Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.994
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law SIGn Jurnal Hukum Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law
Siti Zubaidah
Bosowa University Faculty Of Law
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI ANAK DALAM FENOMENA MANUSIA SILVER DI WILAYAH KOTA MAKASSAR Alia Kalsum; Siti Zubaidah; Hajriana Hajriana
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8798

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam fenomena manusia silver di Kota Makassar dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan Trauma Center, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan akademisi hukum di Kota Makassar. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif dengan pola reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis terhadap temuan lapangan dan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam praktik manusia silver memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi ekonomi anak berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang perdagangan orang dan perlindungan anak. Namun demikian, implementasi kebijakan daerah mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar belum berjalan secara optimal. Perlindungan hukum yang diberikan masih cenderung bersifat represif administratif melalui penertiban dan pembinaan sementara, tanpa disertai proses penegakan hukum pidana terhadap pihak yang diduga melakukan eksploitasi. Kondisi tersebut mengakibatkan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban belum terlaksana secara komprehensif, berkelanjutan, dan berkeadilan. This study aims to analyze the application of the elements of the criminal offense of economic exploitation of children in the phenomenon of manusia silver in Makassar City and to examine the forms of legal protection provided to children as victims. This research employs a normative-empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through observation and interviews with the Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan Trauma Center, the Social Affairs Office, the Civil Service Police Unit, and legal academics in Makassar City. Secondary data were collected through library research on statutory regulations, relevant literature, and scientific journals. Data analysis was conducted qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and systematic conclusion drawing. The results indicate that the involvement of children in the practice of manusia silver fulfills the elements of the criminal offense of economic exploitation of children under legal provisions governing human trafficking and child protection, particularly in relation to the act of utilizing children for economic gain. However, the implementation of local policies concerning the guidance of street children, homeless individuals, beggars, and buskers in Makassar City has not been optimal. The legal protection provided remains predominantly administrative and repressive in nature, limited to temporary control measures and guidance, without being followed by criminal law enforcement against parties suspected of exploitation. This condition results in the incomplete, unsustainable, and unjust fulfillment of the rights of children as victims.
PENJATUHAN TINDAKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN BERAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK Andi Ranting Eidleweiss Rimbaerwan; Siti Zubaidah; Hajriana Hajriana
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8799

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan berat dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan yang menuntut penerapan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan anak pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana kekerasan dan sebagai pertanggungjawaban pidananya diberikan tindakan di LPKS selama 1 Tahun 8 Bulan serta Pelatihan Kerja di LPKS selama 3 Bulan. Dalam menjatuhkan tindakan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, sehingga pembinaan di LPKS diserta pelatihan kerja mencerminkan pendekatan rehabilitatif yang tetap memperhatikan keadilan bagi korban. This study aims to analyze the accountability of children who commit the crime of aggravated assault and to examine the judges’ considerations in rendering their decisions. This research is motivated by the increasing involvement of children in violent crimes, which requires the implementation of a juvenile criminal justice system that prioritizes the principles of protection and the best interests of the child. The research method used is empirical juridical with statutory and case approaches. Data were obtained through interviews with law enforcement officers and literature studies. The results of the study indicate that the actions of the child offender have fulfilled the elements of a criminal act of violence, and as criminal accountability, the child was given measures in the form of placement in the Social Welfare Institution (LPKS) for 1 year and 8 months and job training at LPKS for 3 months. In imposing these measures, the judge considered both juridical and non-juridical aspects, so that guidance at LPKS accompanied by job training reflects a rehabilitative approach that still pays attention to justice for the victim.
KAJIAN KRIMINOLOGIS PENGRUSAKAN FASILITAS UMUM OLEH SUPORTER DI STADION GELORA BJ HABIBIE Devid Elyakim; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8805

