Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.119
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Kebidanan Midwiferia The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Jurnal EMT KITA Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) EDUTEC : Journal of Education And Technology JURNAL USM LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semarang Law Review Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Indonesian Journal Economic Review (IJER) Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan Tematik Journal Accounting International Mount Hope Jurnal Inovasi Bisnis Manajemen dan Akuntansi Journal Healthcare Education Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Juridisch
Endah Pujiastuti
Universitas Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL USM LAW REVIEW

 1 
Implikasi Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Usaha Mikro dan Kecil Sani Pratiwi, Alya; Pujiastuti, Endah; Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.11030

Abstract

This research aims to understand and analyze the forms of work agreements implemented by micro and small enterprises, as well as the implications of the forms of work agreements for legal protection for workers in micro and small enterprises. Every citizen has the right to have work and a decent life. To obtain work, workers need to have an employment relationship with the employer. This employment relationship occurs based on a work agreement made by the employer and the employee which can be made in writing or verbally. The work agreement contains the rights and obligations of both parties, therefore the work agreement is very important as a form of legal protection. It's just that in reality there are still many employment relationships that are not based on employment agreements, such as employment relationships in micro and small enterprises. The absence of a work agreement means that workers' rights and obligations are not fulfilled, and legal protection for them is not strong. The research method used is an empirical juridical method. The research results show that employers/employers make work agreements with their workers in verbal form for an indefinite period of time and do not make appointment letters for their workers. This has implications for legal protection for workers which becomes weak because there is no written proof of the agreement made. The use of verbal employment agreements in micro and small enterprises weakens legal protection for workers, thus policies are needed to encourage the implementation of written employment agreements to enhance legal certainty. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bentuk perjanjian kerja yang diterapkan oleh usaha mikro dan kecil, serta implikasi bentuk perjanjian kerja terhadap perlindungan hukum bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil. Setiap warga negara berhak untuk memiliki pekerja dan kehidupan yang layak. Untuk memperoleh pekerjaan, pekerja perlu menjalani hubungan kerja dengan pemberi kerja. Hubungan kerja tersebut terjadi atas perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja yang dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Di dalam perjanjian kerja termuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, oleh karena itu perjanjian kerja sangat penting sebagai suatu bentuk perlindungan hukum. Hanya saja pada kenyataannya masih banyak hubungan kerja yang tidak didasarkan pada perjanjian kerja, seperti pada hubungan kerja di usaha mikro dan kecil. Ketiadaan perjanjian kerja itu memungkinkan adanya hak dan kewajiban pekerja yang tidak terpenuhi, serta perlindungan hukum bagi mereka tidak kuat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengusaha/pemberi kerja membuat perjanjian kerja dengan pekerjanya dalam bentuk lisan untuk waktu tidak tertentu dan tidak membuat surat pengangkatan untuk pekerjanya. Hal ini berimplikasi terhadap perlindungan hukum bagi pekerja yang menjadi lemah karena tidak ada bukti tertulis dari kesepakatan yang dibuat. Penggunaan perjanjian kerja lisan pada UMK melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja, sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong penerapan perjanjian kerja tertulis untuk meningkatkan kepastian hukum.
Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak Alif Utama, Daffa; Pujiastuti, Endah; Septiandani, Dian
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5922

Abstract

The purpose of this study is to determine the issuance of family cards for unregistered married couples, as well as the legal consequences of issuing family cards for unregistered married couples from the perspective of state administrative law. In marriage law, unregistered marriage is an unregistered marriage, often only fulfilling the pillars and requirements for a valid marriage according to the Islamic religion, but from a legal point of view it has no juridical power, especially for his wife and children later. One of the Government's breakthroughs related to unregistered marriages is the policy of issuing family cards for unregistered married couples. This policy is a positive step in the context of providing equal protection and rights for citizens, but other problems also accompany the presence of this policy. This research article reviews the issuance of family cards for unregistered married couples and the legal consequences of issuing family cards for unregistered married couples from the perspective of state administrative law. This research is normative legal research with a statutory approach. The results of this study, several additional requirements must be met for unregistered married couples to apply for the issuance of a family card. If the family card has been issued, it is also possible to have administrative impacts on children, wives, and husbands related to population administration.  Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri, serta akibat hukum dari penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dalam perspektif hukum administrasi negara. Dalam hukum perkawinan, kawin siri merupakan perkawinan tidak tercatat, seringkali hanya memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam, namun dari sisi hukum tidak memiliki kekuatan yuridis, terlebih untuk istri dan anaknya nanti. Salah satu terobosan pemerintah terkait dengan perkawinan siri adalah kebijakan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Kebijakan ini merupakan langkah positif dalam konteks memberikan perlindungan dan hak yang sama bagi warga negara namun problematika lain turut menyertai hadirnya kebijakan tersebut. Artikel hasil penelitian ini mengulas tentang penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri dan akibat hukum penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri dalam perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, terdapat beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi bagi pasangan nikah siri untuk mengajukan permohonan penerbitan kartu keluarga. Apabila kartu keluarga sudah terbit, dimungkinkan pula timbul dampak secara administratif terhadap anak, istri, maupun suami berkaitan dengan adminitrasi kependudukan.              
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Sani Pratiwi, Alya; Sonhaji, Sonhaji; Suhartoyo, Suhartoyo; Pujiastuti, Endah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6817

