Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Pembagian Hutang Harta Pailit Sony, Edy; Manery, Nugrah Gables
PATTIMURA Legal Journal Vol 2 No 1 (2023): April 2023 PATTIMURA Legal Journal
Publisher : Postgraduate Program Doctoral in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pela.v2i1.8373

Abstract

Introduction: Differences in legal position related to the division of bankruptcy between creditors holding collateral and labor rights in the of the Bankruptcy Law and in other laws and regulations will actually create legal uncertainty in providing guarantees of protection to labor rights and cause conflicts between legal norms. Purposes of the Research: To find out the various provisions of laws and regulations governing labor rights for the division of bankrupt debts and synchronization between Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy with other laws and regulations in regulating labor rights to the division of bankrupt and the application of legal protection of labor rights to the division of bankrupt debts. Methods of the Research: The type of research used is normative juridical research. The nature of this research is descriptive. The data source used is secondary data. The nature of this research is descriptive analytical research and drawing conclusions using deductive methods. Results Originality of the Research: The research results show that the synchronization of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy with other provisions in the interpretation of the law has been assigned on the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-VI/2008 and 67/PUU-XI/2013 that the payment of labor wages must take precedence over the bills of the state and separatist creditors while severance and other rights are granted after the compliance of the invoices of separatist creditors. In addition, the legal position for labor is determined by the Law and the decisions of the Constitutional Court as a preferred creditor of the proceeds of the sale of the boedel and its enforcement of the law refers to the lex specialis derogat lex generalis while take to consideration other term governing the rights of creditors. Legal implications to bankruptcy companies, the compliance of labor rights is determined by the proceeds of the sale of boedel which is based on the provisions in Article 95 of Law No. 11 of 2020 about Omnibus Law as amended from the provisions regulated in Law No. 13 of 2003 about Manpower, Article 49 and Article 50 of Government Regulation No. 36 of 2021 about Wages.
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sony, Edy
PATTIMURA Legal Journal Vol 2 No 3 (2023): Desember 2023 PATTIMURA Legal Journal
Publisher : Postgraduate Program Doctoral in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pela.v2i3.11146

Abstract

Introduction: The regional authority to manage the resources of coastal areas of the sea and small islands as far as 12 miles for the province based on Law No. 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government causes horizontal conflicts of sea plots in the society. Not only conflicts between government institutions (sectoral conflicts) but also related to regional authorities in managing coastal marine resources and small islands. Purposes of the Research: To analyze various provisions of laws and regulations governing the authority of local governments in the management of coastal areas and small islands, as well as the role of local governments in the management of coastal areas and small islands. Methods of the Research: The type of research used is normative legal research that studies how legal norms are. The data collection method uses the library research. This study used secondary data obtained from various literature and regulations. Results of the Research: The results showed that since the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the authority to manage marine waters by the Regency / City Government has decreased. The zoning area as far as 0-4 miles which was originally managed by the Regency / City Government is now managed by the Provincial Government so as to make the zoning of the Provincial authority 0-12 miles. While the authority to manage sea areas more than 12 miles is carried out by the Central Government. In addition, the authority of Regional Governments in the management of coastal areas is also regulated in Law No. 1 of 2014 concerning amendments to Law No. 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, Article 1 and Article 63 of Regional Governments organize government according to the principle of autonomy, which is a division of elective concurrent government affairs, where Regional Governments play an important role in community empowerment.
Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Alternatif Penguatan Literasi Membaca di Desa Klis Kecamatan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Noya, Stelvia Wemly Noya; Sony, Edy Sony; Lestari, Lestari; Ririhena, Micael; Imimpiana, Arianus; Yuliana Unwakoly, Bertha; Lerrick, Alen Obertina; Siamiloy, Reay Mork; Topurtawy, Irhels; Tetrapoik, Widya Iryanti; Darkay, Erwin; Pakolay, Magdalena; Malau, Fransina
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/js.v2i3.126

Abstract

Salah satu indikator negara dikatakan maju adalah tingkat literasi membaca dan menulis masarakatnya yang tinggi. Menurut UNESCO, minat baca anak Indonesia hanya 0,001%, yang artinya hanya 1 dari 1000 orang yang mempunyai minat baca. Siswa sekolah diDesa Klis Kecamatan Pulau Moa Maluku Barat Daya yang termasuk wilayah terluar, terpencil dan tertinggal memiliki masalah terkait literasi membaca yang rendah. Untuk membantu meningkatkan literasi membaca siswa, mahasiswa program Kuliah Kerja Nyata melakukan kegiatan renovasi perpustakaan yang ada didesa dan membersihkan setiap buku-buku dan rak-rak buku juga menambah warna di setiap ruangan perpustakaan menciptakan suasana perpustakaan yang baik untuk di kunjungi dan untuk memancing siswa agar mau berkunjung kembali ke perpustakaan, untuk melakukan kegiatan membaca. Selain merenovasi perpustakaan, mahasiswa KKN juga melakukan pendampingan belajar kepada siswa yang ada di desa tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar para siswa. Kegiatan tersebut memiliki keinginan dan tujuan agar akses ilmu pengetahuan di luar sekolah itu dapat diketahui oleh siswa-siswi sekolah dasar di desa Klis sehingga alternative penguatan literasi membaca dapat tercapai dan pengetahuan makin bertambah menciptakan kemampuan membaca
Sosialisasi Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Desa Werwaru Wessy, Yeheskel; Sugiarto, Sigit; Suherman, Dian Rubiana; Sony, Edy; Sairiltiata, Sefanya
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): November
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/js.v2i4.169

