Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.36
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah YUSTISI As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Nirta: Studi Inovasi IIJSE Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga JIMKI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia Jurnal Agromedicine Unila: Jurnal Kesehatan dan Agromedicine
Fauziah Lubis
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Persfektif Siyasah Dusturiyah ainun maharani, azizah; Fauziah Lubis
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.883

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penyediaan lampu lalu lintas. Penyediaan lampu lalu lintas sebagai bagian dari infrastruktur jalan merupakan aspek penting dalam mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Tanjung Balai belum optimal. Ditemukan 15 titik lampu lalu lintas yang tidak berfungsi akibat usia teknis, keterbatasan anggaran, dan lemahnya pemeliharaan oleh instansi terkait. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kondisi ini mencerminkan kelalaian negara dalam menjalankan amanah untuk menjaga maslahah ‘āmmah dan ḥifẓ al-nafs sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah. Pemerintah berkewajiban bertindak adil, efisien, dan amanah dalam kebijakan publik, termasuk pengadaan dan perawatan lampu lalu lintas, sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dan keagamaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi anggaran agar ketentuan hukum dapat berjalan lebih efektif demi terciptanya lalu lintas yang aman dan maslahat bagi masyarakat
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PERADILAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (CONTEMPT OF COURT) Muhammad Alfarobi; Fauziah Lubis
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.944

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan terhadap peradilan (contempt of court), yang secara harfiah berarti merendahkan martabat pengadilan. Kasus seperti tindakan Razman dan kuasa hukumnya yang naik ke atas meja persidangan, yang dinilai sebagai obstruction of justice atau contempt of court, menyoroti urgensi permasalahan ini. Seringnya istilah obstruction of justice muncul dari berbagai pihak juga memperlihatkan bahwa isu ini relevan dan perlu diteliti lebih lanjut. Permasalahan utama dalam penelitian ini terbagi dua: pertama, bagaimana penegakan hukum contempt of court dilakukan di Indonesia; kedua, bagaimana sanksi ta'zir dapat diterapkan menurut Hukum Pidana Islam terhadap pelaku contempt of court untuk mencapai efek jera (zajr). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang mengandalkan data sekunder dari bahan pustaka. Berdasarkan pembahasan, ditarik dua kesimpulan utama. Penegakan Hukum Contempt of Court di Indonesia saat ini diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana, dan belum terkodifikasi dalam satu undang-undang khusus (Contempt of Court Act). Ini menyebabkan tantangan dalam kepastian dan konsistensi hukum. Sanksi Ta'zir dan Efek Jera (Zajr) dalam Hukum Pidana Islam menunjukkan bahwa tindakan penghinaan terhadap peradilan dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Sanksi ta'zir memiliki karakteristik fleksibilitas, di mana jenis dan kadar hukuman tidak ditetapkan secara spesifik dalam nash, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (ulil amri) untuk mencapai efek jera  
PHK Tidak Sesuai Prosedur Berdasarkan UU No. 13 Thn 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo UU No. 6 Thn 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus PTSN No. 32/Pdt.G/2019/Pn Bau) Aufa, Husniyah; Fauziah Lubis
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 5 (2025): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i5.1458

Abstract

This study aims to analyze Termination of Employment (PHK) that does not follow proper procedures based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, as amended by Law No. 6 of 2023 on Job Creation, from the perspective of maqashid syariah, using case number 32/Pdt.G/2019/PN Bau as a case study. The main issue in procedurally improper termination lies in the imbalance of bargaining power between workers and employers, as well as weak supervision over the implementation of regulations. This leads to procedural violations in employment termination, which often result in injustice, violations of workers’ rights, and legal uncertainty, ultimately affecting workers’ economic welfare. Employment termination is a frequent source of conflict between workers and employers, particularly when it is not carried out in accordance with the procedures stipulated in the legislation. This study uses a normative juridical approach by examining relevant legal regulations and linking them with the principles of maqashid syariah, particularly in terms of the protection of wealth (hifz al-mal) and the protection of life (hifz an-nafs). The findings indicate that the procedural violation of employment termination in this case contradicts the principle of justice as outlined in labor laws and the values of maqashid syariah. Although the Job Creation Law provides flexibility in employment relationships, its implementation often overlooks the protection of workers’ rights, resulting in economic losses for workers
Implikasi Globalisasi dan Kapitalisme Perspektif Teori Dependensi Nandani Zahara Mahfuzah; Zulkifli Nasution; Fauziah Lubis
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 9 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jms.v9i3.23226

Abstract

The purpose of this research is to find out the Implications of Globalization and Capitalism from the Perspective of Dependency Theory. Developing countries will increasingly depend on developed countries in economic, political, and social terms. Literature Review research method is one of the approaches in qualitative research in which researchers conduct analysis in the library by collecting books, documents, archives, and other data sources. Thus, while the IMF plays an important role in regulating globalization, capitalism, and dependency theory in Indonesia, it is also necessary to examine and critique its impact and sustainability in relation to the economic and social interests of various layers of society in Indonesia. The research results of this study show that globalization has significantly impacted market dynamics, integrated the global economy, and strengthened the influence of capitalism and the important role of the legal system in facing the challenges of globalization, capitalism, and dependency theory to create a fair and sustainable regulatory framework.
Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia Muhammad Idris Sarumpaet1; Hilal Haitami Harahap; Fauziah Lubis
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.12848