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab perusakan fasilitas di Stadion Gelora BJ Habibie serta respons masyarakat terhadap kejadian tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data primer dari wawancara aparat kepolisian dan suporter, kuesioner masyarakat, serta data sekunder dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perusakan terdiri atas faktor langsung seperti provokasi, luapan emosi massa, dan bentrokan suporter, serta faktor tidak langsung seperti fanatisme berlebihan, lemahnya pengamanan stadion, penempatan suporter yang kurang tepat, rendahnya edukasi suporter, dan budaya rivalitas negatif. Respons masyarakat Parepare menunjukkan 76% responden kecewa dan marah, 84% menilai kejadian tersebut merugikan masyarakat, dan 80% menginginkan sanksi hukum tegas. Selain itu, 88% responden mengharapkan peningkatan sistem keamanan stadion. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusakan fasilitas stadion dipengaruhi faktor psikologis, sosial, dan kelemahan manajemen keamanan, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, penataan tribun, pembinaan suporter, dan penegakan hukum yang konsisten. This study analyzes the factors causing the destruction of facilities at Gelora BJ Habibie Stadium and the public response to the incident. The research uses an empirical juridical method with primary data from interviews with police officers and supporters, community questionnaires, and secondary data from literature and relevant regulations. The results show that the destruction was caused by direct factors such as provocation, mass emotional outbursts, and clashes between supporter groups, as well as indirect factors including excessive fanaticism, weak stadium security, improper supporter placement, low supporter education, and negative rivalry culture. The response of the Parepare community indicates that 76% of respondents felt disappointed and angry, 84% considered the incident harmful to the community, and 80% demanded strict legal sanctions. Additionally, 88% expect improvements in the stadium security system. This study concludes that the destruction of stadium facilities is influenced by psychological and social factors as well as weaknesses in security management, highlighting the need for stronger supervision, better supporter management, and consistent law enforcement to prevent similar incidents
KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI TANA TORAJA Gavrielly Marga Rombeallo; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8812

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta mengkaji upaya penanggulangannya di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan, kepustakaan, wawancara dengan aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kekerasan seksual dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya seperti melemahnya nilai komunal Situru’ dan kontrol sosial masyarakat. faktor ekonomi berupa kemiskinan dan penyelesaian perkara secara damai. faktor moral dan spiritual akibat lemahnya internalisasi nilai agama dan kearifan lokal seperti Aluk Todolo. faktor lingkungan digital melalui akses pornografi dan media sosial. serta faktor keluarga, terutama kondisi broken home dan kurangnya pengawasan orang tua. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi hukum, pendidikan seksualitas sehat, pembinaan moral dan spiritual, serta penguatan nilai adat dan literasi digital. Sementara itu, upaya represif dilaksanakan melalui penegakan hukum secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif dengan melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama, dan masyarakat guna menciptakan perlindungan yang berkelanjutan bagi perempuan dan anak. This study aims to analyze the factors causing criminal acts of sexual violence against women and children and to examine the efforts undertaken to address them in Tana Toraja Regency. The research employs a juridical-empirical method utilizing primary and secondary data obtained through field research, library research, and interviews with law enforcement officers, customary leaders, religious leaders, and educational figures. The results of the study indicate that the occurrence of sexual violence is influenced by social and cultural factors such as the weakening of the communal value of Situru’ and declining social control. economic factors including poverty and out-of-court settlements. moral and spiritual factors due to weak internalization of religious values and local wisdom such as Aluk Todolo. digital environmental factors through access to pornography and social media. and family factors, particularly broken home conditions and lack of parental supervision. Countermeasures are carried out through preventive and repressive approaches. Preventive measures include legal awareness campaigns, healthy sexuality education, moral and spiritual development, strengthening customary values, and improving digital literacy. Meanwhile, repressive measures are implemented through strict law enforcement based on Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, from the investigation stage to court decisions. This study concludes that the prevention and eradication of sexual violence must be conducted comprehensively and collaboratively by involving law enforcement agencies, local government, customary institutions, religious leaders, and the community in order to create sustainable protection for women and children.
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA: Studi Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN.Mks Pebrian Welly Pele; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8819

