Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.11
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah YUSTISI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Kartika: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Nirta: Studi Inovasi IIJSE Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga QAZI : Journal of Islamic Studies JIMKI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia Jurnal Agromedicine Unila: Jurnal Kesehatan dan Agromedicine
Fauziah Lubis
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Tidak Dicatatkan di Pemerintahan: Kajian Kritis dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dhiyaul Habib Ifham; Pagar Hasibuan; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4610

Abstract

Perkawinan tidak terdaftar masih menjadi fenomena umum dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan berbagai masalah hukum, khususnya mengenai status dan perlindungan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perkawinan tidak terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meneliti konsekuensi hukum yang ditimbulkannya, dan meneliti bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak terdaftar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus, terutama melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan tidak terdaftar dapat dianggap sah menurut agama, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal di mata negara, sehingga mengakibatkan gagalnya pemenuhan hak-hak sipil anak, seperti hak atas nafkah, warisan, dan identitas hukum. Putusan Mahkamah Konstitusional telah memperluas pengakuan hubungan sipil antara anak dan ayah biologisnya, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan hukum dan sosial. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mereformasi kebijakan pendaftaran perkawinan untuk memastikan perlindungan hukum yang adil dan komprehensif bagi anak-anak sebagai subjek hak asasi manusia
Pertanggungjawaban Pidana Anak terhadap Pembunuhan Tidak Berencana dengan Teman Akibat Bermain Haris Dermawan; Pagar Hasibuan; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4642

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam pembunuhan tidak berencana akibat bermain, dengan fokus pada perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum Islam. Pembunuhan tidak berencana akibat bermain sering kali terjadi dalam kondisi yang tidak terkendali atau akibat kelalaian, sehingga memunculkan perdebatan mengenai bagaimana hukum memandang dan menangani kasus seperti ini, terutama yang melibatkan anak. Dalam hukum Indonesia, anak yang terlibat dalam tindak pidana seperti pembunuhan tidak berencana harus mendapat perlakuan khusus sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak, daripada hukuman retributif. Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan perhatian pada prinsip keadilan dan rehabilitasi, dengan hukuman yang lebih ringan seperti diyat (ganti rugi) atau ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim), yang mempertimbangkan usia dan perkembangan pelaku. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan hak anak dengan keadilan bagi korban, serta pentingnya implementasi kebijakan yang lebih restoratif dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru dalam penanganan kasus kejahatan yang melibatkan anak secara lebih humanis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku
Tinjauan Maslahat dan Illat Hukum pada Praktik Penyewaan Lahan untuk Peternakan Babi di Kecamatan Sidamanik dalam Analisis Kaidah Hukum Asal Kebolehan Bermuamalah Muhammad Sya’ban Siregar; Mhd. Syahnan; Fauziah Lubis; Dhiauddin; Nisful Khoiri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4692

Abstract

Sewa menyewa merupakan suatu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, bila tujuan dari transaksi sewa menyewa ini menimbulkan dinamika yang besar bagi Islam maka perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban hukumnya di dalam Islam. Riset ini dilakukan di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, di mana seorang muslim yang karena telah lama tidak menemukan penyewa tanahnya, ia langsung saja menyewakan tanah itu kepada orang yang bertujuan membuat peternakan babi di tanah yang disewakan walaupun dengan harga sewa yang sangat tinggi, hingga warga sekitar merasakan dampak pencemaran lingkungan yang mengakibatkan gangguan kesehatan. Dilakukannya peneltian ini untuk mengetahui apa yang harus dilakukan pemilik tanah yang beragama muslim dianalisis dari kaidah Lafadz dalam bermuamalah., khususnya pada praktik penyewaan lahan untuk peternakan babi. Dalam konteks hukum Islam, prinsip dasar kebolehan muamalah (transaksi ekonomi) mengalami pengecualian ketika berkaitan dengan aktivitas yang melibatkan benda haram, seperti babi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam mengenai penyewaan lahan untuk tujuan peternakan babi dan implikasinya terhadap pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap sumber-sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan lahan untuk peternakan babi menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, dengan sebagian besar mengharamkannya berdasarkan alasan keharaman babi dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum muamalah dan aplikasinya dalam konteks kontemporer, serta memberikan panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH sebagai Instrumen Pembatasan Pemanfaatan SDA dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah Upi Sopiah Ahmad; Pagar Hasibuan; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 2 (2025): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (Agustus)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v5i2.653

