Garuda - Garba Rujukan Digital

Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah L, Leon; Ramadhan, Adam; Dewani, Citranti Hanifah; Farhan, Fien Naufal Zaim; Winanti, Atik
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15486117

Agrarian conflicts in Indonesia are structural issues rooted in the unequal distribution and ownership of land. This study examines the dynamics of agrarian conflict in Central Kalimantan, particularly related to the expansion of oil palm plantations and its impact on local land ownership structures. Using a juridical-sociological approach and a case study method, the research finds that the implementation of the Basic Agrarian Law (UUPA) has not yet fully realized the principles of social justice in agrarian resource management. The disparity in land ownership between corporations and indigenous communities is identified as a major trigger for prolonged conflict. This study recommends the enforcement of the core principles of the UUPA and the strengthening of indigenous land rights within national agrarian policy.

Peran Litigasi Kenegaraan Sebagai Alat Pengawasan Kekuasaan Eksekutif Ramadhan, Adam; Apryano, Argya Attallah; Rasji, Rasji
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5960

Dalam sistem negara hukum modern, pengendalian kekuasaan eksekutif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Studi ini mengkaji peran litigasi negara sebagai mekanisme pengawasan yudisial atas cabang eksekutif di Indonesia, dengan menjawab dua pertanyaan utama, Bagaimana litigasi negara memastikan fungsi eksekutif yang efektif? dan Bagaimana litigasi negara mengurangi penyalahgunaan kekuasaan eksekutif? Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, studi ini menganalisis undang-undang, putusan pengadilan, dan kerangka teoritis. Temuan menunjukkan bahwa litigasi negara- melalui lembaga seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Konstitusi (MK), dan gugatan warga negara - berfungsi sebagai alat korektif, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Kasus-kasus seperti uji materi UU Cipta Kerja (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020) dan pembatalan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta merupakan contoh kapasitas litigasi untuk menganulir tindakan eksekutif yang melanggar hukum dan mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Namun, tantangan tetap ada, termasuk terbatasnya akses hukum publik, campur tangan politik dalam independensi peradilan, dan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Litigasi strategis muncul sebagai jalur reformasi sistemik, yang terintegrasi dengan mekanisme non-litigasi (misalnya, Ombudsman, KPK) dan advokasi masyarakat sipil. Studi ini menggarisbawahi perlunya memperkuat kapasitas peradilan, memastikan penegakan keputusan, dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan dan perbaikan litigasi. Pada akhirnya, litigasi negara memperkuat mekanisme pengawasan dan keseimbangan tetapi membutuhkan reformasi kelembagaan dan budaya untuk sepenuhnya mewujudkan potensinya dalam menegakkan pemerintahan yang demokratis dan supremasi konstitusional.

Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Sengketa Tanah Melalui Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Tlg.) Cailla, Glenn Kevin; Apryano, Argya Attallah; Ramadhan, Adam
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5915

Studi ini menganalisis penerapan prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam konflik tanah yang berkaitan dengan pemalsuan sertifikat hak milik, berdasarkan Putusan No.76/Pdt.G/2022/PN Tlg. Kasus ini melibatkan perselisihan antara Amin Tatik sebagai penggugat dan Ismiati sebagai tergugat sehubungan dengan tanah yang diperoleh melalui Akta Jual Beli No. 54 tahun 2012. Walaupun penggugat memegang SHM No. 32, hakim menolak tuntutan tersebut karena ketidakmampuan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh tergugat. Meskipun SHM telah ditetapkan sebagai alat bukti yang kuat dalam PP No. 24 tahun 1997, dianggap bermasalah secara substansial karena proses transisi yang tidak melibatkan pemilik yang sah dan melanggar Instruksi Mendagri No. 14 tahun 1982. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepastian hukum formal terkait keabsahan administratif dari SHM tidak selalu sejalan dengan keadilan substantif. Teori yang diajukan oleh John Rawls dan Gustav Radbruch menyoroti pentingnya hukum yang harus mengedepankan keadilan, meskipun dapat berbenturan dengan formalitas yang ada. Hal ini, hakim mengukuhkan diskriminasi ini dengan menolak SHM yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, meskipun telah terdaftar. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, seperti kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal tidak dapat terpenuhi karena penggugat gagal menampilkan bukti konkret mengenai tindakan tergugat. Akibatnya, kepemilikan atas sertifikat tidak dapat dianggap mutlak jika bertentangan dengan prinsip itikad baik. Putusan ini merefleksikan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, di mana hukum perlu fleksibel untuk mencegah penyalahgunaan dari hak yang bersifat formal. Studi ini menekankan betapa pentingnya integritas dalam proses hukum serta peran hakim yang menerjemahkan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan.

