p-Index From 2021 - 2026
7.716
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Kependudukan Padjadjaran International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Policy & Governance Review Jurnal Administrasi Publik (JAP) Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Bina Praja Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) SMARTICS Journal Journal of Research and Technology JWP (Jurnal Wacana Politik) BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Journal Publicuho ASEAN Journal on Science and Technology for Development Jurnal Public Policy MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Jurnal Perencanaan Pembangunan Bappenas Working Papers PERSPEKTIF Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Journal of Servite Jurnal Genre (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya) International Journal of Science and Society (IJSOC) Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Public Representative and Society Provision Eduvest - Journal of Universal Studies JANE (Jurnal Administrasi Negara) Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Society Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Claim Missing Document
Check
Articles

Perencanaan Penerimaan Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Degina Mardiana; Sinta Ningrum; Yogi Suprayogi Sugandi
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41330

Abstract

Each region is competing in exploring every potential possessed by the region, one of which is local tax revenue, hotel taxes. One of them is in Tasikmalaya City. The hotel tax in the City of Tasikmalaya provides the second largest income after the restaurant tax for the City of Tasikmalaya, so the government is trying to explore the potential of the hotel tax through planning the potential for hotel taxes. The purpose of this study is to describe the planning process for the potential hotel tax in the City of Tasikmalaya in 2020. The research method used in this study is a mix method approach. The guidance theory used is planning with the five steps from Robbins and Coulter (2012). The data analysis technique used was quantitative data analysis techniques with the calculation of hotel tax potential, and qualitative data analysis techniques were through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that planning the potential for hotel taxes at BAPENDA Tasikmalaya City uses the planning stages although in its implementation there are still obstacles in the planning process and extracting the potential for the hotel tax. Suggestions for this research are that there is a permanent system for storing data related to occupancy to review the hotel tax potential, make new innovations related to the Tasikmalaya City BAPENDA information system. Setiap daerahnya berlomba-lomba dalam menggali setiap potensi yang dimiliki oleh daerahnya, salah satunya melalui penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel. Salah satunya yaitu di Kota Tasikmalaya. Pajak hotel di Kota Tasikmalaya memberikan pemasukan terbesar ke dua setelah pajak restoran bagi Kota Tasikmalaya, sehingga pemerintah berupaya untuk menggali potensi dari pajak hotel tersebut melalui perencanaan potensi pajak hotel. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan proses perencanaan potensi pajak hotel di Kota Tasikmalaya tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan mix method. Guidance theory yang digunakan yaitu perencanaan dengan kelima langkah dari Robbins and Coulter (2012). Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kuantitatif dengan perhitungan potensi pajak hotel, dan teknik analisis data kualitatif yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan potensi pajak hotel di BAPENDA Kota Tasikmalaya menggunakan tahapan perencanaan meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dalam proses penyusunan perencanaannya dan penggalian potensi pajak hotel tersebut. Saran penelitian ini agar terdapatnya sistem yang bersifat permanen dalam menyimpan data terkait dengan okupansi untuk meninjau potensi pajak hotel tersebut, melakukan inovasi baru terkait sistem informasi BAPENDA Kota Tasikmalaya.
EVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017-2020 Farras Fakhirah T; Sinta Ningrum; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41303

Abstract

The background of this research is phenomenon of the large number of land parcels in Indonesia that haven’t  been registered and have land certificates as legal evidence. The implication is the rise of cases of land disputes and conflicts in Indonesia. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  Program (PTSL)  was launched as a solution to address these problems. This program is implemented throughout Indonesia, including the National Land Agency of South Tangerang City. The PTSL program in South Tangerang City was implemented in 2017-2020. During its implementation, it was found that the target field was not achieved and the certificate completion was slow, so the authors were interested in researching more deeply.The purpose of this research was to find out how to evaluate by looking at the performance of the PTSL program at the National Land Agency of South Tangerang City in 2017-2020. The research approach used is a quantitative approach. Data collection techniques through documentation studies, literature studies, and interviews. The data analysis technique used is value for money analysis and cost effectiveness analysis The results showed that the PTSL Program at the South Tangerang City Land Agency is ineffective. This can happen because the achievement of output only reached 90.63%. There were obstacles in the 2019 fiscal year related to the difficulty of the community in completing the required documents and the lack of human resources.The, the results of the calculation of cost effectiveness analysis show that the PTSL program is a program with a low cost that is feasible to run when compared to the issuance of land certificates through the routine program. Penelitian ini dilatarbelakangi dari suatu fenomena banyaknya bidang tanah di Indonesia yang belum terdaftar dan memiliki sertifikat tanah sebagai bukti yang sah secara hukum. Implikasi nya yaitu maraknya kasus sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diluncurkan sebagai solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Program ini dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia, termasuk Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan. Program PTSL di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan pada tahun 2017-2020. Selama pelaksanaannya, ditemukan bahwa target bidang tidak tercapai dan penyelesaian sertifikat yang lambat, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan tahun 2017-2020. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis perhitungan value for money dan cost effectiveness analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tidak efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena pencapaian output hanya tercapai 90,63% terdapat hambatan pada tahun anggaran 2019 yang berkaitan dengan kesulitan masyarakat dalam melengkapi berkas persyaratan dan minimnya sumber daya manusia. Kemudian, hasil cost effectiveness menunjukkan bahwa program PTSL merupakan program dengan biaya yang murah untuk dijalankan jika dibandingkan dengan penerbitan sertifikat tanah melalui program rutin (pekerjaan rutin) Badan Pertanahan Nasional.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REKLAMASI DI KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Akhmad Zikri Azmi; Sinta Ningrum; Didin Muhafidin
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41276

