Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.549
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jambura Law Review GANEC SWARA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Jurnal Abdidas LEGAL BRIEF Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Estudiante Law Journal JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies LAWYER: Jurnal Hukum Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Jurnal Pelayanan Masyarakat Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Siyasah Dusturiyah: State Law Review Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Nurul Fazri Elfikri
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Faktor Pengaruh Terjadinya Perkawinan Dini Fadila Riski Y. Ibrahim; Nur M. Kasim; Nurul Fazri Elfikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2655

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Hutadaa yaitu faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu kebiasaan maupun adat keluarga. Terjadinya pernikahan di usia dini terjadi karena orang tua yang takut anaknya dikatakan perawan tua, sehingga sebaiknya segera dikawinkan saat ada yang mau melamar. Usia tidak menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menikah muda, sebab mengikuti kebiasaan orang tuanya bahkan adat keluarga yang biasanya suka menjodohkan anak-anaknya. Artinya, budaya tertentu dapat memberikan tekanan atau tuntutan untuk menikah pada usia dini; selanjutnya perceraian orang tua (broken home). Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yakni faktor sosial atau pengaruh lingkungan; faktor pergaulan bebas; faktor ekonomi dimana keluarga yang hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu dan bisa menghidupi anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga pun ikut berkurang; serta rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan baik orang tua, anak dan juga masyarakat sekitar
Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan Yulianti; Junus, Nirwan; Elfikri, Nurul Fazri
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/j06fzc35

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli Tanah Letter C yang dilakukan secara bawah tangan di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, khususnya ditinjau dari kepastian hukum peralihan hak atas tanah dan keterdaftarannya dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap aparat kelurahan dan pihak Kantor Pertanahan, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli Tanah Letter C yang dibuat di bawah tangan dapat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memenuhi syarat formil peralihan hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, sehingga tidak dapat didaftarkan dan tidak memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Praktik jual beli bawah tangan tersebut tetap berlangsung karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya literasi hukum masyarakat, kebiasaan lokal, serta terbatasnya sosialisasi hukum pertanahan oleh pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi hukum pertanahan, penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah, serta optimalisasi program sertifikasi tanah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Kendala Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah Anak Yang Ditelantarkan: Studi Kasus Perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo Pengadilan Agama Kota Goronta Renly Aprilia Pakaya; Dolot Alhasni Bakung; Nurul Fazri Elfikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4127

Abstract

TPenelitian ini menganalisis kendala hukum penyelesaian sengketa nafkah anak yang ditelantarkan dalam Perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, menggunakan pendekatan yuridis empiris deskriptif-analitis. Landasan normatif UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 jo. KHI Pasal 105, 156, dan 157 menghadapi ambiguitas interpretasi "kemampuan finansial" ayah, menyebabkan mediasi gagal dan litigasi panjang hingga banding (A.U. vs F.A.I.). Penggugat R.A. menuntut Rp18.000.000/bulan untuk tiga anak (M.D.A.F., I.E.H., O.B.K.), tetapi eksekusi terhambat minimnya data aset informal sektor perikanan Gorontalo, koordinasi lemah Pengadilan-Dinsos-Polri, dan budaya motonungo yang menggantikan nafkah individual. Data 2023 mencatat 40% dari 211 kasus nafkah (65% perceraian) tidak rutin dibayar. Hambatan sistemik ini diperparah ekonomi pasca-pandemi (pengangguran 5,8%, pekerja informal 70%). Reformasi direkomendasikan meliputi Unit Layanan Eksekusi Nafkah (ULE Nafkah) berbasis e-court terintegrasi SIN, sanksi progresif (blokir rekening/SIM, pidana Pasal 49 UU Perlindungan Anak), MoU tripartit, dan akulturasi adat. Penelitian berkontribusi memperkuat penegakan maqasid syariah hifz al-nasl dan SDGs Goal 16 melalui transformasi Pengadilan Agama dari penentu putusan menjadi penjamin hak anak pasca-perceraian.
Disharmoni Regulasi dan Kepentingan Konsumen: Kajian atas Penjualan Kartu SIM Ganda dalam Hukum Positif Indonesia Agung Andrianto Usman; Nirwan Junus; Nurul Fazri Elfikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4172

