Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah Dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Amin, Mindriani; Sudirman, Sudirman; Aris, Aris; Basri, Rusdaya; Haq, Islamul
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1655

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi eksekusi hak nafkah iddah, mut’ah, dan madhiyah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada periode 2019-2023. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian lapangan, data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 6,21% tuntutan nafkah istri yang dipenuhi oleh mantan suami, dengan banyak kasus yang terhambat oleh kurangnya kesadaran hukum, itikad baik, dan kemampuan finansial suami. Hakim memainkan peran penting dalam menetapkan keputusan berdasarkan asas keadilan, mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri, serta prinsip keadilan gender. Meski beberapa peraturan, seperti SEMA No. 3 Tahun 2018, telah memberikan landasan hukum yang kuat, pelaksanaan di lapangan masih menemui banyak kendala. Rendahnya tingkat gugatan rekonvensi oleh istri juga menjadi hambatan, yang sering disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum dan ketidakmampuan perempuan untuk memanfaatkan hak-haknya secara optimal. Studi ini merekomendasikan edukasi hukum yang lebih luas, peningkatan pendampingan bagi perempuan dalam persidangan, dan mekanisme eksekusi yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan hak perempuan pasca perceraian secara berkelanjutan.

Pergeseran Paradigma Dalam Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep) Abduh, Muchtar; Aris, Aris; Musyarif, Musyarif; Basri, Rusdaya; Said, Zainal
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1657

Penelitian ini membahas pergeseran paradigma dalam tradisi tukar cincin sebagai ikatan perkawinan di Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep, perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian adalah menganalisis perubahan tradisi tukar cincin, faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran tersebut, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan dari literatur, buku, serta perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tukar cincin dipengaruhi budaya modern dan diterima sebagai simbol adat untuk mempererat hubungan keluarga. Meskipun bukan bagian dari ajaran Islam, tradisi ini sering dilakukan untuk wanita. Namun, pemberian cincin emas kepada pria bertentangan dengan syariat. Tradisi ini berkembang dari bentuk sederhana menjadi lebih modern, sehingga perlu disesuaikan dengan nilai agama dan tidak dijadikan kewajiban. Modernisasi menggeser tradisi ini dari fokus nilai agama dan keluarga menjadi simbol materialistik. Sebagian masyarakat menerima tradisi ini, sementara yang lain menolaknya karena bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, tukar cincin tidak diwajibkan dan hanya diterima jika sesuai syariat. Oleh karena itu, edukasi diperlukan agar masyarakat memahami hukum Islam dan menjaga tradisi ini tetap sederhana serta sesuai nilai-nilai agama.

DINAMIKA PENYELESAIAN PERMOHONAN PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE Hamzah Samir; Hannani; Rahmawati; Rusdaya Basri; Aris
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19027

Penelitian ini membahas mengenai dinamika penyelesaian perkara poligamipengadilan agama Parepare, dengan sub masalah:1) Bagaimana proses permohonan Izin perkawinan poligami. 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Permohonan perkara Izin Poligami. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare?. Dengan Tujuan untuk mengidentifikasi proses permohonan izin perkawinan poligami , untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan perkara izin poligami serta untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan metode normatif-empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Parepare dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terdahadap literatur, buku, dan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Parepare umumnya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut: a) Pengajuan Permohonan, b) Pemeriksaan Dokumen dan Bukti, c) Pemeriksaan Sidang, d) Pertimbangan Majelis Hakim dan e) Putusan. 2) Pertimbangan Hakim dalam permohonan perkara Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare adalah Hakim di Pengadilan Agama Parepare melakukan penilaian cermat dan berimbang dalam memutuskan permohonan izin poligami, mempertimbangkan penerapan hukum yang tepat, keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta mematuhi prosedur hukum yang berlaku. 3) Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa keputusan untuk mengabulkan permohonan Izin poligami telah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur poligami sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum, serta menghindari mudharat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Kata Kunci : Poligami, Pengadilan AgamaHukum Islam

DINAMIKA PENYELESAIAN PERMOHONAN PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE Hamzah Samir; Hannani; Rahmawati; Rusdaya Basri; Aris
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19027