Pengaruh Profesionalisme Kerja, Stres Kerja dan Psikologis Karyawan terhadap Kinerja Karyawan pada PT BFI Cabang Mamuju Halim, Agus; Ramadhan, Adam; Yeni, Hari; N, Naska
Journal of Management Branding Vol. 2 No. 1 (2025): Journal Of Management Branding
Publisher : Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mamuju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71326/jmb.v2i1.63

PT BFI Finance is one of the companies engaged in financing. This company is an independent company that has branches in various regions, one of which is in Mamuju which was established on October 11, 2010. This research was conducted with the aim of knowing the effect of work professionalism, work stress and employee psychology on employee performance at PT BFI Finance Mamuju Branch. This research uses quantitative methods, with sample withdrawal using probability sampling techniques with 30 respondents. Data collection was carried out by observation, interviews, and distributing questionnaires directly to respondents. Testing the quality of research instruments using validity tests, and reliability tests. The analytical tool used is multiple linear regression analysis, then hypothesis testing using partial test (t statistical test), and simultaneous test (F statistical test). The research results obtained (1) work professionalism has a significant partial effect on employee performance. (2) job stress has a partial and significant effect on employee performance. (3) employee psychology has a partial and significant effect on employee performance. (4) Work professionalism, work stress and employee psychology simultaneously have a significant and significant effect on employee performance.

PENGARUH KEDISIPLINAN, MOTIVASI, DAN PENGEMBANGAN DIRI TERHADAP KINERJA ASN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN MAMUJU Ramadhan, Adam; Rahim, Abdul Rahman; Rum, Muhammad
COMPETITIVENESS Vol. 9 No. 2 (2020): COMPETITIVENESS
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/competitiveness.v9i2.4711

The design of this research is descriptive quantitative to determine the effect of discipline, motivation, and self-development on the performance of the state civil apparatus in the Financial Management Agency and Regional Assets in the Province of West Sulawesi. The study population is all state civil servants who work at the Regional Financial and Asset Management Agency of Mamuju Regency with a population of 62 people, by sampling method applied because the total population is less than 100, then the entire population becomes the study sample. The time of the study was carried out for 3 months, start from April to July 2019. Using primary data sources with ordinal data scales measured on a Liker’s scale, with technical analysis in multiple regression analysis. The results of this study indicate that simultaneously indicated by the results of the F test, that discipline, motivation, and self-development affect employee performance. Partially it is also shown by the t-test results that discipline, motivation, and self-development partially affect employee performance, with motivation being the dominant variable influencing employee performance. Keywords: Discipline, Motivation, Personal Development, State Civil Apparatus Performance

Pelatihan Kewirausahaan untuk Pemuda Desa Uhaidao : Kreativitas dan Inovasi Usaha. Halim, Agus; Yeni, Hari; Tamin, Tamin; Ramadhan, Adam; Ikram, Muh
Celebes Journal of Community Services Vol. 4 No. 2 (2025): Juni - November
Publisher : STIE Amkop Makassar, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/celeb.v4i2.3125