Abstract

The utilization of natural resources in development practices often leads to environmental pollution and degradation when legal limitations are understood merely in procedural and administrative terms. Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management positions environmental planning as the foundation of environmental governance, particularly through the provisions of Article 10. However, this provision is still frequently interpreted in a formalistic manner, resulting in the underutilization of its normative function as an instrument for limiting natural resource exploitation. This article aims to analyze the position of Article 10 of Law No. 32 of 2009 from the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah, with an emphasis on the principle of preventing harm (dar’ al-mafāsid), in order to reaffirm the orientation toward environmental protection and human safety. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of Law No. 32 of 2009, particularly Article 10, examined alongside relevant Islamic legal sources and supported by maqāṣid literature and contemporary environmental law studies as secondary materials. The findings indicate that Article 10 functions not merely as an administrative planning norm, but also contains preventive values aligned with the objectives of maqāṣid al-syarī‘ah, particularly the protection of life and public welfare.
Perlindungan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran: Analisis Hukum Perdata dalam Perspektif Van zaken Harry Permana; Fauziah Lubis; Mhd. Yadi Harahap
AHKAM Vol 5 No 1 (2026): MARET
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i1.8825

Abstract

Although mixed marriages have increased in line with population mobility and intensified cross-border interactions, the regulation of the protection of spouses’ community property within differing legal systems continues to raise complex private-law issues. Under Indonesian civil law, the regulation of community property is influenced by principles of Western civil law, including the concept of van zaken, which conceives property as an object of law with specific civil consequences and thus has implications for the status, ownership, and restrictions on certain assets when the spouses hold different nationalities. This study aimed to analyze the protection of community property in mixed marriages under Indonesian civil law using the van zaken perspective. A normative legal research method was employed with juridical-normative and conceptual approaches through a review of legislation, civil law doctrine, and relevant court decisions. The findings show that the protection of community property in mixed marriages largely depends on the existence and formulation of a prenuptial agreement and on a clear separation of assets between husband and wife, thereby clarifying each party’s ownership status over both community property and original (separate) property. The concept of van zaken underscores the importance of clearly determining the legal status of property as an object of law in order to guarantee legal certainty and protection for the parties in mixed marriages. Therefore, there is a need to strengthen regulation, legal practice, and legal understanding concerning community property in mixed marriages so that legal certainty, justice, and protection of the parties’ civil rights can be realized optimally.
RAHN VERSUS PAND PERKEMBANGAN DAN PENGATURAN DALAM KUHPERDATA, KHES DAN FATWA DSN MUI PERBEDAAN, PEMANFAATAN OBJEK, RISIKO DAN EKSEKUSI Uswatun Hasanah; Mhd. Yadi Harahap; Fauziah Lubis
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4894

