Articles
THE EFFECTIVENESS OF THE SAKINAH HERITAGE PROGRAM IN 2019 IN THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS, TAMPAN DISTRICT, PEKANBARU CITY
Amalia Fiddaraini;
Zaili Rusli
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Vol. 1 No. 3 (2022): SEPTEMBER
Publisher : ADISAM PUBLISHER
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54443/injoss.v1i3.39
The high rate of divorce in Pekanbaru City is a big task that must be completed by the Ministry of Religion. Therefore the Pusaka Sakinah Program is needed to reduce the divorce rate which is still high in Pekanbaru City. The purpose of this study was to determine the effectiveness and inhibiting faktors of the Pusaka Sakinah Program, using qualitative research methods. The results of this study indicate that the Sakinah Heritage Program received a positive response by the community in its implementation, but this program has not run optimally considering that there are still several obstacles and obstacles that affect the sustainability, consistency, and active participation of the community in participating in activities made by the KUA during realize this Pusaka Sakinah program.
IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN
Rio Setiawan;
Zaili Rusli;
Mayarni Mayarni
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 21 No 1 (2023): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v21i1.723
Implementasi Program Ketahanan Pangan yang baik dari masyarakatmerupakan tujuan utamapemerintah dalam melakukan pemberdayaan dan peningkatan sumber ketahanan pangan daerah diKabupaten Kuantan Singingi. Melalui kebijakan ketahanan pangan pemerintah mengharapkan dapatmeningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sehingga memberikan kesejahteraan terhadapmasyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Implementasi dan faktorfaktorpenghambat dalam Program Ketahanan Pangan Di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif denganproses pengumpulan data malalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian dilakukan diBalai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian menunjukkanbahwa Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Tanaman Padi Di Kecamatan Benai masih belumberjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan komunikasi antara implementor dengan pembuat kebijakanmasih belum dirasakan oleh semua petani padi, kemudian Sumber daya yang dimiliki baik berupasumber daya manusia dan sumber daya pendukung berupa fasilitas juga belum terpenuhi dengan baik,selanjutnya Disposisi/sikap pelaksana juga belum maksimal dan lambatnya proses penurunan disposisisebuah kebijakan, terakhir yaitu struktur birokrasi yang membuat banyaknya tahapan yang harus dilaluihingga sampai ke tahap pelaksanaan dilapangan oleh petani. Faktor yang menghambat implementasikebijakan ketahanan pangan tanaman padi di kecamatan benai yaitu kurangnya fasilitas Sarana danprasarana dalam pelaksanaan program Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Benai, kemudian jugakurangnya anggaran yang diberikan pemerintah untuk mendukung terlaksananya kebijakan ketahananpangan tanaman padi di Kecamatan Benai seperti pelaksanaa kegiatan baik penyuluhan, pertemuandalam penyusunanan program maupun pembutan percontohan.
Pengawasan Harga Sembako Menjelang Perayaan Hari-Hari Besar Tertentu di Kota Pekanbaru
Sonia Permata Alfionita;
Zaili Rusli
JLEB: Journal of Law, Education and Business Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v1i2.1085
Harga merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam transaksi jual beli yaitu adanya harga yang jelas dari benda yang diperjualbelikan. Oleh karena itu harga suatu produk merupakan salah satu penentu atas besarnya permintaan pasar. Demikian harga selalu menjadi ukuran apakah seseorang akan melakukan pembelian atau tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana sekarang ini harga sembako melonjak (naik) sebab kebutuhan pokok selalu mengalami fluktuasi harga. Ada kalanya harga mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini berakibat pada tinggi rendahnya permintaan dan penawaran konsumen terhadap suatu barang tertentu maupun pada proses produksi. Kenaikan harga juga disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok (sembako) yaitu kelangkaan barang atau ketersediaan terbatas. Karena keperluan akan bahan pokok tersebut, para pedagang memanfaatkan dengan menjual kebutuhan bahan pokok, salah satunya adalah menjual sembako. Meskipun sebenarnya harga sembako sering mengalami ketidakstabilan harga, bahkan sering mengalami kenaikan yang disebabkan faktor-faktor tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Harga Sembako Menjelang Perayaan Hari-Hari Besar Tertentu di Kota Pekanbaru dan faktor penghambat dari faktor penghambat dalam Pengawasan Harga Sembako Menjelang Perayaan Hari-Hari Besar Tertentu di Kota Pekanbaru. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah langkah-langkah proses pengawasan yang baik menurut Syafri (2004:15). Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara,observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Pengawasan pemerintah seharusnya membangun lingkungan yang kondusif untuk terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, bukan lagi era kontrol harga-harga. Tantangan terbesar justru akan datang dari kesiapan dan kemampuan aparat pemerintah, mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah, untuk menegakkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, agar kredibilitas dan wibawa kebijakan pemerintah menjadi lebih baik.
