Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.154
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha Saintifika FKIP e-PROCEEDING Edu Geography Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi Majalah Pembelajaran Geografi Jurnal Geografi Awang Long Law Review Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JPIG Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis Jurnal Pembelajaran Fisika Journal of Innovation Research and Knowledge Natural Science Education Research (NSER) SAINTIFIKA JUDGE: Jurnal Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of International Multidisciplinary Research JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini dan Kewarganegaraan
Sri Astutik
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Journal of Innovation Research and Knowledge

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1893/PDT.G/2023/PA.SBY DAN PUTUSAN NOMOR 5053/PDT.G/2020/PA.SBY) Anindya Vania Permatasari; Siti Marwiyah; Subekti, Subekti; Sri Astutik
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian melalui studi dua putusan, yaitu Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Putusan Nomor 5053/Pdt.G/2020/PA.Sby. Penelitian empiris ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hak nafkah anak dalam kedua putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 80 KHI, yang memungkinkan eksekusi apabila pihak yang berkewajiban, terutama ayah, lalai. Penulis menyarankan agar ayah bertanggung jawab memberi nafkah hingga anak dewasa dan ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan jika terjadi kelalaian. Pemerintah dan badan penegak hukum diminta lebih tegas dalam menangani kasus kelalaian nafkah anak.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) YANG MENJADI KORBAN CYBER BULLYING Abdillah Satar; Sri Astutik; Subekti, Subekti; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bullying tidak hanya dilakukan secara langsung tapi juga lewat media sosial. Tindakan cyber bullying kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sering juga terjadi yang mengakibatkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mengalami trauma kepanjangan, sehingga perllu diberikan perlindungan dan dilakukan upaya pencegahannya. Tujuan penelitian ini akan membahas Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang menjadi korban Cyber Bullying dan Perang Linkungan dalam pencegahan cyber bullyin terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum tentang perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain perlindungan fisik dan perlindungan psikologi, merahasiakan identitas korban, pendampingan khusus saat melakukan pelaporan atau proses hukum, dan menjerat pelaku cyber bullying dengan sanksi pidana berdasarkan undang-undang. Lingkungan yang mendukung, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga pemerintah, memiliki peran penting dalam pencegahan cyberbullying terhadap ABK. Kolaborasi yang baik di antara semua pihak dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan inklusif bagi ABK.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) ATAS TINDAKAN PIDANA ANCAMAN DARI KOMSUMEN Dony Adhitama Kurniawan; Subekti, Subekti; Sri Astutik; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan konsumen yang merugikan yang sering terjadi pada saat pembayaran menggunakan sistem COD yaitu penolakan pembeli untuk membayar barang yang telah diterimanya yang dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Seringkali juga disertai pengancaman kurir dengan senjata tajam maupun senjataapi oleh pelanggan buntut dari pembeli yang menolak membayar barang yang diterimanya dan menurut Pasal 368 KUHP dapat digolongkan sebagai perbuatan pemerasan dan pengancaman (selanjutnya disebut KUHP). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Kurir Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Atas Tindakan Pidana Ancaman dari Komsumen. Metode penelitian digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif. Perlindungan hukum bagi kurir perlu dipertimbangkan dan mungkin dikodifikasikan untuk mencakup aspek-aspek tertentu yang dapat memberikan keamanan dan jaminan terhadap hakhak mereka, Pentingnya memahami dan mengenali hak dan kewajiban kurir dalam perjanjian kerjasama, terutama terkait pembayaran COD, menjadi hal yang krusial.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PENGGUNA E - COMMERCE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Nurul Hidayat; Subekti, Subekti; Sri Astutik; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Maraknya penggunaan e-commerce di era digital meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi serta sejauh mana efektivitas UU No. 27 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data serta sanksi administratif maupun pidana, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pengawasan, literasi digital masyarakat, dan kesiapan lembaga pengawas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kesadaran hukum, serta sinergi antar lembaga untuk memastikan perlindungan data pribadi dapat terwujud secara optimal di ranah e-commerce.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI Suriyo, Suriyo; Sri Astutik; Subekti, Subekti; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan negara, terutama dari segi penerimaan pajak dan pengawasan terhadap produk tembakau ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kasus, wawancara dengan aparat penegak hukum, dan analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang jelas, seperti dalam Undang-Undang Cukai dan peraturan pelaksanaannya, penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta maraknya jaringan distribusi ilegal yang sulit dilacak. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, Bea Cukai, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai.
TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Dede Wildan Kurniawan; Ernu Widodo; Subekti, Subekti; Sri Astutik
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum Islam dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan dapat merusak kesucian dan kehormatan seseorang. Dalam hukum Islam, pencabulan diartikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan atau tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Hukuman untuk pencabulan dalam hukum Islam dapat berupa rajam, cambuk, atau denda, tergantung pada syarat-syarat yang dipenuhi. Pelaku pencabulan yang telah menikah dan melakukan tindakan pencabulan dengan sengaja dapat dikenakan hukuman rajam. Dalam hukum Islam, pencabulan dianggap sebagai tindakan yang merusak kesucian dan kehormatan seseorang, serta dapat menyebabkan kerusakan pada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghormati hukum Islam dalam menghadapi tindakan pencabulan.
KEKUATAN HUKUM HASIL AUTOPSI SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN DALAM DELIK PEMBUNUHAN M. Alvan Nur Rosyid; M. Syahrul Borman; Irawan Soerodjo; Sri Astutik
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

: Autopsi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang signifikan dalam proses pembuktian dalam perkara delik pembunuhan. Hasil autopsi memberikan analisis ilmiah tentang jenis luka, sebab kematian, dan hubungan sebab-akibat dengan tindakan tersangka. Meskipun memiliki peran yang vital, hasil autopsi juga memiliki keterbatasan, seperti potensi kesalahan dalam pelaksanaannya atau interpretasi yang berbeda dari ahli. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kekuatan hukum hasil autopsi dalam mendukung proses pembuktian dalam delik pembunuhan dan untuk menilai bagaimana hasil tersebut dapat mempengaruhi proses peradilan. Hasil otopsi memiliki kekuatan hukum yang signifikan sebagai alat bukti sah dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan. Sebagai keterangan ahli, hasil otopsi dapat menjadi bukti yang memperkuat atau membantah penyebab kematian korban. Otopsi harus dilakukan oleh ahli yang kompeten, dan prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum untuk dianggap sah dan memiliki nilai pembuktian yang kuat. Otopsi berperan penting dalam menentukan penyebab kematian korban dalam kasus pembunuhan. Melalui pemeriksaan medis yang menyeluruh, otopsi dapat mengungkap jenis kekerasan yang dialami korban, serta memberikan petunjuk tentang apakah kematian tersebut disebabkan oleh tindak kekerasan yang disengaja atau tidak. Hasil otopsi menjadi bukti yang sangat berharga dalam pembuktian delik pembunuhan, cara pembunuhan, dan apakah ada perencanaan di balik tindakan tersebut.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MELINDUNGI MASYARAKAT PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Alief Akbar Albasir; Subekti, Subekti; Sri Astutik; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat, terutama melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa. Salah satu program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Terpadu Lokal, yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup warga desa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah desa dalam melindungi masyarakat melalui program Pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam program Pendaftaran tanah sistematis lengkap telah berjalan efektif dalam menciptakan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti akses jalan yang lebih baik dan peningkatan fasilitas umum. Namun, terdapat tantangan terkait pendanaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang perlu ditingkatkan agar program ini dapat lebih optimal dalam melindungi masyarakat. Penelitian ini menyarankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi program untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program Pendaftaran tanah sistematis lengkap di masa depan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN LABEL PRODUK MAKANAN IMPOR KADALUARSA Immanuel Obed Anaru; Sri Astutik; Nur Handayati; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penggantian label produk makanan impor yang telah melewati tanggal kedaluwarsa, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan juga tanggung gugat terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan tersebut. Fenomena penggantian label kedaluwarsa menjadi permasalahan serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen dan melanggar hak mereka atas informasi yang benar sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh studi literatur dan analisis putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen meliputi perlindungan preventif melalui kewajiban pencantuman label yang benar dan pengawasan oleh BPOM, serta perlindungan represif berupa sanksi administratif, dan perdata terhadap pelaku usaha yang memalsukan atau mengganti tanggal kedaluwarsa tanpa dasar hukum yang sah. Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas pelanggaran pelaku usaha yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha sekaligus menjamin terpenuhinya hak konsumen atas produk yang aman, layak konsumsi, dan sesuai standar mutu.
