Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.174
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jambura Law Review GANEC SWARA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Abdidas LEGAL BRIEF Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum NEGREI: Academic Journal of Law and Governance El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Estudiante Law Journal At-Tanwir Law Review JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Jurnal Pelayanan Masyarakat Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Siyasah Dusturiyah: State Law Review
Nurul Fazri Elfikri
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KOTA GORONTALO Ma’Ruf, Rahmawaty; Junus, Nirwan; Elfikri, Nurul Fazri
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.922

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Ketenagakerjaan Kota Gorontalo serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami efektivitas mediasi dalam menciptakan penyelesaian yang adil dan mengurangi jumlah kasus yang berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan mediator di Dinas Ketenagakerjaan Kota Gorontalo serta observasi terhadap proses mediasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator berperan sebagai fasilitator dalam perundingan dengan tugas utama membantu para pihak mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun, terdapat berbagai hambatan yang menghambat efektivitas mediasi, baik faktor internal seperti keterbatasan dana operasional, fasilitas yang kurang memadai, serta dokumen administrasi yang tidak lengkap, maupun faktor eksternal seperti ketidakhadiran para pihak, kehadiran pihak ketiga yang tidak relevan, dan kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap prosedur mediasi. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan pelatihan mediator secara berkelanjutan, peningkatan regulasi terkait kehadiran para pihak, serta pemanfaatan teknologi dalam proses mediasi guna mengatasi kendala geografis dan administratif.
Faktor Pengaruh Terjadinya Perkawinan Dini Fadila Riski Y. Ibrahim; Nur M. Kasim; Nurul Fazri Elfikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2655

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Hutadaa yaitu faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu kebiasaan maupun adat keluarga. Terjadinya pernikahan di usia dini terjadi karena orang tua yang takut anaknya dikatakan perawan tua, sehingga sebaiknya segera dikawinkan saat ada yang mau melamar. Usia tidak menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menikah muda, sebab mengikuti kebiasaan orang tuanya bahkan adat keluarga yang biasanya suka menjodohkan anak-anaknya. Artinya, budaya tertentu dapat memberikan tekanan atau tuntutan untuk menikah pada usia dini; selanjutnya perceraian orang tua (broken home). Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yakni faktor sosial atau pengaruh lingkungan; faktor pergaulan bebas; faktor ekonomi dimana keluarga yang hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu dan bisa menghidupi anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga pun ikut berkurang; serta rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan baik orang tua, anak dan juga masyarakat sekitar
Settlement of Community Land Disputes Around The Dam Through Legal Approach and Local Wisdom Junus, Nirwan; Fazri Elfikri, Nurul; Z. Mamu, Karlin; B. Ndeo, Reynaldi
NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/negrei.v5i2.14805

Abstract

The construction of Bulango Ulu Dam in Gorontalo province is a national strategic project aimed at raw water supply, irrigation, and flood control. However, in the process of construction, land rights disputes arose between the government and local communities. This dispute is triggered by differences in perceptions about the value of compensation, as well as the limited information received by the community regarding the status and boundaries of land affected by development, so that a comprehensive study of the appropriate dispute resolution mechanism is needed. This study aims to examine the concept of land dispute resolution in general and analyze the process of land dispute resolution that occurs around the construction of the Bulango Ulu Dam. This study uses the method of Empirical Legal Research (socio-legal research), which is a method that combines normative study of legislation with factual data obtained in the field. Data collection was carried out through direct observation at affected dam construction sites, in-depth interviews with land owners or tenants, as well as agencies related to the land acquisition process, then analyzed in a descriptive qualitative manner. The results showed that the concept of land dispute resolution emphasizes a multidimensional approach that integrates legal certainty, community participation, and social justice principles. Settlement is carried out through comprehensive legal mechanisms, both non-litigation such as mediation and deliberation, as well as litigation through courts or arbitration, with the strategic role of the National Land Agency (BPN) in the prevention and handling of cases. In this Bulango Ulu Dam conflict, the settlement steps include inventory and identification of land by BPN to determine the legal status and basis for compensation, socialization to explain the rights, obligations, and procedures for land acquisition, as well as deliberation to reach a fair agreement and accepted by all parties. This deliberative approach reflects the values of local wisdom such as togetherness, consensus, and respect for the rights of indigenous peoples, so as to provide a more participatory solution, and accepted by the community.
Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan Yulianti; Junus, Nirwan; Elfikri, Nurul Fazri
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/j06fzc35

