p-Index From 2021 - 2026
9.923
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Syntax Idea As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga jurnal syntax admiration Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis El-Iqtishady YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Interdisciplinary Social Studies International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Action Research Literate (ARL) Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Collegium Studiosum Journal International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Gagasan Hukum SETARA : Jurnal Ilmu Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Sosial dan Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Hukum Bisnis Tasyri' Advokasi Hukum & Demokrasi Blantika : Multidisciplinary Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Global Ilmiah Jurnal Inovasi Global Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia SASI Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Technology and Economics Law Journal Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : El-Iqtishady

KONSEP VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL Permana, Mochammad Aditya; Iryani, Dewi; Hartana
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.57622

Abstract

Penelitian ini berfokus pada upaya harmonisasi antara kebijakan penal dan non-penal dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Mengingat terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, diperlukan strategi yang menyeluruh dan terpadu, mencakup tindakan represif serta preventif secara simultan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan melalui studi literatur dan analisis terhadap ketentuan hukum yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan penal dengan pemberlakuan sanksi pidana yang tegas berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 memberikan efek jera (deterrent effect), namun tidak sepenuhnya efektif dalam menangani akar persoalan terorisme. Di sisi lain, strategi non-penal seperti pelaksanaan program deradikalisasi, rehabilitasi sosial, serta penguatan ketahanan masyarakat terbukti memiliki peran penting dalam mencegah munculnya kembali paham radikal. Sinergi antara kedua pendekatan tersebut membentuk model sistem double track yang mampu memaksimalkan respons terhadap ancaman terorisme. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan kebijakan penal dan non-penal, pengembangan program deradikalisasi yang berkelanjutan, serta perlunya penyusunan ulang jenis sanksi pidana, termasuk pengenaan pidana denda terhadap pelaku dengan motif ekonomi. Integrasi menyeluruh dari pendekatan represif dan preventif ini diharapkan mampu menciptakan sistem penanggulangan terorisme yang lebih efektif, berkelanjutan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia
KEPASTIAN HUKUM KEPAILITAN TERHADAP PEMBELI UNIT APARTEMEN YANG BERIKTIKAD BAIK Dewi Iryani; Aryasuta Faharsyah Setiawan
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.58673

Abstract

Abstrak Hukum kepailitan dianggap berlaku ketika negosiasi damai atau restrukturisasi utang tidak berhasil, tetapi undang-undang kepailitan saat ini tidak memuat penjelasan rinci tentang faktor kepailitan atau kewajiban debitur dalam kaitannya dengan situasi keuangannya, tetapi hanya kriteria debitur untuk tidak membayar. Ketika pengembang mengajukan kebangkrutan, seringkali mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi kreditur, terutama konsumen yang telah membayar unit rumah tetapi tidak dapat menerima penggantian melalui proses pemeliharaan, menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif pada pembeli jika pengembang mengajukan kebangkrutan. Konsumen yang telah membayar berdasarkan Kontrak Penjualan yang Mengikat (PPJB) berisiko kehilangan sumber daya keuangan atau memperoleh saham. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pedoman deskriptif analitis dan didasarkan pada data sekunder dari studi bibliografi, yang meliputi materi hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan kebutuhan mendasar untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan stabilitas sosial, dan bahwa Undang-Undang No 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) perlu direvisi untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi konsumen bonafide saat membeli rumah. Kata Kunci: Kebangkrutan, Kepastian Hukum, UU No 37/2004.   Abstract Bankruptcy law is implemented as a final solution when peaceful negotiations or debt restructuring efforts fail, however the existing bankruptcy regulations do not provide detailed explanations regarding the causal factors of bankruptcy or debtor obligations toward their financial condition, but merely establish the criteria that the debtor has ceased making payments. When apartment developers experience bankruptcy, this often causes significant losses to creditors, particularly consumers who have made payments for apartment units but cannot obtain fund recovery through the curator process, thereby creating legal uncertainty that disadvantages buyers when developers become bankrupt. Consumers who have completed payments based on Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB) face the risk of losing their financial investment or property units they have purchased. This research employs a normative juridical method with descriptive analytical specifications and relies on secondary data sourced from library studies encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results indicate that legal certainty is a fundamental requirement to guarantee the protection of human rights and create social stability, therefore revision of the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) No. 37 of 2004 is necessary to provide adequate protection for good faith consumers in apartment unit purchase transactions. Keywords: Bankruptcy, Legal Certainty, Law No. 37/2004.
Co-Authors Abdillah, Ahmad Imaduddin Abdul Gani Abraham Prihadi Achmad Hidayat Adi Darmawansyah Adi Iksan Bureni Agustinus Darmanto Panjaitan Aji , Puguh Aji Hari Setiawan, Puguh amran rabani zubaidi Arbi Dalimunthe Arwan Arwan Aryasuta Faharsyah Setiawan Ayu Tresna Waty Baehaki, Imam Belinda, Suci Fidia Fitriza Bernadete Nurmawati Bernadete Nurmawati Bey Abwar, Irsyad Hamdie Binto Kusmadi Boas Parlindungan Panjaitan dadang dwi saputro David Ricardo, David Didik Suhariyanto Ellizabeth Febrianto, Andre Ferdian, Andri Fitria, Myrna G. Nyoman Tio Rae Gomulia Oscar Gradios Nyoman Tio Gradios Nyoman Tio Rae Hamamudin, Hamamudin Handradjasa, Joshua Limanto Hari Setiawan, Puguh Aji Hartana Hartana Hartana , Hartana Hartana Hartana Hartana, Hartana Hawreyvian Rianda Seputra Herman, KMS Hie, Hengky Himawan Ismail ISMAIL ,, ISMAIL ISMAIL - Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Jayawarsa, A.A. Ketut Josef Swisman, Andreas Juniarty, Santy Kapanadze, Maia Karima, Shifa Kirana Pungki Apsari KMS Herman Legi, Arfi Nofri Lemta , Benjamin Lisaldy, Ferdinand Listiyaningsih, Listiyaningsih Maharani Putri Handayani Martunas Sianturi Mohamad Rizki Irmansyah Myrna Fitria Natalia, Rachel Natassya Fachrina Nurmawati, Bernadete Nyoman Tio Rae Oscar, Gomulia Pandreadi, Kadek Permana, Mochammad Aditya Prasetyo Hadi Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Putra, Erika Putri, Euginia Natania Putu Ayu Masrini Rae, Gradios Nyoman Tio Reka Dewantara russel butarbutar Russel Butarbutar S, Binsar Jon Vic Saat, Erlim Salma Nur Azizah Samsiah, Tuti Saputra, Ade Akhmad Sarwono, Sarif Setiawan, Puguh Aji Hari Shifa Karima Sihite, Thomas Ericson Hadinata Sriulina, Maria Eva Sudarsono, Putut Heri Sudirgo, Tony Sujono, Salsabilla Susetyo Rohadi Tarmudi Tarmudi Tio Rae, Gradios Nyoman Tjahjadi, Hamdani Tresna Waty, Ayu Ummi Habsyah Umra, Alieffandy Unzur Jefri Tambunan Vic S, Binsar Jon