Articles
Implementasi Kebijakan Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Bekas Impor Di Kota Pekanbaru)
Gusyandri Gusyandri;
Zaili Rusli;
Zulkarnaini Zulkarnaini
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5322
Studi ini berawal dari keprihatinan terhadap kondisi pakaian bekas yang dibawa ke Kota Pekanbaru dan peredarannya yang tidak teratur, Pemerintah Kota Pekanbaru harus memikirkan masalah ini dan bagaimana menyikapinya. Dengan mempergunakan pasar pakaian bekas impor di Kota Pekanbaru sebagai studi kasus, studi ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis penerapan hambatan impor barang haram. Penelitian semacam ini dikenal sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Metode untuk menemukan informan penelitian mencakup proses pengambilan sampel yang disengaja. Informasi yang dipakai dapat berupa data primer atau sekunder. Dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung adalah tiga alat utama yang dipakai untuk pengumpulan data. Studi ini mempergunakan pendekatan analisis data linier dan hierarkis, yang umum dalam penelitian kualitatif. Penelitian Pendekatan Mentalitas, Sistem, Jaringan (MSN) menemukan bahwa Kebijakan Larangan Impor Barang belum dijalankan dengan baik, khususnya di Kota Pekanbaru. Terkait akuntabilitas, pemerintah dinilai gagal memberikan sosialisasi atau panduan bagi pakaian bekas impor, dan pengawasan masih perlu ditingkatkan. Kendala lain dalam pelaksanaan Kebijakan Larangan Impor, khususnya terkait peredaran pakaian bekas di Kota Pekanbaru adalah minimnya personel, sarana, dan prasarana untuk melakukan pengawasan terhadap pakaian bekas yang masuk baik sebelum maupun setelah melewati batas wilayah Kota Pekanbaru
Tingkat Keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Nurfadhillah, Siti;
Rusli, Zaili
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v9i1.26092
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Selama setahun terakhir, ditemukan masalah dalam implementasinya terutama terkait kurangnya sosialisasi melalui pertemuan langsung atau offline yang mempengaruhi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengurus adminduk. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kondisi eksisting masyarakat Kota Pekanbaru yang belum memiliki KTP-el serta menganalisis Tingkat Keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Hogwood dan Gunn, dilihat dari aspek kondisi eksternal, sumber daya, pemahaman dan kesepakatan dalam tujuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan implementasi belum sepenuhnya maksimal, dengan adanya masyarakat yang belum memiliki KTP-el dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi. Diharapkan masyarakat segera mengurus KTP el dan menyadari pentingnya dokumen kependudukan yang berfungsi untuk status hukum serta kepatuhan terhadap peraturan sangat diperlukan untuk kemudahan adminduk. Dan diharapkan Disdukcapil Kota Pekanbaru meningkatkan sosialisasi secara pertemuan langsung kepada masyarakat tidak hanya melalui sosmed atau online, tetapi melakukan pelayanan keliling atau pengumuman rutin di ruang pelayanan umum.
Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota
Deswita Fitriadi;
Zaili Rusli
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v18i1.27519
Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengeluarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau di Kabupaten 50 Kota yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan Budaya Alam Minangkabau, akan tetapi masih terdapat masalah dalam proses pengimplementasiannya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter Van Horn. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota belum terlaksana dengan baik. Faktor penghambatnya ialah guru yang tidak qualified, buku tidak tersedia, materi yang diajarkan tidak didukung dengan tindakan yang nyata oleh implementor, sosialisasi yang tidak merata, dan rendahnya minat anak untuk belajar BAM.
Public administration in the era of digital and collaborative governance: a bibliometric analysis
Nasution, Mimin Sundari;
Syahza, Almasdi;
Rusli, Zaili;
Mayarni, Mayarni;
Mashur, Dadang;
Zulkarnaini, Zulkarnaini;
Ananda, Fajriani
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 15, No 1 (2025): (April 2025)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/ojip.v15i1.15911
This research paper examines how digital governance evolves and intersects with collaborative governance to reshape the principles and practices of public administration. The research explores how digital platforms facilitate stakeholder collaboration, co-production of public services and evidence-based decision-making. The study also discusses the challenges that public institutions face in adapting to this new paradigm, including issues of digital divide, institutional resistance and governance capacity. These findings underscore the importance of aligning technological innovation with inclusive governance practices to achieve more effective, accountable and citizen-centred governance. The implications of this research suggest that future public sector reforms should prioritise digital inclusion, invest in collaborative capacity building, and strengthen governance networks to respond more adaptively to complex societal needs. Ultimately, this research suggests that the fusion of digital and collaborative governance offers significant potential to address complex policy challenges and enhance democratic legitimacy in contemporary public administration.
Public administration in the era of digital and collaborative governance: a bibliometric analysis
Nasution, Mimin Sundari;
Syahza, Almasdi;
Rusli, Zaili;
Mayarni, Mayarni;
Mashur, Dadang;
Zulkarnaini, Zulkarnaini;
Ananda, Fajriani
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025)
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/ojip.v15i1.15911
This research paper examines how digital governance evolves and intersects with collaborative governance to reshape the principles and practices of public administration. The research explores how digital platforms facilitate stakeholder collaboration, co-production of public services and evidence-based decision-making. The study also discusses the challenges that public institutions face in adapting to this new paradigm, including issues of digital divide, institutional resistance and governance capacity. These findings underscore the importance of aligning technological innovation with inclusive governance practices to achieve more effective, accountable and citizen-centred governance. The implications of this research suggest that future public sector reforms should prioritise digital inclusion, invest in collaborative capacity building, and strengthen governance networks to respond more adaptively to complex societal needs. Ultimately, this research suggests that the fusion of digital and collaborative governance offers significant potential to address complex policy challenges and enhance democratic legitimacy in contemporary public administration.
Profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai (Studi Kasus Implementasi pada Electronic Planning)
Wan Dodi Ihsan;
Zaili Rusli;
Adianto
Jurnal Niara Vol. 15 No. 3 (2023): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v15i3.10358
Sistim Perencananan di Kota Dumai masih rendahnya Kualitas dan Kuantitas SDM Perencana, ini sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kota Dumai Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai (Studi Kasus Implementasi pada Electronic Planning).
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai
Zulfan Heri;
Zaili Rusli;
Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 15 No. 3 (2023): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v15i3.12182
Pengelolaan barang milik daerah saat ini menjadi salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan barang milik daerah tanpa transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi penyebab kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan dilapangan, kemudian dianalisa dan diinterprestasikan dengan memberikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi tekait dengan pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai mengenai pelaksanaan dan tata kelola didalam pengelolaan barang milik daerah telah mengacu kepada mekanisme dan peraturan perundang - undangan yang ada, seperti halnya dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan. Namun penerapan dan pengelolaannya belum begitu efektif, terlihat dari anggaran dan koordinasi pengelolaan baranng milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai
Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Dumai
Zulkifli Anwar;
Zaili Rusli;
Febri Yuliani
Jurnal Niara Vol. 15 No. 3 (2023): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v15i3.12183
Masalah perparkiran tepi jalan Kota Dumai masih mempunyai masalah bagi pemerintah yang berkaitan dengan pemasukan PAD dan untuk pelanggan atau masyarakat pada penerapannya dilapangan masyarakat masih mengeluh masalah pelayanan parkir yang diberikan. Untuk itu perlunya melakukan analisis pelayanan parkir tepi jalan Umum di Kota Dumai berdasarkan persepsi pelanggan dan pengelola parkir. Berdasarkan rumusan masalah maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif kualitatif digunakan berdasarkan pertimbangan : 1). Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan.2). metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan 3). Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Hasil penelitian menemukan Kurang baiknya kualitas pelayanan parkir tepi jalan umum kota Dumai diatas dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitas pelayanan parkir dimana faktor ruang parkir yang tidak bisa menampung jumlah kendaraan yang tiap tahunnya bertambah padat adalah faktor utama yang mempengaruhi kurang baiknya kualitas pelayanan parkir TJU Kota Dumai. Kemudian Faktor sumber daya manusia dinas perhubungan yang melakukan pengawasan langsung terhadap pengelola parkir dan juru parkir pegawai dinas perhubungan tidak sebanding dengan banyaknyak jumlah juru parkir. Dibalik itu semua sistem yang diatur dalam perda atas karcis yang dipakai tidak dilaksanakan, hasil dilakukan berdasarkan distribusi karcis parkir terhadap pengelola parkir dan juru parkir hal ini juga mempengaruhi kualitas pelayanan parkir, ini menyebabkan petugas parkir mengejar masukan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi patokan yang diberiakan oleh dinas perhubungan dan mengenyampingkan tugas mereka memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna parkir
Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)
Liston Suwito;
Zaili Rusli;
Dadang Mashur
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/rwchh947
Penelitian ini menganalisis Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bengkalis. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Namun masih belum terlaksana dengan maksimal. Hambatan dalam melakukan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah dari faktor internal yaitu berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, serta faktor eksternal yaitu berupa faktor ekonomi masyarakat, keberadaan wajib pajak, dan wajib wajak yang belum balik nama atas objek pajaknya. Rekomendasi penelitian ini UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir wajib melakukan evaluasi terhadap apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi PBB-P2 di Kecamatan Pinggir. Adanya hambatan-hambatan yang terjadi baik internal dan eksternal, pemerintah harusnya menjadikan hambatan tersebut sebagai fokus pembenahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak ditahun berikutnya
Implementasi Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Covid 19 di Kota Pekanbaru (Periode Maret 2020 – Mei 2022)
Ulfa Hasanah;
Zaili Rusli
Concept: Journal of Social Humanities and Education Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Concept: Journal of Social Humanities and Education
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (840.166 KB)
|
DOI: 10.55606/concept.v1i4.63
Penelitian ini berfokus pada implementasi protokol penatalaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid 19 di Kota Pekanbaru (Periode Maret 2020 – Mei 2022). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merepresentasikan dan menjelaskan kebijakan terkait tata laksana pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid di Kota Pekanbaru. Peneliti memakai model implementasi oleh George Edward III dengan 4 indikator (komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang pada penelitian adalah wawancara, observasi dan kajian dokumen. Hasil dari riset ini yaitu implementasi protokol penatalaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid 19 di Kota Pekanbaru belum dijalankan secara optimal. Hal demikian disebabkan adaya indikator yang masih belum bisa dipenuhi oleh para implementor seperti lemahnya komitmen implementor dalam pelaksanaan kebijakan, kurangnya koordinasi antar implementor, kejelasan dari isi kebijakan dan lambannya pengadaan fasilitas serta terdapat perbedaan pandangan dan kepercayaan masyarakat yang menyebabkan timbulnya kasus pengambilan paksa jenazah Covid 19.