Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.589
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Veritas et Justitia PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Justitia et Pax Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum Magnum Opus Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Padjadjaran Journal of International Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Indonesia Private Law Review Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Informatio: Journal of Library and Information Science Indonesian Journal of International Law CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Reformasi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains JUSTICES: Journal of Law Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Pengabdian Masyarakat Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Law and Justice Agrikultura Masyarakat Tani: Jurnal Pengabdian kepada masyarakat
Laina Rafianti
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
IMPLEMENTASI PENGATURAN PEMUNGUTANPAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELEBGRAMDARI HASIL ENDORSEMENT Mutmainah, Leoni Talitha; Muttaqin, Zainal; Rafianti, Laina
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1198

Abstract

  Kegiatan endorsementyang dilakukan oleh Selebgram saat ini merupakan salah satu sektor potensial yang dapat dikenakan PPh untuk meningkatkan pendapatan negara. Akan tetapi kurangnya kesadaran dan kepatuhan Selebgram berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan PPh sehingga pendapatan negara tidak terserap dengan baik. Pengenaan PPh terhadap Selebgram dari hasil endorsementmengacu pada pengaturan PPh pada umumnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang pada intinya menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kegiatan ekonomis, baik yang diperoleh dari dalam dan luar Indonesia dalam bentuk apapun merupakan Objek Pajak Penghasilan. Belum adanya pengaturan secara lebih rinci mengakibatkan kurangnya kesadaran Selebgram dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hambatan yang dialami oleh DJP dalam pengawasan diantaranya karena terbatasnya data yang diperoleh oleh DJP dan belum ada payung hukum bagi DJP untuk mengakses data Selebgram lebih lanjut. Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Selebgram, Endorsement, Pendapatan Negara, Pengawasan Nowdays, Celebgram endorsement is one of the potential sectorswhich can be Income Tax subject to increase state revenue. However, the lack of Celebgram awareness and compliance caused to non-optimal Income Tax implementation, so that state revenue is not absorbed properly.The imposition of Income Tax against Celebgram from endorsementincome refers to general Income Tax regulations that is Act Number 36 of the Year 2008 about Income Tax which explains that anything that gives rise to economic activity, whether obtained from within and outside Indonesia in any form is an Income Tax Object. No more detailed regulations causes the lack of Celebgram awareness to fulfill their tax responsibility. One of DJP supervision problems is caused by DJP obtainedlimited data and there is no regulations for DJP to access further Celebgram's data. Keywords: Income Tax, Celebgram, Endorsement, State Revenue, Supervision
DAMPAK PANDEMIK COVID-19 TERHADAP PEMBANGUNAN PUSAT BUDAYA JAWA BARAT Rafianti, Laina; Dwinanto, Arief; Afifah, Siti Sarah; Putra, Afrizal Musdah Eka; Gunawan, Nabilah; Amara, Ailsha
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk merumuskan langkah pengelolaan pusat budaya yang sempat terkendala karena pandemik Covid-19. Provinsi Jawa Barat melalui Rencana Proyek Insfrastruktur Strategis tahun 2018-2023 telah merencanakan membangun Pusat Budaya di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pada Tahun 2019 telah dibangun Pusat Budaya di Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang. Pandemik Covid-19 menjadi tantangan bagi pembangunan pusat budaya yang telah dibangun dalam hal optimalisasi penggunaannya. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk menentukan alternatif lain dalam meningkatkan fungsi pusat budaya yang telah ada akibat adanya realokasi anggaran pembangunan pusat budaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier digunakan untuk menganalisis persoalan secara yuridis. Dilakukan pula penelitian lapangan di Kabupaten Subang dan wawancara dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk melengkapi aspek sosiologis dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di tingkat nasional dan daerah telah memberikan justifikasi bagi Pembangunan Pusat Budaya. Perlu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pemanfaatan Pusat Budaya untuk mencapai hasil akhir yang maksimal atas penggunaan Pusat Budaya ini oleh para pelaku budaya setempat. Dalam menyikapi realokasi anggaran, perlu dipertimbangkan merevitalisasi kantong-kantong budaya yang selama ini telah hidup di masyarakat selain membangun Pusat Budaya baru.
IMPLEMENTASI DESAIN PRIVASI SEBAGAI PELINDUNGAN PRIVASI ATAS DATA BIOMETRIK Sembiring, Patricia Edina; Ramli, Ahmad M.; Rafianti, Laina
Veritas et Justitia Vol. 10 No. 1 (2024): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v10i1.7622

