Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Indonesia Berdaya Jurnal Kolaboratif Sains PATTIMURA Legal Journal Jurnal Pengabdian Mandiri Bacarita Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Kabar Masyarakat INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Mengabdi: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat
Edy Sony
Universitas Pattimura
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Pemberdayaan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Dalam Upaya Mengurangi Jumlah Anak Putus Sekolah Di Pulau-Pulau Kecil Perbatasan Ratnah Kurniati MA; Asmirani Alam; Sigit Sugiarto; Lestari Lestari; Edy Sony; Sitti Fatimah Kamaruddin; Micael Ririhena; John Nandito Lekitoo; Dian Rubiana Suherman
MENGABDI : Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2024): Juni : MENGABDI : Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat
Publisher : Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/mengabdi.v2i3.587

Abstract

This program aims to reduce the percentage of school dropouts in border islands. Through this program, researchers created an educational environment by involving students of the Study Program Student Association (HMPS). This program was held every Saturday in Wakarleli, Maluku Barat Daya, during October 2023 - November 2023 involving around 20 children in various age categories and around 5-10 students at each meeting. The method used in this activity is descriptive method. The activities supporting the program are educational games which are implemented at the beginning and at the end of the meeting, the introduction of letters and numbers, and counting activities. The results of evaluations and interviews show that this program can increase children's confidence levels, train their communication skills, patience, tolerance, and helping attitudes between children. In addition to the great benefits for the children, this program also provides huge benefits for the students and lecturers involved. For students, this program is considered to increase their creativity in making learning media. Where this skill is a much needed skill, especially for students of the Mathematics Education and PGSD Study Programs. In addition, for students of the Law Study Program, this activity can also foster sensitivity in society and improve their communication skills which are also needed in their future profession. In general, in this program students are trained to work together, socialize and build their confidence to be in public.
Pengembangan Produk Stik Sawi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Persiapan Nyama Kabupaten Maluku Barat Daya Edy Sony; Urbanus Maulekilela; Honorios De Gustino Luturyali; Belince Makatita; Paula Ifana Tamneha; Elen Lotkery; Evadora Wuarlela; Siska Knyarpilta; Leliana Lekiwona; Jekson Meikudy; Natalia Philipus; Lelpint Wakole; Fifian Ifasaksisly; Penina Knyarilay; Asince Petrus
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi Vol. 3 No. 4 (2024): Desember : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58169/jpmsaintek.v3i4.641

Abstract

This community service aims to empower the Dasawisma Women's Group of Nyama Preparation Village, Maluku Barat Daya Regency, through training in making mustard sticks as a product innovation based on local agricultural products. The problems faced are the low utilisation of mustard harvest which leads to low selling prices and limited product innovation skills. The method used was a participatory approach with hands-on experience-based training techniques. The training includes the process of making mustard sticks, starting from the selection of ingredients, processing, to product packaging. The results showed that the Dasawisma women's group succeeded in improving their skills in processing mustard into value-added products. The emergence of local leaders and the creation of solidarity between group members are also positive impacts of this training. The programme provided new economic opportunities for the group, as well as introducing mustard stick products to the local market. In conclusion, this service successfully empowered the community through local product innovation and formed a new working structure that is more organised and sustainable.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara: Legal Review of Abuse of Authority by Public Officials from the Perspective of State Administrative Law Karolus Charlaes Bego; M. Aslam Fadli; Irman Putra; Arief Fahmi Lubis; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6194

Abstract

Penyalahgunaan wewenang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga etika dan moral dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik adalah pelanggaran serius yang harus ditangani dengan tegas. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip hukum yang mendasari tata kelola pemerintahan yang baik. Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, sehingga merugikan kepentingan publik. Penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan teori yang relevan sangat penting untuk mencegah dan menindaklanjuti tindakan tersebut. Upaya preventif dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat berakibat pada sejumlah konsekuensi hukum, yang antara lain tindakan Administratif semisal pemecatan atau pencopotan dari jabatannya, tuntutan secara Pidana, melakukan ganti rugi dan juga pengawasan serta audit, dan juga pemberian sanksi disiplin.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada di Indonesia: The Role of the Constitutional Court in Resolving Regional Election Disputes in Indonesia Ernesta Arita Ari; Firzhal Arzhi Jiwantara; Johny Koynja; Imalah; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6657

