Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Indonesia Berdaya Jurnal Kolaboratif Sains PATTIMURA Legal Journal Jurnal Pengabdian Mandiri Bacarita Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Kabar Masyarakat INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Mengabdi: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat
Edy Sony
Universitas Pattimura
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Pembubaran DPR: Studi Perbandingan Sistem Presidensial Dan Parlementer: The President's Constitutional Authority to Dissolve the DPR: A Comparative Study of Presidential and Parliamentary Systems Deny, Muslimah, Nining Suningrat, Muktar, Edy Sony; Muslimah; Nining Suningrat; Muktar; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 9: September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i9.8672

Abstract

Tulisan ini bertujuan mengkaji kewenangan konstitusional presiden dalam membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan melakukan studi perbandingan antara sistem presidensial dan sistem parlementer. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, UUD NRI 1945 secara tegas melarang presiden membubarkan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7C, sehingga kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif bersifat sejajar. Hal ini berbeda dengan praktik di negara-negara yang menganut sistem parlementer, seperti Inggris dan Jepang, yang memungkinkan pembubaran parlemen sebagai mekanisme konstitusional untuk mengatasi kebuntuan politik dan memperbarui mandat rakyat melalui pemilu dini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan konstitusi (comparative constitutional study) dan analisis doktrin ketatanegaraan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial, pembubaran parlemen oleh presiden dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan check and balances, sedangkan dalam sistem parlementer, kewenangan tersebut justru menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Studi ini menegaskan pentingnya memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa eksekutif-legislatif tanpa memberikan kewenangan pembubaran DPR kepada presiden, agar keseimbangan kekuasaan tetap terjaga dan stabilitas politik tetap terpelihara.
Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Pembubaran DPR: Studi Perbandingan Sistem Presidensial Dan Parlementer: The President's Constitutional Authority to Dissolve the DPR: A Comparative Study of Presidential and Parliamentary Systems Deny, Muslimah, Nining Suningrat, Muktar, Edy Sony; Muslimah; Nining Suningrat; Muktar; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 9: September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i9.8672

Abstract

Tulisan ini bertujuan mengkaji kewenangan konstitusional presiden dalam membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan melakukan studi perbandingan antara sistem presidensial dan sistem parlementer. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, UUD NRI 1945 secara tegas melarang presiden membubarkan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7C, sehingga kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif bersifat sejajar. Hal ini berbeda dengan praktik di negara-negara yang menganut sistem parlementer, seperti Inggris dan Jepang, yang memungkinkan pembubaran parlemen sebagai mekanisme konstitusional untuk mengatasi kebuntuan politik dan memperbarui mandat rakyat melalui pemilu dini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan konstitusi (comparative constitutional study) dan analisis doktrin ketatanegaraan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial, pembubaran parlemen oleh presiden dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan check and balances, sedangkan dalam sistem parlementer, kewenangan tersebut justru menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Studi ini menegaskan pentingnya memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa eksekutif-legislatif tanpa memberikan kewenangan pembubaran DPR kepada presiden, agar keseimbangan kekuasaan tetap terjaga dan stabilitas politik tetap terpelihara.
Pemanfaatan Sampah sebagai Media Pembelajaran di Pulau Kecil Perbatasan Kurniati, Ratnah; Lestari , Lestari; Sugiarto, Sigit; Alam, Asmirani; Inuhan, Michael; Sony, Edy; Kamaruddin, Sitti Fatimah; Suherman, Dian Rubiana
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/js.v3i3.229

Abstract

Salah satu alternatif solusi meningkatkan minat belajar anak adalah dengan memanfaatkan media pembelajaran. Namun sebagian besar guru masih beranggapan bahwa media pembelajaran adalah sesuatu yang mahal dan rumit. Olehnya itu, program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengenalkan media pembelajaran pada mahasiswa calon guru dengan melakukan praktek penggunaan media tersebut pada anak-anak di desa Wakarleli, kab. Maluku Barat Daya. Kegiatan yang berlangsung setiap hari Sabtu pukul 16.00-17.30 WIT selama 14 Oktober 2023 – 11 November 2023 ini mengajak sekitar 20 anak dari rentang usia beragam sebagai pengguna media pembelajaran. Diharapkan dengan penggunaan media pembelajaran yang beragam, minat belajar anak-anak dapat meningkat dan mahasiswa calon guru menjadi lebih kreatif dalam membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan barang yang ada. Barang bekas atau sampah yang dijadikan bahan utama pembuatan media pembelajaran pada kegiatan ini adalah daun kering, ranting, karton dan kertas bekas. Dari barang-barang bekas ini, mahasiswa membuat media pembelajaran berupa media pembuatan karya kreatif dengan daun dan ranting, media pengenalan huruf dan angka, serta media untuk mengukur kemampuan matematika. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui kegiatan ini berdampak positif baik bagi anak-anak di Desa Wakarleli maupun bagi mahasiswa sebagai pembuat media pembelajaran.
Sengketa Pilkades Dan Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Kajian Transformasi Hukum Desa: Village Head Election Disputes and the Scope of the Constitutional Court's Authority: A Study of Village Law Transformation Deny; Khelda Ayunita; Yusuf; Mohammad Fajar Abdjul; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.8032

