Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.601
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Cita Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA KRTHA BHAYANGKARA Literatus FOCUS: Journal of Social Studies Journal Evidence Of Law Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi International Journal of Advanced Multidisciplinary JUDGE: Jurnal Hukum JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Governance and Public Administration LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Mimbar Justitia LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Bakti Dirgantara Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Uniku Law Review Jurnal Greenation Sosial dan Politik Greenation International Journal of Law and Social Sciences IPSSJ Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM Corpus Juris : Jurnal Ilmu Hukum
Diding Rahmat
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 120 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 120 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU DI KABUPATEN BANDUNG (Perkara Keterlibatan Kepala Desa Majasetra pada Pemilu tahun 2024) Kahpiana; Diding Rahmat
LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Desember)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexomnibus.v2i2.295

Abstract

The issue of impartiality among village government officials in elections remains a persistent legal problem that threatens the fairness and legitimacy of democratic processes. A concrete example occurred during the 2024 General Election in Bandung Regency, where the Head of Majasetra Village was alleged to have engaged in politically biased actions. This study aims to analyze the legal framework and the implementation of the authority of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in addressing violations of neutrality by village officials during elections. The research questions focus on: (1) how the law regulates Bawaslu’s authority and procedures in handling electoral crimes, and (2) how Bawaslu Bandung Regency implements that authority in the specific case. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and historical approaches, supported by empirical data from the field. The findings indicate that Bawaslu has a solid legal foundation through the Election Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu) for handling electoral violations. However, implementation at the regional level still encounters obstacles, such as limited human resources and weak inter-institutional coordination. Therefore, this study recommends strengthening the regulation of neutrality for village officials, enhancing Bawaslu’s institutional capacity, and ensuring consistent and firm law enforcement.
PERAN KUA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Laura Abbas Jackson; Diding Rahmat
LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Desember)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexomnibus.v2i2.298

Abstract

Early marriage is a serious problem that impacts the social, economic, and psychological aspects of children. The Indonesian government, through Law No. 16 of 2019, has revised the minimum age for marriage for women to 19 years, as a strategic effort to protect children's rights. This study aims to analyze the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in preventing early marriage practices as mandated by the law. The research method used is a normative and empirical juridical approach, with data collection techniques through literature studies and interviews with KUA officers and the community. The results show that the KUA has an important role in the legal education process, administrative verification of the age of prospective brides and grooms, and providing recommendations for marriage dispensations. However, structural obstacles are still found such as weak coordination between institutions and limited public access to information on new regulations. Therefore, strengthening the institutional capacity of the KUA and integrating legal education programs comprehensively need to be optimized to achieve maximum legal protection for children.
Aspek Hukum Pajak atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia: Studi Kasus Implementasi PMK No.50 Tahun 2025 Halim, Basten Roberto; Diding Rahmat; Bambang Widarto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4414

Abstract

Perkembangan cryptocurrency sebagai bagian dari ekonomi digital menimbulkan implikasi hukum baru, khususnya dalam bidang perpajakan. Di Indonesia, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun diklasifikasikan sebagai komoditas digital yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dikenai pajak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pajak atas transaksi cryptocurrency di Indonesia melalui studi kasus implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 serta menilainya berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak dan teori kesejahteraan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan membandingkan pengaturan pajak aset kripto di Singapura dan kerangka kebijakan OECD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK No. 50 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam pemajakan transaksi cryptocurrency melalui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan serta mekanisme pemungutan oleh penyelenggara perdagangan aset kripto. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, khususnya terkait transaksi lintas negara dan keterbatasan pengawasan. Berdasarkan teori kesejahteraan negara, kebijakan pajak atas transaksi cryptocurrency merupakan langkah progresif untuk memperluas basis pajak, namun masih memerlukan penyempurnaan agar dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan negara secara optimal.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Dipranto Tobok Pakpahan; Diding Rahmat
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5763

