Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Journal Analytica Islamica JISTech (Journal of Islamic Science and Technology) ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW AS-SÂIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA ISLAM/SIYASAH) Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jambura Law Review Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Journal of Humanities and Social Studies Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Indonesian Journal of Law and Economics Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Law Development Journal Journal of Education Research The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) SWARNA Rechtsnormen QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Journal of Islamic Law Studies AL-SULTHANIYAH Madania: Jurnal Kajian Keislaman JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Zulham Zulham
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam di Indonesia Aminudin, Aminudin; Rokan, Mustapa Kamal; Zulham, Zulham
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i2.807

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana perubahan nilai perkawinan dalam konteks hukum keluarga Islam yang dipengaruhi oleh dinamika Globalisasi. Hal ini membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perubahan dalam nilai perkawinan di Indonesia. Di tengah pengaruh budaya dan nilai-nilai asing, hukum keluarga Islam yang menjadi pedoman bagi banyak masyarakat Muslim di Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika yang ada. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber, termasuk tokoh agama, pengacara, dan masyarakat umum. Selain itu, kajian literatur juga dilakukan untuk memahami konteks historis dan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik perkawinan di Indonesia. Terdapat pergeseran nilai, di mana masyarakat semakin mengedepankan aspek kebahagiaan dan kesetaraan dalam pernikahan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas.
Digitalisasi Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan Zulham, Zulham
JISTech (Journal of Islamic Science and Technology) Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jistech.v9i2.25346

Abstract

Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini belum terdigitalisasi secara optimal, sehingga masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam memahami dan mengakses regulasi yang berlaku. Padahal, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan digitalisasi, dengan pengaturan bahwa pembentukan peraturan dapat dilakukan secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan bentuk cetak, sementara tata cara pembentukannya diatur melalui Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana pengaturan ideal digitalisasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan, (2) seperti apa desain sistem informasi digital yang sesuai, dan (3) bagaimana implementasinya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan digitalisasi masih bersifat parsial dan belum menyeluruh, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan integrasi lintas lembaga. Desain sistem informasi digital yang ideal harus mengedepankan kemudahan akses, antarmuka yang sederhana, serta penyediaan table of contents dan fitur pencarian yang efektif. Implementasi sistem digital ini diharapkan dapat menjamin hak warga negara atas informasi hukum, memperkuat prinsip keterbukaan, serta mendukung pemenuhan hak atas digitalisasi (the right of digitalization). Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta modernisasi sistem digital pada seluruh website resmi pemerintah yang menyediakan informasi peraturan perundang-undangan, agar akses hukum yang adil dan merata dapat terwujud di era digital.
Responsibility Of Travel Companies For The Cancellation Of Umrah Departures Perspective Fatwa Dsn-Mui No: 83/Dsn-Mui/Vi/2012 Concerning Direct Sales Tiered Shari'ah (Plbs) Umrah Travel Services (Case Study On Umrah Travel In Medan City) Awaliyah, Dinda; Zulham, Zulham
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 6, No 2 (2022): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i1.8431

Abstract

Unlawful acts committed by some Umrah travel services against the postponement of the departure of pilgrims to the holy land. From this action, a formulation arises that researchers will do on how the travel accountability of Umrah travel services for the postponement of the departure schedule of pilgrims. Based on the provisions of Fatwa DSN-MUI No.83 83 / DSN-MUI / VI / 2012 concerning Syari'ah Tiered Direct Sales (PLBS) Umrah Travel Services, if the travel service provider fails to dispatch the pilgrims, then their obligation must provide compensation for the pilgrims' money is returned. This research uses empirical juridical research using a living case studies  approach.The results of the research that the researchers found that due to the failure of the departure of pilgrims due to several factors, there were changes in schedules from the government and the airline used which caused delays or changes in departure time that were not determined, then if the umrah travel service provider failed to dispatch the pilgrims the money would be refunded deducted accommodation costs and others that had been used to prepare for departure. The recommendations from researchers to travel travel should be able to give maximum responsibility for the Umrah trip that has been provided, and strive so that there is no failure to depart or delay departing for Umrah because pilgrims must experience disappointment and will reduce trust in the travel trip.
Criminal Provisions in Government Regulation Number 9 of 1975 According to Law Number 12 of 2011 Zulham, Zulham; Pagar, Pagar; Latip, Muhammad
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 26, No 1 (2022): JUNE
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v26i1.3800

