Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.174
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jambura Law Review GANEC SWARA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Abdidas LEGAL BRIEF Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum NEGREI: Academic Journal of Law and Governance El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Estudiante Law Journal At-Tanwir Law Review JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Jurnal Pelayanan Masyarakat Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Siyasah Dusturiyah: State Law Review
Nurul Fazri Elfikri
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pengaturan Hukum Pasar Digital dalam memperkuat dukungan terhadap UMKM di Platform E-commerce Puspawardani, Rahmi Nuraini; Junus, Nirwan; Elfikri, Nurul Fazri
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1: Maret (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i1.428

Abstract

Dalam Memperkuat Dukungan Terhadap UMKM Di Platform E-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan pendakatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan hukum yang ada saat ini belum memadai untuk melindungi UMKM dalam ekosistem pasar digital. Analisis data mengungkapkan bahwa mayoritas UMKM menghadapi tantangan dalam memahami kebijakan platform e-commerce, terutama yang terkait dengan algoritma peringkat dan sistem keamanan data. Lebih dari 70% responden melaporkan kurangnya pengetahuan tentang perlindungan data pelanggan dan menyatakan bahwa proses pengelolaan data yang ada masih rentan terhadap serangan siber. Selain itu, temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya praktik persaingan tidak sehat, seperti predatory pricing, yang dilakukan oleh pelaku usaha besar dan berdampak negatif pada keberlangsungan UMKM di platform e-commerce. Meskipun peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Anti Monopoli telah ada, penerapannya di lapangan masih lemah dan memerlukan harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi kepentingan UMKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dukungan regulasi yang adaptif, peningkatan literasi digital, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia.
Optimalisasi Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Hibah di Pengadilan Agama Suwawa Zahra Yudith Dako; Nur Mohamad Kasim; Nurul Fazri Elfikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1251

Abstract

Meningkatnya jumlah perkara hibah di lingkungan peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Suwawa, mencerminkan kompleksitas penyelesaian sengketa yang melibatkan hubungan kekeluargaan dan hak atas harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mediasi dapat dioptimalkan dalam mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perkara hibah di Pengadilan Agama Suwawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan hakim, mediator, serta pihak yang terlibat, disertai analisis dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam menciptakan penyelesaian yang berlandaskan musyawarah dan mufakat, serta dapat menghindarkan para pihak dari proses litigasi yang panjang. Namun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya pemahaman hukum para pihak, tingginya konflik emosional, dan ketidakhadiran pihak dalam proses mediasi. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa perlu adanya upaya strategis seperti peningkatan pelatihan mediator, edukasi hukum kepada masyarakat, dan dukungan kelembagaan terhadap sarana mediasi, agar mediasi menjadi solusi penyelesaian perkara hibah yang lebih efektif dan berkelanjutan
Menakar Efektivitas BAPPEBTI dalam Melindungi Nasabah dari Praktik Trading Ilegal Nathanael, Julian Rizky; Thalib, Mutia Cherawaty; Elfikri, Nurul Fazri
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i2.564

Abstract

Fenomena trading ilegal berbasis digital yang semakin marak di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama dalam konteks perlindungan terhadap nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan hukum terhadap nasabah yang terlibat dalam praktik perdagangan berjangka ilegal serta menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, kajian ini mengeksplorasi ketidakseimbangan antara keberadaan regulasi dan kenyataan di lapangan, termasuk hambatan yurisdiksi, keterbatasan teknologi, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan terhadap kasus trading ilegal lebih banyak dilakukan melalui jalur pidana, sementara mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase tidak dapat diakses karena ketiadaan legalitas platform. Di sisi lain, pengawasan oleh BAPPEBTI dinilai belum optimal karena lemahnya kapasitas institusional dan belum adanya kerja sama lintas negara yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, peningkatan literasi keuangan, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem investasi yang aman dan legal. Kajian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif menuntut pendekatan sistemik yang mencakup aspek preventif, represif, dan partisipatif.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENURUT PASAL 5 DAN 6 PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 21 TAHUN 2020 Dama, Meylan; Dungga, Weny Almoravid; Elfikri, Nurul Fazri
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i1.809

