p-Index From 2021 - 2026
6.748
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) oleh Satuan Kerja Kota di Kota Bandung Rozi Nauval Kamil; Sinta Ningrum; Ahmad Buchori
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.28704

Abstract

Skripsi ini menggambarkan hasil penelitian mengenai pengendalian satuan kerja kota pada pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung. Penulisan skripsi ini dilatarbelangaki oleh luasnya permukiman kumuh yang ada di Kota Bandung dan pelaksanaan Program Kotaku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dilaksanakan di kabupaten/kota di Indonesia yang salah satunya di Kota Bandung sebagai kota prioritas dalam pelaksanaannya. Dari pra penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan beberapa indikasi masalah, seperti belum tercapainya target pengurangan permukiman kumuh yang direncanakan, belum dijalankannya kegiatan yang direncanakan sesuai dengan jadwal dalam pedoman umum pelaksanaan Program Kotaku, serta pelaksanaan program belum sesuai dengan prinsip pelaksanaan Program Kotaku yang tepat waktu.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pengendalian Program Kotaku di Kota Bandung yang dilakukan oleh satuan kerja kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program Kotaku dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada stakeholder Program Kotaku di Kota Bandung serta melakukan observasi di lokasi pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung.Hasil yang didapat dari penelitan ini adalah pengendalian yang dilakukan oleh satuan kerja kota dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung masih lemah karena tidak memiliki SOP pengendalian, tidak memiliki jadwal yang pasti dalam melakukan pemantauan ke lapangan, dan sering terjadinya perubahan perencanaan ditengah-tengah pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, penulis memberikan saran untuk membuat SOP pengendalian, memiliki tim khusus pengendalian diluar satuan kerja, pelaksanaan team building untuk Tim Fasilitator dan mengintegrasikan program-program dengan tujuan yang sama di Kota Bandung.
Analisis Komparatif Aplikasi Contact Tracing Covid-19 Di Korea Selatan Dan Indonesia Ulfah Oktarida Sihaloho; Heru Nurasa; Sinta Ningrum
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.41865

Abstract

Pandemi covid-19 mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat, paling utamanya adalah perubahan dalam mobilitas masyarakat khususnya masyarakat perkotaan. Sebagai upaya pencegahan lanjutan, Negara-negara di dunia membuat aplikas-aplikasi yang dapat melacak pergerakan masyarakat. Di Korea selatan, aplikasi ini bernama corona 100m (Co100) sedangkan di Indonesia bernama PeduliLindungi. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dan membandingkan kedua aplikasi ini dan penggunaannya di kedua Negara. Apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari kedua aplikasi, pelajaran apa yang kemudian dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian komparatif. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka, dan internet searching. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari perundang-perundangan, peraturan dan literatur yang ada. Temuan dari artikel ini adalah adopsi internet di Indonesia menghambat percepatan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi jika dibandingkan dengan Korea Selatan. Kemudian, Perlindungan terkait data pribadi masih belum maksimal dilakukan di kedua negara. Khusus di Indonesia, belum ada regulasi yang mengatur tentang keamanan data pribadi. Selanjutnya penggunaan PeduliLindungi belum menyeluruh dikarenakan besarnya wilayah dan perbedaan pesebaran internet di tiap daerah, berbeda dengan Korea Selatan yang hampir seluruh wilayahnya sudah dapat mengakses internet. The COVID-19 pandemic has changed many things in people's lives, the most important of which are changes in community mobility, especially in urban communities. As a further prevention effort, countries worldwide create applications that can track people's movements. In South Korea, this application name is Corona 100m (Co100), while in Indonesia, it is called PeduliLindung. This article will explain and compare these two applications and their use in both countries. What are the advantages and disadvantages of the two applications? What lessons can then apply in Indonesia? This study uses a descriptive qualitative approach with a comparative research type. This research uses observation, interviews, literature study, and internet searching in collecting data. Data collection in this study was carried out by studying existing laws, regulations and literature. The findings is that internet adoption in Indonesia has hampered the acceleration of the use of the Cares for Protection Application compared to South Korea. Then, protection related to personal data is still not maximally carried out in both countries. Especially in Indonesia, no regulations govern the security of personal data. Furthermore, the use of PeduliLindungi is not comprehensive due to the size of the area and the difference in the distribution of internet in each region, in contrast to South Korea, where almost all of its regions can access the internet.
Development of the implementation of public information disclosure by regional governments in Indonesia: a systematic literature review Irsyadinnas Irsyadinnas; Sinta Ningrum; Centurion Chandratama Priyatna
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 2 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020232254

