Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.337

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Kebidanan Midwiferia The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Jurnal EMT KITA Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) EDUTEC : Journal of Education And Technology JURNAL USM LAW REVIEW Mendapo: Journal of Administrative Law KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semarang Law Review Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Indonesian Journal Economic Review (IJER) Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan Tematik Journal Accounting International Mount Hope Jurnal Inovasi Bisnis Manajemen dan Akuntansi Journal Healthcare Education Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Juridisch

Endah Pujiastuti

Universitas Semarang

Author-ID : 5348997

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

IMPLIKASI PENGATURAN SISTEM RUJUKAN BERJENJANG TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN Rinaldo, Ridho Rinaldo; Pujiastuti, Endah; Sukimin, Sukimin
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 1 (2020): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Keberhasilan negara dapat dilihat dari terwujudnya tujuan pembangunan nasional, tolok ukur keberhasilan tersebut adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan kesehatan menjadi fokus utama pemerintah dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat (3). BPJS Kesehatan sebagai badan hukum Pemerintah yang memiliki tugas khusus yaitu menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan sistem rujukan berjenjang di Indonesia. (2) Bagaimanakah implikasi mengenai pengaturan sistem rujukan berjenjang terhadap pelayanan kesehatan perorangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat., hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Untuk mengatur mekanisme penyelenggaraannya sistem rujukan dalam BPJS, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Kedua, dengan adanya pengaturan sistem rujukan berjenjang ini berdampak kepada pelayanan kesehatan perorangan setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut. Masyarakat mendapat kepastian dalam jaminan kesehatan yang dikelola langsung oleh Pemerintah melalui BPJS, melalui program ini Pemerintah telah menjamin pelayanan kesehatan masyarakat khususnya sistem rujukan berjenjang pada pelayanan BPJS.

IMPLEMENTASI PELAYANAN REGIDENT PERPANJANGAN RANMOR DI SAMSAT POLRESTABES SEMARANG BARAT PT, Bramastyo Wisnu; Pujiastuti, Endah; Mulyani, Tri
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Registrasi dan identifikasi perpanjangan ranmor wajib dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor dalam periode tertentu. Perpanjangan tersebut dilakukan di Samsat sebagai unit yang diserahi tugas untuk melayani regident perpanjangan ranmor. Berdasarkan hal tersebut artikel hasil penelitian ini membahas mengenai implementasi pelayanan Regident Perpanjangan Ranmor, kendala dan upaya mengatasainya. Jenis/tipe panelitian yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analitis, metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka dan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi pelayanan regident perpanjangan ranmor pada periode Tahun 2018-2019 untuk kendaraan (mobil) roda 4 atau lebih, baik kendaraan lama maupun baru tercatat sebanyak 80.854 kendaraan. Kendala dalam implementasi pelayanan regident perpanjangan ranmor meliputi 2 (dua) hal yaitu keterbatasan ruang, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara memperluas ruang pelayanan serta memaksimalkan pengadaan sarana dan prasarana. Kendala lainnya adalah kurangnya informasi bagi masyarakat pengguna layanan, dalam hal ini diupayakan dengan cara evaluasi terus menerus, menambah jenis layanan, serta membuat SOP dan diadakan pelatihan khusus.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 Praviesta, Melati Surya; Yulistyowati, Evi; Pujiastuti, Endah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Terhitung mulai 2019 hingga Januari 2020, tunggakan dari pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah mencapai 450 miliar rupiah, jumlah itu terdiri dari 1,5 juta kendaraan yang belum membayar pajak. Untuk membantu masyarakat yang belum membayar pajak, maka dikeluarkanlah kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2020 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengkaji implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, dan upaya mengatasinya. Berdasarkan hal itu jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara : wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dilakukan dalam 4 tahap, yaitu : sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik, penyesuaian aplikasi online dalam Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) yang pemberlakuannya dimulai tanggal 17 Februari 2020, pelaksanaan serentak di seluruh wilayah UPPD/Samsat se Jawa Tengah mulai tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 16 Juli 2020. Semua proses pendaftaran harus sudah selesai dan melakukan pembayaran sampai dengan 16 Juli 2020 pukul 15.00 WIB, dan Evaluasi. Implementasi kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Dan Kendala yang dihadapi dalam implementasi pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, yaitu karena adanya pandemi covid-19 ini membuat jumlah Wajib Pajak yang datang ke Samsat berkurang karena adanya anjuran dari pemerintah agar tetap jaga jarak dan tetap tinggal dirumah. Kendala tersebut diatasi dengan cara melakukan pembaharuan aplikasi SAKPOLE (Sistem Administratif Kendaraan Pajak Online) untuk pembayaran pajak tahunan.

