Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.774
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jambura Law Review GANEC SWARA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Abdidas LEGAL BRIEF DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Estudiante Law Journal JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Riset Ilmiah Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Nurul Fazri Elfikri
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT BANTARAN DALAM MENJAGA KELESTARIAN DANAU MELALUI PEMANFAATAN ALAT TANGKAP BERBASIS KEARIFAN LOKAL Karlin Z. Mamu; Nirwan Junus; Nurul Fazri Elfikri; Sri Olawati Suaib; Fence M Wantu; Mohamad Hidayat Muhtar; Apripari, Apripari; Ahmad, Ahmad
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 1: Januari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v3i1.7295

Abstract

Kecenderungan masyarakat bantaran danau dalam memanfaatkan danau sebagai salah satu sumber mata pencaharian dan sebagai tempat tinggal memberikan dampak negatif bagi eksositem danau salah satunya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Program dalam kegiatan pengabdian ini mengedukasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum. Tujuannya supaya masyarakat bantaran dapat mengetahui dan memahami regulasi terkait lingkungan, khususnya dalam menjaga kelestarian danau. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah mengidentifikasi masalah pada masyarakat bantaran danau. Hasilnya adalah penggunaan alat tangkap tradisional mulai jarang digunakan, bahkan di Desa Iluta Kabupaten Gorontalo alat tangkap tradisional “tinggawango” sudah tidak digunakan lagi dan nelayan beralih ke alat tangkap modern yang cenderung merusak ekosistem danau Limboto, sehingga dibutuhkan kerjasama semua pihak secara berkesinambungan dalam rangka menjaga dan mengawasi danau Limboto dengan tetap melestarikan nilai lokal yang telah dianut, melalui pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan kepada masyarakat bantaran salah satunya dengan tetap menggunakan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan.
Harmonisasi Hukum Adat dan Regulasi Modern: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kerjasama Berkelanjutan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Junus, Nirwan; Puluhulawa, Fenty U; Mustika, Waode; Elfikri, Nurul Fazri; Mamu, Karlin; Amrain, Fitran; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan; Kamba, Sri Nanang Meiske
Jurnal Abdidas Vol. 5 No. 4 (2024): August, Pages 301 - 449
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v5i4.990

Abstract

Harmonisasi antara hukum adat dan regulasi modern menimbulkan konflik budaya, perspektif, dan kepentingan. Pembangunan Indonesia bertujuan mensejahterakan rakyat dengan pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi alam dan manusia. Meskipun potensi alam dan manusia di desa besar, pengembangan ekonomi pedesaan belum optimal karena ketergantungan pada bantuan pemerintah dan kurangnya inovasi. Pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai subjek pembangunan adalah tujuan, tetapi masih terkendala pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan potensi alam serta keterbatasan dalam menerima modernisasi dan teknologi baru. Regulasi desa bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan mengatasi kesenjangan. Namun, desa masih mengandalkan bantuan pemerintah pusat dan memiliki rendahnya kreativitas sumber daya manusia karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan. BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan desa melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi desa. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes, lemahnya sistem dan tata kelola, kekurangan SDM dan aparat desa, serta minimnya penguasaan IT. Memperhatikan permasalahan diatas maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo melakukan kegiatan pengabdian ini sebagai upaya untuk meningkatkan Kapasistas Masyarakat Desa Melalui  Kerjasama sama berkelanjutan dalam pengelolaan BUMDes. Adapun luaran yang nantinya akan dihasilkan melalui pengabdian ini ialah kegiatan Penyuluhan dan Penegmbangan kapasitas Masyarakat, Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi di Media Masa (Cetak/Online), selanjutnya Laporan Wajib berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian, Buku Catatan Keuangan.
Kemampuan Membangun Kreatifitas Masyarakat Desa Biluhu Timur Mewujudkan Transformasi Digital Elfikri, Nurul Fazri; Junus, Nirwan; Badu, Linawaty Wadju; Mamu, Karlin; Puluhulawa, Irlan; Kai, Muh. Iksan Putra
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 4 No. 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i2.23119