Abstract

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Salah satu penyalahgunaan internet adalah pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Dari uraian tersebut dirumuskan permasalahan pokok yang dapat diteliti yaitu Bagaimana Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia? Dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Praktek Peradilan di Indonesia ? dengan metode penelitian yuridis normatif. Dihasilkan pembahahasan pengaturan pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik berdasarkan praktek peradilan di Indonesia. Dengan Kesimpulan delik pencemaran nama baik secara eksplisit dalam BAB XVI tentang Penghinaan mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 dan pada UU ITE pada Pasal 27 ayat (3). Pencemaran nama baik merupakan delik aduan dimana perkara pencemaran nama baik baru akan dikatakan sebagai tindak pidana bila ada pengaduan dari korban atau laporan dari orang lain yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 45 ayat 5 UU ITE No. 19 Tahun 2016. Dan saran Pada pasal 27 ayat (3) perlu diubah karena pasal tersebut merupakan Pasal yang dapat disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok dan para penegak hukum harus dengan hati-hati dalam memproses pelaku tindak pidana.
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF HACKING CRIMINAL ACTS Guruh Tirta Lunggana; Diding Rahmat; Ardison Asri
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 2 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i2.616

Abstract

Hacking is a form of cybercrime that threatens the security of electronic systems and personal data. In Indonesia, this act is strictly regulated in Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), as amended by Law No. 19 of 2016. Article 30 of the ITE Law prohibits anyone from accessing electronic systems without authorization, whether to obtain information or by breaching security systems. Criminal liability for hacking is emphasized in Article 46 of the ITE Law, with significant penalties of imprisonment and fines. This study shows that the criminal elements in hacking include unlawful acts, malicious intent (mens rea), and the consequences caused. Legally, this regulation reflects the state's commitment to protecting the integrity and privacy of electronic systems. However, its imple-mentation requires support from competent law enforcement agencies and regulations that are adaptive to technological developments. Therefore, efforts to enhance capacity, update laws, and educate the public are needed to create a legal system capable of effectively responding to cybercrime.
IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE-BASED BUDGETING AS A LEGAL INSTRUMENT IN PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT IN INDONESIA Riano Purwonegoro Ahmad; Diding Rahmat; Lasmauli Noverita
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 2 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i2.617

Abstract

The implementation of performance-based budgeting is an important part of state financial management reform, which aims to improve transparency, accountability, and efficiency in the use of public budgets. This system links the allocation of funds to measurable performance outcomes, thereby changing the paradigm of financial management from simply absorbing the budget to achieving effective and efficient results. This study discusses how performance-based budgeting functions not only as a technocratic tool but also as a legal instrument that binds government institutions to be accountable for the results of state budget use. The legal basis for PBB in Indonesia is reflected in Law No. 17 of 2003 on State Finance and Law No. 1 of 2004 on State Treasury. However, in practice, the implementation of PBB still faces various challenges, such as limited human resources, weak performance indicator development, and a lack of integration between planning and budgeting. Therefore, it is necessary to improve the capacity of civil servants, strengthen information systems, and promote synergy between institutions to encourage the creation of better, more transparent, and accountable state financial management. Thus, performance-based budgeting plays a strategic role as a legal instrument in achieving accountable and results-oriented governance.
CORPORATE CIVIL LIABILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN CIVIL LAW Trianto; Daniel Hendrawan; Diding Rahmat
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 2 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i2.618

Abstract

Environmental pollution caused by corporations has serious impacts on communities and ecosystems. Civil lawsuits are one of the legal mechanisms used to hold corporations accountable and obtain compensation for the losses caused. This study examines how the mechanisms of evidence and compensation are applied in civil cases against corporations responsible for environmental pollution in Indonesia. Proving environmental cases is not always straightforward, as it requires complex scientific evidence and the involvement of experts. Therefore, the principle of strict liability or absolute liability under Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment serves as an important legal basis for enforcing environmental justice. Compensation is not only intended to compensate victims for their losses but also as an effort to restore the environment. This study emphasizes the importance of strengthening the capacity of law enforcement officials, enhancing the role of the community, and optimizing environmental courts to ensure that civil litigation mechanisms operate effectively and fairly.
THE URGENCY OF COMPULSORY MILITARY SERVICE IN THE FRAMEWORK OF MAINTAINING INDONESIA'S NATIONAL SECURITY Gio Zaky Asadul Haq; Bambang Widarto; Diding Rahmat
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 2 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i2.619