Co-Authors Abdillah Satar Aditya Mahardika Aditya Rakhmawan Afida Silmi Nahdliyah Agum Taufan Agus Abdul Ghani Ahliyani Ahliyani Ajeng Lestyarindi Albertus Djoko Lesmono Alief Akbar Albasir Amar Ma’ruf Al Bawani Ana Susiati Ana Wahyu Lestari Anika Firdiansari Anindya Vania Permatasari Anna Partina Ari Dwi Handrian Arif Rahman Fadli Asyroful Mujib Ayub Fatahillah Ayuk Witria Ningsih Bachrul Amiq Bejo Apriyanto Berliana Oni Imaniar Billy Muskitta Bastian Erlando Brian Aziz Suryadana Cindy Ineke Ferdanti Dede Wildan Kurniawan Dian Pratiwi dian putri ayu rahmawati Dony Adhitama Kurniawan Elan Artono Nurdin Era Iswara Pangastuti Ernu Widodo Fahmi Arif Kurnianto Febrian Eko Priandono Firda Afiana Maghfiroh Fitri Hariani Gilang Candra Setiawan Giofani Ginolla Ardiyanto Hartoyo Hartoyo Hildatul Zannah Hovi Abdillah I Ketut Mahardika Ida Purwati Iinamy Nurul Fuad Ilzam, Moch Immanuel Obed Anaru Indrawati Indrawati Intan Dwi Handayani Irawan Soerodjo Kiki Dwi Trisnani Kurnianto, Fahmi Arif Lailatul Nuraini Lisa Listyo Wati Lu’luul Maknuniyah M. Alvan Nur Rosyid M. Syahrul Borman M. Yustino Aribawa Maryani Maryani Maulana Ahmadi Maygi Angga Siswantoro Mohammad farid Hidayatulloh Muhammad Asyroful Mujib Naelal Ngiza Nita Dwi Handayani Nita herlina ekasaputri Noenik Soekorini Nur Handayati Nur Wandiyah Kamilasari Nuriman Nuriman Nurma Yuwita Nurul Faradilla NURUL HIDAYAT Oktavian Brian Firmansyah Pangastuti, Era Iswara Prasasti Nur Indahsari Putri Anjani Rakhmawati Oktasenta Syafira ratna amalia Ratna Yuliastanti Regena Yuni Maulida Rengga Fatma Jaya Ria Intandari Rifati Dina Handayani Rif’ati Dina Handayani Rike Dwi Wulandari Risalatul Lutfiyah Shoum Rizka Nugraha Praktikna rofiqoh rofiqoh Rohmatul Husna Rohmi Khoirun N Rr. Laksmi Wulandari Safina Aulia Sani Salfa Zahroh Ahadah Shely, Shely Silvia Ainur Rohma Singgih Bektiarso Sinthia Lolita Lorensi Siti Badriyatul Siti Iklimatul Fatimah Siti Marwiyah Somaryati St SRI RAHAYU Sri Wahyuni Subekti Subekti Subekti Subekti Subekti Subiki Subiki Sudarti . Suhdi Suhdi Supeno Supeno Suriyo, Suriyo Sutarto Sutarto Tini Wulandari Tjiptaning Suprihati Trapsilo Prihandono Tri Mardiyanti Rahayu Uswatun Hasanah Uswatun Hasanah Verawati Eka Ratna Sari Vieta Imelda Cornelis Wahyu Prawesthi Wicaksono, Iwan Yuni Dyah Pratiwi Yushardi Yushardi Zevi Hofifah Zhahrotun Nurroniah Zhulfi Prasetyadi