Abstract

Attention to biometric data security has become urgent for protecting user privacy. In the context of the Protection of Data Privacy (PDP) Law, biometric data are classified as specific data, requiring extra protection due to their unique, non-exchangeable characteristics. This study uses a normative approach, analyzing legislation and legal comparisons through regional and international regulations, to examine two issues: the position of biometric data as specific data under the Electronic Information and Transactions Law and PDP Law, and the technical solutions through privacy by design to protect biometric data. The research findings are: (1) Biometric data are correlated with privacy and personal rights, classifying them as specific data. Their use for public and private interests raises the potential for privacy violations. (2) Technical solutions through privacy by design can begin with implementing consent at the registration stage by personal data controllers, ensuring the processing of biometric data achieves specific purposes.
Sosialisasi Pemberdayaan Kewirausahaan di Kabupaten Indramayu melalui Sosialisasi Hukum Merek dan Indikasi Geografis Rafianti, Laina; Maulana, Mursal; Amirulloh, M.; Suryamah, Aam; Muchtar, Helitha Novianty; Faujura, Rahmanisa Purnamasari; Reynaldi, Farah Azzahra; Anudiwanti, Puja
Agrikultura Masyarakat Tani Vol 2, No 2 (2025): Maret
Publisher : Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/agrimasta.v2i2.62656

Abstract

Kabupaten Indramayu memiliki hasil alam berupa Mangga Gedong Gincu yang memiliki karakteristik khas yang berbeda dari Mangga Gedong Gincu yang berasal dari daerah lain. Telah dilindungi sebagai Indikasi Asal Indramayu, Mangga Gedong Gincu Indramayu (MGGI) dapat meningkatkan kehidupan ekonomi di daerahnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi khususnya terkait pemahaman hak kekayaan kekayaan intelektual. Penjajakan awal yang dilakukan oleh tim Pengabdian Pada Masyarakat dari Universitas Padjadjaran (PPM Unpad) diketahui bahwa belum banyak masyarakat yang mengetahui aturan dan tata cara penelusuran dan pendaftaran Merek yang menyebabkan perlunya dilakukan PPM di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Metode PPM dilakukan melalui pre dan post kuis, sosialisasi, diskusi serta workshop untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petani, produsen, dan penjual tentang pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis. Hasil dari kegiatan PPM ini adalah Sosialisasi pemberdayaan kewirausahaan produk serta turunan MGGI dan produk pertanian dan kerajinan lainnya di wilayah setempat. Setelah PPM, diperoleh hasil bahwa pengetahuan peserta workshop meningkat sebesar 10%. Sosialisasi ini memberikan pemahaman mengenai penelusuran dan tata cara pendaftaran Merek. Sebagai langkah berikutnya, diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga di tingkat pemerintah daerah, para petani dan produsen setempat untuk memberikan fasilitas pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis.
Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Ahmad Mujahid, Fadhli; Damian, Eddy; Rafianti, Laina
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1214

Abstract

Pasal 65 UUHC mengatur bahwa pencatatan hak cipta logo tidak lagi bisa dilakukan apabila logo tersebut telah digunakan sebagai merek, tetapi banyak pencatatan hak cipta logo yang terdaftar sebagai merek berhasil dilakukan. Hal ini menimbulkan ketumpulan penerapan Pasal 65 UUHC. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum penerapan dan eksistensi Pasal 65 UUHC. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bermuara pada benturan prinsip deklaratif hak cipta dengan Pasal 65 UUHC. Di sisi lain, pada dasarnya Pasal 65 UUHC memisahkan pelindungan hak cipta logo dan merek, yang artinya apabila suatu logo telah terdaftar sebagai merek, rezim hukum merek lah yang berlaku. Oleh karena itu, pencatatan hak cipta logo yang telah terdaftar sebagai merek tidaklah memiliki kekuatan hukum. Untuk memberikan penguatan kepastian hukum, perlu dilakukan upaya memperjelas pengaturan tumpang tindih pelindungan ini dengan menghapus Pasal 65 UUHC, atau justru memperkuat dengan dengan mengubah frasa “digunakan sebagai merek” dengan “didaftarkan sebagai merek”, atau setidaknya dimaknai demikian. Selain itu, diperlukan juga upaya integrasi Pasal 65 UUHC dengan UUMIG, serta optimalisasi peran DJKI dan peningkatan kesadaran masyarakat adanya Pasal 65 UUHC tersebut. Kesimpulan Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Pasal 65 UUHC inkonsisten karena masih banyak pencatatan yang berhasil dilakukan meskipun memenuhi unsur Pasal 65 UUHC.
Disparitas Putusan Pengadilan Niaga Dengan Putusan Mahkamah Agung Terkait Pelindungan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran Aurelia Desviany, Maria; Rafianti, Laina; Safiranita, Tasya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1259