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli Tanah Letter C yang dilakukan secara bawah tangan di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, khususnya ditinjau dari kepastian hukum peralihan hak atas tanah dan keterdaftarannya dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap aparat kelurahan dan pihak Kantor Pertanahan, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli Tanah Letter C yang dibuat di bawah tangan dapat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memenuhi syarat formil peralihan hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, sehingga tidak dapat didaftarkan dan tidak memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Praktik jual beli bawah tangan tersebut tetap berlangsung karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya literasi hukum masyarakat, kebiasaan lokal, serta terbatasnya sosialisasi hukum pertanahan oleh pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi hukum pertanahan, penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah, serta optimalisasi program sertifikasi tanah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Kendala Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah Anak Yang Ditelantarkan: Studi Kasus Perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo Pengadilan Agama Kota Goronta Renly Aprilia Pakaya; Dolot Alhasni Bakung; Nurul Fazri Elfikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4127

Abstract

TPenelitian ini menganalisis kendala hukum penyelesaian sengketa nafkah anak yang ditelantarkan dalam Perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, menggunakan pendekatan yuridis empiris deskriptif-analitis. Landasan normatif UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 jo. KHI Pasal 105, 156, dan 157 menghadapi ambiguitas interpretasi "kemampuan finansial" ayah, menyebabkan mediasi gagal dan litigasi panjang hingga banding (A.U. vs F.A.I.). Penggugat R.A. menuntut Rp18.000.000/bulan untuk tiga anak (M.D.A.F., I.E.H., O.B.K.), tetapi eksekusi terhambat minimnya data aset informal sektor perikanan Gorontalo, koordinasi lemah Pengadilan-Dinsos-Polri, dan budaya motonungo yang menggantikan nafkah individual. Data 2023 mencatat 40% dari 211 kasus nafkah (65% perceraian) tidak rutin dibayar. Hambatan sistemik ini diperparah ekonomi pasca-pandemi (pengangguran 5,8%, pekerja informal 70%). Reformasi direkomendasikan meliputi Unit Layanan Eksekusi Nafkah (ULE Nafkah) berbasis e-court terintegrasi SIN, sanksi progresif (blokir rekening/SIM, pidana Pasal 49 UU Perlindungan Anak), MoU tripartit, dan akulturasi adat. Penelitian berkontribusi memperkuat penegakan maqasid syariah hifz al-nasl dan SDGs Goal 16 melalui transformasi Pengadilan Agama dari penentu putusan menjadi penjamin hak anak pasca-perceraian.
Disharmoni Regulasi dan Kepentingan Konsumen: Kajian atas Penjualan Kartu SIM Ganda dalam Hukum Positif Indonesia Agung Andrianto Usman; Nirwan Junus; Nurul Fazri Elfikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4172

Abstract

Penjualan Kartu Subscriber Identity Module (SIM) ganda dalam kondisi aktif mencerminkan disharmoni regulasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksinkronan regulasi yang melemahkan perlindungan konsumen serta merumuskan rekonstruksi hukum untuk efektivitas penegakan. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis kualitatif deskriptif mengungkap bahwa kasus Batang, Tanjung Priok, dan Bekasi (2025) menunjukkan pelanggaran sistemik: registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) palsu, kegagalan operator memenuhi kewajiban retensi data tiga bulan, dan daur ulang nomor yang menimbulkan pencurian identitas serta peretasan akun keuangan konsumen. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) Pasal 19 UUPK belum optimal karena minimnya yurisprudensi dan fragmentasi kewenangan antarlembaga. Disharmoni vertikal dan horizontal regulasi memungkinkan operator mengelak tanggung jawab dengan dalih pelanggaran terjadi di rantai distribusi bawah. Rekonstruksi hukum diperlukan melalui: (1) penyeragaman terminologi "registrasi valid"; (2) pembentukan otoritas digital independen; (3) implementasi tracking biometrik real-time; (4) penerapan tanggung jawab solidar operator-distributor. Harmonisasi ini mewujudkan asas keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum yang menjamin ganti rugi efektif bagi konsumen sektor telekomunikasi.
Responsibility and Accountability in the World of Futures Trading: Analysis of Futures Brokers and Broker Representatives Under the Spotlight of Civil Law and BAKTI Arbitration" Rahman, Muhammad Sabir; Efendi, Syamsul; Amboro, Yudhi Priyo; Simanjuntak, Kristi W; Elfikri, Nurul Fazri; Rohani, Aceng Asnawi; Agus, Dede
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4113