Abstract

Peran politik hukum dalam membentuk kerangka hukum progresif di Indonesia adalah esensial. Ini terjadi sebab politik hukum mendikte rancangan kebijakan hukum yang ideal untuk masa depan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, atau yang sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini, yang juga dikenal sebagai studi perpustakaan atau analisis dokumen, bersifat teoritis dan mengandalkan data dari bahan-bahan hukum yang tersedia dalam bentuk tertulis dan sumber-sumber perpustakaan sebagai dasar analisisnya. Penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Konsep hukum responsif di Indonesia bermula di era orde baru, tepatnya pada dekade 1980-an. Konsep ini berkembang hingga munculnya gagasan hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo. Gagasan ini, yang telah diakui sebagai bukan konsep baru, merupakan hasil dari proses kristalisasi panjang berdasarkan penelaahan atas dinamika isu hukum di Indonesia yang berkelanjutan. Kedua, Dengan konfigurasi politik yang berorientasi demokratis pada masa kini, karakteristik politik hukum nasional mengarah pada produksi norma hukum yang cenderung memiliki responsivitas terhadap kebutuhan populis. Ketiga, Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan karakter responsif dalam pembentukan perundang-undangan telah mencerminkan peran penting politik hukum dalam beberapa aspek.
Analisis Verzet Terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata Fauziah Lubis; Tazkiya Asri Syam; Liza Fauzanti Sagala; Anggina Elsa Ritonga; Lusi Febriani; Sigit Sigit
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.5248

Abstract

This study aims to analyze the legal remedies for denial of default in the civil procedural law system in Indonesia. The main problem raised is how the denial mechanism can provide legal protection for defendants who are not present at the trial, and how the application of denial in judicial practice is related to the principle of fair and speedy trials. The background of this study is based on the phenomenon of many civil cases being decided by default due to the absence of the defendant, which then leads to the submission of denial as a means of protecting the defendant's rights. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. Data were obtained through a literature study of laws and regulations, court decisions, and relevant literature, and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that denial is an important legal right for defendants to defend themselves against unilaterally imposed decisions. However, in practice, the implementation of denial is often hampered by administrative factors, the defendant's ignorance of their rights, and different interpretations by law enforcement officers regarding the deadline for submitting denial. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and socialize the mechanism of verzet so that the principle of justice in the civil trial process can be realized optimally.
Alat Bukti dalam Perkara Sengketa Waris Nisa Ul Zakiyah; Fauziah Lubis; Hanita Pratiwi; Yulia Sari Devi Siregar; Sindi Awwaliyyah Lingga; Fadly Anhar Gultom
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.5426

Abstract

This study aims to analyze the types of evidence used in inheritance cases and to assess their probative value based on the provisions of civil procedural law in Indonesia. Inheritance disputes are among the most complex matters in Indonesian civil law, involving not only the question of who is entitled to inherit but also the evidence used to prove such rights in court. This article discusses the various types of evidence used in inheritance cases, including documentary evidence, witness testimony, presumptions, confessions, oaths, and electronic evidence. The research employs a normative juridical approach and case studies. The findings indicate that understanding the types and probative value of evidence is crucial to the success of inheritance claims. This study is expected to enhance the understanding of civil procedural law in the context of inheritance litigation.
Keterbukaan dalam Pemeriksaan Perkara di Persidangan: Perspektif Hukum Acara Perdata Nabilla Azzahra; Fauziah Lubis; Nasywa Nur Zhafira; Alyafi Afwa; Rajakqu Aulia; Fikri Fikri
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.5428

Abstract

This research examines the implementation of the principle of openness in the examination of cases in civil court proceedings in Indonesia, focusing on two main issues: (1) how the principle of openness is regulated and applied in civil court practices, and (2) what key obstacles hinder the implementation of this openness. The purpose of the study is to provide an in-depth overview of the mechanisms for implementing the principle of openness in the civil judicial process and to identify inhibiting factors that need to be addressed promptly in order to make the judicial system more transparent and accountable. This study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through literature review, including legislation, legal doctrines, and relevant court decisions, and analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the principle of openness is well accommodated normatively within Indonesia’s civil judicial system; however, its implementation still faces significant challenges, such as limited supporting facilities, inadequate dissemination among judicial officers, and the tension between protecting the privacy of parties and ensuring public access to information. To address these issues, improvements in technological infrastructure, human resource training, and internal policy revisions are essential steps to optimize the principle of openness in civil court proceedings.
Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Secara E-Court Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2002 Fauziah Lubis; Nur Aisah; Rifqi Althaaf Masaid; M. Farhan Damanik; Siti Nurul Latifah; Fitri Nabila
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.5445