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa pilkada di Indonesia untuk menjaga integritas demokrasi. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK memastikan sengketa pilkada diselesaikan secara adil, transparan, dan final. Penelitian ini menganalisis peran MK dalam menangani sengketa Pilkada , termasuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta tantangan yang dihadapi, seperti tingginya jumlah perkara dan kompleksitas kasus. Dengan mekanisme peradilan cepat, MK memberikan kepastian hukum melalui putusan final dan mengikat. Putusan seperti Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kewenangan permanen MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada , meskipun badan peradilan khusus belum terbentuk. Selain menyelesaikan konflik, MK berperan sebagai pengawal demokrasi dan pelindung hak konstitusional warga negara, yang berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi dan pelaksanaan Pilkada yang lebih baik di masa depan.
Eksistensi dan Implikasi Hukum Perda Tentang Larangan Penahanan Ijazah Karyawan dalam Sistem Hukum Tata Negara: The Existence and Legal Implications of Regional Regulations on the Prohibition of Withholding Employee Diplomas in the Constitutional Law System Mawardi; Prayudi Rahmatullah; Diana Pujiningsih; Edy Sony; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7550

Abstract

Fenomena penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan masih menjadi persoalan hukum yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dokumen ijazah, yang merupakan bukti resmi atas kualifikasi dan hak milik pribadi seseorang, kerap dijadikan jaminan kerja oleh pihak pemberi kerja, meskipun praktik tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ketiadaan regulasi nasional yang secara eksplisit melarang tindakan ini mengakibatkan munculnya kekosongan hukum yang berpotensi merugikan hak-hak pekerja. Merespons situasi ini, sejumlah pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas melarang praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Kehadiran Perda tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum yang lebih pasti di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Perda tersebut dalam sistem hukum tata negara Indonesia serta menganalisis dampak hukumnya terhadap jaminan hak pekerja. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa Perda merupakan bentuk implementasi prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus alat untuk menegaskan hak konstitusional warga negara atas rasa aman dan kepemilikan dokumen pribadi. Kendati demikian, efektivitas Perda ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pelaksanaan di lapangan dan sinkronisasi dengan peraturan nasional. Oleh karena itu, Perda ini dapat menjadi pijakan awal bagi reformasi regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kemanusiaan.
Sosialisasi Pentingnya Menabung Sejak Dini Pada Siswa di Sekolah Dasar Kristen Nyama Kabupaten Maluku Barat Daya Sony, Edy; Killay, Timothina; Lestari, Lestari; Kamaruddin, Sitti Fatimah; Kurniati MA, Ratnah; Alam, Asmirani; Tiwery, Dian Sartin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 3 (2025): Mei
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i3.2361

Abstract

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya menabung sejak dini sebagai bagian dari literasi keuangan dasar. Sosialisasi dilaksanakan di Sekolah Kristen Nyama, Kabupaten Maluku Barat Daya, oleh dosen PSDKU Universitas Pattimura Kampus Maluku Barat Daya bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang LI Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025. Metode yang digunakan meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, persiapan materi dan media pembelajaran, pelaksanaan sosialisasi interaktif, serta evaluasi pemahaman siswa. Materi disampaikan melalui pemaparan visual, diskusi, yel-yel, dan permainan edukatif. Sebagai bentuk tindak lanjut dan praktik nyata, setiap siswa menerima celengan sebagai sarana awal untuk mulai menabung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa menunjukkan antusiasme tinggi dan pemahaman yang meningkat terhadap konsep menabung, manfaatnya, serta cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membentuk kebiasaan menabung sejak dini guna menciptakan generasi yang bijak dalam mengelola keuangan
Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Pembagian Hutang Harta Pailit Sony, Edy; Manery, Nugrah Gables
PATTIMURA Legal Journal Vol 2 No 1 (2023): April 2023 PATTIMURA Legal Journal
Publisher : Postgraduate Program Doctoral in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pela.v2i1.8373