Penelitian ini membahas mengenai dinamika penyelesaian perkara poligamipengadilan agama Parepare, dengan sub masalah:1) Bagaimana proses permohonan Izin perkawinan poligami. 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Permohonan perkara Izin Poligami. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare?. Dengan Tujuan untuk mengidentifikasi proses permohonan izin perkawinan poligami , untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan perkara izin poligami serta untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan metode normatif-empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Parepare dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terdahadap literatur, buku, dan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Parepare umumnya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut: a) Pengajuan Permohonan, b) Pemeriksaan Dokumen dan Bukti, c) Pemeriksaan Sidang, d) Pertimbangan Majelis Hakim dan e) Putusan. 2) Pertimbangan Hakim dalam permohonan perkara Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare adalah Hakim di Pengadilan Agama Parepare melakukan penilaian cermat dan berimbang dalam memutuskan permohonan izin poligami, mempertimbangkan penerapan hukum yang tepat, keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta mematuhi prosedur hukum yang berlaku. 3) Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa keputusan untuk mengabulkan permohonan Izin poligami telah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur poligami sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum, serta menghindari mudharat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Kata Kunci : Poligami, Pengadilan AgamaHukum Islam

EKSISTENSI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGUATAN PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM: UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PANGKAJENE Junaid; Rusdaya Basri; Fikri; Agus Muhsin; Rahmawati
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19262

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan eksistensi penyuluh agama Islam dalam menguatkan penerapan hukum keluarga Islam sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam metodologi penelitian menggunkan analisis data kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait kegiatan penyuluhan agama Islam. Teori yang digunakan adalah teori eksistensidan, teori maqashid al syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam memainkan peran penting dalam memberikan edukasi mengenai hak-hak dalam keluarga, kewajiban suami-istri, dan nilai-nilai Islam yang menentang kekerasan. Penyuluh agama juga berperan dalam memberikan konseling dan mediasi bagi pasangan yang mengalami konflik, serta mendukung penerapan hukum keluarga Islam yang melindungi hak-hak semua anggota keluarga. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama, salah satunya ialah sumber daya yang terbatas dalam memberikan bimbingan kemasyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyuluh agama Islam dalam mencegah KDRT, diperlukan peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait, serta penguatan dukungan dari pemerintah dan komunitas. Dengan demikian, penyuluh agama Islam dapat lebih berdaya dalam mengadvokasi penerapan hukum keluarga Islam yang adil dan mencegah terjadinya KDRT dalam masyarakat. Kata kunci : Penyuluh agama Islam, hukum keluarga Islam, kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan, edukasi.

EKSISTENSI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGUATAN PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM: UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PANGKAJENE Junaid; Rusdaya Basri; Fikri; Agus Muhsin; Rahmawati
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19262

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan eksistensi penyuluh agama Islam dalam menguatkan penerapan hukum keluarga Islam sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam metodologi penelitian menggunkan analisis data kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait kegiatan penyuluhan agama Islam. Teori yang digunakan adalah teori eksistensidan, teori maqashid al syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam memainkan peran penting dalam memberikan edukasi mengenai hak-hak dalam keluarga, kewajiban suami-istri, dan nilai-nilai Islam yang menentang kekerasan. Penyuluh agama juga berperan dalam memberikan konseling dan mediasi bagi pasangan yang mengalami konflik, serta mendukung penerapan hukum keluarga Islam yang melindungi hak-hak semua anggota keluarga. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama, salah satunya ialah sumber daya yang terbatas dalam memberikan bimbingan kemasyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyuluh agama Islam dalam mencegah KDRT, diperlukan peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait, serta penguatan dukungan dari pemerintah dan komunitas. Dengan demikian, penyuluh agama Islam dapat lebih berdaya dalam mengadvokasi penerapan hukum keluarga Islam yang adil dan mencegah terjadinya KDRT dalam masyarakat. Kata kunci : Penyuluh agama Islam, hukum keluarga Islam, kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan, edukasi.

Misyār Marriage In The View Of Yusuf Qardawi And Abdullah Muhammad Ath-Thayyar: Challenges And Constructive Approaches Nur, Muhammad Yaumil Awal; Rusdaya Basri; Muhiddin Bakri; Islamul Haq; Fikri; Abdul Karim bin Khairuddin
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 23 No 1 (2025): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v23i1.12807