Abstract

Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo Menurut Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah penyelesaian sengketa tanah waris di Badan Pertanahan Nasional apakah sudah sesuai dengan Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis. Untuk proses analisis dalam penelitian ini dilakukan sebelum  memasuki lapangan, selama di lapangan, setelah selesai pengumpulan data dilapangan, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menunjukkan fakta bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo sudah sesuai dengan Peraturan menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Dengan melakukan mediasi sebagai mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa  tanah waris di BPN Kabupaten Gorontalo yang sebelum memasuki mekanisme tersebut, terlebih dahulu ada beberapa  mekanisme lainnya yaitu diadakannya pengkajian kasus, gelar awal yang merupakan langkah dalam penyelesaian sengketa tanah, dilakukan penelitian terhadap kasus, dan yang terakhir adalah gelar akhir sebagai mekanisme terakhir dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo.
Optimalisasi Peran BPN dalam Mediasi Sengketa Pertanahan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Kota Gorontalo Naue, Mohamad Jill; Thalib, Mutia Cherawaty; Elfikri, Nurul Fazri
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i2.560

Abstract

Bakung, Dolot Al Hasni, Zamroni Abdussamad, dan Mohamad Hidayat Muhtar. “Contra Perceptions Of The Freedom Of Contract Principle In Law No. 2 Of 1960 Concerning Agricultural Products Sharing With The Community Ijon System In The Bonebeach Environment.” Protection: Journal Of Land And Environmental Law 1, no. 1 (2022): 1. none. https://doi.org/10.38142/pjlel.v1i1.280. Idrus, Muhammad Bintang, Mutia Ch Thalib, dan Mohamad Hidayat Muhtar. “Kesenjangan Hukum Dan Realitas Sosial Dalam Transaksi Tanah Tanpa Sertifikat.” YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan 3, no. 2 (Juni 2025): 2. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i2.1926. Paramitha, Amelia Ayu, Ibnu Sam Widodo, Fakhry Amin, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Hutrin Kamil, Mohamad Hidayat Muhtar, Achmad Taufik, dkk. Hukum Administrasi Negara. Sada Kurnia Pustaka, 2023. Putri, Viorizza Suciani, Mohamad Hidayat Muhtar, Putri Ayi Winarsasi, dan Sardjana Orba Manullang. Kewenangan Izin Pemanfaatan Ruang Pasca Undang-undang Cipta Kerja. Eureka Media Aksara, 2023. https://repository.penerbiteureka.com/publications/563020/. Rahman, Aprilinda, Nirwan Junus, dan Mohamad Hidayat Muhtar. “Kedudukan Hibah Bangunan Pemerintah Yang Dibangun Di Tanah Hak Milik Orang Lainsebagai Hak Guna Bangunan Ditinjau Dari Pasal 10. B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah).” SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah 1, no. 6 (2024): 342–52. https://doi.org/10.62335/b2y7pd15. Schwacke, Peter. “Juristische Methodik.” Aufl., Stuttgart, 2011. https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67086501. Sudarmo, Sudarmo, Yenny Febrianty, Viorizza Suciani Putri, Mohamad Hidayat Muhtar, dan Salahuddin Salahuddin. “Critical study of the implementation of the right of self-determination in protecting Indonesia’s environmental and economic sovereignty.” E3S Web of Conferences 611 (2025): 05002. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202561105002. Wantu, Fence M., Dolot Alhasni Bakung, dan Mohammad Hidayat Muhtar. “Urgensi pembentukan Perdes tentang penataan tanah sempadan pantai di pesisir Teluk Tomini dalam pengelolaan dan penggunaan serta kepemilikannya.” MAJU: Indonesian Journal of Community Empowerment 1, no. 4 (2024): 241–49. https://doi.org/10.62335/ay9p2325. Wantu, Fence, Mohamad Hidayat Muhtar, Viorizza Suciani Putri, Mutia Cherawaty Thalib, dan Nirwan Junus. “Eksistensi mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup pasca berlakunya undang-undang cipta kerja.” Bina Hukum Lingkungan 7, no. 2 (2023): 267–89. http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v7i2.342. Yassine, Chami, Ahmad Ahmad, Mohamad Hidayat Muhtar, Kevin M. Rivera, dan Viorizza Suciani Putri. “Admissibility of lawsuits based on interest under Algerian civil and administrative procedures.” Jambura Law Review 6, no. 2 (2024): 286–303. https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24309.
Legal Review on Marriage Dispensation and Its Impact on Children's Right to Education Kadir, Muthiara Afdillah; Talib, Mutia Cherawaty; Elfikri, Nurul Fazri
Estudiante Law Journal VOL. 7 NO. 3 OCTOBER 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i3.34206