Abstract

Menghadapi perkembangan teknologi dengan maraknya platform digital serta layanan Over The Top (OTT), pelaksanaan hak ekonomi Lembaga Penyiaran menurut Undang-undang Hak Cipta nyatanya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak ekonomi lembaga penyiaran dalam kasus sengketa antara Haji Ukat Sukatma dan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk. Fokus penelitian adalah pada aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan konten ciptaan tanpa izin pencipta oleh lembaga penyiaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga memandang hak ekonomi lembaga penyiaran dijamin berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, sedangkan Mahkamah Agung membatasi hak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Penyiaran. Terkait akibat hukum, pengunggahan konten siaran di YouTube oleh lembaga penyiaran tanpa izin pencipta dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Diskusi juga mencakup upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatur lisensi lagu dan/atau musik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami perkembangan hukum terkait hak ekonomi lembaga penyiaran dalam konteks teknologi digital dan platform OTT.
Aspek Tanggung Jawab Youtube dalam Penyelenggaraannya di Indonesia Berdasarkan Hukum Penyiaran, Telekomunikasi, dan Hukum ITE Salsabila Hadiani; Yusuf Saepul Zamil; Laina Rafianti
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 08 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i08.389

Abstract

YouTube, LLC. ikenal sebagai platform elektronik berbagi video asal Amerika. Permasalahan utama dalam penyelenggaraan YouTube di Indonesia adalah kurang preventifnya kebijakan YouTube yang diterapkan pada layanannya serta inkonsistensi YouTube dalam menegakkan kebijakannya tersebut. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan serta aspek tanggung jawab YouTube, LLC. dalam penyelenggaraan layanannya di Indonesia terhadap penggunanya berdasarkan Hukum tentang Penyiaran, Telekomunikasi, dan Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang bertitik tolak dari data sekunder dengan menjalankan dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer didapatkan dari pengumpulan bahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa YouTube, LLC. telah mengimplementasikan beberapa dari peraturan perundang-undangan Indonesia terkait layanan OTT audio visual dalam kebijakannya dengan baik, namun masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penegakan kebijakannya akibat sistem penegakannya yang bersifat represif. Oleh karena itu, diperlukan sistem penegakan kebijakan Youtube yang lebih bersifat preventif guna mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi pada layanan YouTube serta penyediaan regulasi terkait pembentukan ko-regulasi untuk mengantisipasi penghindaran pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara layanan OTT seperti YouTube, LLC.
Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token (NFT) Batara Siahaan, Gibson; Rafianti, Laina; Haffas, Mustofa
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 4 No. 01 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v4i01.768

Abstract

Currenct technological developments support humans to be able to carry out economic activities without regional boundaries problems. One of the impacts is the Non-Fungible Token (NFT) technology that supports security in investement activites of copyrighted works that are converted into digital assets on digital platforms. However, the platform is also used by the irresponsible parties as a medium for copyright infringement, such as in the case of unauthorized sale of Reini Wirahadikusumah’s potrait as Chancellor of ITB on the OpenSea platform. This study aims to understand the legal protection related to the rights of Reini Wirahadikusumah as the person in the potret work and the appropriate legal action taken by Reini Wirahadikusumah for the illegal sale of the potrait work.
Implementation of the Principle of Novelty in the Registration of Traditional Batik Motifs as Industrial Designs in Indonesia Ruhiat, Dea Rahmawaty; Rafianti, Laina; Ramli, Tasya Safiranita
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol. 6 No. 1 (2024): Ministrate
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v6i1.35041