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan menganalisis upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis, empiris dengan pendekatan Kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipengaruhi oleh faktor emosional, tekanan ekonomi, kurangnya komunikasi dalam keluarga, serta kuatnya budaya patriarki upaya penanggulanggan dilakukan melalui penegakan hukum dan melalui upaya pencegahan secara preventif dan represif serta pendampingan korban. This research aims to analyze the factors that cause the occurrence of physical violence in the domestic sphere and analyze countermeasures against domestic physical violence from the perspective of criminology. The research method used is juridical and empirical legal research with a qualitative approach. The data used consists of primary data and secondary data. All the data obtained is then analyzed qualitatively. The results of the study show that the occurrence of criminal acts of physical violence within the household is influenced by emotional factors, economic pressure, lack of communication in the family, and the strong patriarchal culture, enforcement efforts are carried out through law enforcement and through preventive and repressive prevention efforts and victim assistance..
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DI MAKASSAR Marini Tesalonika Padandi; Siti Zubaidah; Hajriana Hajriana
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8820

Abstract

Tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak memerlukan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana anak karena pelaku tetap berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu perkara tersebut diputus dalam utusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mks. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, bersumber pada KUHP, UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, serta putusan terkait, didukung bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta menerapkan sanksi yang berorientasi pada pembinaan, sehingga putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menjamin perlindungan bagi anak. Serious child abuse crimes require special handling in the juvenile criminal justice system because the perpetrators still have the right to receive legal protection in accordance with statutory regulations. One such case was decided in the Makassar District Court Decision Number: 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mks. This study aims to analyze the judge's considerations and forms of legal protection for children in conflict with the law. The study uses a normative legal method with a statutory and case approach, sourced from the Criminal Code, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and related decisions, supported by secondary legal materials. The results of the study show that the judge considers juridical, philosophical, and sociological aspects, and applies sanctions that are oriented towards development, so that the decision not only provides legal certainty but also guarantees protection for children.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN: Studi Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN-Mks Muh. Waliyul Akbar; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8822

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana penganiayaan serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Mks. Fokus utama penelitian diarahkan pada penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP, khususnya dalam menilai unsur kesengajaan, bentuk perbuatan penganiayaan, serta penentuan akibat luka yang dialami korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam perkara dalam Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Mks, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, berupa keterangan saksi, visum et repertum, barang bukti, serta keterangan terdakwa. Fakta persidangan memperlihatkan adanya tindakan pemukulan berulang menggunakan alat berupa kayu hingga patah, yang kemudian dilanjutkan dengan tangan kosong, sehingga memenuhi unsur perbuatan dan kesengajaan dalam delik penganiayaan. Meskipun korban mengalami banyak luka dan memerlukan perawatan medis, visum et repertum tidak menunjukkan adanya luka berat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun mencerminkan penerapan sistem pembuktian negatif-wettelijk, yakni perpaduan antara terpenuhinya alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh dari rangkaian fakta persidangan. Pertimbangan tersebut juga menunjukkan upaya hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim telah menerapkan teori penganiayaan dan prinsip pembuktian secara proporsional. This study aims to analyze the evidentiary elements of the crime of assault and the basis for the judge's considerations in Decision Number 1423/Pid.B/2024/PN Mks. The primary focus of the study is directed at the application of Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, specifically in assessing the element of intent, the form of the assault, and determining the consequences of the injuries suffered by the victim. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that the elements of the criminal offense of assault in Decision Number 1423/Pid.B/2024/PN Mks have been proven legally and convincingly through valid evidence as stipulated in Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), namely witness testimonies, visum et repertum, physical evidence, and the defendant’s statement. The trial evidence shows repeated beatings using a wooden object until it broke, followed by repeated beatings with bare hands, thus fulfilling the elements of intent and intent in the crime of assault. Although the victim suffered numerous injuries and required medical treatment, the post-mortem examination did not indicate any serious injuries. The judge's reasoning in imposing a two-year prison sentence reflects the application of the negative-wettelijk system of proof, which combines the availability of valid evidence and the judge's conviction derived from the series of trial facts. This consideration also demonstrates the judge's effort to balance legal certainty, justice, and expediency, while still considering victim protection. This study concludes that the judge's decision applied the theory of abuse and the principle of proportional burden of proof.
EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA PENCURIAN DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN Muhammad Axchel Ar; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8824