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Uhaidao, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, dengan tujuan meningkatkan kapasitas kewirausahaan pemuda desa melalui pelatihan yang menekankan pada kreativitas dan inovasi usaha. Pemuda desa memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal, namun sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap pelatihan, modal, dan pendampingan usaha. Kegiatan ini dirancang dalam beberapa tahapan, yaitu identifikasi potensi lokal, pelatihan dasar kewirausahaan, workshop kreativitas usaha, serta simulasi dan pendampingan ide bisnis. Metode evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi, serta wawancara partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai konsep kewirausahaan, serta munculnya beberapa ide usaha berbasis potensi lokal seperti produk olahan pertanian dan kerajinan tangan. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap motivasi dan kesiapan pemuda desa untuk memulai usaha mandiri, serta membuka peluang pembentukan ekosistem wirausaha muda yang berkelanjutan di Desa Uhaidao.

Pengaruh Personality Dan Emotional Intelligence Terhadap Work Effectiveness Guru Pada Smk Negeri 1 Rangas Di Kabupaten Mamuju Ramadhan, Adam; Halim, Agus
YUME : Journal of Management Vol 8, No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/yum.v8i1.8591

Penelitian ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Personality dan Emotional Intelligence Terhadap Work Effectiveness Guru pada SMK Negeri 1 Rangas di Kabupaten Mamuju Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan penarikan sampel menggunakan teknik non-probability sampling dengan jumlah responden 86 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta membagikan kuesioner secara langsung kepada responden. Pengujian kualitas instrumen penelitian menggunakan uji validitas, dan uji reliabilitas. Alat analisis yang digunakan analisis regresi linear berganda, selanjutnya pengujian hipotesis menggunakan uji parsial (uji statistik t), uji simultan (uji statistik F), serta koefisien determinasi. Hasil penelitian yang diperoleh (1) personality memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap work effectiveness. (2) Emotional intelligence memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap work effectiveness. (3) Personality dan emotional intelligence berpengaruh signifikan secara simultan terhadap work effectiveness, sementara itu kontribusi personality dan emotional intelligence terhadap work effectiveness guru tergolong lemah dengan persentase 49,2%, namun masih ada 50,8% faktor lain yang dapat mempengaruhi work effectiveness Guru pada SMK Negeri 1 Rangas di Kabupaten Mamuju. Kata Kunci: Personality, emotional intelligence dan work effectiveness.

Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Sengketa Tanah Melalui Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Tlg.) Cailla, Glenn Kevin; Apryano, Argya Attallah; Ramadhan, Adam
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5915

Studi ini menganalisis penerapan prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam konflik tanah yang berkaitan dengan pemalsuan sertifikat hak milik, berdasarkan Putusan No.76/Pdt.G/2022/PN Tlg. Kasus ini melibatkan perselisihan antara Amin Tatik sebagai penggugat dan Ismiati sebagai tergugat sehubungan dengan tanah yang diperoleh melalui Akta Jual Beli No. 54 tahun 2012. Walaupun penggugat memegang SHM No. 32, hakim menolak tuntutan tersebut karena ketidakmampuan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh tergugat. Meskipun SHM telah ditetapkan sebagai alat bukti yang kuat dalam PP No. 24 tahun 1997, dianggap bermasalah secara substansial karena proses transisi yang tidak melibatkan pemilik yang sah dan melanggar Instruksi Mendagri No. 14 tahun 1982. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepastian hukum formal terkait keabsahan administratif dari SHM tidak selalu sejalan dengan keadilan substantif. Teori yang diajukan oleh John Rawls dan Gustav Radbruch menyoroti pentingnya hukum yang harus mengedepankan keadilan, meskipun dapat berbenturan dengan formalitas yang ada. Hal ini, hakim mengukuhkan diskriminasi ini dengan menolak SHM yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, meskipun telah terdaftar. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, seperti kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal tidak dapat terpenuhi karena penggugat gagal menampilkan bukti konkret mengenai tindakan tergugat. Akibatnya, kepemilikan atas sertifikat tidak dapat dianggap mutlak jika bertentangan dengan prinsip itikad baik. Putusan ini merefleksikan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, di mana hukum perlu fleksibel untuk mencegah penyalahgunaan dari hak yang bersifat formal. Studi ini menekankan betapa pentingnya integritas dalam proses hukum serta peran hakim yang menerjemahkan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan.