Abstract

This study examines the implementation of imposing sanctions on companies that do not employ workers with disabilities and the factors that influence its implementation, especially in the city of Semarang. Persons with disabilities have the same rights and opportunities as other Indonesian citizens to get a job. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 stipulates that private companies are required to employ workers with disabilities, if they do not do so they can be subject to sanctions. The approach method used is approachempirical juridical. Research specifications areanalytical descriptive. The data collection method was carried out by interviewing and literature study. The analytical method used is analytical methodqualitative. Drawing conclusions using the deductive method. The results of the study show that until now no company has been sanctioned for not employing workers with disabilities. There are 2 categories of factors that influence the non-juridical factors, namely juridical factors and non-juridical factors. The juridical factor is the weak regulation of sanctions at the central and regional levels. The non-juridical factors include labor inspection that has not been maximized, data reporting on workers with disabilities has not been integrated, and the Committee for the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities has not been formed. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya khususnya di Kota Semarang. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagaimana warga negara Indonesia lainnya untuk mendapatkan pekerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menentukan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, apabila tidak dilakukan maka dapat dikenai sanksi.  Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penarikan simpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada perusahaan yang diberikan sanksi karena tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Terdapat 2 kategori faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya sanksi tersebut, yaitu faktor yuridis dan faktor nonyuridis. Faktor yuridis adalah lemahnya pengaturan sanksi di tingkat pusat maupun daerah. Adapun faktor nonyuridis meliputi pengawasan ketenagakerjaan yang belum maksimal, pelaporan data tenaga kerja penyandang disabilitas belum terintegrasi, dan belum terbentuknya Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.   
Co-Authors A. Heru Nuswanto Abib, Agus Saiful Abib, Agus Saiful Agung Prasetyo, Raden Soeko Aisyah Nurhaliza Aisyah Nurhalizah Akbar, Ahmad Faiz Albertus Heru Nuswanto Alif Utama, Daffa Ani Triwati Annisa, Qiki Arif, Deni Bustanul B. Rini Heryanti Baitipur, Mardiana Nisa Balla Wahyu Budiarto Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Dewi, Reny Puspita Dharu Triasih Dharu Triasih Dharu Triasih Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Donny Dharmawan Efi Yulistyowati Elizabeth Faisal, Muhmmad Mahfudz Firman Dera Fitriana Noor Khayati HARIYANTO, MASHUDI Iip Dyah Kusumaningati Izziyana, Wafda Vivid Kadi Sukarna Karyadi, Sugeng Kespandiar, Tengku Khaidar Alifika El Ula Kukuh Sudarmanto Kusumaningati, Iip Dyah M.I.S, Ardhia Regita Mahendra Hakim Misrofingah Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Muhammad Junaidi Mukharom Mukharom Mukharom Mukharom Musran Munizu Nilaiana, Nilaiana Nugraha, Rizky Cahya Nuswanto, A Heru Nuswanto, A Heru P. Karo-karo, Alex Panggabean, Ester Romauli Perkasa, Ronald Arya Bayu Prasetyo, Puji Hendro Praviesta, Melati Surya PT, Bramastyo Wisnu Purwadhi Purwadhi Putri Seprina Rahma Kusuma Wardani Riana, Rati Rinaldo, Ridho Rinaldo Roy Setiawan RR. Ella Evrita Hestiandari Saiful Abib, Agus Sani Pratiwi, Alya Saputra, Syafiq Aryanta Manggala Saut Maruli Tua Pandiangan Septiandani, Dian SILVIA EKASARI Siti Annisa Wahdiniawati, Siti Annisa Sonhaji Sonhaji Sri Rejeki Subaidah Ratna Juita Suhartoyo Suhartoyo, Suhartoyo Sukimin Sukmadewi, Yudhitya Dyah Supriyadi Supriyadi Susilo Utomo Suwandi, Dedy Tamba, Tumanda Tri Mukyani Tri Mulyani Tri Mulyani Triasih, Dharu Usmia, Sitti Willar Haruman Yani Restiani Widjaja, Yani Restiani Yudha Andriyanto Yulistyowati, Efi Yulistyowati, Evi Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zahira Kirana Zalogo, Erasma Fitilai