Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.564
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Cita Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA KRTHA BHAYANGKARA Literatus Journal of Morality and Legal Culture FOCUS: Journal of Social Studies Journal Evidence Of Law Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi International Journal of Advanced Multidisciplinary JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Governance and Public Administration LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Bakti Dirgantara Uniku Law Review Jurnal Greenation Sosial dan Politik Greenation International Journal of Law and Social Sciences IPSSJ Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM
Diding Rahmat
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 103 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 103 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI EKONOMI DI YAYASAN PANTI ASUHAN: PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK Aldy Arveransyah; Diding Rahmat
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2 (2025): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Agustus)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexlaguens.v3i2.250

Abstract

In discussions of children's rights, the economic exploitation of children in orphanages is often overlooked. This exploitation can take various forms, such as exploiting children for financially disadvantageous work that they cannot afford, or exploiting them for work that is harmful to their physical or mental health. The purpose of this study is to determine the types of economic exploitation occurring in orphanages and analyze how it impacts children's rights from the perspective of Indonesian child protection law. This study uses normative juridical approaches, namely prescriptive and comparative legal analysis. This study finds that economic exploitation in orphanages often violates basic principles of child protection, such as the right to education, the right to adequate care, and the right to adequate care. This is demonstrated by related regulations, such as Minister of Social Affairs Regulation No. 30 of 2011 concerning National Standards for Child Care. In addition, this study examines the provisions of the Convention on the Rights of the Child (CRC), adopted by Indonesia through Presidential Decree No. 36 of 1990, with other international regulations. Studies show that, although Indonesian law has established clear regulations on child protection, weak supervision and enforcement result in many orphanages not complying with these regulations. This study recommends increased oversight of orphanages and tougher penalties for child economic exploitation. It is hoped that this research will help develop better and more sustainable child protection policies in Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT UMUM BERDASARKAN UU N0.12 TAHUN 2022 Amellia Nugraheni Puspita Sari; Dijan Widijowati; Diding Rahmat
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 03 Maret (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan di tempat umum merupakan persoalan serius yang mengancam hak asasi manusia dan kebebasan bergerak perempuan di ruang publik. Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual di tempat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah memberikan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif melalui pengaturan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, jaminan hak korban atas penanganan sensitif gender, pemulihan, restitusi, dan perlindungan dari reviktimisasi. Namun implementasinya menghadapi hambatan signifikan berupa rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, budaya patriarki yang kuat, minimnya sarana prasarana, kesulitan pembuktian, lambatnya penyusunan peraturan pelaksanaan, lemahnya koordinasi antar lembaga, stigma sosial, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun UU TPKS menawarkan perlindungan progresif bagi korban, diperlukan upaya sistematis untuk mengatasi berbagai hambatan agar perlindungan hukum dapat terwujud secara nyata dalam praktik penegakan hukum.
Analisis Tindak Perundungan dalam Perspektif Hukum Pidana Muhammad Akmal Fahreza Balman; Diding Rahmat; Sudarto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2215

Abstract

Perundungan merupakan perilaku agresif yang semakin sering terjadi, terutama di lingkungan pendidikan, dan dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korban. Dalam perspektif hukum pidana, perundungan berkaitan dengan perlindungan hak atas rasa aman, kehormatan, dan martabat manusia. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbagai bentuk perundungan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui ketentuan mengenai kekerasan, penganiayaan, penghinaan, dan pengancaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perundungan dalam hukum pidana Indonesia serta penerapan penegakan hukumnya di lingkungan pendidikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia instrumen hukum untuk menjerat pelaku perundungan, seperti KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, penegakan hukum masih menghadapi hambatan, antara lain minimnya pelaporan, kesulitan pembuktian, budaya permisif di lingkungan pendidikan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban serta peningkatan peran institusi pendidikan dalam upaya pencegahan.
Tinjauan Yuridis atas Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Proses Pemulihan dan Rehabilitasi Vani Novitasari; Rizky Pratama Putra Karo Karo; Diding Rahmat
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2217