Abstract

This research examines the impact of marriage dispensation on fulfilling children's right to education within the jurisdiction of the Suwawa Religious Court. Marriage dispensation grants permission for marriage for minors, which has significant implications for children's education, particularly the risk of early school dropout. Empirical data reveals a high number of marriage dispensation requests involving students, potentially hindering children's access to quality education and the optimal development of their potential. Furthermore, this study highlights broader social consequences, including reproductive health risks, psychological pressure, and vulnerability to domestic violence, all of which threaten the well-being of children. From a legal perspective, although the regulation of Law No. 16 of 2019 and PERMA No. 5 of 2019 provides strict guidelines in the dispensation process, practical implementation still faces challenges in ensuring children's rights are heard and their best interests are prioritized. This situation calls for serious attention from the judiciary and relevant stakeholders. The study concludes the need for strengthening judges' capacity through training, legal assistance, and community education to change the social norms still influencing child marriage practices. A comprehensive policy recommendation is aimed at strengthening regulations, improving inter-agency synergy, and ensuring effective supervision to maximize the protection of children's educational rights. This study is expected to contribute to the development of child protection policies and enhance Indonesia's human resources in the future.
Juridical Review Of Fine Art Works Created Using Artificial Intelligence Technology Art Generator D. Matona, Marshanda Adella; Almoravid Dungga, Weny; Fazri Elfikri, Nurul
Estudiante Law Journal VOL. 7 NO. 3 OCTOBER 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i3.31295

Abstract

This study examines legal challenges surrounding AI-generated artworks, focusing on copyright protection in Indonesia. AI art raises concerns about authenticity and ownership, prompting an analysis of existing copyright laws through a normative juridical approach and literature review. Findings show that many AI-created works fail to meet originality criteria under current laws, exposing regulatory gaps. The study also addresses issues with using copyrighted works as AI training data, particularly regarding royalties and protection on social media. Results highlight insufficient policies for creators and developers, emphasizing the urgent need for clearer legal frameworks to safeguard rights and support fair AI use in creative fields.
The Comparative Law Study: E-Commerce Regulation in Indonesia and Singapore Moha, Mohamad Rivaldi; Ahmad, Ahmad; Harun, Amanda Adelina; Elfikri, Nurul Fazri
JURNAL LEGALITAS Vol 16, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jelta.v16i2.20463

Abstract

Indonesia and Singapore were the founding members of an economic and geopolitical organization of countries in the Southeast Asian region called the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). ASEAN mandates each member country to create regulations and policies related to e-commerce transactions through the 1999 ASEAN Summit. This paper is a normative study and aims to analyse the development of e-commerce regulations in Indonesia and Singapore by utilizing comparative and statute approaches. The result of the study finds out that Singapore has designed its e-commerce master plan since 1998, meanwhile, Indonesia started to develop the master plan related to e-commerce a decade late than Singapore through the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development program (MP3EI), which launched in 2011. Indonesia has regulated a few components related to e-commerce, but some are still partial and spread in a few regulations. This paper recommends governments unify all e-commerce components regulations into one act that can cover legal protection and become the basis of procedure regulation related to e-commerce in Indonesia. The usage of the Trustmark stamp and online registration procedure for the e-commerce activities required by Singapore can be enforced in Indonesia as a solution to problems that occur in e-commerce activity in Indonesia.
Integration of Mediation in Divorce Cases Reviewed from Supreme Court Regulation on Court Mediation Procedures Junus, Nirwan; Sarson, Mohamad Taufiq Zulfiqar; Elfikri, Nurul Fazri; Muntholib, Job Wahidun
Jambura Law Review VOLUME 6 NO. 1 JANUARY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v6i1.19370

