Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jambura Law Review GANEC SWARA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Jurnal Abdidas LEGAL BRIEF Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum NEGREI: Academic Journal of Law and Governance El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Estudiante Law Journal At-Tanwir Law Review JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies LAWYER: Jurnal Hukum Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Jurnal Pelayanan Masyarakat Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Siyasah Dusturiyah: State Law Review Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Nurul Fazri Elfikri
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KOTA GORONTALO Ma’Ruf, Rahmawaty; Junus, Nirwan; Elfikri, Nurul Fazri
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.922

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Ketenagakerjaan Kota Gorontalo serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami efektivitas mediasi dalam menciptakan penyelesaian yang adil dan mengurangi jumlah kasus yang berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan mediator di Dinas Ketenagakerjaan Kota Gorontalo serta observasi terhadap proses mediasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator berperan sebagai fasilitator dalam perundingan dengan tugas utama membantu para pihak mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun, terdapat berbagai hambatan yang menghambat efektivitas mediasi, baik faktor internal seperti keterbatasan dana operasional, fasilitas yang kurang memadai, serta dokumen administrasi yang tidak lengkap, maupun faktor eksternal seperti ketidakhadiran para pihak, kehadiran pihak ketiga yang tidak relevan, dan kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap prosedur mediasi. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan pelatihan mediator secara berkelanjutan, peningkatan regulasi terkait kehadiran para pihak, serta pemanfaatan teknologi dalam proses mediasi guna mengatasi kendala geografis dan administratif.
Faktor Pengaruh Terjadinya Perkawinan Dini Fadila Riski Y. Ibrahim; Nur M. Kasim; Nurul Fazri Elfikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2655

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Hutadaa yaitu faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu kebiasaan maupun adat keluarga. Terjadinya pernikahan di usia dini terjadi karena orang tua yang takut anaknya dikatakan perawan tua, sehingga sebaiknya segera dikawinkan saat ada yang mau melamar. Usia tidak menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menikah muda, sebab mengikuti kebiasaan orang tuanya bahkan adat keluarga yang biasanya suka menjodohkan anak-anaknya. Artinya, budaya tertentu dapat memberikan tekanan atau tuntutan untuk menikah pada usia dini; selanjutnya perceraian orang tua (broken home). Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yakni faktor sosial atau pengaruh lingkungan; faktor pergaulan bebas; faktor ekonomi dimana keluarga yang hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu dan bisa menghidupi anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga pun ikut berkurang; serta rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan baik orang tua, anak dan juga masyarakat sekitar
Settlement of Community Land Disputes Around The Dam Through Legal Approach and Local Wisdom Junus, Nirwan; Fazri Elfikri, Nurul; Z. Mamu, Karlin; B. Ndeo, Reynaldi
NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/negrei.v5i2.14805

Abstract

The construction of Bulango Ulu Dam in Gorontalo province is a national strategic project aimed at raw water supply, irrigation, and flood control. However, in the process of construction, land rights disputes arose between the government and local communities. This dispute is triggered by differences in perceptions about the value of compensation, as well as the limited information received by the community regarding the status and boundaries of land affected by development, so that a comprehensive study of the appropriate dispute resolution mechanism is needed. This study aims to examine the concept of land dispute resolution in general and analyze the process of land dispute resolution that occurs around the construction of the Bulango Ulu Dam. This study uses the method of Empirical Legal Research (socio-legal research), which is a method that combines normative study of legislation with factual data obtained in the field. Data collection was carried out through direct observation at affected dam construction sites, in-depth interviews with land owners or tenants, as well as agencies related to the land acquisition process, then analyzed in a descriptive qualitative manner. The results showed that the concept of land dispute resolution emphasizes a multidimensional approach that integrates legal certainty, community participation, and social justice principles. Settlement is carried out through comprehensive legal mechanisms, both non-litigation such as mediation and deliberation, as well as litigation through courts or arbitration, with the strategic role of the National Land Agency (BPN) in the prevention and handling of cases. In this Bulango Ulu Dam conflict, the settlement steps include inventory and identification of land by BPN to determine the legal status and basis for compensation, socialization to explain the rights, obligations, and procedures for land acquisition, as well as deliberation to reach a fair agreement and accepted by all parties. This deliberative approach reflects the values of local wisdom such as togetherness, consensus, and respect for the rights of indigenous peoples, so as to provide a more participatory solution, and accepted by the community.
Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan Yulianti; Junus, Nirwan; Elfikri, Nurul Fazri
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/j06fzc35