Peran Litigasi Kenegaraan Sebagai Alat Pengawasan Kekuasaan Eksekutif Ramadhan, Adam; Apryano, Argya Attallah; Rasji, Rasji
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5960

Dalam sistem negara hukum modern, pengendalian kekuasaan eksekutif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Studi ini mengkaji peran litigasi negara sebagai mekanisme pengawasan yudisial atas cabang eksekutif di Indonesia, dengan menjawab dua pertanyaan utama, Bagaimana litigasi negara memastikan fungsi eksekutif yang efektif? dan Bagaimana litigasi negara mengurangi penyalahgunaan kekuasaan eksekutif? Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, studi ini menganalisis undang-undang, putusan pengadilan, dan kerangka teoritis. Temuan menunjukkan bahwa litigasi negara- melalui lembaga seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Konstitusi (MK), dan gugatan warga negara - berfungsi sebagai alat korektif, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Kasus-kasus seperti uji materi UU Cipta Kerja (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020) dan pembatalan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta merupakan contoh kapasitas litigasi untuk menganulir tindakan eksekutif yang melanggar hukum dan mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Namun, tantangan tetap ada, termasuk terbatasnya akses hukum publik, campur tangan politik dalam independensi peradilan, dan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Litigasi strategis muncul sebagai jalur reformasi sistemik, yang terintegrasi dengan mekanisme non-litigasi (misalnya, Ombudsman, KPK) dan advokasi masyarakat sipil. Studi ini menggarisbawahi perlunya memperkuat kapasitas peradilan, memastikan penegakan keputusan, dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan dan perbaikan litigasi. Pada akhirnya, litigasi negara memperkuat mekanisme pengawasan dan keseimbangan tetapi membutuhkan reformasi kelembagaan dan budaya untuk sepenuhnya mewujudkan potensinya dalam menegakkan pemerintahan yang demokratis dan supremasi konstitusional.

Analisis Sentimen Terhadap Diskriminasi Usia Maksimum Sebagai Proporsionalitas Syarat Bekerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Cipta Kerja Syaeh, Muhammad Tunjang; Ramadhan, Adam; Ramadhani, Rashya Serien; Pangaribuan, Calvin Philip Andrew; Marsal, Irsyaf
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 10.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Diskriminasi usia dalam rekrutmen tenaga kerja di Indonesia menjadi isu yang semakin relevan di tengah dinamika pasar kerja yang terus berubah. Banyak perusahaan menetapkan batas usia maksimal dalam lowongan pekerjaan, sering kali tanpa dasar objektif yang jelas. Praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama mengenai kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua pekerja, terlepas dari usia mereka. Batasan usia ini sering mengakibatkan marginalisasi bagi pencari kerja di luar rentang usia yang ditentukan, sehingga meningkatkan angka pengangguran di kelompok usia produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengkaji regulasi yang ada terkait diskriminasi usia dalam ketenagakerjaan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi perundang-undangan, artikel jurnal, dan studi literatur terkait. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan batas usia dan mendasari usulan reformasi. Praktik pembatasan usia dalam rekrutmen tenaga kerja berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia dan menciptakan ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Meskipun diakui bahwa pembatasan usia bisa dibenarkan dalam situasi tertentu, banyak praktik saat ini yang tidak sesuai dengan pertimbangan objektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja untuk memasukkan larangan eksplisit terhadap diskriminasi usia. Selain itu, perlu ada penguatan pengawasan dan edukasi publik mengenai pentingnya perlakuan setara dalam dunia kerja, serta insentif untuk perusahaan yang menerapkan kebijakan rekrutmen yang inklusif.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search