Abstract

The court as a law enforcement instrument has been implementing mediation since 2008. However, the success of mediation is still far from what was expected. This indicates that the integration of mediation in the court system has not been effective, especially related to divorce cases. The integration of mediation into court practice, on the one hand, aims to avoid the accumulation of cases and maximize the function of court institutions in resolving adjudicative disputes, but on the other hand, it increases the judges' workload. Therefore, integrating mediation into court proceedings can be an instrument in reducing the divorce rate. This research uses an empirical normative approach in terms of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. The obtained data will be analyzed qualitatively. The research results indicate that the integration of mediation in divorce cases at the Gorontalo City and Regency Religious Courts has prioritized societal values, particularly deliberation to reach the best solution for the parties involved. However, this approach does not seem to align well with the social dynamics in Gorontalo City.  This is because there are still several key factors that hinder achieving the best results through mediation. The failure to reach critical points in these deliberations results in a minimal success rate for mediation in resolving divorce cases, as evidenced by the relatively high number of divorce decisions. This is often due to the parties involved blaming each other and being unwilling to negotiate for a mutual agreement.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA Jusuf, Alvid Cesariansyah; Junus, Nirwan; Elfikri, Nurul Fazri
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 10 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Oktober 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sg5mfs34

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan konseptual, yang dianalis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat 1 mengungkapkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama.akibat hukum dari perkawinan beda agama adalah status perkawinan tersebut tidak dianggap sah sesuai dengan Undang-Undang perkawinan. Perkawinan yang tidak sah ini, maka hal tersebut juga berdampak pada status dan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama dianggap tidak sah karena perkawinan orangtuanya tidak sah menurut hukum. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, melainkan hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Meskipun demikian, setiap anak yang lahir harus tetap didaftarkan dalam catatan sipil untuk memperoleh akta kelahiran.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Aceng Asnawi Rohani Agung Andrianto Usman Agustin Ali Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad ALINTI, SITI NURHALIZAH Amanda Adelina Harun Andrew Shandy Utama Apripari, Apripari Aswandi Humonggio B. Ndeo, Reynaldi Badu, Linawaty Wadju Cherawaty Thalib, Mutia D. Matona, Marshanda Adella Dama, Meylan Debi Sintia Dali Dede Agus dede agus, dede Djula, Hazli Dolot Alhasni Bakung Domili, Mutia Khairani Efendi, Syamsul Fadila Riski Y. Ibrahim Fathurrohman, Aulia Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo HARUN, YUSRIN M. Havid Putra Awal Tolinggilo Irlan Puluhulawa Juldin Latama Jusuf, Alvid Cesariansyah Kadir, Muthiara Afdillah Kai, Muh. Iksan Putra KASIM, NUR M. Kristi W Simanjuntak Livya Asifah Magfira Ngabito Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Maryam Naway Ma’Ruf, Rahmawaty Mellisa Towadi Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Dhea Putri Mohammad Kasim, Nur Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Sabir Rahman Muntholib, Job Wahidun Mutia Cherawaty Thalib Mutiah Primadya N. Moeda, Nur Wulan Nathanael, Julian Rizky Naue, Mohamad Jill Nirwan Junus NUR AYIN HIOLA Nur M. Kasim Nur Mohamad Kasim Nurlita Tavadjio, Syifa Nurul Fahirah Nuvazria Achir Pagari, Fidya Maulidiani Pulumoduyo, Anggun Puspawardani, Rahmi Nuraini Putri Ayi Winarsasi Ramadhan Usman Rauf, Nur'Ainun Sri A. Renly Aprilia Pakaya rohani, aceng asnawi Rotinsulu, Indriyawaty Sahid, Kheeisya Arzeeta S Sarson, Mohamad Taufiq Zulfiqar Simanjuntak, Kristi W Sofyan Piyo Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Srynovia Wati Amu Suci Laboro Suwitno Yutye Imran Syamsul Efendi Syaus, Fanisa Oktaviani Talib, Mutia Cherawaty Tamu, Ainnur R. Usman, Ramadhan Waode Mustika Weny Almoravid Dungga Yudhi Priyo Amboro Yulianti Yusuf, Nurullah Wahdania Zahra Yudith Dako Zainal abdul aziz hadju Zamroni Abdussamad