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, perundang-undangan serta wawancara langsung dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana meliputi: menitikberatkan pada proses pemulihan bagi semua elemen yang merasakan dampak dari tindak kejahatan, berupaya memberikan keadilan bagi semua pihak,  bertujuan pada kebutuhan semua pihak yang tidak dipenuhi oleh sistem peradilan, memperhatikan hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat dari tindak kejahatan, dan memastikan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat, serta  didasarkan pada prinsip kesukarelaan tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun intimidasi. Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Meliputi lemahnya dasar hukum yang bersifat mengikat dalam hukum acara pidana, kompleksitas prosedur birokrasi dan persetujuan berjenjang, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mediasi, serta masih kuatnya paradigma retributif di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum This study aims to analyze the implementation of restorative justice principles in theft cases at the High Prosecutor’s Office of South Sulawesi and to identify the factors that hinder their application. This research employs a normative-empirical method with a qualitative approach. Data were collected through literature review, analysis of statutory regulations, and direct interviews with officials at the High Prosecutor’s Office of South Sulawesi.The findings indicate that the implementation of restorative justice principles in theft cases emphasizes the restoration process for all parties affected by the crime, seeks to ensure fairness for all stakeholders, addresses needs that are not adequately fulfilled by the conventional criminal justice system, upholds the rights and obligations arising from criminal acts, ensures active participation of all involved parties, and is grounded in the principle of voluntariness without coercion, pressure, or intimidation. Factors that become obstacles in the application of the principle of restorative justice in the crime of theft at the South Sulawesi High Prosecutor's Office include the weak legal basis that is binding in criminal procedural law, the complexity of bureaucratic procedures and tiered approvals, limited human resources who have mediation competence, and the continued strength of the retributive paradigm among the community and law enforcement officers.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN: Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN MRS Nuramini Rukmana Wanti; Siti Zubaidah; Hajriana Hajriana
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8825

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban dan menganalisis bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan Pesantren Kabupaten Maros. Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Maros dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari teratur-literatur, dokumen-dokumen, serta dari peraturan perundang-undangan. Kemudian hasil dari data yang diperoleh dianilisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku dijatuhi pidana selama 12 Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketetntuan jika denda tidak di bayar harus di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan perlindungan hukum dilaksanakan secara multidimensional melalui penegakan hukum yang tegas, pendampingan dan jaminan keamanan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan demikian, Aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu meningkatkan intensitas pemulihan psikologis korban secara berkelanjutan guna mengatasi trauma mendalam yang dialami. This study aims to analyze criminal liability and examine the forms of protection provided to victims of sexual violence in Islamic boarding schools in Maros Regency. The research was conducted at the Maros District Court and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) using a normative-empirical research method. The data sources consisted of primary data obtained through interviews and secondary data collected from literature, documents, and relevant laws and regulations. The collected data were then analyzed using a qualitative approach. The results of the study indicate that the perpetrator was sentenced to 12 (twelve) years of imprisonment and fined Rp 1,000,000,000 (one billion rupiah), with the provision that if the fine is not paid, it shall be substituted with 6 (six) months of imprisonment. Legal protection for the victim is implemented multidimensionally through strict law enforcement, assistance, and security guarantees provided by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). Therefore, law enforcement officers and related institutions need to enhance the intensity of continuous psychological recovery efforts to address the deep trauma experienced by the victim.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR GOWA Rezky Indah Putri; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8830