Abstract

Kemampuan Membangun Kreatifitas Masyarakat Desa Biluhu Timur Mewujudkan Transformasi DigitalAbstrak: Salah satu permasalahan yang dialami masyarakat desa Biluhu Timur terkait pelayanan administrasi yang masih lambat dan membutuhkan proses yang lama. Hal ini diperkuat pernyataan kepala desa, dimana masih terdapat kendala dalam pelayanan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur serta sarana prasarana desa. Terbatasnya sistem jaringan dan sulitnya akses menuju Kantor desa juga masuk dalam permasalahan yang dihadapi oleh desa biluhu timur. Secara geografis letak Desa Biluhu Timur mestinya dapat memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat khususnya dalam mengembangkan potensi laut, baik melalui pengelolaan destinasi wisata maupun sumber daya alam lainnya. Olehnya, melihat permasalahan yang ada di daerah tersebut, tim Organisasi Mahasiswa melahirkan solusi yang sifatnya konstruktif dan searah dengan visi dan misi kepala desa berkaitan dengan digitalisasi desa. Solusi ini berkenaan dengan keberadaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Biluhu Timur untuk dikembangkan agar lebih optimal dan berkesinambungan.  Ability to Build Community Creativity in Biluhu Timur Village to Realise Digital Transformation                                                                                        Abstract: One of the problems experienced by the people of Biluhu Timur village is related to administrative services that are still slow and require a long process. This is reinforced by the statement of the village head, where there are still obstacles in services caused by limited human resources and village infrastructure and facilities. limited network systems and difficult access to the village office are also included in the problems faced by East Biluhu village. The geographical location of Biluhu Timur Village should be able to provide more benefits for the community, especially in developing the potential of the sea, both through the management of tourist destinations and other natural resources. Therefore, seeing the problems that exist in the area, the Student Organization team came up with a solution that is constructive and in line with the vision and mission of the village head related to village digitalization. This solution is related to the existence of BUMDes (Village-Owned Enterprises) in Biluhu Timur Village to be developed to be more optimal and sustainable. 
Pemetaan Sumber Daya Karang Taruna Desa Buhu Tome, Abdul Hamid; Dungga, Weny Almoravid; Elfikri, Nurul Fazri
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 2 No. 2 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v2i2.12686

Abstract

Program dalam kegiatan ini berupa Pemetaan Sumber Daya Karang Taruna Desa Buhu. Tujuannya adalah memberikan manfaat khususnya terhadap aparat pemerintah desa beserta organisasi pemuda karang taruna desa agar lebih produktif dalam pengembangan desa. Adapun manfaat dalam pengembangan kehidupan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik, melalui pemetaan potensi yang ada di desa, serta terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Hasil dari pengabdian ini adalah berdasarkan RPJM Desa Buhu menunjukkan bahwa terdapat beberapa potensi desa disektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan. Menjadi suatu persoalan dewasa ini, pemuda Karang Taruna Desa Buhu belum bisa menangkap peluang bisnis dan usaha kreatif dan pengelolaan potensi desa Buhu. Sehingga melalui program pengabdian pemetaan sumber daya Karang Taruna Desa Buhu ini diharapkan mampu memberikan edukasi yang dapat menciptakan dan memotivasi pemuda karang taruna untuk lebih produktif dalam pengelolaan potensi desa yang dikemas dalam usaha ekonomi produktif. The program in this activity is in the form of Mapping coral resources of Buhu Village Cadets. The goal is to provide benefits, especially to village government officials and village cadet coral youth organizations, to be more productive in village development. The benefits in developing the community's economic life in a better direction through mapping the potential in the village, as well as establishing village partnerships with universities, especially the Faculty of Law, Gorontalo State University. The result of this service is based on the Buhu Village Medium-Term Development Plan, and it shows several potential villages in the Agriculture, Fisheries, and Animal Husbandry sectors. It is a problem today, the youth of Karang Taruna Buhu Village have not been able to grasp business opportunities and creative efforts and manage the potential of Buhu Village. So that through the Buhu village coral cadet resource mapping service program, it is hoped that it will be able to provide education that can create and motivate coral cadet youth to be more productive in managing the potential of the village packaged in productive economic efforts. 
Arrangements for the Distribution of Song Royalties as Joint Property Are Regulated in Copyright Law Yusuf, Nurullah Wahdania; Almoravid Dungga, Weny; Fazri Elfikri, Nurul
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 2 JUNI 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v6i2.26796