Abstract

This study aims to examine the role of Article 1367 of the Civil Code in determining the duties of Futures Brokers and Futures Broker Representatives in the context of Indonesian commodity futures trading, with a focus on the consequences for violations of these duties by Futures Broker Representatives. respond to it. This methodology is based on normative legal principles and is based on research into relevant literature and examination of BAKTI rulings in the field of commodity futures trading arbitration. Findings from this study highlight the importance of taking into account the Futures Broker Representative's level of professionalism as well as any applicable rules and regulations when determining the extent to which the Futures Broker is legally liable for the Futures Broker Representative's conduct. In order to provide fairness and clarity in commodity futures trading, this study's findings suggest that current rules need to be revised and adjusted. The study also suggests directions for future research on the dynamics of futures trading's legal aspects.
Empowering Villages Through Inclusive Village Design as a Means of Strengthening Local Democracy and Local Wisdom-Based Law Abdussamad, Zamroni; Usman, Ramadhan; Hasnia, Hasnia; Elfikri, Nurul Fazri; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 6 No. 1 2026
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v6i1.34485

Abstract

Penguatan demokrasi lokal berbasis kearifan lokal dan perlindungan inklusif terhadap hak-hak kelompok rentan merupakan fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, responsif, dan berkeadilan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Talulobutu dilaksanakan untuk menjawab tantangan dan hambatan rendahnya partisipasi kelompok rentan dalam musyawarah desa serta belum adanya instrumen hukum yang menjamin keterlibatan mereka. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini meliputi observasi lapangan, pelaksanaan pendidikan hukum dan hak asasi manusia, pendampingan advokasi hukum dalam penyusunan dan perancangan peraturan desa berbasis konsep Desa Inklusif, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini berhasil memberikan pemahaman baru dan peningkatan kesadaran akan demokrasi lokal. Selain itu, hasil lainnya adalah integrasi nilai-nilai kearifan lokal Huyula (gotong royong) dan Dulohupa (musyawarah mufakat) telah memperkuat legitimasi sosial dalam pembentukan kebijakan desa yang inklusif. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum daerah yang demokratis dan inklusif, serta menjadi model pemberdayaan desa yang menekankan kesetaraan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
The Role of State Regulation in Copyright Protection Within the Digital Ecosystem: A Case Study of TikTok Havid Putra Awal Tolinggilo; Nirwan Junus; Nurul Fazri Elfikri
Siyasah Dusturiyah: State Law Review Vol. 1 No. 3 (2025): Siyasah Dusturiyah: State Law Review
Publisher : Yayasan Cahaya Generasi Positif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/zymeb992