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum serta mekanisme pemulihan yang komprehensif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan regulasi mengenai hak korban KDRT dalam proses pemulihan dan rehabilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji peran lembaga terkait dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan kerangka hukum yang cukup memadai dalam menjamin hak korban KDRT melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta regulasi terkait lainnya yang menekankan pentingnya pemulihan korban secara komprehensif. Pelaksanaan pemulihan korban melibatkan berbagai lembaga melalui pendekatan lintas sektor, seperti LPSK, UPTD PPA, kepolisian, layanan kesehatan, dan dinas sosial. Namun demikian, implementasi pemulihan korban masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya, ketimpangan kapasitas layanan antar daerah, serta faktor budaya yang memengaruhi keberanian korban dalam melaporkan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas layanan untuk mewujudkan sistem pemulihan korban KDRT yang lebih efektif dan berkeadilan.
PERAN BAWASLU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN PILKADA TAHUN 2024 DI KABUPATEN CIREBON Nou’im Hayat; Diding Rahmat
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 2 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (October)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v2i2.313

Abstract

The prevention of violations in general and regional elections carried out by Bawaslu (the Election Supervisory Body) constitutes an integral component of electoral law enforcement, complementing the imposition of sanctions against violations committed by election participants. Such preventive efforts are crucial to ensuring electoral integrity, safeguarding the constitutional rights of citizens, and realizing electoral justice. Law No. 7 of 2017 on General Elections grants Bawaslu both the mandate and the authority to undertake preventive measures in electoral law enforcement, particularly through proactive interventions at every stage of the electoral process. Meanwhile, Law No. 1 of 2016 on Regional Head Elections sets forth the mechanisms governing the conduct of local elections. Bawaslu’s preventive measures are diverse in scope, encompassing the mitigation of electoral vulnerabilities, the issuance of early warnings through advisory letters, the implementation of close supervision across all electoral stages, and, importantly, the mobilization of public participation in monitoring the electoral process. This study seeks to examine the legal framework regulating the prevention of electoral violations as well as its practical implementation during the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Cirebon Regency. The research employs a normative juridical method, supported by empirical data, to analyze both the regulatory provisions and their application in practice.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA ANAK PELAKU PENGANIAYAAN BERAT YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst) Dicky Darmawi; Diding Rahmat
LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2025): Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Juni)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexomnibus.v2i1.282

Abstract

This study aims to analyze the juridical considerations of the panel of judges in imposing criminal sanctions on a child perpetrator of aggravated assault that resulted in death, as reflected in Decision Number 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst. This research uses a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings indicate that the judges applied the principle of lex specialis derogat legi generali, prioritizing the Child Protection Act and the Juvenile Criminal Justice System Act (UU SPPA) over the general provisions of the Indonesian Penal Code (KUHP). Under the old Penal Code, aggravated assault resulting in death is regulated in Article 351 paragraph (3) with a maximum sentence of 7 years, while the new Penal Code, stipulated in Law Number 1 of 2023, regulates the same offense in Article 354 paragraph (3), with a maximum sentence of 12 years. In contrast, the Child Protection Act (Article 80 paragraph (3)) prescribes up to 15 years imprisonment. However, since the perpetrator is a child, Article 81 of the Juvenile Criminal Justice System Act limits the maximum sentence to half, which is 7.5 years. The judge also rejected the application of diversion due to the threat of imprisonment exceeding 7 years, in accordance with Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law. Based on considerations of the perpetrator’s age (14 years), psychological condition, family background, and rehabilitative recommendations from BRSAMPK Handayani, the court imposed a two-year educational sanction at a Social Welfare Institution (LPKS). Although the verdict received criticism for being too lenient, the judge took into account child protection principles, the ultimum remedium principle, and the best interests of the child. This decision reflects a juvenile justice paradigm that emphasizes educational and restorative approaches rather than mere punishment.
PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU DI KABUPATEN BANDUNG (Perkara Keterlibatan Kepala Desa Majasetra pada Pemilu tahun 2024) Kahpiana; Diding Rahmat
LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Desember)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexomnibus.v2i2.295