Abstract

The purpose of this research is to be able to understand how the regulation of the distribution of song royalties as joint property according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used in this research is the type of legal research used in this research is normative legal research. Normative legal research can also be referred to as doctrinal legal research. In this study, law is often conceptualized as what is written in laws and regulations (law in book) or law is conceptualized as rules or norms that are a benchmark for community behavior towards what is considered appropriate. The results of this study on the regulation of the distribution of song royalties as joint property in divorce cases are not specifically regulated in the Law. However, some of the provisions described in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright can be a guide in this regard, especially Article 18 and Article 30 of the Copyright Law. These articles stipulate that after a period of 25 years, the economic rights to song creations that were previously transferred will return to the creator or performer. This is intended to protect the economic rights of the creator or performer over their work and prevent the transfer of economic rights that are permanent or indefinite to other parties.
Legal Consequences of Selling Expired Snack Products by Changing the Production Date Label Conducted by Business Actors Syaus, Fanisa Oktaviani; Abdussamad, Zamroni; Elfikri, Nurul Fazri
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 1 FEBRUARY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v1i1.25204

Abstract

The purpose of this study is to describe the legal consequences of the sale of expired snack products by changing the production date label carried out by business actors. The research method used in this article uses normative research methods by conducting a library study approach. The results of this study are the case of changing the expiration date label on food packaging, as well as other regulations that are relevant to the case, namely Permendag No.25 of 2021 concerning the Determination of Goods that are Required to Use or Equip Indonesian Language Labels and PP No.69 of 1999 concerning Food Labels and Advertising. In MOT 25/2021, it is explained in Article 1 Paragraph (1) that, with this Ministerial Regulation, goods that are obliged to use or complete Indonesian language labels are determined. Then in Article 2 Paragraph (1) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertising, it is stated that, Every person who produces or imports packaged food into the territory of Indonesia for trading is obliged to include a label on, in, and or in food packaging. So, from the explanation above that the use of labels on food products is very important because it provides clear information about the product, whether it is still suitable for consumption or not, so the use of labels must be included. therefore, the replacement of production and expiration date labels on snack and snack food packaging can have a negative impact on society, especially on children who often consume these foods. This can also jeopardize human safety and health, in accordance with the principle of consumer safety and security, which ensures that people can use, use, and use the goods or services they consume or use.
Legal Protection Against Auction Prices of Goods Through Instagram in Review of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection of Goods and Services Pulumoduyo, Anggun; Abdussamad, Zamroni; Elfikri, Nurul Fazri
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 1 FEBRUARY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v1i1.25941

Abstract

the purpose of this research is to find out the legal protection of auction prices of goods through Instagram in review of law number 8 of 1999 concerning consumer protection of goods and services. The research method used in this research is normative research method with qualitative approach. The results of this study Selling or conducting auction activities through social media instagram is not legal because there are no regulations governing and not in accordance with the regulations for the implementation of auctions in Indonesia. Whether through class I auction officials or class II auction officials who do not use the auction hall remains invalid. If this phenomenon occurs, there is a risk, if the loss is no legal protection because the auction via social media instagram does not provide legal certainty. In the Minister of Finance Regulation No. 213 / PMK.06 / 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Auctions, there is no legal protection that can be given to Instagram auction accounts. This case the perpetrator clearly violates consumer rights, one of which is stated in Article 4 of the Consumer Protection Law "the right to choose goods and / or services and to obtain these goods and / or services in accordance with the exchange rate and the conditions and guarantees promised and the right to correct, clear, and honest information about the conditions and guarantees of goods and / or services." In Article 7 of the Consumer Protection Law "Provide correct, clear and honest information about the conditions and guarantees of goods and / or services and provide explanations for use, repair and maintenance, Treat or serve consumers correctly and honestly and non-discriminatory, and provide compensation, compensation and / or replacement if the goods and / or services received or utilized are not in accordance with the agreement."
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH DI WILAYAH PESISIR PANTAI DESA LAMU KECAMATAN BATUDA’A PANTAI HARUN, YUSRIN M.; JUNUS, NIRWAN; SARSON, MOH. TAUFIQ ZULFIKAR; KADIR, MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN; MAMU, KARLIN Z.; ELFIKRI, NURUL FAZRI
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.845