Abstract

Introduction: Differences in legal position related to the division of bankruptcy between creditors holding collateral and labor rights in the of the Bankruptcy Law and in other laws and regulations will actually create legal uncertainty in providing guarantees of protection to labor rights and cause conflicts between legal norms. Purposes of the Research: To find out the various provisions of laws and regulations governing labor rights for the division of bankrupt debts and synchronization between Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy with other laws and regulations in regulating labor rights to the division of bankrupt and the application of legal protection of labor rights to the division of bankrupt debts. Methods of the Research: The type of research used is normative juridical research. The nature of this research is descriptive. The data source used is secondary data. The nature of this research is descriptive analytical research and drawing conclusions using deductive methods. Results Originality of the Research: The research results show that the synchronization of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy with other provisions in the interpretation of the law has been assigned on the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-VI/2008 and 67/PUU-XI/2013 that the payment of labor wages must take precedence over the bills of the state and separatist creditors while severance and other rights are granted after the compliance of the invoices of separatist creditors. In addition, the legal position for labor is determined by the Law and the decisions of the Constitutional Court as a preferred creditor of the proceeds of the sale of the boedel and its enforcement of the law refers to the lex specialis derogat lex generalis while take to consideration other term governing the rights of creditors. Legal implications to bankruptcy companies, the compliance of labor rights is determined by the proceeds of the sale of boedel which is based on the provisions in Article 95 of Law No. 11 of 2020 about Omnibus Law as amended from the provisions regulated in Law No. 13 of 2003 about Manpower, Article 49 and Article 50 of Government Regulation No. 36 of 2021 about Wages.
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sony, Edy
PATTIMURA Legal Journal Vol 2 No 3 (2023): Desember 2023 PATTIMURA Legal Journal
Publisher : Postgraduate Program Doctoral in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pela.v2i3.11146

Abstract

Introduction: The regional authority to manage the resources of coastal areas of the sea and small islands as far as 12 miles for the province based on Law No. 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government causes horizontal conflicts of sea plots in the society. Not only conflicts between government institutions (sectoral conflicts) but also related to regional authorities in managing coastal marine resources and small islands. Purposes of the Research: To analyze various provisions of laws and regulations governing the authority of local governments in the management of coastal areas and small islands, as well as the role of local governments in the management of coastal areas and small islands. Methods of the Research: The type of research used is normative legal research that studies how legal norms are. The data collection method uses the library research. This study used secondary data obtained from various literature and regulations. Results of the Research: The results showed that since the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the authority to manage marine waters by the Regency / City Government has decreased. The zoning area as far as 0-4 miles which was originally managed by the Regency / City Government is now managed by the Provincial Government so as to make the zoning of the Provincial authority 0-12 miles. While the authority to manage sea areas more than 12 miles is carried out by the Central Government. In addition, the authority of Regional Governments in the management of coastal areas is also regulated in Law No. 1 of 2014 concerning amendments to Law No. 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, Article 1 and Article 63 of Regional Governments organize government according to the principle of autonomy, which is a division of elective concurrent government affairs, where Regional Governments play an important role in community empowerment.
Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Alternatif Penguatan Literasi Membaca di Desa Klis Kecamatan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Noya, Stelvia Wemly Noya; Sony, Edy Sony; Lestari, Lestari; Ririhena, Micael; Imimpiana, Arianus; Yuliana Unwakoly, Bertha; Lerrick, Alen Obertina; Siamiloy, Reay Mork; Topurtawy, Irhels; Tetrapoik, Widya Iryanti; Darkay, Erwin; Pakolay, Magdalena; Malau, Fransina
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/js.v2i3.126