Abstract

Abstract: The legal and economic systems in Indonesia continue to develop alongside the growing need to balance legal certainty with moral and religious values, particularly in the practice of debt collateral institutions. In this context, two systems coexist—conventional pawn (pand) and Islamic pawn (rahn)—which, although serving the same purpose as debt guarantees, differ in their legal principles and value orientation. This study aims to analyze and compare the regulation, utilization of collateral objects, risks, and execution mechanisms between rahn and pand as stipulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Using a normative-comparative method with a qualitative descriptive approach through library research, the study reveals that while rahn and pand share similar objectives, they differ significantly in legal basis, economic orientation, and operational mechanisms. Rahn is founded on the principles of mutual assistance (tabarru’) and sharia justice without interest, whereas pand is profit-oriented with an interest-based system. Overall, rahn reflects a more balanced integration of legal, moral, and socio-economic justice. Keyword: rahn, pand, KHES, civil code, DSN-MUI Abstrak: Sistem hukum dan ekonomi di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai moral keagamaan, khususnya dalam praktik lembaga jaminan utang. Dalam konteks ini, terdapat dua sistem yang berjalan berdampingan, yaitu gadai konvensional (pand) dan gadai syariah (rahn), yang meskipun memiliki tujuan sama sebagai jaminan pelunasan utang, berbeda dalam prinsip hukum dan orientasi nilai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan, pemanfaatan objek, risiko, serta mekanisme eksekusi antara rahn dan pand dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-komparatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahn dan pand memiliki tujuan yang sama sebagai jaminan utang, namun berbeda dalam prinsip hukum, orientasi ekonomi, dan mekanisme pelaksanaan. Rahn berlandaskan prinsip tolong-menolong (tabarru’) dan keadilan syariah tanpa bunga, sedangkan pand bersifat profit-oriented dengan sistem bunga. Secara keseluruhan, rahn lebih mencerminkan keseimbangan antara aspek hukum, moral, dan sosial ekonomi yang berkeadilan. Kata kunci: rahn, pand, KHES, KUHPerdata, DSN-MUI
KONTRUKSI REGULASI ONLINE DISPUTE RESOLUTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE Cahaya Permata; Fauziah Lubis; Mhd. Yadi Harahap
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5859