Abstract

Penjualan Kartu Subscriber Identity Module (SIM) ganda dalam kondisi aktif mencerminkan disharmoni regulasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksinkronan regulasi yang melemahkan perlindungan konsumen serta merumuskan rekonstruksi hukum untuk efektivitas penegakan. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis kualitatif deskriptif mengungkap bahwa kasus Batang, Tanjung Priok, dan Bekasi (2025) menunjukkan pelanggaran sistemik: registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) palsu, kegagalan operator memenuhi kewajiban retensi data tiga bulan, dan daur ulang nomor yang menimbulkan pencurian identitas serta peretasan akun keuangan konsumen. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) Pasal 19 UUPK belum optimal karena minimnya yurisprudensi dan fragmentasi kewenangan antarlembaga. Disharmoni vertikal dan horizontal regulasi memungkinkan operator mengelak tanggung jawab dengan dalih pelanggaran terjadi di rantai distribusi bawah. Rekonstruksi hukum diperlukan melalui: (1) penyeragaman terminologi "registrasi valid"; (2) pembentukan otoritas digital independen; (3) implementasi tracking biometrik real-time; (4) penerapan tanggung jawab solidar operator-distributor. Harmonisasi ini mewujudkan asas keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum yang menjamin ganti rugi efektif bagi konsumen sektor telekomunikasi.
KONSTRUKSI NORMATIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENYEDIA INTERNET FIBER Djula, Hazli; Thalib, Mutia Cherawaty; Elfikri, Nurul Fazri
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.336

Abstract

Transformasi digital mendorong layanan internet fiber menjadi infrastruktur dasar bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, sehingga penyelenggara layanan memikul kewajiban hukum untuk memastikan kualitas jaringan yang stabil, transparansi informasi, dan penanganan gangguan yang profesional. Artikel ini menganalisis konstruksi normatif perbuatan melawan hukum (PMH) dalam penyediaan layanan internet fiber dengan menelaah relasi hukum antara penyedia dan konsumen, batas pertanggungjawaban penyedia, serta bentuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian. Penelitian menggunakan pendekatan empiris-kualitatif melalui observasi dan wawancara terhadap konsumen dan pegawai penyedia layanan di Kota Gorontalo, serta analisis terhadap regulasi perlindungan konsumen dan peraturan telekomunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian kualitas layanan, gangguan berulang, klausul baku yang tidak seimbang, serta kenaikan tarif yang tidak transparan merupakan bentuk kelalaian yang dapat memenuhi unsur PMH sepanjang terdapat tindakan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dualisme hubungan kontraktual dan kewajiban hukum publik membuat tanggung jawab penyedia tidak hanya diukur berdasarkan wanprestasi, tetapi juga kepatuhan terhadap standar layanan minimum dan prinsip perlindungan konsumen. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan instrumen regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa agar perlindungan terhadap konsumen layanan internet fiber menjadi lebih efektif dan berkeadilan.
KONSEKUENSI SOSIAL PRAKTIK INCEST DAN KETEGANGAN NORMATIF HUKUM PERKAWINAN SUKU POLAHI Tamu, Ainnur R.; M. Wantu, Fence; Elfikri, Nurul Fazri
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.425