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli Tanah Letter C yang dilakukan secara bawah tangan di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, khususnya ditinjau dari kepastian hukum peralihan hak atas tanah dan keterdaftarannya dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap aparat kelurahan dan pihak Kantor Pertanahan, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli Tanah Letter C yang dibuat di bawah tangan dapat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memenuhi syarat formil peralihan hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, sehingga tidak dapat didaftarkan dan tidak memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Praktik jual beli bawah tangan tersebut tetap berlangsung karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya literasi hukum masyarakat, kebiasaan lokal, serta terbatasnya sosialisasi hukum pertanahan oleh pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi hukum pertanahan, penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah, serta optimalisasi program sertifikasi tanah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Kendala Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah Anak Yang Ditelantarkan: Studi Kasus Perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo Pengadilan Agama Kota Goronta Renly Aprilia Pakaya; Dolot Alhasni Bakung; Nurul Fazri Elfikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4127

Abstract

TPenelitian ini menganalisis kendala hukum penyelesaian sengketa nafkah anak yang ditelantarkan dalam Perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, menggunakan pendekatan yuridis empiris deskriptif-analitis. Landasan normatif UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 jo. KHI Pasal 105, 156, dan 157 menghadapi ambiguitas interpretasi "kemampuan finansial" ayah, menyebabkan mediasi gagal dan litigasi panjang hingga banding (A.U. vs F.A.I.). Penggugat R.A. menuntut Rp18.000.000/bulan untuk tiga anak (M.D.A.F., I.E.H., O.B.K.), tetapi eksekusi terhambat minimnya data aset informal sektor perikanan Gorontalo, koordinasi lemah Pengadilan-Dinsos-Polri, dan budaya motonungo yang menggantikan nafkah individual. Data 2023 mencatat 40% dari 211 kasus nafkah (65% perceraian) tidak rutin dibayar. Hambatan sistemik ini diperparah ekonomi pasca-pandemi (pengangguran 5,8%, pekerja informal 70%). Reformasi direkomendasikan meliputi Unit Layanan Eksekusi Nafkah (ULE Nafkah) berbasis e-court terintegrasi SIN, sanksi progresif (blokir rekening/SIM, pidana Pasal 49 UU Perlindungan Anak), MoU tripartit, dan akulturasi adat. Penelitian berkontribusi memperkuat penegakan maqasid syariah hifz al-nasl dan SDGs Goal 16 melalui transformasi Pengadilan Agama dari penentu putusan menjadi penjamin hak anak pasca-perceraian.
Disharmoni Regulasi dan Kepentingan Konsumen: Kajian atas Penjualan Kartu SIM Ganda dalam Hukum Positif Indonesia Agung Andrianto Usman; Nirwan Junus; Nurul Fazri Elfikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4172

Abstract

Penjualan Kartu Subscriber Identity Module (SIM) ganda dalam kondisi aktif mencerminkan disharmoni regulasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksinkronan regulasi yang melemahkan perlindungan konsumen serta merumuskan rekonstruksi hukum untuk efektivitas penegakan. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis kualitatif deskriptif mengungkap bahwa kasus Batang, Tanjung Priok, dan Bekasi (2025) menunjukkan pelanggaran sistemik: registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) palsu, kegagalan operator memenuhi kewajiban retensi data tiga bulan, dan daur ulang nomor yang menimbulkan pencurian identitas serta peretasan akun keuangan konsumen. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) Pasal 19 UUPK belum optimal karena minimnya yurisprudensi dan fragmentasi kewenangan antarlembaga. Disharmoni vertikal dan horizontal regulasi memungkinkan operator mengelak tanggung jawab dengan dalih pelanggaran terjadi di rantai distribusi bawah. Rekonstruksi hukum diperlukan melalui: (1) penyeragaman terminologi "registrasi valid"; (2) pembentukan otoritas digital independen; (3) implementasi tracking biometrik real-time; (4) penerapan tanggung jawab solidar operator-distributor. Harmonisasi ini mewujudkan asas keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum yang menjamin ganti rugi efektif bagi konsumen sektor telekomunikasi.
Responsibility and Accountability in the World of Futures Trading: Analysis of Futures Brokers and Broker Representatives Under the Spotlight of Civil Law and BAKTI Arbitration" Rahman, Muhammad Sabir; Efendi, Syamsul; Amboro, Yudhi Priyo; Simanjuntak, Kristi W; Elfikri, Nurul Fazri; Rohani, Aceng Asnawi; Agus, Dede
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4113

