusion of criminal liability, particularly exculpatory grounds, in this context. The research employs a normative juridical approach with a case study of a traffic accident in Makassar on September 16, 2021, analyzed descriptively and qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that the driver complied with standard operational procedures, including activating the siren and rotating lights and driving cautiously, thus no element of negligence was found. The accident occurred due to a motorcyclist running a red light and failing to give way, fulfilling the qualification of afwezigheid van schuld (absence of fault), which constitutes an exculpatory ground, thereby exempting the driver from criminal sanctions. The case was resolved through restorative justice by providing compensation to the victim’s family and retraining the driver. This study emphasizes the importance of clearer technical regulations, specific guidelines for handling emergency vehicle accidents, and legal education for the public regarding priority rights of emergency vehicles.
PENERAPAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT: Studi Putusan Nomor: 51/Pid.B/2023/PN Pol Reski Yanto; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8789

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol serta membuktikan apakah sanksi dalam putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol sudah memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif empiris menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dan kepustakaan, data yang diperoleh selanjutnya di analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol yaitu unsur barang siapa dan unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim sesuai dengan teori keadilan  distributif Aristoteles memberikan seseorang sesuai dengan porsinya dengan kata lain seseorang diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Dengan melihat akibat dari perbuatan pelaku kepada korban dan korban yang dapat bangkit kembali menjalani kehidupan sehari-hari seperti dulu dengan baik setelah kejadihan pahit yang dialaminya serta pelaku yang menerima hukuman dan sangat menyesali perbuatannya dapat dikatakan sanksi dalam putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol telah memenuhi rasa keadilan. This study aims to prove the elements of the crime of assault in decision Number 51/Pid.B/2023/PN Pol and prove whether the sanctions in decision Number 51/Pid.B/2023/PN Pol have fulfilled the sense of justice. This research was conducted in Polewali Mandar Regency. This type of research is empirical normative research using primary and secondary data types and sources. Data collection techniques were carried out by means of field research and literature, the data obtained were then analyzed. The results of the study indicate that the elements of the crime of assault in decision Number 51/Pid.B/2023/PN Pol, namely the element of whoever and the element of committing assault resulting in serious injury, can be proven with valid evidence. The sanctions imposed by the panel of judges are in accordance with Aristotle's theory of "distributief" justice, which gives someone according to their portion, in other words, someone is given a punishment according to their actions. By looking at the consequences of the perpetrator's actions on the victim and the victim who can recover to live their daily life as before well after the bitter incident they experienced, as well as the perpetrator who accepted the punishment and deeply regretted his actions, it can be said that the sanctions in decision Number 51 / Pid.B / 2023 / PN Pol have fulfilled the sense of justice
ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Sri Rezki Amelia S; Basri Oner; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8790

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemidanaan yang diterapkan terhadap anak di bawah umur dalam kasus peredaran narkoba, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris atau penelitian lapangan, dengan metode studi kasus dan pengumpulan data melalui kajian pustaka serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang diterapkan dalam kasus tersebut telah menganut asas keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak tersebut dijatuhi hukuman rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan diwajibkan menjalani pelatihan kerja, bukan hukuman penjara. Hal ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak anak. Namun demikian, perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana masih menghadapi tantangan, terutama dalam mencegah keterlibatan anak dalam jaringan perdagangan narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem peradilan anak yang lebih restoratif dan memperkuat perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana terkait narkotika. This study aims to analyze the criminal justice system applied to minors in drug trafficking cases, and examine the forms of legal protection provided to children in conflict with the law. This study uses a juridical and empirical approach or field research, with a case study method and data collection through literature review and interviews with relevant parties. The results show that the criminal justice system applied in this case adheres to the principle of restorative justice as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The child was sentenced to rehabilitation at a Special Child Development Institution (LPKA) and required to undergo job training, rather than imprisonment. This reflects the state's efforts to balance law enforcement with the protection of children's rights. However, legal protection for child perpetrators of crimes still faces challenges, particularly in preventing children's involvement in drug trafficking networks. This research is expected to contribute to the development of a more restorative juvenile justice system and strengthen legal protection for children involved in drug-related crimes. 
PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL SESAMA ANAK Wisye Florensa Songjanan; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tul dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tul. Menggunakan tipe penelitian kualitatif yang digabungkan dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ini dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, dan Pidana Pelatihan Kerja selama 10 (sepuluh) bulan sebagai pengganti pidana denda. sudah sesuai karena walaupun pelaku adalah seorang anak masih tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan namun tetap mempertimbangkan keadaan pelaku untuk tetap bersekolah serta dilakukan rehabilitasi untuk memberikan kesempatan kepada Pelaku agar dimasa mendatang tidak mengulangi perbuatan yang sama. pertimbangan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam Pertimbangan yuridis pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terjadi selama persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang, dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan keadaan korban dan terdakwa, dengan penekanan khusus pada dampak jangka panjang terhadap perkembangan dan rehabilitasi anak. pertimbangan non-yuridis, meliputi latar belakang pelaku, termasuk faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, pendidikan, dan kondisi sosial yang berkontribusi pada perilaku menyimpang. This study aims to analyze the responsibility of children in conflict with the law in decision Number 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tul and analyze the judge's considerations in deciding Number 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tul. Using a qualitative research type combined with a juridical-empirical approach. The results of the study indicate that the responsibility of children in conflict with the law in this case was sentenced to 4 (four) years in prison, and 10 (ten) months of job training as a substitute for a fine. is appropriate because even though the perpetrator is a child, he must still be responsible for the actions he committed, but still considers the perpetrator's condition to continue attending school and rehabilitation is carried out to provide opportunities for the perpetrator so that in the future he will not repeat the same actions. The considerations handed down by the panel of judges in the Juridical considerations are the judge's considerations based on the juridical facts that occurred during the trial and are stipulated by law, in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the public prosecutor's indictment, the defendant's statement, witness statements, evidence, and articles in the criminal law regulations. The judge has a responsibility to consider the circumstances of the victim and the defendant, with particular emphasis on the long-term impact on the child's development and rehabilitation. Non-juridical considerations include the perpetrator's background, including factors such as family environment, education, and social conditions that contribute to deviant behavior.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PENIPUAN BERMOTIF KELULUSAN ANGGOTA POLRI: Putusan No. 252/Pid.b/2024/PN Mks Zulfikar Akbar; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8793

