Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Legal Opinion

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI MELALUI SISTEM PEMASARAN MEDIA ONLINE Kurniawan, Muhammad; Sahlan, Sahlan; Pusadan, Sulwan
Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur tentang Perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Dengan demikian, bahwa perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi pemasaran melalui media online telah memiliki dasar hukum yang jelas yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata serta Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdapat dalam berbagai perangkat peraturan perundang-undangan. Teknik Pengumpulan Data, dalam penulisan ini digunakan Studi Kepustakaan (Library research). Cara pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan ini dengan menggunakan buku-buku, majalah, dan peraturan perundang-undangan.Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik serta Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memberikan Perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam  transaksi pemasaran media online, sehingga jika terjadi pelangaran dapat dilakukan penyelesaian hukum yang sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik, dan  Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA Putri, Nurul Rania; Sahlan, Sahlan; Djohas, Saharuddin
Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia mempunyai jumlah sumber daya manusia yang sangat banyak, sehingga merupakan suatu kekuatan yang besar untuk melakukan pembangunan. Akan tetapi banyaknya sumber daya manusia yang ada harus juga diimbangi dengan banyaknya lapangan usaha atau tempat bekerja. Karena apabila tenaga kerja lebih banyak dari lapangan kerja, maka akan timbul pengangguran yang justru akan memberatkan bagi perekonomian negara. Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pemilik modal dengan pekerja. Pengaturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seperti yang diterangkan dalam asas-asas perjanjian, berakhirnya suatu perjanjian jenis-jenis perjanjian kerja dan syarat sahnya perjanjian kerja. Prosedur pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu seperti halnya perjanjian-perjanjian lainnya, agar merupakan perjanjian yang sah dan mengikut sebagai undang-undang bagi yang membuatnya diperlukan syarat-syarat tertentu. Untuk pembuatan perjanjian atau kesepakatan kerja tertentu terdapat syarat-syarat materil dan forma, agar kesepakatan kerja tertentu bisa dinyatakan sah. Perlindungan terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh yang diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perlindungan atas hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan atas upah.
TINJAUAN HUKUM TENTANG BILYET GIRO SEBAGAI SURAT BERHARGA YANG DIJADIKAN JAMINAN BANK BILA NASABAH WANPRESTASI Hermawan, Baso; Sahlan, Sahlan; Nurman, Ilham
Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan bilyet giro sebagai salah satu alat pembayaran giral sangat disukai masyarakat terutama kalangan dunia uaha, sebab pembayaran dalam hal ini dilakukan dengan cara booking transfer antar bank (perintah pemindah bukuan rekening) sehingga faktor keamanan amat terjaga.Rumusan masalah yang dibahas adalah: Pertama Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh bank yang mempunyai jaminan bilyet giro nasabah wanprestasi ?. Kedua Sejauh mana bilyet giro sebagai surat berharga dijadikan jaminan bank jika pihak nasabah wanprestasi ?Tujuan Penulisan ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut : Pertama Untuk mengetahui dan mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh bank yang mempunyai jaminan bilyet giro bila nasabah wanprestasi. Adapun Pengumpulan data dalam studi kasus ini menggunakan kajian yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah :Pertama Jika suatu surat berharga (bilyet giro) telah memenuhi syarat formal, maka bilyet giro dipakai sebagai agunan kredit bank melalui pengikatan jaminan secara gadai atau gadai cessie. Kedua Menurut upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bank tersebut adalah dengan meminta untuk dilakukannya booking transfer atau pemindah bukuan rekening, dan rekening pihak penerbit kedalam rekeningnya yang tersimpan di bank
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KEHILANGAN BARANG KIRIMAN (STUDI KASUS JALUR NUGRAHA EKAKURIR KOTA PALU) Ikhwan, Rizky; Sahlan, Sahlan; Kasim, Armin
Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengikuti perkembangan dari perekonomian yang modern kebutuhan hidup manusia sangatlah banyak.Baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Salah satu kebutuhan tambahan adalah tentang kebutuhan akan jasa pengiriman barang. Jasa Jalur Nugraha Ekakurir atau yang sering dikenal dengan sebutan JNE merupakan salah satu jasa pengiriman barang.Banyak peristiwa hukum yang berkaitan dengan jasa pengiriman barang.Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas kehilangan barang kiriman tersebut.Kenyataan yang ditemukan sering kali klaim yang diajukan oleh pengirim kurang ditanggapi oleh pihak perusahaan pengiriman sehingga menimbulkan sengketa.Hal ini mendorong penulis untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas kehilangan barang kiriman. Di dalam penelitian ini digunakan rumusan masalah yaitu bagaimanakah bentuk perlindungan hukun bagi konsumen pengguna jasa PT. JNE kota Palu apabila terjadi kehilangan barang kiriman.Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas yang merupakan penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library), maka penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu menggunakan data perimer dan data sekunder, data primer yang di peroleh secara langsung dari penelitian lapangan, dengan menggunakan tekhnik wawancara dengan pihak-pihak terkait menyangkut perlindungan hukum terhadap konsumen atas kehilangan barang kiriman PT. JNE di Kota Palu, Selain data primer yang digunakan, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Untuk itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum yang digunakan. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan maslah dalam penelitian ini, buku-buku hukum terkait dengan hukum perlindungan konsumen hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.Peraturan Perundang-undangan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
ASPEK YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN KONOSEMEN SURAT BERHARGA DALAM TRANSAKSI PENGANGKUTAN BARANG Hamza, Hamza; Sahlan, Sahlan; Kekka, Abraham
Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan laut terdapat suatu dokumen angkutan yang dikenal dengan konosemen. Dalarn pengertian dagang adalah surat-surat berharga yang dalam lalu lintas niaga dapat diperdagangkan. Konosemen perlu dibuat mengingat bahwa barang-barang yang dikirimkan dengan kapal atau alat angkut lainnya mempunyai nilai yang tidak kecil. Dalam pelaksanaan pengangkutan Iaut ini khususnya terhadap penerbitan konosemen ini muncul beberapa masalah diantaranya mengenai, ketidak sesuaaian jumlah barang yang di terima dengan isi yang tertera dalam konosemen, Kaitannya terhadap pertanggung jawaban pengangkut, dan hal-hal yang sering timbul dalam konosemen.Dalam Penerbitannya Konosemen diterbitkan dalam dua lembar , Konosemen jenis pertama dapat diperdagangkan, sedangkan konosemen jenis kedua tidak untuk diperdagangkan hanya untuk kepentingan administrasi.Terhadap pertanggung jawabannya pengangkut diwajibkan menjaga keselarnatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai penyerahan, dan diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan karena tidak diserahkannya barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang (pasal 468 KUHD).
Co-Authors A. Bisri, A. Ababiel, Reno Abd. Rasyid Syamsuri Adi Jufriansah Ahmad Ramadhan Aisha, Suci Nur Akbar Akbar Alberth, Alberth Amar Salahuddin Amin, Chintia Nazilah Ana, Haeurn Andi Bustamin Daeng Kunu Aprimadedi Aris Badara, Aris Arman Anwar Arta Mevia, Dilla Asnani Asnani Aulia, Rahma Ayyub, Rusli Azmi Khusnani Baharuddin Ali, Baharuddin Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia Berlian Arswendo Adietya Deprizon, Deprizon Dian Permana, Dian Djohas, Saharuddin Donuata, Pujianti Bejahida Ernida, Ernida Erwin, Yulias Farizi, Zakaria Al Fattah, Muh Arifin Firdaus, Amrul Fitriani, Nadya Hamza, Hamza Hanafi, Fahruddin Harijaty, Erny Herlindayana, Herlindayana Hermawan Hermawan Hermawan, Baso hikmatiar, hamzarudin Husain Insawan, Husain Ikhwan, Rizky Imranah, Imranah Indah, Sulfajriyani Irma Handayani, Irma Ismatullah, Muh Izzul Jayadin Jultia, Wa Ode Jumiati Jumiati Juni, Nur K., Armin Kalimudin, Kalimudin Kasim, Armin KEKKA, ABRAHAM Konisi, La Yani Koten, Florentinus P. N Laepe, Ader Lestari, Afdhal Lubis, Zubaidah Maulana Muhamad Sulaiman Megawati, Elisa Mhw, Muh NurFitrah Moh. Iqbal, Moh. Mohammad Natsir Muhammad Azan Muljibir Rahman, Muljibir Naryaningsih, Agustien Nita, Yunra Nofian Nur Fatinah, Siti Nurdin Nurdin Nurjannah S NURMAN, ILHAM Nursyam, Ucy Rahmayani Patadjai, Andi Besse Puastiningsih, Sri Pusadan, Sulwan Putri Dewi Putri, Azzahrah Insawan Putri, Nurul Rania Rahim, Amirudin Rahmawati, Rahmawati Rasti, Rasti Refika, Refika Rini, Theresia Nona Risqah Amaliah Kasman Rusdin, Muhamad Epi S Siswanto Sabarudin Saputra Sagala, Sutan Muda Saharul, Saharul sakban, sakban Salsabila, Ririn Samsurizal, M. Sulaeman Sara NST, Mega Saskia, Indra Sessu, Andi Siti Wardah, Siti Soleh, Mohamad Sri Suryana Dinar, Sri Suryana Sulaiman, Lalu Sulastin, Sulastin Suriyani Suriyani, Suriyani Susilowati, Yuli Sutriasni, Oni Sya’bania, Nursina Uddin, Abdul Karim Veithzal Rivai Zainal Verlia, Venti Warinta, Yespa Wattimena, Josina Augustina Yvonne Wibowo H.N, Wibowo Widyanthi, Astri Widyastuti, Ester Yudhiakto Pramudya Yulianto, Muhamad Arief Yunus Yunus Zalili Sailan Zarah, Jihan Annisa