Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.303
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah YUSTISI As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Case Law Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Kartika: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Nirta: Studi Inovasi IIJSE Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga QAZI : Journal of Islamic Studies JIMKI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia Jurnal Agromedicine Unila: Jurnal Kesehatan dan Agromedicine
Fauziah Lubis
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penatalaksanaan Holistik Diabetes Melitus dengan Komplikasi Ulkus Diabetikum pada Wanita Usia 63 Tahun Reni Zuraida; TA Larasati; Dani Kartika Sari; Faridah Alatas; Fauziah Lubis
Jurnal Agromedicine Unila: Jurnal Kesehatan dan Agromedicine Vol. 6 No. 2 (2019): Jurnal Kesehatan dan Agromedicine
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut BPJS penyakit Diabetes Melitus (DM) termasuk penyakit yang menghabiskan biaya besar. Pada tahun 2015, DM dan komplikasinya dilaporkan telah menghabiskan 33% dari total anggaran sistem pelayanan nasional. Kasus DM sering ditemukan dengan komplikasi sehingga berpeluang besar menghabiskan biaya perawatan yang tinggi. Penderita DM dengan komplikasi mengalami ketidakseimbangan antara aspek biologis dan psikososial. Kondisi ini menyebabkan lansia rentan depresi. Pengelolaan secara holistik diharapkan dapat memperbaiki kondisi secara fisik, psikologis serta perubahan perilaku sehingga kualitas hidup penderita akan meningkat. Kasus pada jurnal adalah seorang pasien wanita usia 63 tahun penderita DM tipe 2 dengan komplikasi ulkus diabetikum. Studi ini merupakan laporan kasus. Data primer diperoleh melalui anamnesis, pemeriksaan fisik dan kunjungan rumah pasien untuk melengkapi data keluarga, okupasi psikososial,lingkungan, penilaian activity daily living menggunakan Katz Indeks serta penilaian tingkat depresi dengan GDS. Intervensi dilakukan secara patient center dan family focus. Terjadi perubahan setelah dilakukan intervensi. Dalam aspek personal, kekhawatiran pasien berkurang meskipun harapannya belum tercapai. Dalam aspek risiko internal, terjadi penurunan kadar gula darah sewaktu, perubahan pola makan serta perubahan skor aktivitas fisik pasien dan tingkat depresi yang dinilai dengan Katz Indeks dan GDS. Dalam aspek psikososial, terjadi perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku pada pasien dan keluarga dalam hal pengobatan DM dan perawatan ulkus DM. Derajat fungsional pasien mampu melakukan kegiatan ringan. Penatalaksanaan holistik diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan penurunan biaya perawatan. Dalam melakukan intervensi terhadap tidak hanya memandang dalam hal klinis tetapi juga psikososialnya, sehingga diperlukan pemeriksaan dan penanganan yang holistik, komperhensif dan berkesinambungan.Kata kunci: diabetes melitus, komplikasi, komprehensif
Pembebanan Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Mitigasi dalam Kontrak Pembiayaan Perbankan: Kajian UU No 4 Tahun 1996 dan UU No. 21 Tahun 2008 Syaddan Dintara Lubis; Fauziah Lubis; Mhd. Yadi Harahap
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5772

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran strategis pembebanan jaminan Hak Tanggungan sebagai instrumen mitigasi risiko dalam kontrak pembiayaan pada perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia. Sistem perbankan ganda menghadapi tantangan hukum dan operasional yang berbeda dalam menjamin hak kreditur sekaligus memberikan perlindungan yang adil bagi debitur berdasarkan paradigma kontraktual masing-masing. Penelitian ini bertujuan membandingkan pembebanan Hak Tanggungan dalam kontrak kredit dan pembiayaan syariah, menganalisis perbedaan mendasar menurut UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta mengidentifikasi isu-isu spesifik yang memengaruhi kepastian hukum, orientasi eksekusi, dan kesesuaian prinsip keadilan dalam kedua sistem. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute comparative yang sistematis dan terstruktur. Bahan hukum primer mencakup kedua undang-undang, peraturan pelaksana, serta doktrin yurisprudensial yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur hukum otoritatif yang dianalisis menggunakan teknik kualitatif untuk menghasilkan konstruksi argumentasi yang logis dan berbasis regulasi. Hasil penelitian menegaskan bahwa Hak Tanggungan berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko yang esensial dalam kedua sistem perbankan, namun memiliki karakter hukum dan orientasi eksekusi yang berbeda. Perbankan konvensional menitikberatkan pada kepastian eksekusi dan kekuatan eksekutorial, sementara perbankan syariah menempatkan jaminan sebagai penguat komitmen etis dan keadilan kontrak dengan parameter eksekusi yang lebih fleksibel. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model eksekusi jaminan yang berimbang, yang mengintegrasikan kepastian hukum dan prinsip keadilan berbasis syariah guna meningkatkan efektivitas perlindungan hak kreditur dan debitur secara proporsional.
Hak dan Kewajiban Advokat dalam Perspektif Hukum dan Etika Profesi di Indonesia Muhammad Irfan Luthfi Damanik; Fauziah Lubis; Nur Fatimah Qomaria; Nazwha Azzahra; Muhammad Hafizh Alamsah; Muhammad Mushafullah
QAZI: Journal of Islamic Studies Vol 2 No 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qz.v2i2.487