Abstract

One of intellectual property that has legal protection in Indonesia is industrial design. In Indonesia, industrial design is closely related to the handicraft industry. In Indonesia there is already a registration of industrial designs that use handicraft designs such as traditional batik motif designs which are protected by copyright as an expression of traditional culture. This phenomenon is an overlapping and intersecting issue between the fields of copyright and industrial design. For this reason, legal studies are urgently needed to determine whether a traditional cultural expression can have industrial design novelty or not. This article uses a normative juridical approach, in the form of an analysis of legal principles of Indonesia’s law which is related to research problems. Based on the research results, traditional batik motifs fulfill the elements of an industrial design that can be registered and protected by the industrial design legal framework in Indonesia. The principle of novelty of industrial design can be implemented to filter the novelty of industrial design in selecting registration of traditional batik motifs as industrial designs. The legal protection of traditional batik motifs based on the Industrial Design Law has not been regulated comprehensively and clearly, the legal protection is only regulated as a disclosure of pre-existing industrial designs. A theoretical approach is needed in applying the articles regarding provisions for checking the novelty and registration of industrial designs related to communal intellectual property using the legal principles and theories that underlie the formation of the Industrial Design Law in Indonesia.
Pelindungan Hukum Atas Monetisasi Koreografi pada Program Tantangan Menari yang Diunggah Dalam Platform Tiktok Feliany Kowanda; Miranda Risang Ayu Palar; Laina Rafianti
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Juli : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i3.1880

Abstract

The understanding of TikTok users tends to be less concerned about someone's creative work. This has led to the widespread practice of TikTok users using choreography creations for monetization on the TikTok platform without the creator's permission. This study aims to determine the legal protection for creators of Dance Challenge choreography regarding monetization on the TikTok platform based on Law Number 28 of 2014 on Copyrights and to determine dispute resolution for choreography owners regarding monetization of Dance Challenge choreography by others without permission on the TikTok platform based on applicable laws and regulations. This research was conducted using the normative juridical and socio-legal approach methods. The research was conducted by conducting both library and field research as the primary research materials. Based on the conducted research, the results show that TikTok users who create and upload choreography works on the TikTok platform automatically receive copyright protection for those choreography works. If a creator feels that their choreographic work has been monetized by others without their permission, the creator can report it through TikTok administration, alternative dispute resolution, arbitration, or legal proceedings.
Co-Authors Aam Suryamah Achyadini Fairuz Adyatma, Emir Fauzan Afifah, Siti Sarah Ahmad M Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad Mujahid, Fadhli Alvin Daniel Silaban Amara, Ailsha Amirulloh, M. An An Chandrawulan Anudiwanti, Puja Audiya Dewi Rachmawati Aurelia Desviany, Maria Ayu, Miranda Risang Batara Siahaan, Gibson Dadang Epi Sukarsa Danrivanto Budhijanto Dwinanto, Arief Eddy Damian Eddy Damian Fadhli Ahmad Mujahid Fakhira Meshara Salsabila Fakhira Meshara Salsabila Faujura, Rahmanisa Purnamasari Feliany Kowanda Gibson Batara Siahaan Gunawan, Nabilah Haffas, Mustofa Hardian Eko Nurseto Helitha Novianty Muchtar Jeremia Lumban Tobing Juliandri, Arfan Kayla Baria Nanditha Khofiyanisa, Nurauliya Syifa Kumar Jha, Gautam Leoni Talitha Mutmainah Lestari, Maudy Andreana Mahadiena Fatmashara Mahmud, Muh. Thorieq Erzulsyah Malika Najla Fadhilah Maria Aurelia Desviany Martina Martina Marwandy, Irsyad Matius Ego Eimi Hutabarat Maulana, Mursal Miranda Risang Ayu Palar Mr Imamulhadi Muchtar, Helitha Novianty Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Amirulloh Muhammad Ilman Abidin Mustofa Haffas Mutmainah, Leoni Talitha Nabilah, Ilvi Nadia Astriani Nyimas Safira Septiana Pratama, Muhamad Rizky Putra, Afrizal Musdah Eka Putra, Afrizal Musdah Eka Qoliqina Zolla Sabrina Qoliqina Zolla Sabrina, Qoliqina Zolla Ramli, Ahmad M Ranti Fauza Mayana Reynaldi, Farah Azzahra Rika Ratna Permata Rizka Alifia Zahra Rompis, Adrian E. Rubben Denova Rohmana Ruhiat, Dea Rahmawaty Salsabila Hadiani Sarilita, Erli Sembiring G , Yashara Agidira Sembiring, Patricia Edina Sherly Ayuna Putri Sinta Dewi Sinta Dewi Sinta Dewi Sudaryat Surakusumah, Regan Meganata Syifa Adila Tanaya, Farra Shalma Tasya Safiranita Tasya safiranita Tasya Safiranita, Tasya Tobing, Jeremia Lumban U. Sudjana, Sudjana U. Sudjana, U. Ute Lies Siti Khadijah Vanny Fiandra Cahyani Wulan Chorry Shafira1 Yulinda Adharani Yusuf Saepul Zamil Zainal Muttaqin Zainum A, Hanuun