This research focuses on the discussion of misyār marriage as one of the contemporary phenomena that did not exist in the time of the Prophet Muhammad SAW by using a type of literature research with a qualitative approach and analyzing existing data inductively. The results of the study show that misyār marriage was triggered by its emergence due to the massive development of the times. One of the indicators is the emergence of women who no longer live at home and work, so that they are economically independent. In addition, the varied work of men keeps them away from their wives which then causes problems. By analyzing the opinions of several scholars who have detailed the marriage of misyār, such as Yusuf Qardhawi and Abdullah Muhammad Aṭ-Ṭayyar, it can be concluded that this opinion cannot be separated from the concept of legal change of Ibn Qayyim which is also influenced by the changing times. This study proposes to deepen the understanding of the concept of nikah misyār to answer the development of the times and its relevance to Islamic teachings, namely ṣaliḥ likulli az-zamān wa al-makān. In addition, this study also offers constructive approaches in assessing the validity of misyār marriage. This research is expected to enrich the discourse around marriage in Islam and become a medium for the wider community to know this phenomenon.

HAK IJBAR DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM Nurhalisa; Basri, Rusdaya; Faiz, ABD Karim; Muchsin, Agus
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v6i2.51828

Marriage in Islam, regulated by law and sharia principles, emphasizes the importance of the consent of the bride and groom. However, in Watang Pulu District, Sidenreng Rappang Regency, forced marriages, still occur as a result of the implementation of the right of ijbar. In the Shafi'i School, although the guardian has the right to marry his child, the marriage must be carried out based on consent, not coercion. This study uses a qualitative descriptive method to analyze the practice of forced marriage and its impact on children's mental and physical health. Observations and interviews reveal that forced marriages often end in divorce and unhappiness, ignore individual rights, and cause severe emotional distress to victims. This shows the need for law enforcement and a better understanding of rights in marriage to prevent this practice in society

Responsibility of The Sidenreng Rappang Religious Court Class IB Based on Maqāṣid Al-Sharīʻah in Reducing The Rate of Marriage Dispensation Tri Astuti; Rahmawati Rahmawati; Zainal Said; Rusdaya Basri; Mukhtar Yunus
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 07 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i07.1181

This research aims to evaluate the responsibility of Sidenreng Rappang Class IB Religious Court in reducing the number of marriage dispensations. The study employs a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews with judges, court officials, as well as families and couples applying for marriage dispensation. The findings of the study are as follows: 1) From 2019 to 2023, there has been a significant shift in the number of marriage dispensation applications at Sidenreng Rappang Class IB Religious Court. This shift indicates a change in societal perspectives on marriage values and the challenges they face in meeting marriage requirements. 2) Factors such as changes in family structure, increased social mobility, and the evolution of religious and cultural norms may contribute to this trend. Additionally, difficulties in meeting marriage requirements can drive individuals to seek dispensation. 3) The responsibility of Sidenreng Rappang Class IB Religious Court is also critical in preventing child marriages. The court's role includes tightening the examination of administrative requirements, providing explanations, exploring the genuine intentions of the child, and considering the true benefits and harms of child marriage

HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN MESIR Ahmad, Farouq Ali; Rahmawati, Rahmawati; Said, Zainal; Fikri, Fikri; Bakri, Muhiddin; Basri, Rusdaya
Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 7 No 1 (2025): Volume 7, Nomor 1, Juni 2025
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/as-hki.v7i1.8328

This research discusses women's rights after divorce by comparing Islamic family law in Indonesia and Egypt. The main focus of this research is to answer three questions: 1) how are women's rights post-divorce regulated in Indonesia, 2) how are the same arrangements in Egypt, and 3) comparative analysis between the two countries. The research uses a library method (research library) with a normative juridical approach and data collection techniques through document study. The research results show that in Indonesia, Islamic family law aims to protect women's rights through iddah, mut'ah and madhiyah livelihoods. However, enforcing these rights often faces challenges. In Egypt, Law no. 100 of 1985 provides similar protection, including the right to divorce and maintenance during the iddah period, although its implementation is hampered by social and cultural factors. A comparison between the two countries reveals similarities and differences in the arrangement of these rights. The husband's obligation to provide maintenance during the iddah period in Indonesia is flexible and determined by the court, whereas in Egypt it is more strict. Mut'ah in Indonesia is considered a respect that is not always required, while in Egypt it is the wife's right. In terms of joint assets, Indonesia considers all assets during a marriage to be jointly owned with division based on agreement, while Egypt considers the contribution of each party. This difference is influenced by economic factors, local culture, as well as regulations on interfaith marriages which are prohibited in Indonesia but exist in Egypt.

Title

Found 64 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 64 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 64 Documents
Search