Abstract

Penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai hakdan kewajiban advokat sebagai profesi hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak klien dalam sistem peradilan Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hak-hak advokat, seperti akses informasidan perlindungan profesi, serta menganalisis kewajibanutama, seperti menjaga kerahasiaan, menjunjung etikaprofesi, dan bertindak dengan itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen, analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancaradengan praktisi hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwaadvokat memiliki posisi penting sebagai penegak keadilan, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti potensikonflik kepentingan, tekanan eksternal, serta pelanggaranetika yang dapat mengurangi kualitas layanan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman hak dan kewajiban advokat untuk memperkuat integritas profesi dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil.
Hak Dan Kewajiban Advokat Muhammad Irfan Luthfi; Fauziah Lubis; Nur Fatimah Qomaria; Nazwha Azzahra; Muhammad Hafizh Alamsah; Muhammad Mushafullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3478

Abstract

Penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai hak dan kewajiban advokat sebagai profesi hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak klien dalam sistem peradilan Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hak-hak advokat, seperti akses informasi dan perlindungan profesi, serta menganalisis kewajiban utama, seperti menjaga kerahasiaan, menjunjung etika profesi, dan bertindak dengan itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen, analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan praktisi hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki posisi penting sebagai penegak keadilan, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti potensi konflik kepentingan, tekanan eksternal, serta pelanggaran etika yang dapat mengurangi kualitas layanan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman hak dan kewajiban advokat untuk memperkuat integritas profesi dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Tidak Dicatatkan di Pemerintahan: Kajian Kritis dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dhiyaul Habib Ifham; Pagar Hasibuan; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4610

Abstract

Perkawinan tidak terdaftar masih menjadi fenomena umum dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan berbagai masalah hukum, khususnya mengenai status dan perlindungan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perkawinan tidak terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meneliti konsekuensi hukum yang ditimbulkannya, dan meneliti bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak terdaftar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus, terutama melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan tidak terdaftar dapat dianggap sah menurut agama, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal di mata negara, sehingga mengakibatkan gagalnya pemenuhan hak-hak sipil anak, seperti hak atas nafkah, warisan, dan identitas hukum. Putusan Mahkamah Konstitusional telah memperluas pengakuan hubungan sipil antara anak dan ayah biologisnya, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan hukum dan sosial. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mereformasi kebijakan pendaftaran perkawinan untuk memastikan perlindungan hukum yang adil dan komprehensif bagi anak-anak sebagai subjek hak asasi manusia
Pertanggungjawaban Pidana Anak terhadap Pembunuhan Tidak Berencana dengan Teman Akibat Bermain Haris Dermawan; Pagar Hasibuan; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4642

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam pembunuhan tidak berencana akibat bermain, dengan fokus pada perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum Islam. Pembunuhan tidak berencana akibat bermain sering kali terjadi dalam kondisi yang tidak terkendali atau akibat kelalaian, sehingga memunculkan perdebatan mengenai bagaimana hukum memandang dan menangani kasus seperti ini, terutama yang melibatkan anak. Dalam hukum Indonesia, anak yang terlibat dalam tindak pidana seperti pembunuhan tidak berencana harus mendapat perlakuan khusus sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak, daripada hukuman retributif. Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan perhatian pada prinsip keadilan dan rehabilitasi, dengan hukuman yang lebih ringan seperti diyat (ganti rugi) atau ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim), yang mempertimbangkan usia dan perkembangan pelaku. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan hak anak dengan keadilan bagi korban, serta pentingnya implementasi kebijakan yang lebih restoratif dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru dalam penanganan kasus kejahatan yang melibatkan anak secara lebih humanis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku
Tinjauan Maslahat dan Illat Hukum pada Praktik Penyewaan Lahan untuk Peternakan Babi di Kecamatan Sidamanik dalam Analisis Kaidah Hukum Asal Kebolehan Bermuamalah Muhammad Sya’ban Siregar; Mhd. Syahnan; Fauziah Lubis; Dhiauddin; Nisful Khoiri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4692