Abstract

Salah satu indikator negara dikatakan maju adalah tingkat literasi membaca dan menulis masarakatnya yang tinggi. Menurut UNESCO, minat baca anak Indonesia hanya 0,001%, yang artinya hanya 1 dari 1000 orang yang mempunyai minat baca. Siswa sekolah diDesa Klis Kecamatan Pulau Moa Maluku Barat Daya yang termasuk wilayah terluar, terpencil dan tertinggal memiliki masalah terkait literasi membaca yang rendah. Untuk membantu meningkatkan literasi membaca siswa, mahasiswa program Kuliah Kerja Nyata melakukan kegiatan renovasi perpustakaan yang ada didesa dan membersihkan setiap buku-buku dan rak-rak buku juga menambah warna di setiap ruangan perpustakaan menciptakan suasana perpustakaan yang baik untuk di kunjungi dan untuk memancing siswa agar mau berkunjung kembali ke perpustakaan, untuk melakukan kegiatan membaca. Selain merenovasi perpustakaan, mahasiswa KKN juga melakukan pendampingan belajar kepada siswa yang ada di desa tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar para siswa. Kegiatan tersebut memiliki keinginan dan tujuan agar akses ilmu pengetahuan di luar sekolah itu dapat diketahui oleh siswa-siswi sekolah dasar di desa Klis sehingga alternative penguatan literasi membaca dapat tercapai dan pengetahuan makin bertambah menciptakan kemampuan membaca
Sosialisasi Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Desa Werwaru Wessy, Yeheskel; Sugiarto, Sigit; Suherman, Dian Rubiana; Sony, Edy; Sairiltiata, Sefanya
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): November
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/js.v2i4.169

Abstract

Pelaksanaan sosialisasi penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa PSDKU Universitas Pattimura dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan inisiatif dari mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Werwaru karena melihat masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat Desa Werwaru mengenai penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Desa Werwaru pada hari Rabu, 13 September 2023 dan diikuti oleh 17 peserta yang terdiri atas mahasiswa, warga, guru, perangkat desa, dan tokoh adat. Hasil survei menunjukkan bahwa seluruh peserta memahami dengan baik materi yang telah disampaikan oleh pemateri.
Co-Authors Alam, Asmirani Arief Fahmi Lubis Arnold Ismael Kewilaa Asince Petrus Asmirani Alam Asmirani Alam Belince Makatita Darkay, Erwin Dian Rubiana Suherman Dian Rubiana Suherman Dian Rubiana Suherman Diana Pujiningsih Elen Lotkery Ernesta Arita Ari Evadora Wuarlela F Rumtutuly Ferdinanda S Noya Fifian Ifasaksisly Firzhal Arzhi Jiwantara Gusmarani, Rica Hardiyanti Hardiyanti Harmoko Harmoko Harmoko Harmoko Heri Budianto Heryanus Jesajas Honorios De Gustino Luturyali I Wayan Gede Suacana Imalah Imimpiana, Arianus Inggrid Welerubun Inuhan, Michael IRMAN PUTRA Iyad Abdallah Al- Shreifeen Jecklin M. Lainsamputty Jekson Meikudy Johari John Nandito Lekitoo Johny Koynja Jusuf Luturmas Juwaher Makatita Kalijunjung Hasibuan Kamaruddin, Sitti Fatimah Karolus Charlaes Bego Killay, Timothina Kurniati, Ratnah Leliana Lekiwona Lelpint Wakole Lerrick, Alen Obertina Lestari , Lestari Lestari Lestari Lestari Lestari Lestari Lestari Lodwyk Wessy M. Aslam Fadli Malau, Fransina Manery, Nugrah Gables Mawardi Micael Ririhena Muchamad Taufiq Muktar Muslimah Natalia Philipus Nining Suningrat Noya, Stelvia Wemly Noya Pakolay, Magdalena Paula Ifana Tamneha Penina Knyarilay Prayudi Rahmatullah Ratna Kurniati Rengga Kusuma Putra Ririhena, Micael Runik Machfiroh Sairiltiata, Sefanya Siamiloy, Reay Mork Sigit Sugiarto Sigit Sugiarto Siska Knyarpilta Sitti Fatimah Kamaruddin Sitti Fatimah Kamaruddin Sugian Nurwijaya Suherman, Dian Rubiana Tetrapoik, Widya Iryanti Tiwery, Dian Sartin Topurtawy, Irhels Ummi Kalsum Urbanus Maulekilela Yeheskel Wessy Yeheskel Wessy Yuliana Unwakoly, Bertha