Abstract

This paper aims at explaining the criminal provisions in government regulation number 9 of 1975, according to Law Number 12 of 2011. The research method used in conducting this article is a qualitative research method with a normative juridical research type using the statute approach. Sources of data are divided into two forms, namely primary data sources obtained directly from main sources such as the head of the Regional Office of the Ministry of Religions of the Republic of Indonesia, Commission III of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, the Head of the High Court of Religion of North Sumatra, and Experts in the field of Islamic Law. In addition, laws and regulations and the book of ushul fiqh are used as secondary materials. Data analysis was carried out in the stages of data reduction, data presentation, and conclusion. The results show that the criteria for marriage that can be punished or fined are divided into two, namely, First, is the presence of intention. Second, the action is detrimental to another person, in other words, the injured person reports or complains about the detrimental action to the police so that it can be processed because the provision is a complaint offense. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan pidana dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative menggunakan pendekatan statute approach. Sumber data terbagi pada dua bentuk yaitu sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama seperti Kepala Kanwil Kementerian Agama RI, Komisi III DPR RI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara, dan Pakar dibidang hukum Islam. Selain itu, peraturan perundang-undangan dan kitab ushul fiqih dijadikan sebagai bahan sekunder. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria pernikahan yang dapat dipidana atau didenda terbagi kepada dua, yaitu; Pertama, adalah adanya niat atau unsur kesengajaan. Kedua, tindakan tersebut merugikan orang lain, dengan kata lain, bahwa orang yang dirugikan tersebut melaporkan atau mengadukan perbuatan yang merugikannya kepada pihak kepolisian, sehingga dapat diproses, karena ketentuan tersebut merupakan delik aduan.
Ganti Rugi Atas Kebakaran Gunung Bromo Disebabkan Pengguna Flare Pada Saat Foto Prewedding Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Cahyani Sipayung, Ima Arti; Zulham, Zulham
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1903

Abstract

The Mount Bromo fire caused by the use of flares during prewedding photos raises questions about compensation. The purpose of this research is to find out how compensation for the Mount Bromo Fire Caused by Flare Users During Prewedding Photos in the Perspective of Wahbah Az-Zuhaili. The method used in this research is the normative method, to analyze the obligation of compensation based on positive law in Indonesia. The results of this study are according to the Law Regulations based on the Criminal Code, flare users can be convicted and charged compensation, especially since this fire case was caused by negligence that harmed many parties including the Indonesian state, and has harmed the state budget, nature, and surrounding residents. Meanwhile, according to Wahbah Az-Zuhaili, compensation must be based on the principles of ta'zir and ta'widh. A fair compensation solution can be sought through consensus deliberation involving all relevant parties.
Positivization of Sharia Regional Regulations in North Sumatra Irwansyah, Irwansyah; Ananda, Faisar; Zulham, Zulham
Jambura Law Review VOLUME 3 SPECIAL ISSUES APRIL 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.123 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v3i0.10432

Abstract

The inability of the law to be an accommodating and acceptable rule makes for disharmony over diversity in Indonesia. Various sharia-nuanced regional regulations continue to emerge in various regional lines in Indonesia. However, it is necessary to conduct legal analysis related to its existence in the constitutional legal system in Indonesia. The research method used is normative juridical. The results showed that in a democratic country positivization of Islamic law both in absolute (law) and relatif  (local regulations) does not violate in the constitutional legal system that also guarantees the fulfillment of human rights to its citizens. In addition, the lack of political will from the regional government of North Sumatra to support sharia-nuanced regional regulations proposed by districts / cities that are less responded to by the government at the provincial level that hinders the process of positivization of sharia-nuanced regional regulations in North Sumatra
Perlindungan terhadap Lembaga Consumer Finance atas Wanprestasi yang Dilakukan oleh Konsumen Purwanti, Cindy Mutiara; Zulham, Zulham
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2643

Abstract

This research discusses how the law protects business actors from consumers who do not have good faith in carrying out their obligations in paying installments. So, this study aims to analyze, prove, and find value on the principle of default committed by consumers in cases between PT. SINARMAS MULTIFINANCE MEDAN BRANCH with its debtors in decision No. 688/Pdt.Sus-Bpsk/2018/PN Medan. Based on the objectives to be achieved, this study uses a normative juridical method using references from various books, journals, legislation, and other supporting literacy. The results of this study reveal that the agreement given by the consumer finance party regarding the rights and obligations imposed on the debtor is to pay instalments, if this obligation is not fulfilled then a subpoena can be given. If it is not fulfilled, then the goods that are used as objects can be withdrawn, as a result the debtor can lose the right to the goods, and the consumer finance party can terminate the agreement unilaterally. Finally, this study concludes that there has been an act of default by the debtor to the creditor. Furthermore, he found that the form of protection for consumer finance for motorized vehicles for consumer default, namely the agreement of substitution power for unit acquisition and the sale of fiduciary guarantees.
Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Kebijakan Angkutan Umum di Kota Medan; Perspektif Al-Maslahah Hasibuan, Irfan Effendi; Zulham, Zulham
Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 10 No 1 (2025): Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v10i1.10659