Abstract

The issue of impartiality among village government officials in elections remains a persistent legal problem that threatens the fairness and legitimacy of democratic processes. A concrete example occurred during the 2024 General Election in Bandung Regency, where the Head of Majasetra Village was alleged to have engaged in politically biased actions. This study aims to analyze the legal framework and the implementation of the authority of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in addressing violations of neutrality by village officials during elections. The research questions focus on: (1) how the law regulates Bawaslu’s authority and procedures in handling electoral crimes, and (2) how Bawaslu Bandung Regency implements that authority in the specific case. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and historical approaches, supported by empirical data from the field. The findings indicate that Bawaslu has a solid legal foundation through the Election Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu) for handling electoral violations. However, implementation at the regional level still encounters obstacles, such as limited human resources and weak inter-institutional coordination. Therefore, this study recommends strengthening the regulation of neutrality for village officials, enhancing Bawaslu’s institutional capacity, and ensuring consistent and firm law enforcement.
PERAN KUA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Laura Abbas Jackson; Diding Rahmat
LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Desember)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexomnibus.v2i2.298

Abstract

Early marriage is a serious problem that impacts the social, economic, and psychological aspects of children. The Indonesian government, through Law No. 16 of 2019, has revised the minimum age for marriage for women to 19 years, as a strategic effort to protect children's rights. This study aims to analyze the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in preventing early marriage practices as mandated by the law. The research method used is a normative and empirical juridical approach, with data collection techniques through literature studies and interviews with KUA officers and the community. The results show that the KUA has an important role in the legal education process, administrative verification of the age of prospective brides and grooms, and providing recommendations for marriage dispensations. However, structural obstacles are still found such as weak coordination between institutions and limited public access to information on new regulations. Therefore, strengthening the institutional capacity of the KUA and integrating legal education programs comprehensively need to be optimized to achieve maximum legal protection for children.
Public Financial Accountability and Distributive Justice in International Space Exploration: A Normative Legal Analysis from Indonesia Istianingsih; Sujono; Rahmat, Diding
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 20 No. 1 (2026): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v20i1.5144

Abstract

This study examines public financial accountability and distributive justice in international space exploration from a normative legal perspective. Despite the rapid expansion of space activities and the increasing allocation of public funds, international space law remains primarily focused on technical responsibility and liability, while lacking binding norms on fiscal transparency, public financial reporting, and accountability. This normative gap raises concerns regarding the equitable governance of outer space as a global common. Employing normative legal research, this study analyzes key international space law instruments, particularly the Outer Space Treaty (1967) and related conventions, together with Indonesia’s national legal framework under Law No. 21 of 2013 on Space Activities. Statutory, conceptual, and comparative approaches are used to assess the adequacy of existing legal norms. The findings reveal an international fiscal accountability gap that undermines the operationalization of the principle of the province of all mankind and contributes to structural inequality in space exploration. At the national level, Indonesia’s space law framework is largely declarative and insufficiently integrated with public finance regulation. This study concludes that normative reform is required to strengthen fiscal transparency, accountability, and distributive justice in space governance.
Legal Status of AI-Generated Logos/Brands in Indonesian Intellectual Property Law Saputra, Timothius Richard Yudha; Rahmat, Diding; Nadriana, Lenny; Pratama, Rizky
International Journal of Advanced Multidisciplinary Vol. 5 No. 1 (2026): International Journal of Advanced Multidisciplinary (April - June 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/ijam.v5i1.1979