Abstract

One of the characteristics of a democratic country is an open government. The administration of the state can take place in democratic and open governance if it applies the principle of public information disclosure (PID) in the administration of its government. In this regard, the Government of Indonesia issued Law Number 14 of 2008 concerning the Openness of Public Information, which must be implemented by all public bodies at every level of government in Indonesia, starting from the central government, and provincial governments, to district/city governments. This study's purpose is to see the extent to which the development of PID implementation practices is at the local government level. The method used in this research is a systematic literature review (SLR) method, by collecting all the results of the latest study on implementing PID at the local government level in Indonesia and systematically analyzing them. From 674 published articles obtained from the scholar.google.com portal using the Publish & Perish application, a PRISMA flow diagram was carried out so that 69 reports were received that were directly related to implementing KIP in local governments in Indonesia. The results show that the quality of PPID institutions influences the implementation of KIP in local governments, the availability of legal umbrellas in the form of regional regulations and head regulations, the information media used, and the available public information according to general needs.
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PARIWISATA DI DESA TEMAJUK KECAMATAN PALOH, KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 Adzan, Galuh Efnol; Ningrum, Sinta; Buchari, Rd. Ahmad
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 2 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i2.41530

Abstract

Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata di Desa Temajuk telah berlangsung sejak dirumuskannya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Sambas pada 2016. Program Pemberdayaan Masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat sadar wisata, terutama masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata Pesona Bahari Desa Temajuk. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi serta menganalisis program pemberdayaan masyarakat dibidang pariwisata di Desa Temajuk yang dalam menjalankan program ini Desa Temajuk berada di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal menjadikannya semakin kompleks dengan gejala sosial yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana peneliti mendapatkan informasi dengan metode purposive dengan mewawancarai narasumber yang kompeten. Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan ini, peneliti menggunakan empat indikator, yakni indikator masukan, indikator proses, indikator hasil, dan indikator dampak. Indikator ini nantinya menjadi poin pembahasan yang akan ditarik kesimpulan bahwa program pemberdayaan ini sudah berjalan dengan efektif, namun masih memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi terutama terkait intensitas yang kurang, kurangnya anggaran untuk program tersebut, prioritas masyarakat dalam mengikuti program, pola pikir masyarakat serta fasilitas penunjang program pemberdayaan. The Community Empowerment Programme in tourism in Temajuk Village has been going since the formulation of the Sambas Regency Regional Tourism Development Master Plan in 2016. This Community Empowerment Programme is aimed at tourism-aware communities, especially communities who are members of the Kelompok Sadar Wisata (Tourism Awareness Group ) Pesona Bahari in Temajuk Village. This article aims to evaluate and analyse the community empowerment program in the field of tourism in Temajuk Village which in running this program Temajuk Village is in the Frontier, Outermost, and Disadvantaged areas making it more complex with existing social symptoms. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach, where researchers obtain information using a purposive method by interviewing competent sources. To measure the success of this empowerment programme, researchers used four indicators, namely input indicators, process indicators, outcome indicators, and impact indicators. This indicator will later become a discussion point that will draw the conclusion that this empowerment programme has been running effectively, but still has several obstacles that must be faced, especially related to lack of intensity, lack of budget for the programme, community priorities in participating in the programme, community mindset and facilities supporting the empowerment programme.Key word: Program, Empowerment, Tourism
The Bookkeeping System Policy and Literacy Movement in Indonesia Putera, Prakoso Bhairawa; Ningrum, Sinta; Widianingsih, Ida; Rianto, Yan; Suryanto, Suryanto
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.182

Abstract

The paper aims to reveal the book system policy in Indonesia and the efforts made to increase interest in reading, including the movement undertaken to improve literacy in Indonesia. Identification and mapping have been executed through the regulatory survey method on the peraturan.go.id database, while slip and analysis have been exercised through content analysis. The paper provides empirical insights into the bookkeeping system and movement undertaken to improve literacy in Indonesia. National policies have supported the bookkeeping system in Indonesia. Meanwhile, to increase interest in reading, a literacy movement was initiated by President Susilo Bambang Yudhoyono on November 1, 2007, through the Law of the Republic of Indonesia Number 43 of 2007. Indonesia's literacy movement is "the national movement for reading fondness." This paper reveals that policy support at the national (state) level also needs to get help at the regional (local) level so that the literacy movement can be implemented up to the regional level. In addition, the central government's commitment is not only in the form of policy support but needs to be followed by several joint movements and incentives.
Indonesian mental revolution movement as a key-drive for accelerating the quality of public services: from idea to implementation Pandiangan, Freddy; Ningrum, Sinta; Karlina, Nina; Mulyawan, Rahman; Madani, Muhlis; Yusuf, Muhammad
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 2 (2024): August 2024
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v14i2.15023