Abstract

This study aims to examine the role of Article 1367 of the Civil Code in determining the duties of Futures Brokers and Futures Broker Representatives in the context of Indonesian commodity futures trading, with a focus on the consequences for violations of these duties by Futures Broker Representatives. respond to it. This methodology is based on normative legal principles and is based on research into relevant literature and examination of BAKTI rulings in the field of commodity futures trading arbitration. Findings from this study highlight the importance of taking into account the Futures Broker Representative's level of professionalism as well as any applicable rules and regulations when determining the extent to which the Futures Broker is legally liable for the Futures Broker Representative's conduct. In order to provide fairness and clarity in commodity futures trading, this study's findings suggest that current rules need to be revised and adjusted. The study also suggests directions for future research on the dynamics of futures trading's legal aspects.
KONSTRUKSI NORMATIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENYEDIA INTERNET FIBER Djula, Hazli; Thalib, Mutia Cherawaty; Elfikri, Nurul Fazri
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.336

Abstract

Transformasi digital mendorong layanan internet fiber menjadi infrastruktur dasar bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, sehingga penyelenggara layanan memikul kewajiban hukum untuk memastikan kualitas jaringan yang stabil, transparansi informasi, dan penanganan gangguan yang profesional. Artikel ini menganalisis konstruksi normatif perbuatan melawan hukum (PMH) dalam penyediaan layanan internet fiber dengan menelaah relasi hukum antara penyedia dan konsumen, batas pertanggungjawaban penyedia, serta bentuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian. Penelitian menggunakan pendekatan empiris-kualitatif melalui observasi dan wawancara terhadap konsumen dan pegawai penyedia layanan di Kota Gorontalo, serta analisis terhadap regulasi perlindungan konsumen dan peraturan telekomunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian kualitas layanan, gangguan berulang, klausul baku yang tidak seimbang, serta kenaikan tarif yang tidak transparan merupakan bentuk kelalaian yang dapat memenuhi unsur PMH sepanjang terdapat tindakan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dualisme hubungan kontraktual dan kewajiban hukum publik membuat tanggung jawab penyedia tidak hanya diukur berdasarkan wanprestasi, tetapi juga kepatuhan terhadap standar layanan minimum dan prinsip perlindungan konsumen. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan instrumen regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa agar perlindungan terhadap konsumen layanan internet fiber menjadi lebih efektif dan berkeadilan.
KONSEKUENSI SOSIAL PRAKTIK INCEST DAN KETEGANGAN NORMATIF HUKUM PERKAWINAN SUKU POLAHI Tamu, Ainnur R.; M. Wantu, Fence; Elfikri, Nurul Fazri
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.425

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsekuensi sosial praktik incest serta ketegangan normatif antara hukum adat dan hukum perkawinan nasional pada komunitas Suku Polahi di Gorontalo. Permasalahan utama terletak pada adanya praktik perkawinan sedarah dalam komunitas terisolasi yang secara normatif bertentangan dengan larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan konflik antara pluralisme hukum dan supremasi hukum nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial praktik tersebut serta memetakan intensitas ketegangan normatif yang muncul. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal) dengan pendekatan interdisipliner, melalui studi peraturan perundang-undangan, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis kualitatif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik incest dipengaruhi oleh faktor isolasi geografis, keterbatasan akses pendidikan, dan minimnya administrasi kependudukan. Dampak yang muncul meliputi risiko kesehatan reproduktif, stigma sosial, invisibilitas hukum, serta kerentanan perempuan dan anak. Ketegangan normatif antara hukum negara dan hukum adat relatif tinggi, namun dikelola melalui pendekatan persuasif dan pemberdayaan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa pluralisme hukum memiliki batas ketika berhadapan dengan norma prohibitif yang bertujuan melindungi generasi dan hak fundamental, sehingga kebijakan intervensi harus bersifat humanis, partisipatif, dan berbasis perlindungan hak
KETIDAKSIAPAN PSIKOLOGIS PASANGAN DISPENSASI NIKAH SEBAGAI FAKTOR PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS DI PENGADILAN AGAMA SUWAWA Nurlita Tavadjio, Syifa; Mohammad Kasim, Nur; Fazri Elfikri, Nurul
At-Tanwir Law Review Vol 6, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v6i1.5376