Abstract

Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed creative industries by enabling machines to generate aristic works such as images, designs, and logos used in commercial activities. The increasing use of AI-generated content raise important legal questions concerning authorship, ownership, and legal protection under intellectual property law. This study aims to analyze the legal status of AI-generated logos within the Indonesian intellectual property framework and to identify the most appropiate legal mechanism for protecting such works. This research applies a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approach. The study examines Indonesian copyright law under Law No. 28 Of 2014 Concerning Copyright and Trademark Protection under Law No. 20 Of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications. The results indicate that Indonesia copyright law remain human-centered, meaning that works generated autonomously by artificial intelligence do not fully meet the legal requierements for copyright law. However, AI-generated logos may still obtain legal protection through trademark registration under the first-to-file principle. This study concludes that trademark law currently provides the most effective legal mechanism for protecting AI-generated logos in Indonesia. The research also highlights the need for future legal reform to address the growing role of artificial intelligence in creative industries.
Co-Authors Adi Surya, Ridho Adzkari, Feby Agus Prasatya Agus Riwanto, Agus Ahmad, Riano Purwonegoro Aldy Arveransyah Altansa, Fadlil Amellia Nugraheni Puspita Sari Andreas Sinaga, Stiven Andryan Aprynaldi Anggraini, Inah Anthon Fathanudien Anugrah , Sandy Kelvin Ardison Asri Aria Cesar Kusuma Atmaja Aridi, Ali Aris Budiatno Arya Budi Pratama Athari Farhani Aungrah, Sandy Kelvin Bambang Widarto Bambang Widarto Baruna, Muhammad Mirza Bias Lintang Dialog Cipto Pasaribu, Candra Daniel Hendrawan Darwis, Nurlely Dhazeng Murwiyandono Dicky Darmawi Diding Suryadi Dikha Anugrah Dipranto Tobok Pakpahan Dipranto Tobok Pakpahan Diyanto Diyanto Ela Nurlaela Eliana, Yosefa Enggartiasto Adipradana Fachroni, Fahrul Fathanudien, Anthon Fitri Purnamasari Fonny Olga Winerungan Fransiskus, Dedy Frida Ramadhani Gaol, Selamat Lumban Gios Adhyaksa Gita, Aulia Halim, Basten Roberto Haq, Gio Zaky Asadul Harini, Mediana Haris Budiman hidayatullah, Hidayatullah hidayatullah Indah Sari Istianingsih Istianingsih Istianingsih, Istianingsih Jasman Junaedi Junaedi Kahpiana Komar Hidayat Lasmauli Niverita Laura Abbas Jackson Lenny Nadriana Lindri Purbowati Lovtasya, Fadilla Lunggana, Guruh Tirta Mahmud, Izmi Izdiharuddin B Che Jamaludin Malik, Ibra Maniur sinaga Muhammad Akmal Fahreza Balman Muhammad Edra Alamsyah Muhammad Faiz Aziz, Muhammad Faiz Mumuh Muhyiddin Nadriana , Lenny Nadriana Niru Anita Sinaga Nou’im Hayat Noverita, Lasmauli Nurhadi, Syarif Pasaribu, Candra Cipto Prasetyo, Teguh Pratama K, Rizky Pratama, Rizky Raden Mohamad Herdian Bhakti Ristio Rizky Pratama Putra Karo Karo Roza Mulyadi, Roza Rusmantara, I Wayan Sandhi Permana Saputra, Timothius Richard Yudha Sarip Hidayat Sarip Sarip Satrio, Bagus Shabarudin Shabarudin Shilvyana Aprilliani Sibarani, Irvan Siregar, Zeta Claudia Sandra Sri Endah Wahyuningsih Subhan Zein Sgn Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Sujono Sujono Sujono Sujono Sujono, Sujono Sukadi Suwari Akhmaddhian Taufik Hidayat Taupik Hidayat, Taupik Teten Tendiyanto Tri Astuti Handayani TRI PRASETYO, YOGI Trianto Umam Ma'arif, Mirojul Vani Novitasari Waldi, Wedri Wendra, Ario Widijowati, Rr. Dijan Wilsa, Wilsa Zein Sgn, Subhan Zein, Subhan