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN SISTEM ONLINE SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK M.I.S, Ardhia Regita; Mulyani, Tri; Pujiastuti, Endah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Registration of population administration documents as an effort to orderly administration is carried out by the government with an online system to provide convenience for the community, so this study seeks to examine the implementation of registration of the population administration documents with an online system as an effort to orderly administration at the Department of Population and Civil Registration of Demak Regency, obstacles and efforts overcome it. The research methods used are: type of sociological juridical research, analytical descriptive specifications. The data used is primary data supported by secondary data with qualitative data analysis. The results showed that the registration of family card population administration documents with an online system as an effort to orderly administration at the Demak Regency Population and Civil Registration Office in January 2017 - February 2021 was based on the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration changes. on Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2019 concerning Online Population Administration Services with the mechanism starting with register, login, select menu, upload, send, finish. For the implementation of the registration, there were 5,472 documents. The orderliness of administrative documents after using the online system before using the online system shows that it is more orderly to use the online system, as indicated by the increasing number from year to year. The obstacles include 2 things, first, the public's lack of understanding to access online services, in this case it can be attempted by means of socialization, namely through brochures, websites, Instagram and Youtube; Second, the absence of a strong network/signal in some areas, in this case it can be attempted by serving reporters who wish to register documents directly.

IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG Nugraha, Rizky Cahya; Pujiastuti, Endah; Mulyani, Tri
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Artikel ilmiah ini membahas tentang implementasi penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015, kendala dalam implementasi dan upaya mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang dipergunakan adalah data primer didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan cara analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil. Untuk Implementasi penerbitannya tercatat ditahun 2016-2020 tercatat sebanyak 2.215 izin. Untuk kendala implementasinya meliputi 2 faktor yaitu: Pertama, faktor Internal berupa kesalahan dalam data, dalam hal ini dapat diupayakan dengan menyelesaikan administrasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) ke tempat domisili asal; serta sosialisasi yang kurang menyeluruh dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara lebih gencar dalam memberikan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan dan pelatihan-pelatihan khusus kepada para PUMK. Kedua, faktor eskternal berupa kurang informasi yang di dapat oleh masyarakat, yang dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi; dan terpengaruhnya jarak antara pemohon ke Kantor Kecamatan Genuk dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara membuat sistem Online Singgle Submission (OSS).

PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN RINGAN Akbar, Ahmad Faiz; Mulyani, Tri; Pujiastuti, Endah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.6516

Sertifikat halal sangat penting bagi pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk, sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan kendala dan upaya mengatasinya di Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang dipergunakan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang dipergunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan implementasi penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di Kabupaten Kendal melalui tahapan diantaranya: Pertama, penerbitan NIB secara online. Kedua, permohonan pengajuan sertifikasi halal kepada BPJPH. Ketiga, BPJPH menunjuk pendamping proses produk halal. Keempat, pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal. Kelima, penetapan kehalalan produk oleh MUI. Keenam, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan sepanjang tahun 2021 sejumlah 33 sertifikasi halal. Kendala penerbitan, meliputi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi 3 hal: Pertama, akses yang sulit dijangkau, dapat diupayakan dengan meluncurkan sistem online; Kedua, pelayanan yang kurang maksimal dalam ketepatan waktu, dapat diupayakan dengan evaluasi terhadap petugas; Ketiga, kesalahan data, dapat diupayakan dengan membantu pelaku usaha dalam pemberkasan persyaratan permohonan sertifikasi halal. Kendala eksternal meliputi 2 hal: Pertama, Mindset pelaku usaha; Kedua, kurangnya informasi, dapat diupayakan melalui sosialisasi pentingnya sertifikasi halal produk makanan ringan.