Abstract

Sewa menyewa merupakan suatu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, bila tujuan dari transaksi sewa menyewa ini menimbulkan dinamika yang besar bagi Islam maka perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban hukumnya di dalam Islam. Riset ini dilakukan di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, di mana seorang muslim yang karena telah lama tidak menemukan penyewa tanahnya, ia langsung saja menyewakan tanah itu kepada orang yang bertujuan membuat peternakan babi di tanah yang disewakan walaupun dengan harga sewa yang sangat tinggi, hingga warga sekitar merasakan dampak pencemaran lingkungan yang mengakibatkan gangguan kesehatan. Dilakukannya peneltian ini untuk mengetahui apa yang harus dilakukan pemilik tanah yang beragama muslim dianalisis dari kaidah Lafadz dalam bermuamalah., khususnya pada praktik penyewaan lahan untuk peternakan babi. Dalam konteks hukum Islam, prinsip dasar kebolehan muamalah (transaksi ekonomi) mengalami pengecualian ketika berkaitan dengan aktivitas yang melibatkan benda haram, seperti babi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam mengenai penyewaan lahan untuk tujuan peternakan babi dan implikasinya terhadap pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap sumber-sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan lahan untuk peternakan babi menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, dengan sebagian besar mengharamkannya berdasarkan alasan keharaman babi dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum muamalah dan aplikasinya dalam konteks kontemporer, serta memberikan panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.
Rekonstruksi Hak Keperdataan Anak Luar Kawin: dari Perlindungan Nasab ke Perlindungan Hak Anak Husein Hasibuan, Hamka; Pagar; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 1 (2026): January-June, Al Fuadiy : Journal of Islamic Family Law (in Press)
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v8i1.1859

Abstract

Children born out of wedlock constitute a complex legal and social issue, particularly in relation to the fulfillment of civil rights within plural legal systems. In Indonesia, the regulation of such rights reflects an ongoing tension between positive law, which increasingly emphasizes child protection, and Islamic law, which prioritizes the preservation of lineage (nasab). This article examines the construction of civil rights of children born out of wedlock under Indonesian positive law and Islamic law, with particular attention to lineage, guardianship, inheritance, and maintenance. Using a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the discussion highlights the impact of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 in reshaping the legal relationship between children born out of wedlock and their biological fathers. The findings indicate that positive law has shifted toward a child-centered paradigm by allowing civil relations based on scientific proof, while Islamic law maintains normative restrictions rooted in the sanctity of lawful marriage. Despite these differences, both legal systems share a common commitment to safeguarding the welfare and dignity of children. The article contributes to legal discourse by mapping points of convergence and divergence between the two systems and offering a balanced understanding of how child protection and moral-legal principles interact within Indonesia’s family law framework.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH sebagai Instrumen Pembatasan Pemanfaatan SDA dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah Upi Sopiah Ahmad; Pagar Hasibuan; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 2 (2025): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (Agustus)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v5i2.653

Abstract

The utilization of natural resources in development practices often leads to environmental pollution and degradation when legal limitations are understood merely in procedural and administrative terms. Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management positions environmental planning as the foundation of environmental governance, particularly through the provisions of Article 10. However, this provision is still frequently interpreted in a formalistic manner, resulting in the underutilization of its normative function as an instrument for limiting natural resource exploitation. This article aims to analyze the position of Article 10 of Law No. 32 of 2009 from the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah, with an emphasis on the principle of preventing harm (dar’ al-mafāsid), in order to reaffirm the orientation toward environmental protection and human safety. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of Law No. 32 of 2009, particularly Article 10, examined alongside relevant Islamic legal sources and supported by maqāṣid literature and contemporary environmental law studies as secondary materials. The findings indicate that Article 10 functions not merely as an administrative planning norm, but also contains preventive values aligned with the objectives of maqāṣid al-syarī‘ah, particularly the protection of life and public welfare.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm Tentang Kebenaran Materiil Dalam Perkara Pemerkosaan Dan Pelecehan Seksual Muhammad Said Harahap; Fauziah Lubis
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.30664