Abstract

This research is motivated by problems in the mining sector that are often in the spotlight, namely the implementation of reclamation by mining companies that are not in accordance with applicable policies. Referring to Law Number 3 of 2020 concerning Substitute Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Minerals and Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 1827 K / MEM / 2018 concerning Guidelines for Implementing Good Mining Engineering Rules, that the company owns a Business License Mines are required to carry out reclamation with a 100% percentage achievement. The purpose of this study is to measure and analyze how effective the policies regarding the implementation of reclamation are carried out by mining companies holding Production Operation Mining Business Permits in Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province. This study uses the effectiveness theory of Lubis and Husseini regarding the effectiveness approach and the one used by the researcher is the goal approach. This approach emphasizes more on the results achieved from a policy. The results achieved are seen from the reclamation implementation that has been carried out by the mining company holding in Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province, which is then calculated by Mahsun's percentage of reclamation implementation with the effectiveness ratio. Data collection techniques used are by means of observation, interviews, and literature studies. The data analysis technique is to analyze the achievement of the implementation of the reclamation policy with the content of the reclamation policy. The results of this study indicate that the overall implementation of reclamation by mining companies in Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province has not been effective. There are several things that need to be improved, namely the content of policies and supervision of the implementation of reclamation by the Department of Energy and Mineral Resources of the Province of South Kalimantan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pada sektor pertambangan yang sering menjadi sorotan ialah pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan pertambangan yang belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K /MEM / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik bahwa perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan diwajibkan melaksanakan reklamasi dengan ketercapaian persentase 100%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis seberapa efektif kebijakan mengenai pelaksanaan reklamasi dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Lubis dan Husseini mengenai pendekatan efektivitas dan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan sasaran (goals approach). Pendekatan ini lebih menekankan pada hasil yang dicapai dari suatu kebijakan. Hasil yang dicapai dilihat dari pelaksanaan reklamasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan pertambangan pemilik Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya dihitung persentase pelaksanaan reklamasi dengan rasio efektivitas oleh Mahsun. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data dengan menganalisis ketercapaian pelaksanaan kebijakan reklamasi dengan isi kebijakan reklamasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan belum efektif. Ada beberaha hal yang perlu untuk diperbaiki yaitu pada isi kebijakan serta pengawasan pada pelaksanaan reklamasi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.
Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) oleh Satuan Kerja Kota di Kota Bandung Rozi Nauval Kamil; Sinta Ningrum; Ahmad Buchori
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.28704

Abstract

Skripsi ini menggambarkan hasil penelitian mengenai pengendalian satuan kerja kota pada pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung. Penulisan skripsi ini dilatarbelangaki oleh luasnya permukiman kumuh yang ada di Kota Bandung dan pelaksanaan Program Kotaku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dilaksanakan di kabupaten/kota di Indonesia yang salah satunya di Kota Bandung sebagai kota prioritas dalam pelaksanaannya. Dari pra penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan beberapa indikasi masalah, seperti belum tercapainya target pengurangan permukiman kumuh yang direncanakan, belum dijalankannya kegiatan yang direncanakan sesuai dengan jadwal dalam pedoman umum pelaksanaan Program Kotaku, serta pelaksanaan program belum sesuai dengan prinsip pelaksanaan Program Kotaku yang tepat waktu.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pengendalian Program Kotaku di Kota Bandung yang dilakukan oleh satuan kerja kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program Kotaku dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada stakeholder Program Kotaku di Kota Bandung serta melakukan observasi di lokasi pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung.Hasil yang didapat dari penelitan ini adalah pengendalian yang dilakukan oleh satuan kerja kota dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bandung masih lemah karena tidak memiliki SOP pengendalian, tidak memiliki jadwal yang pasti dalam melakukan pemantauan ke lapangan, dan sering terjadinya perubahan perencanaan ditengah-tengah pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, penulis memberikan saran untuk membuat SOP pengendalian, memiliki tim khusus pengendalian diluar satuan kerja, pelaksanaan team building untuk Tim Fasilitator dan mengintegrasikan program-program dengan tujuan yang sama di Kota Bandung.
Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Banten Selama Pandemi COVID-19 Sutirja Wijaya; Sinta Ningrum; Rita Myrna; Nina Karlina
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.43094