PERAN MEDIATOR PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Prasetyo, Puji Hendro; Pujiastuti, Endah; Mulyani, Tri
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i2.7474

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui peran mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan kendala mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial serta upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang berhasil menyelesaikan kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pihak pengusaha PT. Bangun Makmur Utama. Adapun kendalanya meliputi 2 faktor yaitu yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis meliputi adanya keterbatasan kewenangan mediator, hal ini dapat diupayakan dengan memberikan bimbingan dan pendapat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak akibat pemutusan hubungan kerja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat diupayakan mediator dengan menengahi perbedaan pendapat yang berkaitan dengan hak akibat pemutusan hubungan kerja. Kendala non yuridis meliputi, pihak pekerja/buruh dan pengusaha sulit berkompromi, hal ini dapat diupayakan melalui bimbingan dan pendekatanpendekatan persuasif. Kurangnya mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, hal ini dapat diupayakan dengan memanfaatkan waktu dengan membagi tugas dalam menyelesaikan perkara perselisihan hubungan industrial. Sarana prasarana kurang memadai, hal ini dapat diupayakan dengan mengajukan proposal untuk pengadaan pembangunan fasilitas. Pihak pengusaha mengutus bawahannya untuk melakukan mediasi, hal ini dapat diupayakan dengan memanggil pihak pengusaha kembali yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI OLEH BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN DI KPPBC TIPE MADYA PABEAN A SEMARANG Perkasa, Ronald Arya Bayu; Mulyani, Tri; Pujiastuti, Endah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.8547

Excise as government revenue from the object of the Directorate General of Customs and Excise results from the excise sector including the results of tobacco derivative products such as cigarettes are regulated in Law Number 39 of 2007 concerning Excise. Excise tape in the form of a state security document as a sign that the cigarette has paid its excise. The role of the P2 field in the implementation in the field of customs prosecution and investigation of the results of supervision carried out to prevent the circulation of cigarettes without excise tapes at the Customs and Excise Supervision and Service Office of Customs Type A Semarang. The research methods used include, type of sociological juridical research, research specifications are descriptive analytical Data used are primary data and supported by secondary data, with qualitative data analysis. The results showed that the supervision of cigarettes without excise tax bands carried out by section P2 at KPPBC Type Madya Pabean A Semarang through 3 supervision methods namely Compliance Tests, Partnership Supervision, and Information Media in 6 cities and regencies in the KPPBC Type Madya Pabean A Semarang area. The existence of constraints by legal and cultural factors on the regulation of the effect of increasing excise tax on the honesty of perpetrators in distributing cigarettes without excise tax. Enforcement of this obstacle is carried out with preventive efforts and constraints on the location of the KPPBC area Type Madya Pabean A Semarang in monitoring the circulation of cigarettes without excise tax. Because the location of the Semarang City area has toll road access as a route to the city of Semarang. The existence of constraints by legal and cultural factors on the regulation of the effect of increasing excise tax on the honesty of perpetrators in distributing cigarettes without excise tax. Enforcement of this obstacle is carried out with preventive efforts and constraints on the location of the KPPBC area Type Madya Customs A Semarang in monitoring the circulation of cigarettes without excise tax. Because the location of the Semarang City area has toll access as a transportation route with repressive efforts carried out by P2 Intelligence at KPPBC Type Madya Pabean A Semarang. AbstrakCukai sebagai pendapatan pemerintah dari objek hasil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari sektor cukai termasuk hasil produk turunan dari tembakau seperti rokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pita Cukai berupa dokumen sekuriti negara sebagai tanda rokok dilunasi cukainya. Peran bidang P2 dalam pelaksanaan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan hasil pengawasan yang dilakukan mencegah peredaran rokok tanpa pita cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya, jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis Data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung dengan data sekunder, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh seksi P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang melalui 3 metode pengawasan yakni Uji Kepatuhan, Pengawasan Kemitraan, dan Media Informasi pada 6 Kota dan Kabupaten kawasan wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang. Adanya kendala oleh faktor penetapan hukum dan budaya terhadap regulasi pengaruh peningkatan cukai terhadap kejujuran pelaku dalam pengedarkan rokok tanpa pita cukai. Penindakan kendala ini dilakukan dengan upaya preventif dan kendala pada letak wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dalam pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai. Sebab letak wilayah Kota Semarang memiliki akses tol sebagai jalur transportasi dengan upaya represif yang dilakukan oleh Intelejen P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang.