Abstract

National security is a fundamental prerequisite for upholding sovereignty, territorial integrity, and the safety of all Indonesians. In an increasingly complex global context, Indonesia faces various potential threats, both traditional threats such as military aggression and non-traditional threats such as terrorism, separatism, cyber threats, and natural disasters. Indonesia's strategic geographic location, as the world's largest archipelagic nation, demands a comprehensive, adaptive, and people-driven defense system. This study examines the urgency or necessity of implementing mandatory military service to safeguard Indonesia's national security and compares the implementation of mandatory military service in Thailand and South Korea as a policy reference for Indonesia. The results indicate that mandatory military service in Indonesia is highly urgent in increasing public preparedness, building strategic defense reserves, and fostering a spirit of national defense. However, its implementation requires a clear legal basis, thorough planning, and readiness of infrastructure and human resources. Thus, compulsory military service can be a strategic instrument to strengthen the overall defense system in accordance with Indonesia's geostrategic characteristics.
CRIMINAL RESPONSIBILITY OF INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES MEMBERS IN CYBER CRIME Fera Kusumawati; Supri Abu; Diding Rahmat
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 3 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i3.623

Abstract

The development of digital technology and the expansion of cyberspace have presented stra-tegic opportunities for the nation, but have also opened up the potential for new and increas-ingly complex crimes, including cybercrimes involving members of the Indonesian National Armed Forces (TNI). As part of the national defense apparatus, TNI soldiers are subject to the national legal system when committing electronic-based unlawful acts. This study aims to examine the legal provisions for cybercrimes in the laws and regulations applicable to TNI members and to analyze the forms of criminal liability for soldiers committing digital crimes. The method used is normative juridical research with a statute approach and a case approach through a review of relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The results of the study indicate that the regulation of cybercrime for TNI members is basically based on the ITE Law (Law 11/2008 jo. Law 19/2016 jo. Law 1/2024), the New Criminal Code (Law 1/2023), the Criminal Code, the Military Court Law 31/1997, and the Military Discipline Law 25/2014. However, until now there has been no norm that specifically regulates cyber-military offenses so that the potential for overlapping jurisdictions is still found, especially in the application of lex specialis KUHPM and lex generalis ITE Law. Forms of criminal liability for TNI members include individual liability, command liability, and disciplinary liability if the act does not fulfill the elements of a crime. The phenomenon of spreading hoaxes by soldiers and involvement in online gambling shows that the handling of cyber violations is still dominated by disciplinary sanctions, not criminalization. This study concludes that the lack of cyber norms within the military legal framework requires more comprehensive regulatory reform, including revising the Criminal Code (KUHPPM), aligning the ITE Law with the military justice system, and developing technical guidelines for digital evidence for soldiers involved in cybercrimes. Strengthening digital literacy, establishing data security SOPs, and clarifying jurisdictional boundaries are necessary to ensure law enforcement is fair, consistent, and in line with the principles of TNI professionalism.
VIOLENCE AS A FORMAL AND MATERIAL CRIME IN THE KUHP AND THE TPKS LAW: A COMPARATIVE CONCEPTUAL STUDY Jenri Ranteallo; Rizky Pratama Putra Karo Karo; Diding Rahmat
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 3 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i3.624