Abstract

This research aims to find out the implementation of a mental revolution that encourages  the acceleration of innovation and digitalization of public services through the implementation of e-government to build a clean, effective, democratic and trusted government.  The research design uses descriptive qualitative research by analyzing policy documents. This article examines the evolution of public service innovation policies in Indonesia related to the mental revolution initiative. The documents reviewed are laws, government regulations, ministerial regulations, and policy documents related to public service innovation and transformation, as well as e-government from January 2014 to May 2024. The results showed that since the launch of the National Movement for Mental Revolution, through the Indonesia Serves program, there has been an acceleration of the process of developing public service digitization innovations. This initiative encourages the acceleration of changes in the quality of public services by accelerating changes in the mindset, attitudes, and behavior of state civil apparatus to produce service innovations that improve the quality of public services. The acceleration of innovation development through e-government and public service digitalization can be realized with budget support, human resource readiness, sustainable policy commitment, and strong leadership in supporting the sustainability of holistic public service innovation. 
Pengaruh model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) terhadap kemampuan menulis pengalaman pribadi di SMP kelas VII Ropiah, Opah; Ningrum, Sinta
Jurnal Genre (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya) Vol. 6 No. 2 (2024): JURNAL GENRE: (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/jg.v6i2.8532

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Project Based Learning terhadap kemampuan menulis pengalaman pribadi di SMP Kelas VII. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif dan pre-test-post-control group design. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal esay pretest dan posttest.  Populasi pada penelitian ini yaitu kelas VII SMPN 4 Kuningan. Sampel pada penelitian ini yaitu kelas VII B sebagai kelas eksperimen dan Kelas VII J sebagai kelas kontrol. Teknik analisis data menggunakan uji validasi ahli, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji t-independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pretest kemampuan menulis pengalaman pribadi sebelum menggunakan  model  Project Based Learning masih jauh dari nilai kriteria ketuntasan minimal 75 yaitu di kelas eksperimen terdapat 1 orang siswa (3,33 %) yang tuntas serta yang belum tuntas 29 siswa (96,67%) sedangkan di kelas kontrol 30 siswa (100 %) tidak tuntas.  Hasil post test mengalami kenaikan yaitu di kelas eksperimen terdapat 24 siswa (80%) tuntas dan 6 siswa (20%) tidak tuntas serta di kelas kontrol 2 siswa (6,68%) tuntas serta 28 siswa (93,33%) belum tuntas. Nilai rata-rata kelas eksperimen dari 55,67 menjadi 81,67 sedangkan di kelas kontrol nilai rata-ratanya 41,67 menjadi 47,67. Berdasarkan uji hipotesis, Sig. (2-tailed) 0,000˂0,05, Ha diterima dan H0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan  sebelum dan sesudah menggunakan  model  Project Based Learning terhadap kemampuan menulis pengalaman pribadi di SMP kelas VII.
Evaluasi Dampak Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Bagi Masyarakat di Kawasan Industri Penyamakan Kulit Kabupaten Garut: Evaluating the Impact of Environmental Management Policies on Communities in the Leather Tannery Industrial Area of Garut Regency Salwa Nurfaiziya; Sinta Ningrum; Mas Dadang Enjat Munajat; Heru Nurasa
Society Vol 11 No 1 (2023): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v11i1.478

Abstract

Industrialization fundamentally aims to enhance the quality of life and the welfare of people. However, insufficient management of residual production waste generates adverse effects on both the environment and the inhabitants residing near industrial zones. In response, the government has established regulatory measures for environmental protection and management through Government Regulation Number 22 of 2021. This regulation seeks to strike a balance between the community’s economic interests and environmental sustainability, safeguarding the rights of citizens. The core objectives of this research are to assess the state of environmental policies within the Sukaregang leather tanning industrial area, to scrutinize the implementation of environmental management practices, and to evaluate the impact of Government Regulation Number 22 of 2021. Employing a qualitative case study approach, the research centers on the Sukaregang leather tanning industrial area, a pivotal hub for the leather industry and a symbol of the Garut Regency. The data collection involves interviews with key stakeholders, including the Environmental Service, the leather tanning industry, and the affected community. The research concludes that while policies based on Government Regulation Number 22 of 2021 are in place, complementary local regulations are absent. The current implementation of environmental management continues to engender negative externalities in sectors such as agriculture, health, and environmental pollution. To address the shortfalls in achieving policy goals and objectives, it becomes imperative to establish local regulations that facilitate cost-sharing in the waste treatment process, utilizing Wastewater Treatment Plant (WWTP) technology. Such measures are essential for upholding environmental quality for the residents of industrial areas.
Sustainability Impact Assessment of Jatigede Dam in Sumedang Regency, West Java Wahidah, Idah; Ningrum, Sinta; Halimah, Mas; Candradewini, Candradewini; Indriyani, Iin
Iapa Proceedings Conference 2024: AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2024.1134