Abstract

Sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam praktik demokrasi lokal dan mencerminkan masih adanya ketidakpastian hukum terkait forum penyelesaian sengketa yang berwenang. Ketidakjelasan ini muncul akibat belum adanya pengaturan yang tegas dan komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades dalam sistem hukum nasional, sehingga memunculkan perbedaan penafsiran serta inkonsistensi penerapan hukum di berbagai daerah. Di sisi lain, perkembangan hukum desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan desa sebagai entitas hukum publik yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan pemerintahan dan politik lokalnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat menjangkau sengketa hasil Pilkades, mengingat Pilkades bukan bagian dari rezim pemilihan umum nasional maupun pemilihan kepala daerah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan hasil politik lokal di tingkat desa, serta menganalisis implikasi transformasi hukum desa terhadap desain penyelesaian sengketa Pilkades. Penelitian ini menggunakan metode normatif-dogmatis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan, yang didukung oleh kajian pustaka terhadap literatur hukum dan jurnal nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum adanya lembaga peradilan khusus dan kejelasan forum penyelesaian sengketa Pilkades berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik sosial di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades melalui harmonisasi regulasi, penegasan kewenangan lembaga peradilan, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berorientasi pada stabilitas pemerintahan desa.
Co-Authors Alam, Asmirani Arief Fahmi Lubis Arnold Ismael Kewilaa Asince Petrus Asmirani Alam Asmirani Alam Belince Makatita Darkay, Erwin Deny Dian Rubiana Suherman Dian Rubiana Suherman Dian Rubiana Suherman Diana Pujiningsih Elen Lotkery Ernesta Arita Ari Evadora Wuarlela F Rumtutuly Ferdinanda S Noya Fifian Ifasaksisly Firzhal Arzhi Jiwantara Gusmarani, Rica Hardiyanti Hardiyanti Harmoko Harmoko Harmoko Harmoko Heri Budianto Heryanus Jesajas Honorios De Gustino Luturyali I Wayan Gede Suacana Imalah Imimpiana, Arianus Inggrid Welerubun Inuhan, Michael IRMAN PUTRA Iyad Abdallah Al- Shreifeen Jecklin M. Lainsamputty Jekson Meikudy Johari John Nandito Lekitoo Johny Koynja Jusuf Luturmas Kalijunjung Hasibuan Kamaruddin, Sitti Fatimah Karolus Charlaes Bego Khelda Ayunita Killay, Timothina Kurniati, Ratnah Leliana Lekiwona Lelpint Wakole Lerrick, Alen Obertina Lestari , Lestari Lestari Lestari Lestari Lestari Lestari Lestari Lodwyk Wessy M. Aslam Fadli Makatita Juwaher Malau, Fransina Manery, Nugrah Gables Mawardi Micael Ririhena Mohammad Fajar Abdjul Muchamad Taufiq Muktar Muslimah Natalia Philipus Nining Suningrat Noya, Stelvia Wemly Noya Pakolay, Magdalena Paula Ifana Tamneha Penina Knyarilay Prayudi Rahmatullah Ratna Kurniati Rengga Kusuma Putra Ririhena, Micael Runik Machfiroh Sairiltiata, Sefanya Siamiloy, Reay Mork Sigit Sugiarto Sigit Sugiarto Siska Knyarpilta Sitti Fatimah Kamaruddin Sitti Fatimah Kamaruddin Sugian Nurwijaya Suherman, Dian Rubiana Tetrapoik, Widya Iryanti Tiwery, Dian Sartin Topurtawy, Irhels Ummi Kalsum Urbanus Maulekilela Yeheskel Wessy Yuliana Unwakoly, Bertha Yusuf