Abstract

Penegakan hukum jinayat di Aceh bertujuan mewujudkan keadilan substantif melalui pencapaian kebenaran materiil dalam setiap putusan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan problematika kualifikasi hukum yang berpotensi mengaburkan perlindungan terhadap korban, khususnya kelompok rentan. Penelitian ini berangkat dari persoalan adanya dugaan ketidaksesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan kualifikasi jarimah dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan kebenaran materiil; dan (2) apakah penentuan kualifikasi jarimah telah sesuai dengan unsur-unsur pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara fakta persidangan, pertimbangan hukum hakim, dan penerapan norma hukum jinayat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), disertai analisis konseptual terhadap doktrin kebenaran materiil dalam hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim membatasi unsur pemaksaan pada kekerasan fisik semata dan tidak mempertimbangkan secara memadai eksploitasi kerentanan korban penyandang disabilitas intelektual sebagai bentuk pemaksaan nonfisik. Akibatnya, perbuatan yang secara substansial memenuhi unsur jarimah pemerkosaan justru dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat diskursus akademik mengenai pentingnya pendekatan substantif dalam pembuktian jarimah pemerkosaan, khususnya terhadap korban rentan, serta mendorong konsistensi penerapan prinsip kebenaran materiil guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak korban dalam penegakan hukum jinayat di Aceh. Kata Kunci: Kebenaran Material; Pemerkosaan; Pelecehan Seksual; Qanun Jinayat; Jarīmah Ta'zīr.
Co-Authors ainun maharani, azizah Alyafi Afwa Andli Arya Harahap Angga Wira Yuda Tarigan Anggina Elsa Ritonga Asrul Saputra Harahap Audi Mutia Adrivia Nst Awaluddin Habibi Siregar Azura Tasya Chairun Nissa Eprianty Cika Audira Cindy Dinda Putri Da Cahara Dani Kartika Sari Debi fazila Deby Rinaldi Dewi Seftiana Andriani Dhea Kinanty Dhiauddin Dhiyaul Habib Ifham Dimas Ardiansyah Dinda Karnia Putri Dinda Tazkia Aulia Doni Heri Koeswono Dwi Andreyan Syaputra Dwi Sima Efri Sarnauli Nasution Eko Abdi Pranata Erniawati Ersa Hanna Lutfiah Erwin Erwin Fadly Anhar Gultom Faridah Alatas Fikri Fikri Fitri Nabila Fitria Nurhaliza Franstogi Anugrahta Simbolon Hafiz Alamsyah Halwa Shabri, Indana Hanita Pratiwi Haris Dermawan Hasan Matsum Hilal Haitami Harahap Hotnita Sari Hasibuan Husein Hasibuan, Hamka Ishaq London Lubis Isro Ayu Marbun Jannatun Naim Junita Lubis Jusnaini Kamaluddin Simamora Khairunnisa Harahap Khofifah Indah Krisnadi Kusuma Suwandi Kurnia Fanny Liza Arlina Liza Fauzanti Sagala Lusi Febriani Luthfi Alfarizi Nasution M. Farhan Damanik M. Irwansyah Saragih Madinah Asri Putri Andarin Mhd. Syahnan Mhd. Yadi Harahap Mohammad Yusuf Muhammad Alfarobi Muhammad Dzaky Al Muttaqy Muhammad Farid Muhammad Fauzan Muhammad Hafizh Alamsah Muhammad Idris Nasution Muhammad Idris Sarumpaet1 Muhammad Irfan Luthfi Muhammad Irfan Luthfi Damanik Muhammad Kaharuddin Muhammad mushafullah Muhammad Nawawi Muhammad Rayhan, Rayhan Muhammad Rizky Khoir Muhammad Said Harahap Muhammad Sya’ban Siregar Nabilla Azzahra Najwa Ramadhani Lubis Nandani Zahara Mahfuzah Nasywa Nur Zhafira Nazwa Febrianti nazwha azzahra Nisa Ul Zakiyah Nisful Khoiri Nur Aisah Nur Fatimah Qomaria Nurhayani NURLIANA NURLIANA Nurul Fahmidab NURUL MIFTAHUL JANNAH Pagar Pagar Hasibuan Parhan Azmi Pramestia Andini Putri Putri Nurhazijah Rabbiyatul Atdawiyah Lubis Rabiatul Adawiyah Siregar Rajakqu Aulia Reni Zuraida Rifqi Althaaf Masaid Rizka Putri Agustina S Rizki Juliana Rizki Winanti Rodhiatun Mardiah Rofitrah Fadli Sihombing Saidatul Umniyyah Salma Salsabila Salsabila Alamanda Sarmila Munthe Sayyidah Aqillah H Selamat Sentosa Septeddy Endra Wijaya Sigit Sigit sindi awwaliyyah lingga Siti Adinda Puspita Siti Nurul Latifah Siti Zulaiha Sonia Winda Khairani Syaddan Dintara Lubis Syahrina Siregar TA Larasati Tasya Fadillah Tazkiya Asri Syam Trisnanda Rielta Upi Sopiah Ahmad Yudhi Permana Yulia Sari Devi Siregar Yusuf Zibron Zulkifli Nasution