Abstract

Pajak sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan tidak mudah untuk dikelola terutama di negara berkembang. Instumen kebijakan yang digulirkan untuk mendorong kepatuhan pajak terkendala masalah perilaku wajib pajak. Kompleksitas kepatuhan pajak dan dampak pandemi covid 19 mendorong perlunya kajian mendalam untuk memahami persoalan tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemic akibat Covid 19. Metode mix metode dengan sekuensial design yang didukung studi kasus kolektif dengan pengambilan data melalui kuesioner dan wawancara, observsi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan prosedur reduksi, display dan verifikasi. Untuk kuantitatif menggunakan univariate. Hasil penelitian menunjukan factor yang terkait dengan kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh niat, sikap, Norma subjektif dan kontrol perilaku. Struktur ekonomi turut mempengaruhi upaya menghindari pajak masyarakat pada kelompok yang diidentifikasi tidak patuh dalam membayar pajak. Pada kelompok yang patuh terhadap pajak, pandemi covid 19 tidak berpengaruh. Membayar pajak adalah perilaku prososial dan berdasarkan kesadaran terhadap pentingnya pajak bagi keadilan. Sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm), kontrol perilaku yang dirasakan (perceived belief control) mempengaruhi niat dan kepatuhan pajak di tengah kondisi pandemic covid 19. Implikasi praktis yaitu perlunya beragam inovasi teknologi untuk mendorong sikap positif, mempermudah pembayaran pajak, maupun memperlaus informasi tentang manfaat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak 
The Process Of Capacity Building In The Bureau of The Procurement of Goods and Service In Banten Province During The COVID-19 Pandemic Soerjo Soebiandono; Sinta Ningrum; Heru Nurasa; Ramadhan Pancasilawan
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.43202

Abstract

The era of bureaucratic reform is marked by the government's efforts to improve public services that are efficient, effective, transparent, and accountable. Quality public services as a process of governance can have implications for achieving government goals (Hayat, 2020). As a newly formed organization, the Bureau of Procurement of Goods and Services of Banten Province experienced various obstacles in public services. This is also found in various studies of barriers to public services caused by weak human resources and limited supporting infrastructure, especially during the COVID-19 pandemic. Good governance will be achieved if efforts to increase the capacity and capability of local governments are carried out in a structured and planned manner through capacity building. Therefore, an effort is needed to improve innovation through capacity building. This study aims to analyze how the capacity building process in the procurement bureau of goods and services in Banten Province is expected to be the basis for policy making in development in Banten Province, especially the development of public services with the characteristics of Banten Province. This study uses qualitative research methods to analyze comprehensively and in-depth the process of capacity building in the implementation of the Procurement of Goods and Services. 
Analisis Komparatif Aplikasi Contact Tracing Covid-19 Di Korea Selatan Dan Indonesia Ulfah Oktarida Sihaloho; Heru Nurasa; Sinta Ningrum
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.41865