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pengancaman pembunuhan melalui media online dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Gowa dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hokum terhadap korban tindak pidana pengancaman pembunuhan melalui media online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan pihak Penyidik Kepolisian Resor Gowa dan tenaga ahli LPSK.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman pembunuhan melalui media online dalam proses penyidikan di Polres Gowa dilaksanakan melalui perlindungan keamanan, pemeriksaan yang humanis, pemberian informasi hukum, perlindungan psikologis, serta dukungan perlindungan dari LPSK yang bersifat kondisional sesuai tingkat ancaman dan kebutuhan korban guna menjamin keselamatan, kepastian hukum, dan pemulihan korban secara menyelurun. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman pembunuhan melalui media online dipengaruhi oleh hambatan teknis dalam pembuktian dan pelacakan pelaku, keterbatasan fasilitas serta prosedur kelembagaan, dan faktor sosial-psikologis korban yang secara keseluruhan menghambat efektivitas pemberian rasa aman, kepastian hukum, dan pemulihan korban. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to victims of criminal threats of murder through online media during the investigation process at the Gowa Resort Police and analyze the obstacles faced in providing legal protection to victims of criminal threats of murder through online media. The research method used is empirical legal research by collecting data and conducting interviews with investigators of the Gowa Resort Police and expert staff from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The results of the study indicate that The forms of legal protection for victims of criminal threats of murder through online media during the investigation process at the Gowa Resort Police are implemented through security protection, humane examination procedures, provision of legal information, psychological protection, and conditional protection support from LPSK based on the level of threat and the victim’s needs to ensure safety, legal certainty, and comprehensive victim recovery. The obstacles in providing legal protection to victims of criminal threats of murder through online media are influenced by technical difficulties in evidence collection and perpetrator tracking, limitations of facilities and institutional procedures, and socio-psychological factors of victims, which collectively hinder the effectiveness of providing a sense of security, legal certainty, and victim recovery.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Abigael Paembonan Lee Sui Fung Adhe Cristhian L. M Alia Kalsum Almusawir, Almusawir Amiruddin Makmur Andi M Fayiz Haq Andi Ranting Eidleweiss Rimbaerwan Andri Nofrianto Avrila Dwi Putri Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bayu Sidik Satria Bone, Meliani Meak Deden Deni Hermawan Deden Devid Elyakim Dewi, Asrah Dwirandhi Heru Purnomo Dzalim, Emil Farid, Firman Fauzi Iskandar Febrianto Tangketiku Fihman, Nabila Fitriani Fitriani Gavrielly Marga Rombeallo Grand Bery Hidayat Hajriana Hajriana Hamid, Abd. Haris Hanif Dio Perdana Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hasmawati Umrah Ivana Putri Olgariva Rerung Januari Lukas Golorem Jemmi, Jemmi Juliati, Juliati Kadari, Abdul Jalil Kamri, Nurfadilah Kamsilaniah Kamsilaniah Liyana Meriska Karama M. Amil Shadiq M. Aswan Alimuddin Marini Tesalonika Padandi Marwan Mas MARWAN MAS Meylinda Ratri Pramudita Rustam Muh. Waliyul Akbar Muhammad Arief Wiratama Muhammad Axchel Ar Muhammad Rusli Muhammad Rusli Mustawa, Mustawa Novia, Elsha Nur Asril Jadidah Anshari Nur Faizah Abidin Nuramini Rukmana Wanti Nurwahidah Mansyur Nurwana Basri Pakulla, Appriantho Palimbong, Anre Pamelleri, Andi Chakra Pebrian Welly Pele Pongbura, Victoria Triwati Putri, Rukmanawati Reski Yanto Rezky Indah Putri Rizky, Evelina Ruslan Mustari Ruslan Renggong Ruslang Renggong Salemba, Pranata Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Sri Rezki Amelia S Sukamto, Sri Suryani Sumartin, Farhan Osamah Syamsuar, Muh Sabirin Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Tullah, Muh Hidayat Waris, Muhammad Reyhan Wilantara, Made Wisye Florensa Songjanan Wita Sari, Fikka Kurnia Wununara, Korneles Yulia A. Hasan Zulfikar Akbar Zulkifli Makkawaru