Abstract

Pelaksanaan sosialisasi penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa PSDKU Universitas Pattimura dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan inisiatif dari mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Werwaru karena melihat masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat Desa Werwaru mengenai penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Desa Werwaru pada hari Rabu, 13 September 2023 dan diikuti oleh 17 peserta yang terdiri atas mahasiswa, warga, guru, perangkat desa, dan tokoh adat. Hasil survei menunjukkan bahwa seluruh peserta memahami dengan baik materi yang telah disampaikan oleh pemateri.
Pemanfaatan Sampah sebagai Media Pembelajaran di Pulau Kecil Perbatasan Kurniati, Ratnah; Lestari , Lestari; Sugiarto, Sigit; Alam, Asmirani; Inuhan, Michael; Sony, Edy; Kamaruddin, Sitti Fatimah; Suherman, Dian Rubiana
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/js.v3i3.229

Abstract

Salah satu alternatif solusi meningkatkan minat belajar anak adalah dengan memanfaatkan media pembelajaran. Namun sebagian besar guru masih beranggapan bahwa media pembelajaran adalah sesuatu yang mahal dan rumit. Olehnya itu, program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengenalkan media pembelajaran pada mahasiswa calon guru dengan melakukan praktek penggunaan media tersebut pada anak-anak di desa Wakarleli, kab. Maluku Barat Daya. Kegiatan yang berlangsung setiap hari Sabtu pukul 16.00-17.30 WIT selama 14 Oktober 2023 – 11 November 2023 ini mengajak sekitar 20 anak dari rentang usia beragam sebagai pengguna media pembelajaran. Diharapkan dengan penggunaan media pembelajaran yang beragam, minat belajar anak-anak dapat meningkat dan mahasiswa calon guru menjadi lebih kreatif dalam membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan barang yang ada. Barang bekas atau sampah yang dijadikan bahan utama pembuatan media pembelajaran pada kegiatan ini adalah daun kering, ranting, karton dan kertas bekas. Dari barang-barang bekas ini, mahasiswa membuat media pembelajaran berupa media pembuatan karya kreatif dengan daun dan ranting, media pengenalan huruf dan angka, serta media untuk mengukur kemampuan matematika. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui kegiatan ini berdampak positif baik bagi anak-anak di Desa Wakarleli maupun bagi mahasiswa sebagai pembuat media pembelajaran.
SUSTAINABLE FUTURE: ENVIRONMENTAL POLICY FOR A GREENER EARTH Edy Sony; Runik Machfiroh; I Wayan Gede Suacana; Iyad Abdallah Al- Shreifeen
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 1 No. 12 (2024): INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER)
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Environmental policy will realize environmental protection and management that always considers every activity if we want to utilize natural resources and the environment to meet our needs. For this reason, the aim of environmental protection and management is fundamentally in the area of legal methods, so that policy officials responsible for the environment can interpret, understand and implement the law. The effectiveness of environmental protection policies also includes the development of legal instruments that support the application of the principles of sustainability, integration and shared responsibility in managing natural resources. We are all responsible for providing a better future for future generations. A greener, healthier and fairer future. With a healthy environment, we can give them the opportunity to experience a quality life, like the one we feel today. We must ensure that we do not steal their future, but leave a valuable legacy of a healthy and sustainable environment. This article employs a form of literature review that includes hypotheses pertaining to the issue under investigation. This study examines the implications environmental policies have on the environment, effective methods for formulating and implementing environmental policies, the effectiveness and impact of current environmental policies, and recommended environmental policies for a greener future.
Sengketa Pilkades Dan Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Kajian Transformasi Hukum Desa: Village Head Election Disputes and the Scope of the Constitutional Court's Authority: A Study of Village Law Transformation Deny; Khelda Ayunita; Yusuf; Mohammad Fajar Abdjul; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.8032

Abstract

Sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam praktik demokrasi lokal dan mencerminkan masih adanya ketidakpastian hukum terkait forum penyelesaian sengketa yang berwenang. Ketidakjelasan ini muncul akibat belum adanya pengaturan yang tegas dan komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades dalam sistem hukum nasional, sehingga memunculkan perbedaan penafsiran serta inkonsistensi penerapan hukum di berbagai daerah. Di sisi lain, perkembangan hukum desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan desa sebagai entitas hukum publik yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan pemerintahan dan politik lokalnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat menjangkau sengketa hasil Pilkades, mengingat Pilkades bukan bagian dari rezim pemilihan umum nasional maupun pemilihan kepala daerah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan hasil politik lokal di tingkat desa, serta menganalisis implikasi transformasi hukum desa terhadap desain penyelesaian sengketa Pilkades. Penelitian ini menggunakan metode normatif-dogmatis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan, yang didukung oleh kajian pustaka terhadap literatur hukum dan jurnal nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum adanya lembaga peradilan khusus dan kejelasan forum penyelesaian sengketa Pilkades berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik sosial di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades melalui harmonisasi regulasi, penegasan kewenangan lembaga peradilan, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berorientasi pada stabilitas pemerintahan desa.