Abstract

This research examines copyright infringement on TikTok, addressing the paradox between creative freedom and intellectual property protection. Digital technology expansion enables artistic expression while simultaneously creating enforcement gaps due to low legal awareness and inadequate public literacy regarding Law No. 28 of 2014 on Copyright. The study analyzes how TikTok's policies including takedown mechanisms, safe harbor principles, and fair use doctrine function as legal instruments balancing innovation and legal certainty. Employing normative legal methodology, this research investigates the synergy between national regulations and platform policies in protecting creators' moral and economic rights. Analysis reveals the urgent need for contextual legal education and collaboration among government, platforms, and society to establish a just digital ecosystem respecting originality while cultivating ethical, globally competitive creative culture. Furthermore, the research emphasizes the state's role as a primary actor in establishing legal frameworks protecting copyright in digital spaces. Article 28C (1) of the 1945 Indonesian Constitution provides constitutional foundation that the state must provide effective regulatory mechanisms and law enforcement protecting citizens' works. Through administrative instruments including Ministerial Regulations on Information and Communications (Permenkominfo) and governmental agency authorities (DJKI, Kominfo) this study evaluates how public policy creates accountable and constitutionally compliant digital governance, ensuring equitable copyright protection in contemporary information ecosystems.
The Position of Agreements Made by Minors in Game Top-Up Transactions as Reviewed by Law Number 1 of 2024 Concerning Electronic Information and Transactions Aswandi Humonggio; Nirwan Junus; Nurul Fazri Elfikri
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 01 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the position of agreements made by minors in game top-up transactions, as reviewed by Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) and the Civil Code (KUHPerdata), amidst the rise of digital transactions involving legally incompetent parties, such as the UniPin case worth IDR 800,000. The problem formulation focuses on the formal validity of electronic contracts based on Article 18 paragraph (1) of the ITE Law versus the substantive requirements of legal competence (Article 1320 in conjunction with Article 330 of the Civil Code), with the aim of examining the implications of the vernietigbaar agreement. This research is normative juridical in nature, using a legislative and conceptual approach, with primary data sources in the form of the ITE Law, the Civil Code, and the Child Protection Law No. 35 of 2014; secondary data includes civil law literature, journals, and platform documents. Data collection was conducted through a literature study of the BPHN and JDIH databases, analyzed qualitatively and descriptively using the legal weight method to assess the hierarchy of norms. The results of the study show that digital agreements by minors are formally valid but subjectively flawed, so they can be canceled by guardians through the courts for restitutio in integrum. The conclusion recommends age verification and parental consent regulations on PSEs to synchronize cyber-civil law.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Aceng Asnawi Rohani Agung Andrianto Usman Agustin Ali Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad ALINTI, SITI NURHALIZAH Amanda Adelina Harun Andrew Shandy Utama Apripari, Apripari Aswandi Humonggio B. Ndeo, Reynaldi Badu, Linawaty Wadju Cherawaty Thalib, Mutia D. Matona, Marshanda Adella Dama, Meylan Debi Sintia Dali Dede Agus dede agus, dede Djula, Hazli Dolot Alhasni Bakung Domili, Mutia Khairani Efendi, Syamsul Fadila Riski Y. Ibrahim Fathurrohman, Aulia Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo HARUN, YUSRIN M. Havid Putra Awal Tolinggilo Irlan Puluhulawa Juldin Latama Jusuf, Alvid Cesariansyah Kadir, Muthiara Afdillah Kai, Muh. Iksan Putra KASIM, NUR M. Kristi W Simanjuntak Livya Asifah Magfira Ngabito Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Maryam Naway Ma’Ruf, Rahmawaty Mellisa Towadi Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Dhea Putri Mohammad Kasim, Nur Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Sabir Rahman Muntholib, Job Wahidun Mutia Cherawaty Thalib Mutiah Primadya N. Moeda, Nur Wulan Nathanael, Julian Rizky Naue, Mohamad Jill Nirwan Junus NUR AYIN HIOLA Nur M. Kasim Nur Mohamad Kasim Nurlita Tavadjio, Syifa Nurul Fahirah Nuvazria Achir Pagari, Fidya Maulidiani Pulumoduyo, Anggun Puspawardani, Rahmi Nuraini Putri Ayi Winarsasi Ramadhan Usman Rauf, Nur'Ainun Sri A. Renly Aprilia Pakaya rohani, aceng asnawi Rotinsulu, Indriyawaty Sahid, Kheeisya Arzeeta S Sarson, Mohamad Taufiq Zulfiqar Simanjuntak, Kristi W Sofyan Piyo Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Srynovia Wati Amu Suci Laboro Suwitno Yutye Imran Syamsul Efendi Syaus, Fanisa Oktaviani Talib, Mutia Cherawaty Tamu, Ainnur R. Usman, Ramadhan Waode Mustika Weny Almoravid Dungga Yudhi Priyo Amboro Yulianti Yusuf, Nurullah Wahdania Zahra Yudith Dako Zainal abdul aziz hadju Zamroni Abdussamad