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsekuensi sosial praktik incest serta ketegangan normatif antara hukum adat dan hukum perkawinan nasional pada komunitas Suku Polahi di Gorontalo. Permasalahan utama terletak pada adanya praktik perkawinan sedarah dalam komunitas terisolasi yang secara normatif bertentangan dengan larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan konflik antara pluralisme hukum dan supremasi hukum nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial praktik tersebut serta memetakan intensitas ketegangan normatif yang muncul. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal) dengan pendekatan interdisipliner, melalui studi peraturan perundang-undangan, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis kualitatif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik incest dipengaruhi oleh faktor isolasi geografis, keterbatasan akses pendidikan, dan minimnya administrasi kependudukan. Dampak yang muncul meliputi risiko kesehatan reproduktif, stigma sosial, invisibilitas hukum, serta kerentanan perempuan dan anak. Ketegangan normatif antara hukum negara dan hukum adat relatif tinggi, namun dikelola melalui pendekatan persuasif dan pemberdayaan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa pluralisme hukum memiliki batas ketika berhadapan dengan norma prohibitif yang bertujuan melindungi generasi dan hak fundamental, sehingga kebijakan intervensi harus bersifat humanis, partisipatif, dan berbasis perlindungan hak
Pendampingan Edukasi dan Konsultasi Hukum untuk Meningkatkan Peran Hukum Dalam Mewujudkan Desa Aman dan Sejahtera di Desa Bulili Dolot Alhasni Bakung; Zainal Abdul Aziz Hadju; Ramadhan Usman; Sofyan Piyo; Nurul Fazri Elfikri; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Jurnal Pelayanan Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2025): September :Jurnal Pelayanan Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/jpm.v2i3.2188

Abstract

Community service (PkM) in the form of educational assistance and legal consultation in Bulili Village, Duhiadaa Subdistrict, was carried out with the aim of improving legal understanding and assisting the community in resolving legal issues they face. This educational support and legal consultation activity was based on two crucial issues: the community's lack of understanding of marriage and inheritance laws, and their low participation in the village regulation formation process. These two issues were chosen because they significantly affect the realization of a safe, orderly, and prosperous village. The methods used in this community service program include interactive outreach and participatory-based direct consultation, combining educational and legal empowerment approaches for village residents. The results of the program indicate an increase in community legal awareness regarding rights and obligations within the family context, as well as the importance of active community involvement in the formulation of village regulations. It is hoped that this activity can strengthen the legal culture at the local level and serve as a foundation for the development of a just, inclusive, and sustainable village.
Juridical Analysis Related to Freeze Contract Clause in E-Sport Career Employment Agreement in Indonesia Harun Setiawan Hatibie; Weny Almoravid Dungga; Nurul Fazri Elfikri
Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Vol. 1 No. 2 (2026): Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/lawric.v2i1.182

Abstract

The e-sports industry in Indonesia is fostering professional relationships between athletes and team management through work agreements. However, the lack of specific legal frameworks has led to concerning contractual clauses, notably the freeze contract clause, which allows team management to indefinitely suspend an athlete's contract while preventing them from pursuing professional opportunities. This study examines the implications of such clauses on athletes' rights and welfare, utilizing normative legal research with legislative and conceptual methodologies. The findings indicate that while the freeze contract is rooted in the freedom of contract principle, it often lacks good faith and balance, resulting in potential bargaining inequalities, loss of wages, and career sustainability issues for athletes. Consequently, there is a pressing need for more precise regulations and contractual guidelines from e-sports institutions to enhance legal protection and equitable welfare for athletes.
Legal Consequences Of Unilaterally Canceling A Music Concert Ticket Contract Hussein Alaydrus; Mutia Cherawaty Thalib; Nurul Fazri Elfikri
Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Vol. 1 No. 2 (2026): Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/lawric.v2i1.184

Abstract

Unilateral cancellations of music concerts by promoters significantly harm consumers, particularly with the rise of digital ticket sales. This article examines the legal implications of such cancellations and the liability of promoters for consumer losses. It utilizes normative legal research methods focusing on legislation and concepts. Findings indicate that unilateral cancellations may constitute a default on ticket sales contracts and could breach consumer protection rules if transparent information and proper compensation are not provided. A promoter’s liability may only be dismissed under force majeure if it can be proportionately proven. Consumers can seek remedies including ticket price refunds and compensation for tangible and intangible losses. The enforcement of consumer rights through non-litigation and litigation avenues is also discussed, alongside a recommendation for stricter consumer protection standards in concert organization to avert future issues.
Perselisihan Waris dan Validitas Surat Keterangan Hibah: Kajian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Akbar Hidayatullah Daud; Agung Prayuda Yahya; Muhammad Khairun Kurniawan Kadir; Nurul Fazri Elfikri; Ramadhan Usman; Janwar Hippy
Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Vol. 1 No. 1 (2025): Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/lawric.v1i1.216