Abstract

The construction of the Jatigede Dam in Sumedang Regency plays a strategic role in water resource management for irrigation, flood control, raw water supply, hydroelectric power generation (PLTA), and tourism. However, the benefits of the Jatigede Dam have yet to be fully realized by the community, such as the suboptimal tourism infrastructure and the inefficient operation of the hydroelectric power plant. The research method used is mixed, integrating qualitative analysis. A sustainability impact assessment approach was employed to assess the impact of the Jatigede Dam, focusing on providing an analytical basis for problem-framing. The research findings indicate that the Jatigede Dam holds excellent potential for water resource management, irrigation, flood control, tourism, and hydroelectric power generation. Still, its utilization has yet to be fully optimized. Maximizing this potential through appropriate strategies, enhancing collaboration among stakeholders to create synergy, and optimizing the dam's functions by managing water inflow and outflow effectively is crucial.
Ibu Kota Nusantara: National Capital Development Policy with the Forest City Concept Nurron, Ona Martha; Ningrum, Sinta; Pancasilawan, Ramadhan
PERSPEKTIF Vol. 14 No. 1 (2025): PERSPEKTIF January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v14i1.12581

Abstract

This study examines the urban governance policy in relocating Indonesia's capital city from Jakarta to Ibu Kota Nusantara, or IKN, in East Kalimantan. It was driven by Jakarta's problems, such as overpopulation, which limits its capacity to support urban activities. IKN will include biodiversity conservation areas, protected forests, and abandoned mining sites, which require innovative and sustainable urban planning. Furthermore, this study emphasizes creating a bright, green, and sustainable city while preserving 70–75% of the surrounding forest cover. The researcher applies a qualitative method based on a literature review due to the lack of comprehensive secondary data on the ecological and infrastructural conditions of the site. Findings highlight that effective urban governance requires coordinated efforts between central and regional governments, policy harmonization, the integration of digital technologies, and active participation from stakeholders and local communities to ensure environmental and social sustainability in the new capital.
Co-Authors . Yuslainiwati Achmad Buchori Adzan, Galuh Efnol Agus Taryana Agustini, Amanah Putri Ahmad Buchori Akhmad Zikri Azmi Asep Sumaryana Bahrullah Akbar Benedictus Kombaitan Bonti Bonti Budiman Rusli Budiman Rusli Budiman Rusli Candradewini Candradewini, Candradewini Centurion Chandratama Priyatna Chaerey Ranba Sholeh Dadang Enjat Munajat Dadang Enjat Munajat, Mas Dedi Sukarno Degina Mardiana Didin Muhafidin Djadja Saefullah Elisa Susanti Eni Maryani Enjat Munajat Entang Adhy Muhtar Farras Fakhirah T Fauzi Akbar Ginting, Nova Magdalena Hanna Putri Bayu Happy Pebruman Fadjaruddin Amalputra Hartanto, Lia Wahyu Herijanto Bekti Heru Nurasa Ida Widianingsih Ilham Gemiharto Indah, Anggun Rosa Indriyani, Iin Ira Irawati Irsyadinnas Irsyadinnas Josy Adiwisastra Kurniawan, Dicky Eka Maria Contesa Mas Dadang Enjat Munajat Mas Halimah Mitrawani Naveria Sipayung Mohammad Beni Alexandri Mudiyati Rahmatunnisa Mudiyati Rahmatunnisa Muhammad Afdhal Abdiansyah Muhammad Yusuf Muhlis Madani, Muhlis Mula Agung Barata Mustika, Anne Ratna Natadireja, Riezky Ruskandi Nina Karlina Nina Karlina Ningrum Fauziah Yusuf Nur Mahmudah Nuraida Nuraida Nurfaiziya, Salwa Nurron, Ona Martha OPAH ROPIAH, OPAH Pandiangan, Freddy Prakoso Bhairawa Putera Putu Radar Bahurekso R. Widya Setiabudi Sumadinata Rachman, Nazwah Syakira Radar Bahurekso, Putu Rafita, Afi Rahman Mulyawan Rahmat Hidayat Ramadhan Pancasilawan Ratnasari, Novi Eka Rd. Ahmad Buchari, Rd. Ahmad Rianto, Yan Rina Yulianti Rismayanti, Finda Rita Myrna Rosy Riani Kusuma Rozi Nauval Kamil Salwa Nurfaiziya Sam'un Jaja Satya Widhy Widharyadi Sawitri Budi Utami Sjafrudin Mosii Subekti Wirabhuana Priyadharma Suryanto Suryanto Suryanto Suryanto Syafa Risya Azahra Syafruddin Sobri Talia, Hafshah Teguh Sandjaya Tomi Setianto Tomi Setiawan Ulfah Oktarida Sihaloho Wahidah, Idah Yan Rianto Yan Rianto Yogi Suprayogi Sugandi Zulfialdi Zakaria, Zulfialdi