Public Service Management in Corporate Social Responsibility PT. Pertamina International Refinery Unit II Sungai Pakning
Dadang Mashur;
Zaili Rusli;
Zulkarnaini Zulkarnaini;
Abdul Sadad;
Geovani Meiwanda
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 1 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jmpp.v8i1.51025
Environmental matter frequently emerges in every area; this is a concern for all parties, especially as environmental problems are the impact of company activities. As a company responsible for the impact of activities carried out, the company provides public services in the form of a corporate social responsibility program. Good public service management in corporate social responsibility programs certainly has a positive social impact on society and the environment. This has been conducted by PT. Pertamina International Refinery Unit II Sungai Pakning received five best performance awards from the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia in a row from 2017. The purpose of this research is to analyze public service management in corporate social responsibility. This research uses a qualitative research method with a phenomenological approach. The research results found that there are four stages in public service management in corporate social responsibility, namely planning, implementation, reporting, and accountability. This stage is the basis for implementing corporate social responsibility programs that focus on the fields of education, public health, environment, and infrastructure. It was found that there was an additional general function in the company's CSR public service management, namely accountability.
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI TIM SATUAN TUGAS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA PEKANBARU
Sepriyani, Anggi;
Rusli, Zaili
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.038 KB)
Kota Pekanbaru merupakan kota dengan jumlah kasus positif Covid-19 tertinggi di Provinsi Riau. Oleh karena itu, telah dilakukan berbagai upaya percepatan penanggulangan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satunya yaitu penerapan social distancing atau mengatur jarak saat berkomunikasi langsung, tidak berkumpul di tempat keramaian, dan terus berupaya memberi edukasi, agar masyarakat tetap di rumah. Hal ini didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai tim satuan tugas (Satgas) serta pelaksana kebijakan dan yang menindaklanjuti pelanggaran kebijakan selama pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Satpol PP sebagai tim satuan tugas (Satgas) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono yang menggunakan empat indikator yaitu orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam berperilaku, kaitan antara orang dan perilaku. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran satuan polisi pamong praja kota pekanbaru belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari peran Satpol PP yang hanya melakukan razia ketika ditugaskan saja. Sehingga masyarakat hanya mematuhi protokol kesehatan ketika ada razia dari Satpol PP Kota Pekanbaru. Hambatan Satpol PP dalam menjalankan peran nya adalah kekurangan personil, sarana dan prasarana, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat.
Policy Development Corporate Social Responsibility (CSR) based on Village Sustainable Development Goals (SDGs) in Bukit Batu District Bengkalis Regency
Mashur, Dadang;
Zulkarnaini, Zulkarnaini;
Sadad, Abdul;
Meiwanda, Geovani;
Rusli, Zaili
Iapa Proceedings Conference 2023: New Public Governance: Reflection on Administration Science
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30589/proceedings.2023.885
Current Corporate Social Responsibility (CSR) policies are often judged to be less targeted and unsustainable, causing disappointment to the community and government. In order for this CSR policy to be right on target and sustainable, then it needs to be based on the policy of accelerating the achievement of the Village Sustainable Development Goals (SDGs). Bengkalis Regency currently has one large company, namely PT. Pertamina Sungai Pakning which is committed to the implementation of CSR. The company has made a CSR policy from 2014, but this CSR policy has not been based on the Village SDGs. The purpose of this study is to develop CSR policies based on Village SDGs in order to assist villages in accelerating the achievement of national development goals. This study uses a qualitative method. The results of the study found that the development of CSR policies can be formulated using an incremental policy model by maintaining the fields of education, health, the environment and adding several fields, namely the economic, social, institutional and technological fields which have implications for the objectives of the Village SDGs. This policy can be realized through charity programs, infrastructure, capacity building, and community empowerment.
Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Kasus di Kecamatan Tuahmadani)
Angraini, Rini;
Rusli, Zaili;
Heriyanto, Meyzi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v5i3.2403
Tata cara lokasi pengganti diatur dalam peraturan pelaksana , yaitu setiap badan yang akan mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan wajib membuat sumur resapan. apabila secara teknis diketahui lokasi pembuatan sumur resapan tidak dapat memenuhi persyaratan dikarnakan lokasi tersebut mempunya kedalam kurang dai 1 meter ,Masih lemahnya penerapan Peraturan Daerah tentang kewajiban membuat sumur resapan.Permasalahan banjir yang sering terjadi belum menjadi prioritas utama untuk di selesaikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.Diperlukannya keseriusan dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi permasalahan banjir, agar pada kemudian hari tidak terjadinya lagi masalah banjir disetiap masuknya musim penghujan.Kurangnya sumur resapan di pekanbaru menjadi penyebab banjir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriftif,lokasi penelitian di Kecamatan Tuahmadani melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi, studi literatur dan kelompok fokus, dengan menggunakan teknik analisa data. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumuber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum efektif. Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tersebut dapat dilihat dari bangunan-bangunan baik rumah toko (ruko) maupun rumah tempat tinggal yang terdapat di Kecamatan Tampan masih banyak yang tidak memiliki sumur resapan.
Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021 Menggunakan Metode CIPP (Context, Input, Process,Product)
Harashta, Afifah;
Rusli, Zaili;
Yuliani, Febri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4050
Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Rokan Hulu sudah terlaksana sejak tahun 2017 hingga saat ini. Dimana pada tahun 2021 PTSL di Kabupaten Rokan Hulu bertujuan sebagai penyempurna kegiatan PTSL tahun-tahun sebelumnya dengan strategi mendekat, merapat, dan menyeluruh menjadi dasar dalam penetapan lokasi PTSL untuk mencapai desa lengkap, yang merupakan suatu desa yang seluruh bidang tanahnya sudah terdaftar dan valid baik secara spasial maupun secara tekstual. Dalam melaksanakan percepatan PTSL dengan menerapkan regulasi dan terobosan baru masih terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan PTSL, oleh karena itu perlu dilakukannya evaluasi guna memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada dengan menggunakan metode evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitin ini merupakan penelitian kualitatif dengan upaya menggambarkan kejadian atau fenomena dengan apa adanya. Hasil penelitian ini menunjukkan cara mengatasi permasalahan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan PTSL di Kabupaten Rokan Hulu.
Implementasi Kebijakan Smart City Madani Melalui Mal Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru
Nadya Khairunnisa;
Zaili Rusli;
Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 17 No. 2 (2024): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v17i2.22986
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Smart city Madani melalui Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru beserta faktor penghambatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan terpilih, selanjutnya data yang didapat dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mal Pelayanan Publik belum dapat mendukung implementasi kebijakan Smart city Madani karena belum membawa perubahan nyata dalam pelayanan masyarakat di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan masih ada ketidaksepemahaman antara instansi yang tergabung di MPP dengan standar pelayanan yang ditetapkan MPP terkait jam aktif pelayanan meskipun sudah memiliki SOP dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Belum adanya mekanisme pengawasan yang mengatur hal ini karena hanya mengandalkan MoU dan juga perjanjian kerjasama. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi MPP, dan tidak sedikit yang kecewa atas pelayanan yang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan dari segi SDM khususnya bagian informasi masih sangat minim. Kebijakan pembangunan MPP ini pada awalnya menjadi bukti nyata terobosan dan inovasi pelayanan DPMPTSP Kota Pekanbaru dalam mendukung smart city Madani dengan melibatkan seluruh instansi pelayanan yang ada untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi ditengah usia MPP yang terbilang masih baru serta masih memiliki banyak kekurangan yang perlu fokus dibenahi, justru muncul isu dan wacana mengubah sebagian gedung MPP menjadi alun-alun Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga potensi besar MPP saat ini seakan-akan tidak lagi menjadi perhatian utama kebijakan pemerintah. Akibatnya, banyak masyarakat menganggap bahwa keberadaan MPP ini tidak lagi mendukung kebijakan smart city madani. Terdapat faktor yang menghambat implementasi kebijakan Smart city Madani melalui Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru terdiri dari kurangnya sosialisasi, keterbatasan kuota pelayanan dan masih rendahnya literasi digital masyarakat
POLICY DESIGN FOR PEATLAND MANAGEMENT BASED ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
Zulkarnaini, Zulkarnaini;
Rusli, Zaili;
Nasution, Mimin Sundari;
Rinto, Rinto;
Mayarni, Mayarni;
Mashur, Dadang
Sosiohumaniora Vol 26, No 1 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v26i1.50609
This research aims to develop a peatland management plan for Riau province that is based on the ideas of public-private collaboration. Data from this qualitative descriptive research were collected through a multimodal manner: interviews, in-depth literature reviews, and secondary data sources. The data analysis approach employed an interactive model that was inspired by Emerson and Nabatchi’s work on the dynamics of collaborative governance. Interviews were conducted with members of the public and commercial sectors, as well as local communities and experts. This study found that there are recurring barriers in peatland management in Riau, such as the need for more active and robust collaboration between the government and private sectors. Although the government functions within defined boundaries, the private sector often designs programs aligned with the interests of specific stakeholder groups. This situation frequently leads to incomplete projects, overlapping programs, and inadvertent strategies. The findings show there are concerns about the future adoption of sustainable methods in peatland management due to the divide between the public and private sectors. For this reason, resolving these issues is essential to protecting Riau’s peatlands and their ecological and economic significance for future generations.