Co-Authors A. Heru Nuswanto Abib, Agus Saiful Abib, Agus Saiful Agung Prasetyo, Raden Soeko Aisyah Nurhaliza Aisyah Nurhalizah Akbar, Ahmad Faiz Albertus Heru Nuswanto Alif Utama, Daffa Ani Triwati Annisa, Qiki Arif, Deni Bustanul B. Rini Heryanti Baitipur, Mardiana Nisa Balla Wahyu Budiarto Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Dewi, Reny Puspita Dharu Triasih Dharu Triasih Dharu Triasih Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Donny Dharmawan Efi Yulistyowati Elizabeth Faisal, Muhmmad Mahfudz Firman Dera Fitriana Noor Khayati Haliza Yuniar, Putri HARIYANTO, MASHUDI Iip Dyah Kusumaningati Izziyana, Wafda Vivid Kadi Sukarna Karyadi, Sugeng Kespandiar, Tengku Khaidar Alifika El Ula Kukuh Sudarmanto Kusumaningati, Iip Dyah M.I.S, Ardhia Regita Mahendra Hakim Misrofingah Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Muhammad Junaidi Mukharom Mukharom Mukharom Mukharom Musran Munizu Nilaiana, Nilaiana Nugraha, Rizky Cahya Nuswanto, A Heru Nuswanto, A Heru Olivia Grasera, Brenda P. Karo-karo, Alex Panggabean, Ester Romauli Perkasa, Ronald Arya Bayu Prasetyo, Puji Hendro Praviesta, Melati Surya PT, Bramastyo Wisnu Purwadhi Purwadhi Putri Seprina Rahma Kusuma Wardani Riana, Rati Rinaldo, Ridho Rinaldo Roy Setiawan RR. Ella Evrita Hestiandari Saiful Abib, Agus Sani Pratiwi, Alya Saputra, Syafiq Aryanta Manggala Saut Maruli Tua Pandiangan Septiandani, Dian SILVIA EKASARI Siti Annisa Wahdiniawati, Siti Annisa Sonhaji Sonhaji Sri Rejeki Subaidah Ratna Juita Suhartoyo Suhartoyo, Suhartoyo Sukimin Sukmadewi, Yudhitya Dyah Supriyadi Supriyadi Susilo Utomo Suwandi, Dedy Tamba, Tumanda Tri Mukyani Tri Mulyani Tri Mulyani Triasih, Dharu Usmia, Sitti Willar Haruman Yani Restiani Widjaja, Yani Restiani Yudha Andriyanto Yulistyowati, Efi Yulistyowati, Evi Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zahira Kirana Zalogo, Erasma Fitilai

Title Search

Found 8 Documents Search Journal : Semarang Law Review

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Semarang Law Review