Abstract

Usually the document showing this right is considered a land certificate. The aim of this research is to find out what drives people to make land title certificates in coastal areas and what the impact of these certificates is. A method called empirical legal research was used to conduct this research. Roger Cottrell said that empirical juridical research is a way of studying law that involves collecting and analyzing real-world information about legal issues, legal practices, and legal institutions. The goal is to learn how the law works in society and find better ways to solve legal problems. The research results show that there are legal problems in making land title certificates in coastal areas and that people who own them can be subject to sanctions by the government. These problems include not socializing with other people and the fact that the certificate can be revoked
KEDUDUKAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH TERHADAP SERTIFIKAT TANAH YANG DI LELANG DI BANK DANAMON KABUPATEN GORONTALO ALINTI, SITI NURHALIZAH; JUNUS, NIRWAN; MANDJO, JULIUS T.; KADIR, MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN; ELFIKRI, NURUL FAZRI; MAMU, KARLIN Z.
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.843

Abstract

The purpose of this study is to ascertain the status of property ownership rights with reference to land certificates that Bank Danamon has put up for auction. In addition, the purpose of this study is to determine the degree of legal protection afforded to the owners of land rights that Bank Danamon has auctioned off. Using a statutory method, a comparison approach, and a case approach, the researcher employed a normative-empirical style of legal research to compile this study. The findings of this study demonstrate that the Bank disregarded the verbal agreement between the debtor and creditor and held the auction without a third summons, in violation of the auction regulations
FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN TIDAK TERLAPOR DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE BOLANGO NUR AYIN HIOLA; NIRWAN JUNUS; NUVAZRIA ACHIR; KARLIN Z. MAMU; NURUL FAZRI ELFIKRI; MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN KADIR
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.844

Abstract

Marriage is the union of two people to form an eternal and happy family or household based on the Almighty God. Marriage is also an inner and outer bond between a man and a woman who become a husband and wife. The aim of this research is of course to find out the causes of non-reporting of marriages to the Population and Civil Registration Service. The type of research used is empirical research where the data source comes from facts in the field. The results of the research show that there are several things that cause marriages not to be reported, including negligence of the community itself, legal awareness and lack of socialization regarding marriage law and non-recording of marriage book registration numbers in the centralized SIAK system
Co-Authors Abdul Hamid Tome Aceng Asnawi Rohani Agustin Ali Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad ALINTI, SITI NURHALIZAH Amanda Adelina Harun Andrew Shandy Utama Apripari, Apripari Badu, Linawaty Wadju Cherawaty Thalib, Mutia D. Matona, Marshanda Adella Dama, Meylan Debi Sintia Dali Dede Agus dede agus, dede Dolot Alhasni Bakung Domili, Mutia Khairani Efendi, Syamsul Fadila Riski Y. Ibrahim Fathurrohman, Aulia Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo HARUN, YUSRIN M. Irlan Puluhulawa Juldin Latama Jusuf, Alvid Cesariansyah Kadir, Muthiara Afdillah Kai, Muh. Iksan Putra KASIM, NUR M. Kristi W Simanjuntak Livya Asifah Magfira Ngabito Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Maryam Naway Ma’Ruf, Rahmawaty Mellisa Towadi Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Dhea Putri Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Sabir Rahman Muntholib, Job Wahidun Mutia Cherawaty Thalib Mutiah Primadya N. Moeda, Nur Wulan Nathanael, Julian Rizky Naue, Mohamad Jill Nirwan Junus NUR AYIN HIOLA Nur M. Kasim Nur Mohamad Kasim Nurul Fahirah Nuvazria Achir Pagari, Fidya Maulidiani Pulumoduyo, Anggun Puspawardani, Rahmi Nuraini Putri Ayi Winarsasi Rauf, Nur'Ainun Sri A. rohani, aceng asnawi Rotinsulu, Indriyawaty Sahid, Kheeisya Arzeeta S Sarson, Mohamad Taufiq Zulfiqar Simanjuntak, Kristi W Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Srynovia Wati Amu Suci Laboro Suwitno Yutye Imran Syamsul Efendi Syaus, Fanisa Oktaviani Talib, Mutia Cherawaty Waode Mustika Weny Almoravid Dungga Yudhi Priyo Amboro Yusuf, Nurullah Wahdania Zahra Yudith Dako Zamroni Abdussamad