Abstract

Pandemi covid-19 mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat, paling utamanya adalah perubahan dalam mobilitas masyarakat khususnya masyarakat perkotaan. Sebagai upaya pencegahan lanjutan, Negara-negara di dunia membuat aplikas-aplikasi yang dapat melacak pergerakan masyarakat. Di Korea selatan, aplikasi ini bernama corona 100m (Co100) sedangkan di Indonesia bernama PeduliLindungi. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dan membandingkan kedua aplikasi ini dan penggunaannya di kedua Negara. Apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari kedua aplikasi, pelajaran apa yang kemudian dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian komparatif. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka, dan internet searching. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari perundang-perundangan, peraturan dan literatur yang ada. Temuan dari artikel ini adalah adopsi internet di Indonesia menghambat percepatan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi jika dibandingkan dengan Korea Selatan. Kemudian, Perlindungan terkait data pribadi masih belum maksimal dilakukan di kedua negara. Khusus di Indonesia, belum ada regulasi yang mengatur tentang keamanan data pribadi. Selanjutnya penggunaan PeduliLindungi belum menyeluruh dikarenakan besarnya wilayah dan perbedaan pesebaran internet di tiap daerah, berbeda dengan Korea Selatan yang hampir seluruh wilayahnya sudah dapat mengakses internet. The COVID-19 pandemic has changed many things in people's lives, the most important of which are changes in community mobility, especially in urban communities. As a further prevention effort, countries worldwide create applications that can track people's movements. In South Korea, this application name is Corona 100m (Co100), while in Indonesia, it is called PeduliLindung. This article will explain and compare these two applications and their use in both countries. What are the advantages and disadvantages of the two applications? What lessons can then apply in Indonesia? This study uses a descriptive qualitative approach with a comparative research type. This research uses observation, interviews, literature study, and internet searching in collecting data. Data collection in this study was carried out by studying existing laws, regulations and literature. The findings is that internet adoption in Indonesia has hampered the acceleration of the use of the Cares for Protection Application compared to South Korea. Then, protection related to personal data is still not maximally carried out in both countries. Especially in Indonesia, no regulations govern the security of personal data. Furthermore, the use of PeduliLindungi is not comprehensive due to the size of the area and the difference in the distribution of internet in each region, in contrast to South Korea, where almost all of its regions can access the internet.
Development of the implementation of public information disclosure by regional governments in Indonesia: a systematic literature review Irsyadinnas Irsyadinnas; Sinta Ningrum; Centurion Chandratama Priyatna
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 2 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020232254

Abstract

One of the characteristics of a democratic country is an open government. The administration of the state can take place in democratic and open governance if it applies the principle of public information disclosure (PID) in the administration of its government. In this regard, the Government of Indonesia issued Law Number 14 of 2008 concerning the Openness of Public Information, which must be implemented by all public bodies at every level of government in Indonesia, starting from the central government, and provincial governments, to district/city governments. This study's purpose is to see the extent to which the development of PID implementation practices is at the local government level. The method used in this research is a systematic literature review (SLR) method, by collecting all the results of the latest study on implementing PID at the local government level in Indonesia and systematically analyzing them. From 674 published articles obtained from the scholar.google.com portal using the Publish & Perish application, a PRISMA flow diagram was carried out so that 69 reports were received that were directly related to implementing KIP in local governments in Indonesia. The results show that the quality of PPID institutions influences the implementation of KIP in local governments, the availability of legal umbrellas in the form of regional regulations and head regulations, the information media used, and the available public information according to general needs.
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PARIWISATA DI DESA TEMAJUK KECAMATAN PALOH, KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 Adzan, Galuh Efnol; Ningrum, Sinta; Buchari, Rd. Ahmad
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 2 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i2.41530

Abstract

Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata di Desa Temajuk telah berlangsung sejak dirumuskannya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Sambas pada 2016. Program Pemberdayaan Masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat sadar wisata, terutama masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata Pesona Bahari Desa Temajuk. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi serta menganalisis program pemberdayaan masyarakat dibidang pariwisata di Desa Temajuk yang dalam menjalankan program ini Desa Temajuk berada di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal menjadikannya semakin kompleks dengan gejala sosial yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana peneliti mendapatkan informasi dengan metode purposive dengan mewawancarai narasumber yang kompeten. Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan ini, peneliti menggunakan empat indikator, yakni indikator masukan, indikator proses, indikator hasil, dan indikator dampak. Indikator ini nantinya menjadi poin pembahasan yang akan ditarik kesimpulan bahwa program pemberdayaan ini sudah berjalan dengan efektif, namun masih memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi terutama terkait intensitas yang kurang, kurangnya anggaran untuk program tersebut, prioritas masyarakat dalam mengikuti program, pola pikir masyarakat serta fasilitas penunjang program pemberdayaan. The Community Empowerment Programme in tourism in Temajuk Village has been going since the formulation of the Sambas Regency Regional Tourism Development Master Plan in 2016. This Community Empowerment Programme is aimed at tourism-aware communities, especially communities who are members of the Kelompok Sadar Wisata (Tourism Awareness Group ) Pesona Bahari in Temajuk Village. This article aims to evaluate and analyse the community empowerment program in the field of tourism in Temajuk Village which in running this program Temajuk Village is in the Frontier, Outermost, and Disadvantaged areas making it more complex with existing social symptoms. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach, where researchers obtain information using a purposive method by interviewing competent sources. To measure the success of this empowerment programme, researchers used four indicators, namely input indicators, process indicators, outcome indicators, and impact indicators. This indicator will later become a discussion point that will draw the conclusion that this empowerment programme has been running effectively, but still has several obstacles that must be faced, especially related to lack of intensity, lack of budget for the programme, community priorities in participating in the programme, community mindset and facilities supporting the empowerment programme.Key word: Program, Empowerment, Tourism
The Bookkeeping System Policy and Literacy Movement in Indonesia Putera, Prakoso Bhairawa; Ningrum, Sinta; Widianingsih, Ida; Rianto, Yan; Suryanto, Suryanto
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.182