Abstract

Abstract: The significant growth of e-commerce in Indonesia has led to an increased potential for disputes between consumers and business actors, including issues related to product quality, delivery delays, and the protection of personal data. Dispute resolution through judicial mechanisms is considered less responsive to the characteristics of electronic transactions, as it tends to be time-consuming, costly, and inflexible. Therefore, Online Dispute Resolution (ODR) is regarded as a relevant alternative, as it offers a dispute resolution process that is fast, simple, and efficient. This study aims to examine the juridical position of ODR within the Indonesian legal system, assess its effectiveness in resolving e-commerce disputes, and formulate the direction for regulating ODR under national law. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, based on secondary data consisting of primary and secondary legal materials, which are qualitatively analyzed using inductive reasoning. The findings indicate that ODR has significant potential as a mechanism for resolving e-commerce disputes; however, the absence of explicit normative regulation has created a legal vacuum, particularly with respect to procedural standards, the accountability of ODR providers, and consumer protection. Therefore, clear and comprehensive regulatory strengthening is required concerning electronic evidence-based proof, the authority of ODR providers as neutral fact-finders, and the nature of ODR decisions as final and binding with limited enforceability, accompanied by procedural standardization and personal data protection to ensure legal certainty, justice, and the legitimacy of ODR. Keywords: E-commerce, Regulatory Construction, Online Dispute Resolution, Dispute Resolution. Abstrak: Perkembangan e-commerce yang signifikan di Indonesia berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, seperti kualitas produk, keterlambatan pengiriman, serta perlindungan data pribadi. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan dinilai kurang responsif terhadap karakter transaksi elektronik karena cenderung memerlukan waktu lama, berbiaya tinggi, dan minim fleksibilitas. Oleh karena itu, Online Dispute Resolution (ODR) dipandang sebagai alternatif yang relevan karena menawarkan proses penyelesaian yang cepat, sederhana, dan efisien. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan yuridis ODR dalam sistem hukum Indonesia, menilai efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa e-commerce, serta merumuskan arah pengaturan ODR dalam hukum nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, berbasis data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ODR memiliki potensi besar sebagai mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce, namun ketiadaan pengaturan normatif yang tegas menimbulkan kekosongan hukum, khususnya terkait prosedur, akuntabilitas penyelenggara, dan perlindungan konsumen. Maka, diperlukan penguatan regulasi yang jelas dan komprehensif tentang pembuktian berbasis bukti elektronik, kewenangan penyelenggara sebagai pemeriksa fakta yang netral, serta karakter putusan ODR yang bersifat final, mengikat, dan memiliki daya eksekutorial terbatas, disertai dengan standarisasi prosedur dan perlindungan data pribadi untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan legitimasi ODR. Kata Kunci: E-Commerce, Konstruksi Regulasi, Online Dispute Resolution, Penyelesaian Sengketa.
Co-Authors Alyafi Afwa Andli Arya Harahap Angga Wira Yuda Tarigan Anggina Elsa Ritonga Asrul Saputra Harahap Audi Mutia Adrivia Nst Awaluddin Habibi Siregar Azura Tasya Cahaya Permata Chairun Nissa Eprianty Cika Audira Cindy Dinda Putri Da Cahara Dani Kartika Sari Debi fazila Deby Rinaldi Dewi Seftiana Andriani Dhea Kinanty Dhiauddin Dhiyaul Habib Ifham Dimas Ardiansyah Dinda Karnia Putri Dinda Tazkia Aulia Doni Heri Koeswono Dwi Andreyan Syaputra Dwi Sima Efri Sarnauli Nasution Eko Abdi Pranata Erniawati Ersa Hanna Lutfiah Erwin Erwin Fadly Anhar Gultom Faridah Alatas Fikri Fikri Fitri Nabila Fitria Nurhaliza Franstogi Anugrahta Simbolon Hafiz Alamsyah Halwa Shabri, Indana Hanita Pratiwi Haris Dermawan Harry Permana Hasan Matsum Hilal Haitami Harahap Hotnita Sari Hasibuan Husein Hasibuan, Hamka Ishaq London Lubis Isro Ayu Marbun Jannatun Naim Junita Lubis Jusnaini Kamaluddin Simamora Khairunnisa Harahap Khofifah Indah Krisnadi Kusuma Suwandi Kurnia Fanny Liza Arlina Liza Fauzanti Sagala Lusi Febriani Luthfi Alfarizi Nasution M. Farhan Damanik M. Irwansyah Saragih Madinah Asri Putri Andarin Mhd. Syahnan Mhd. Yadi Harahap Mhd. Yadi Harahap Mohammad Yusuf Muhammad Dzaky Al Muttaqy Muhammad Farid Muhammad Fauzan Muhammad Hafizh Alamsah Muhammad Idris Nasution Muhammad Idris Sarumpaet1 Muhammad Irfan Luthfi Muhammad Irfan Luthfi Damanik Muhammad Kaharuddin Muhammad mushafullah Muhammad Nawawi Muhammad Rayhan, Rayhan Muhammad Rizky Khoir Muhammad Sya’ban Siregar Nabilla Azzahra Najwa Ramadhani Lubis Nandani Zahara Mahfuzah Nasywa Nur Zhafira Nazwa Febrianti nazwha azzahra Nisa Ul Zakiyah Nisful Khoiri Nur Aisah Nur Fatimah Qomaria Nurhayani NURLIANA NURLIANA Nurul Fahmidab NURUL MIFTAHUL JANNAH Pagar Pagar Hasibuan Parhan Azmi Pramestia Andini Putri Putri Nurhazijah Rabbiyatul Atdawiyah Lubis Rabiatul Adawiyah Siregar Rajakqu Aulia Reni Zuraida Rifqi Althaaf Masaid Rizka Putri Agustina S Rizki Juliana Rizki Winanti Rodhiatun Mardiah Rofitrah Fadli Sihombing Saidatul Umniyyah Salma Salsabila Salsabila Alamanda Sarmila Munthe Sayyidah Aqillah H Septeddy Endra Wijaya Sigit Sigit sindi awwaliyyah lingga Siti Adinda Puspita Siti Nurul Latifah Siti Zulaiha Sonia Winda Khairani Syahrina Siregar TA Larasati Tasya Fadillah Tazkiya Asri Syam Trisnanda Rielta Upi Sopiah Ahmad Uswatun Hasanah Yudhi Permana Yulia Sari Devi Siregar Yusuf Zibron Zulkifli Nasution