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil serta menganalisis putusan hakim dalam perkara penipuan pada Putusan No. 252/Pid.B/2024/PN Mks. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil serta menganalisis putusan hakim dalam perkara penipuan pada Putusan No. 252/Pid.B/2024/PN Mks. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Kasus janji terdakwa yang mengaku dapat meluluskan korban dalam seleksi penerimaan anggota Polri dengan imbalan sejumlah uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, sehingga terdakwa ASD dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan pada pelaku secara individu tanpa melibatkan korporasi, yang mencerminkan masih lemahnya penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan bahwa pidana bersyarat dijatuhkan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, yaitu terpenuhinya unsur delik Pasal 378 KUHP, keterangan saksi, dan alat bukti lainnya; serta aspek non-yuridis, seperti itikad baik terdakwa, pengembalian sebagian kerugian korban, sikap kooperatif selama persidangan, dan kondisi sosial ekonomi pelaku. This study aims to examine the application of substantive criminal law and to analyze the judge’s decision in a fraud case as stipulated in Decision No. 252/Pid.B/2024/PN Mks. The research method used is normative legal research with a qualitative approach, which examines statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The case originated from the defendant’s promise that she could secure the victim’s acceptance into the Indonesian National Police recruitment process in exchange for a sum of money.The findings show that all elements of the criminal act of fraud, as regulated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), were fulfilled, leading to the conviction and sentencing of the defendant, ASD. Criminal liability was imposed solely on the individual offender without involving any corporate entity, reflecting the weak implementation of the corporate criminal liability concept in Indonesia. Analysis of the judge’s considerations reveals that the conditional sentence was imposed based on juridical factors, namely the fulfillment of the elements of Article 378 KUHP, witness testimonies, and other evidence; as well as non-juridical factors, such as the defendant’s good faith, partial restitution to the victim, cooperative attitude during the trial, and the defendant’s socio-economic condition.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Abigael Paembonan Lee Sui Fung Adhe Cristhian L. M Alia Kalsum Almusawir, Almusawir Amiruddin Makmur Andi M Fayiz Haq Andi Ranting Eidleweiss Rimbaerwan Andri Nofrianto Avrila Dwi Putri Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bayu Sidik Satria Bone, Meliani Meak Deden Deni Hermawan Deden Devid Elyakim Dewi, Asrah Dwirandhi Heru Purnomo Dzalim, Emil Farid, Firman Fauzi Iskandar Febrianto Tangketiku Fihman, Nabila Fitriani Fitriani Gavrielly Marga Rombeallo Grand Bery Hidayat Hajriana Hajriana Hamid, Abd. Haris Hanif Dio Perdana Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hasmawati Umrah Ivana Putri Olgariva Rerung Januari Lukas Golorem Jemmi, Jemmi Juliati, Juliati Kadari, Abdul Jalil Kamri, Nurfadilah Kamsilaniah Kamsilaniah Liyana Meriska Karama M. Amil Shadiq M. Aswan Alimuddin Marini Tesalonika Padandi Marwan Mas MARWAN MAS Meylinda Ratri Pramudita Rustam Muh. Waliyul Akbar Muhammad Arief Wiratama Muhammad Axchel Ar Muhammad Rusli Muhammad Rusli Mustawa, Mustawa Novia, Elsha Nur Asril Jadidah Anshari Nur Faizah Abidin Nuramini Rukmana Wanti Nurwahidah Mansyur Nurwana Basri Pakulla, Appriantho Palimbong, Anre Pamelleri, Andi Chakra Pebrian Welly Pele Pongbura, Victoria Triwati Putri, Rukmanawati Reski Yanto Rezky Indah Putri Rizky, Evelina Ruslan Mustari Ruslan Renggong Ruslang Renggong Salemba, Pranata Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Sri Rezki Amelia S Sukamto, Sri Suryani Sumartin, Farhan Osamah Syamsuar, Muh Sabirin Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Tullah, Muh Hidayat Waris, Muhammad Reyhan Wilantara, Made Wisye Florensa Songjanan Wita Sari, Fikka Kurnia Wununara, Korneles Yulia A. Hasan Zulfikar Akbar Zulkifli Makkawaru