Abstract

Marriage dispensation is often granted on the grounds of pregnancy and socialinteraction factors, even though the individuals involved are not yetpsychologically ready. This study aims to analyze the psychologicalunpreparedness of couples who marry through dispensation as a contributingfactor to divorce, as well as to identify the forms of legal protection available tothem. The research employs a juridical-empirical method, utilizing primary dataobtained from interviews at the Suwawa Religious Court and secondary dataderived from legislation and relevant literature. The findings indicate thatdivorces among dispensation marriage couples are largely caused by emotional,cognitive, and economic immaturity. Forms of legal protection for childreninclude preventive protection through marriage age regulations, repressiveprotection through law enforcement mechanisms, and rehabilitative protectionthrough recovery efforts. In conclusion, marriage dispensation is closelycorrelated with divorce; therefore, strengthening regulations, conductingcomprehensive psychological assessments, enhancing inter-agency coordination,and fostering parental guidance and religious values are essential.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Aceng Asnawi Rohani Agung Andrianto Usman Agung Prayuda Yahya Agustin Ali Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud ALINTI, SITI NURHALIZAH Amanda Adelina Harun Andrew Shandy Utama Apripari, Apripari Aswandi Humonggio B. Ndeo, Reynaldi Badu, Linawaty Wadju Cherawaty Thalib, Mutia D. Matona, Marshanda Adella Dama, Meylan Debi Sintia Dali Dede Agus dede agus, dede Djula, Hazli Dolot Alhasni Bakung Domili, Mutia Khairani Efendi, Syamsul Fadila Riski Y. Ibrahim Fathurrohman, Aulia Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Harun Setiawan Hatibie HARUN, YUSRIN M. Hasnia Hasnia Heru Kurniawan Hussein Alaydrus Irlan Puluhulawa Iskandar Marto A.M Papeo Janwar Hippy Juldin Latama Jusuf, Alvid Cesariansyah Kadir, Muthiara Afdillah Kai, Muh. Iksan Putra KASIM, NUR M. Kristi W Simanjuntak Livya Asifah Magfira Ngabito Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Maryam Naway Ma’Ruf, Rahmawaty Mellisa Towadi Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Dhea Putri Mohammad Kasim, Nur Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Sabir Rahman Muntholib, Job Wahidun Mutia Cherawaty Thalib Mutiah Primadya N. Moeda, Nur Wulan Nathanael, Julian Rizky Naue, Mohamad Jill Nirwan Junus Nirwan Junus NUR AYIN HIOLA Nur M. Kasim Nur Mohamad Kasim Nurlita Tavadjio, Syifa Nurul Fahirah Nuvazria Achir Pagari, Fidya Maulidiani Pulumoduyo, Anggun Puspawardani, Rahmi Nuraini Putri Ayi Winarsasi Ramadhan Usman Ramadhan Usman Ramadhan Usman Rauf, Nur'Ainun Sri A. Renly Aprilia Pakaya rohani, aceng asnawi Rotinsulu, Indriyawaty Sahid, Kheeisya Arzeeta S Sarson, Mohamad Taufiq Zulfiqar Simanjuntak, Kristi W Sofyan Piyo Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Srynovia Wati Amu Suci Laboro Suwitno Yutye Imran Syamsul Efendi Syaus, Fanisa Oktaviani Talib, Mutia Cherawaty Tamu, Ainnur R. Tolinggilo, Havid Putra Awal Waode Mustika Weny Almorafid Dungga Weny Almoravid Dungga Yudhi Priyo Amboro Yulianti Yusuf, Nurullah Wahdania Zahra Yudith Dako Zainal abdul aziz hadju Zainal Abdul Aziz Hadju Zamroni Abdussamad