Abstract

this journal is written to examine divorce cases which are complex social problems and often have psychological and economic impacts on families. In Indonesia, the Religious Court (PA) plays an important role in resolving divorce disputes. Over time (MA RI) has sought to improve the efficiency and transparency of judicial services through the implementation of a system that regulates the application of this electronic system in various cases, including divorce cases. This study is important to evaluate the extent to which the implementation of e-Court in resolving divorce cases in PA is in accordance with the PERMA, identify the obstacles faced, and provide recommendations for improving and optimizing the system. It is hoped that this study can contribute to improving services in the courts in handling divorce cases and supporting the realization of simple, fast, and low-cost access to justice.
Analisis Nilai Saksi dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Fauziah Lubis; Najwa Ramadhani Lubis; Saidatul Umniyyah; Junita Lubis; Muhammad Fauzan; Muhammad Dzaky Al Muttaqy
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): April: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v4i1.2501

Abstract

In civil procedural law, witnesses play a crucial role as evidence to clarify disputed facts, especially when written evidence is insufficient. According to Article 164 of HIR and Article 1865 of the Civil Code, witness testimony must be given under oath to gain legal legitimacy. The principle of "Unus Testis Nullus Testis" states that the testimony of a single witness must be supported by other evidence to have probative value. The procedures involve a witness list, scheduling of hearings, summoning, taking of the oath, and examination of testimony. Judges evaluate testimony based on its relevance, consistency, and connection with other evidence. The strength of witness testimony lies in direct experience, objectivity, and consistency. However, weaknesses such as testimonium de auditu (hearsay evidence), personal bias, and memory limitations can affect its validity. Under the principle of "vrije bewijsleer" (free evaluation of evidence), judges assess testimony independently within a relevant context. Although supplementary, witness testimony is often crucial in supporting or rejecting the claims of disputing parties, aiming to reach a fair judgment based on credible facts.
Co-Authors ainun maharani, azizah Alyafi Afwa Andli Arya Harahap Angga Wira Yuda Tarigan Anggina Elsa Ritonga Asrul Saputra Harahap Audi Mutia Adrivia Nst Aufa, Husniyah Awaluddin Habibi Siregar Azura Tasya Chairun Nissa Eprianty Cika Audira Cindy Dinda Putri Da Cahara Dani Kartika Sari Debi fazila Deby Rinaldi Dewi Seftiana Andriani Dhea Kinanty Dimas Ardiansyah Dinda Karnia Putri Dinda Tazkia Aulia Doni Heri Koeswono Dwi Andreyan Syaputra Dwi Sima Efri Sarnauli Nasution Eko Abdi Pranata Erniawati Ersa Hanna Lutfiah Erwin Erwin Fadly Anhar Gultom Faridah Alatas Febrianti, Nazwa Fikri Fikri Fitri Nabila Fitria Nurhaliza Franstogi Anugrahta Simbolon Hafiz Alamsyah Halwa Shabri, Indana Hanita Pratiwi Hilal Haitami Harahap Hotnita Sari Hasibuan Ishaq London Lubis Isro Ayu Marbun Jannatun Naim Junita Lubis Jusnaini Kamaluddin Simamora Khairunnisa Harahap Khofifah Indah Krisnadi Kusuma Suwandi Kurnia Fanny Liza Arlina Liza Fauzanti Sagala Lusi Febriani Luthfi Alfarizi Nasution M. Farhan Damanik M. Irwansyah Saragih Madinah Asri Putri Andarin Mhd. Syahnan Mohammad Yusuf Muhammad Alfarobi Muhammad Dzaky Al Muttaqy Muhammad Farid Muhammad Fauzan Muhammad Idris Nasution Muhammad Idris Sarumpaet1 Muhammad Kaharuddin Muhammad Nawawi Muhammad Rayhan, Rayhan Muhammad Rizky Khoir Nabilla Azzahra Najwa Ramadhani Lubis Nandani Zahara Mahfuzah Nasywa Nur Zhafira Nisa Ul Zakiyah Nur Aisah Nurhayani NURLIANA NURLIANA Nurul Fahmidab NURUL MIFTAHUL JANNAH Parhan Azmi Pramestia Andini Putri Putri Nurhazijah Rabbiyatul Atdawiyah Lubis Rabiatul Adawiyah Siregar Rajakqu Aulia Reni Zuraida Rifqi Althaaf Masaid Rizka Putri Agustina S Rizki Juliana Rizki Winanti Rodhiatun Mardiah Rofitrah Fadli Sihombing Saidatul Umniyyah Salma Salsabila Salsabila Alamanda Sarmila Munthe Sayyidah Aqillah H Selamat Sentosa Septeddy Endra Wijaya Sigit Sigit sindi awwaliyyah lingga Siti Adinda Puspita Siti Nurul Latifah Siti Zulaiha Sonia Winda Khairani Syahrina Siregar TA Larasati Tasya Fadillah Tazkiya Asri Syam Trisnanda Rielta Yudhi Permana Yulia Sari Devi Siregar Yusuf Zibron Zulkifli Nasution