Abstract

Inheritance land grant disputes often arise in the Indonesian judiciary, especially regarding the validity of grants that do not use notarial deeds. This study aims to analyze the validity of the grant certificate (SKH) in the transfer of rights to undivided land inheritance and its impacts. The research method used is normative law with a legislation approach and case approach, specifically analyzing Manado High Court Decision Number 32/PDT/2024/PT MND. Results show that land grants not made by notarial deeds violate Article 1682 of the Civil Code, making them legally invalid and unusable as a basis for land registration. Registration of the transfer of rights to undivided inherited land is also not possible because the land remains an inheritance boedel owned collectively by all heirs. Registering the transfer of rights to undivided inherited land requires valid legal documents and must comply with applicable laws to ensure legal certainty for concerned parties.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Aceng Asnawi Rohani Agung Andrianto Usman Agung Prayuda Yahya Agustin Ali Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud Akbar Hidayatullah Daud ALINTI, SITI NURHALIZAH Alya Nanda Rayan Nagaring Amanda Adelina Harun Andrew Shandy Utama Apripari, Apripari Aswandi Humonggio Badu, Linawaty Wadju Cindra Kartika Mokodompit D. Matona, Marshanda Adella Debi Sintia Dali Dede Agus Djula, Hazli Dolot Alhasni Bakung Domili, Mutia Khairani Dungga, Weny Almorafid Fadila Riski Y. Ibrahim Faradigma D. Zainuddin Fathurrohman, Aulia Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Harun Setiawan Hatibie HARUN, YUSRIN M. Hasnia Hasnia Heru Kurniawan Hussein Alaydrus Irlan Puluhulawa Iskandar Marto A.M Papeo Janwar Hippy Juldin Latama Jusuf, Alvid Cesariansyah Kadir, Muthiara Afdillah Kai, Muh. Iksan Putra KASIM, NUR M. Livya Asifah Magfira Ngabito Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Maryam Naway Ma’Ruf, Rahmawaty Mellisa Towadi Melysa Wahab Kilo Meylan Dama Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Dhea Putri Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Sabir Rahman Muntholib, Job Wahidun Mutia Cherawaty Thalib Mutiah Primadya N. Moeda, Nur Wulan Nathanael, Julian Rizky Naue, Mohamad Jill Nirwan Junus NUR AYIN HIOLA Nur Insani Aulia Nur M. Kasim Nur Mohamad Kasim Nurul Fahirah Nuvazria Achir Pagari, Fidya Maulidiani Pulumoduyo, Anggun Puspawardani, Rahmi Nuraini Putri Ayi Winarsasi Ramadhan Usman Rasham Armab Saikhu Rauf, Nur'Ainun Sri A. Renly Aprilia Pakaya Ridho Setiawan Usman Rotinsulu, Indriyawaty Sahid, Kheeisya Arzeeta S Sarson, Mohamad Taufiq Zulfiqar Simanjuntak, Kristi W Sofyan Piyo Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Srynovia Wati Amu Suci Laboro Suwitno Yutye Imran Syamsul Efendi Syaus, Fanisa Oktaviani Talib, Mutia Cherawaty Tamu, Ainnur R. Tolinggilo, Havid Putra Awal Waode Mustika Weny Almoravid Dungga Yudhi Priyo Amboro Yulianti Yusuf, Nurullah Wahdania Zahra Yudith Dako Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal abdul aziz hadju Zamroni Abdussamad