Abstract

Regulations on violence as a material offense in the Criminal Code (KUHP) and as a formal offense in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), with a focus on conceptual differences and their implications for criminal law enforcement in Indonesia. Violence in criminal law is not only related to the use of physical force, but also includes non-physical acts that attack the human dignity, personal freedom, and bodily au-tonomy of victims, particularly in the context of sexual violence. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The legal materials used include legislation, criminal law doctrine, and relevant literature. The analysis was conducted qualitatively by assessing the structure of the offense, protected legal interests, and evidentiary implications in each regulation. The results show that the Criminal Code predominantly formulates violence as a material offense that requires physical consequences and a causal relationship between the act and the consequences. This approach provides legal certainty, but has limitations in covering non-physical forms of vio-lence and sexual violence based on power relations. In contrast, the TPKS Law uses a formal crime approach that emphasizes the perpetrator's actions and the context of their relationship with the victim, without requiring any specific physical consequences. This approach strengthens victim protection and facilitates evidence in criminal justice practice. This study concludes that the differences in the regulation of violence as a material crime and a formal crime reflect a paradigm shift in Indonesian criminal law toward a more victim-oriented ap-proach. The Criminal Code and the TPKS Law complement each other within the national criminal law system and require proportional understanding in their application by law en-forcement officials.
Co-Authors Adi Surya, Ridho Adzkari, Feby Agus Prasatya Agus Riwanto, Agus Aldy Arveransyah Altansa, Fadlil Amellia Nugraheni Puspita Sari Andi Abdullah Mutakaliman Andreas Sinaga, Stiven Andryan Aprynaldi Anggraini, Inah Anthon Fathanudien Anthon Fathanudien Anugrah , Sandy Kelvin Ardison Asri Aria Cesar Kusuma Atmaja Aridi, Ali Ario Wendra Aris Budiatno Arya Budi Pratama Athari Farhani Aturkian Laia Aulia Gita Aungrah, Sandy Kelvin Bambang Widarto Bambang Widarto Bambang Widarto Baruna, Muhammad Mirza Berliana Putri Pramesti Bias Lintang Dialog Boy Chris Pranata Silaban Christanti Natalia Cipto Pasaribu, Candra Cucun Cundaya Fitria Sari Cynthia Rahmawati Dadang Wahyudin Dani Rahmat Daniel Hendrawan Darwis, Nurlely Dedy Irawan Dhazeng Murwiyandono Dicky Darmawi Diding Suryadi Dikha Anugrah Dipranto Tobok Pakpahan Dipranto Tobok Pakpahan Diyanto Diyanto Ela Nurlaela Eliana, Yosefa Elsa Efritha Wijaya Enggartiasto Adipradana Fahrul Fachroni Fathanudien, Anthon Fera Kusumawati Fitri Purnamasari Fonny Olga Winerungan Fransiskus, Dedy Frida Ramadhani Gatot Afandi Gio Zaky Asadul Haq Gios Adhyaksa Gios Adhyaksa Guruh Tirta Lunggana Halim, Basten Roberto Hamdi Iska Harini, Mediana Haris Budiman Hidayatullah Hidayatullah Indah Sari Istianingsih Istianingsih Istianingsih, Istianingsih Jasman Jenri Ranteallo Junaedi Junaedi Kahpiana Komar Hidayat Lasmauli Niverita Laura Abbas Jackson Lenny Nadriana Lindri Purbowati Lovtasya, Fadilla Mahmud, Izmi Izdiharuddin B Che Jamaludin Malik, Ibra Maniur sinaga Muhammad Akmal Fahreza Balman Muhammad Edra Alamsyah Muhammad Faiz Aziz, Muhammad Faiz Mumuh Muhyiddin Niru Anita Sinaga Nou’im Hayat Nurhadi, Syarif Pasaribu, Candra Cipto Prasetyo, Teguh Raden Mohamad Herdian Bhakti Riano Purwonegoro Ahmad Ristio Rizky Pratama Rizky Pratama K Rizky Pratama Putra Karo Karo Roza Mulyadi Rr. Dijan Widijowati Rusmantara, I Wayan Sandhi Permana Sarip Hidayat Sarip Sarip Satrio, Bagus Selamat Lumban Gaol Sesilia Eleanor Sarkawi Shabarudin Shabarudin Shilvyana Aprilliani Sibarani, Irvan Simarmata, Lasmauli Noverita Siregar, Zeta Claudia Sandra Sri Endah Wahyuningsih Subhan Zein Sgn Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Sujono Sujono Sujono Sujono Sujono Sujono, Sujono Sukadi Supri Abu Suwari Akhmaddhian Taufik Hidayat Taupik Hidayat, Taupik Teten Tendiyanto Timothius Richard Yudha Saputra Tri Astuti Handayani TRI PRASETYO, YOGI Trianto Umam Ma'arif, Mirojul Vani Novitasari Waldi, Wedri Wilsa, Wilsa Zein Sgn, Subhan