Abstract

The purpose of this research is to analyze public transportation policies in Medan City from the perspective of economic law using the principle of al-maslahah to evaluate the extent to which these policies prioritize public welfare, particularly in terms of passenger safety, comfort, and security. This study aims to provide policy recommendations that are more effective in addressing the existing issues in Medan's public transportation system. This article falls under qualitative field research. The methodology employed is normative legal study, presented in a descriptive-analytical narrative. The findings reveal that current public transportation policies in Medan City do not fully adhere to the principle of al-maslahah, as there is still disorder in the operation of public transportation that potentially harms the public. The lack of oversight, inadequate facilities, and neglect of passenger safety and comfort standards have resulted in public losses and a decline in trust toward public transportation.
PERTANGGUNGJAWABAN BANK SYARI’AH ATAS KEHILANGAN DANA NASABAH PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN Nasution, Nisrina Thufailah; Zulham, Zulham
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Januari-April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i1.8866

Abstract

Islamic banks play a vital role in Indonesia's financial system, especially among Muslims seeking to avoid interest. Loss of customer funds poses a serious issue requiring attention. OJK regulations play a key role in guiding Islamic banks to control the risk of customer fund loss. This research aims to provide an understanding of the roles of banks, OJK, and regulatory implications on the sustainability of Indonesia's Islamic banking sector. This normative study examines the regulatory framework of Islamic banks regarding customer fund loss. The approach includes analysis of legal literature, laws, and OJK case studies. Data collection methods involve literature review and document analysis. The results offer insights into the responsibility of Islamic banks in addressing customer fund loss issues, considering OJK regulations. Islamic banks are accountable for customer fund loss under Financial Services Authority Regulation No. 24/POJK.03/2015. This regulation requires OJK approval to ensure customer fund protection, emphasizing the need for careful supervision to ensure Islamic banks' compliance with established procedures and standards. As the regulator of the financial sector, OJK plays a crucial role in overseeing Islamic banks, ensuring their health and stability, and protecting customers by regulating licensing, overseeing operations, and imposing sanctions when necessary. In addressing customer fund loss in Islamic banks, the Financial Services Authority (OJK) plays a crucial role. OJK regulates, supervises, and enforces Sharia principles while providing protection to customers. Routine inspections by OJK prevent risks and ensure the stability of the Islamic banking sector. OJK can enhance regulations and educate the public to protect customers, reduce the risk of fund loss, and support the growth of Islamic banking.
Perlindungan Pendapatan Daerah dari Pembayar Pajak Kendaraan yang Mangkir Perspektif Maqashid Syariah Ningrum, Dewa Alyu Sastra; Zulham, Zulham
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i2.11488

Abstract

This study aims to determine the protection of Regional Income from vehicle taxpayers who are absent from the perspective of Maqashid Syariah at the SAMSAT Office. Motor vehicle tax is a fairly large source of income, but some people are still not compliant with tax payments, so that vehicle owners' tax compliance is not optimal. In implementing the Regional Regulation of North Sumatra Province Number 6 of 2018 concerning Regional Taxes, it is also necessary to establish guidelines and procedures for collecting motor vehicle taxes as stated in the Regulation of the Governor of North Sumatra Number 12 of 2019. This study aims to determine the potential income of the Binjai City Government from vehicle taxpayers who are absent, the impact of motor vehicle taxpayers who are absent, and the protection of Regional Income from vehicle taxpayers who are absent when viewed from the perspective of Maqashid Syariah. This type of research is empirical legal research with a statute approach and living case studies. From the perspective of Maqashid Syariah, efforts to protect Regional Income related to motor vehicle taxpayers are the application of the Maqashid Syariah principle, so it is mandatory to protect Regional Income and comply with the payment of motor vehicle taxes.
Co-Authors Achyar Zein Aminudin, Aminudin Ananda, Faisar Andini, Farah Awaliyah, Dinda Azan Mahriza Girsang Cahyani Sipayung, Ima Arti Dina Sakinah Efri Sarnauli Nasution Feri Ardilansyah Harahap HARDIANTO, RISKI Hasibuan, Irfan Effendi Hastati Isna Efelia Hidayat, Rahmat Husein S, M. Syarif Ilka Zufria Ima Arti Cahyani Sipayung Irwansyah Irwansyah Latip, Muhammad M. Ridwan M. Syarif Husein S Maharani Tambunan, Shalsabila Putri Mahfudz Masduki, Mahfudz Manik, Indra Prawira Marlyn, Hazlya Marpaung, Zaid Alfauza Maryani, Halimatul Muhammad Kharuddin Muhammad Latip Muhammad Siddik Hasibuan Nasution, Efri Sarnauli Nasution, Nisrina Thufailah Ningrum, Dewa Alyu Sastra Noor Azizah Nurhanifah Pagar - Pagar Pagar Hasibuan Pagar Pagar Pagar, Pagar Purwanti, Cindy Mutiara Rabiatul Adawiyah Siregar ramadi, bagus Rita Novita Sari Rokan, Mustafa Kamal Rokan, Mustapa Kamal Siti Khodijah Suhardi, Suhardi Tetty Marlina Tarigan Tisna Handayani Zalina Zakaria Zulham Zulham