Abstract

The paper aims to reveal the book system policy in Indonesia and the efforts made to increase interest in reading, including the movement undertaken to improve literacy in Indonesia. Identification and mapping have been executed through the regulatory survey method on the peraturan.go.id database, while slip and analysis have been exercised through content analysis. The paper provides empirical insights into the bookkeeping system and movement undertaken to improve literacy in Indonesia. National policies have supported the bookkeeping system in Indonesia. Meanwhile, to increase interest in reading, a literacy movement was initiated by President Susilo Bambang Yudhoyono on November 1, 2007, through the Law of the Republic of Indonesia Number 43 of 2007. Indonesia's literacy movement is "the national movement for reading fondness." This paper reveals that policy support at the national (state) level also needs to get help at the regional (local) level so that the literacy movement can be implemented up to the regional level. In addition, the central government's commitment is not only in the form of policy support but needs to be followed by several joint movements and incentives.
Co-Authors . Yuslainiwati Achmad Buchori Adzan, Galuh Efnol Agus Taryana Agustini, Amanah Putri Ahmad Buchori Akhmad Zikri Azmi Amalia, Rahma Najla Asep Sumaryana Bahrullah Akbar Benedictus Kombaitan Budiman Rusli Candradewini Candradewini Centurion Chandratama Priyatna Centurion Chandratama Priyatna Chaerey Ranba Sholeh Dadang Enjat Munajat Dadang Enjat Munajat, Mas Dedi Sukarno Degina Mardiana Didin Muhafidin Djadja Saefullah Elisa Susanti Eni Maryani Enjat Munajat Entang Adhy Muhtar Farras Fakhirah T Fauzi Akbar Ginting, Nova Magdalena Hanna Putri Bayu Happy Pebruman Fadjaruddin Amalputra Hartanto, Lia Wahyu Herijanto Bekti Heru Nurasa Heru Nurasa Ida Widianingsih Ilham Gemiharto Indah, Anggun Rosa Indriyani, Iin Irawati, Ira Irsyadinnas Irsyadinnas Irsyadinnas Irsyadinnas Josy Adiwisastra Kurniawan, Dicky Eka Maria Contesa Mas Dadang Enjat Munajat Mas Halimah Mitrawani Naveria Sipayung Mohammad Beni Alexandri Mudiyati Rahmatunnisa Muhammad Afdhal Abdiansyah Muhammad Yusuf Muhlis Madani, Muhlis Mula Agung Barata Mustika, Anne Ratna Natadireja, Riezky Ruskandi Nina Karlina Nina Karlina Ningrum Fauziah Yusuf Nur Mahmudah Nuraida Nuraida Nurfaiziya, Salwa Nurron, Ona Martha OPAH ROPIAH, OPAH Pandiangan, Freddy Prakoso Bhairawa Putera Putri, Ria Sari Putu Radar Bahurekso R. Widya Setiabudi Sumadinata Rachman, Nazwah Syakira Radar Bahurekso, Putu Rafita, Afi Rahman Mulyawan Rahmat Hidayat Ramadhan Pancasilawan Ramadhan Pancasilawan Ratnasari, Novi Eka Rd. Ahmad Buchari, Rd. Ahmad Rianto, Yan Rina Yulianti Rismayanti, Finda Rita Myrna Rita Myrna Rosa Indah, Anggun Rosy Riani Kusuma Rozi Nauval Kamil Saifu, Amirun Bonti Salwa Nurfaiziya Sam'un Jaja Satya Widhy Widharyadi Sawitri Budi Utami Sjafrudin Mosii Soerjo Soebiandono Stevanus Agung Wibowo Subekti Wirabhuana Priyadharma Suryanto Suryanto Suryanto Suryanto Sutirja Wijaya Syafa Risya Azahra Syafruddin Sobri Talia, Hafshah Teguh Sandjaya Tomi Setianto Tomi Setiawan Ulfah Oktarida Sihaloho Wahidah, Idah Yan Rianto Yan Rianto Yan Rianto Yogi Suprayogi Sugandi Zulfialdi Zakaria, Zulfialdi