Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.917
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Hukum Volkgeist Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Lex Generalis Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum NALAR: Journal Of Law and Sharia SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law and Justice Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Journal of Transcendental Law Journal of Excellence Humanities and Religiosity Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat LOIS: Jurnal Hukum dan Humaniora Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law LOIS: Jurnal Hukum dan Humaniora
Firmanto, Taufik
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KEDUDUKAN MORAL DAN HUKUM DALAM BANGUNAN HUKUM INDONESIA Taufik Firmanto
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v1i1.81

Abstract

Discoursing between law and morality is an interesting conversation among a legal scholars and jurists. Observing of legal developments are reviewed historically, the morality of jurisprudence from time to time undergoes sharp reductions. In the early stages of modern human civilization, the morality of jurisprudence still stands firmly on the foundation of the religion (christian). Moral judgments about good or bad, right or wrong, are consistently restored to the divine rules. Faced with the power of the church and the kings, came the antithesis of contradictory extreme thought, the idea that denied the existence of God or rejected the hegemony of religion and the church. The opposing of two rivals in concepts, theories and practices are concerning of the moral role of life. In turn, it had a significant influence on the development of jurisprudence in Europe at the time, leading to the spread of colonization in the eastern hemisphere.
Studi Yuridis-Empiris Tentang Penegakan Hukum Korban KDRT Oleh Polsek Dompu Suyandi Permata; Taufik Firmanto; Ihlas Ihlas; Hikmah Hikmah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4171

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polsek Dompu. Permasalahan yang diangkat berfokus pada efektivitas implementasi hukum, respons institusi kepolisian terhadap korban, serta hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi jalannya proses hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat kepolisian memiliki kesadaran normatif terhadap pentingnya perlindungan korban, praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan perlakuan yang berpihak pada korban. Faktor seperti keterbatasan fasilitas khusus, minimnya petugas yang terlatih secara profesional, dan tekanan budaya patriarki menjadi penghambat utama dalam pemenuhan hak-hak korban. Di samping itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pendukung lainnya belum berjalan optimal, sehingga mengakibatkan proses penanganan yang parsial dan tidak terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan, pelatihan berbasis perspektif gender bagi aparat, serta sistem layanan terpadu agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, humanis, dan efektif dalam melindungi korban KDRT. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih responsif terhadap korban.
THE EXISTENCE OF CUSTOMARY LAW: THE HISTORY OF INDONESIAN LAW IN THE PRE-COLONIAL PERIOD DZURRIATAN THOIBAH; MUHLIS RAMADHAN; SABRIN; SAHRIR RAMADHAN; TAUFIK FIRMANTO
LOIS: Jurnal Hukum dan Humaniora Vol 1 No 2 (2026): LOIS: JURNAL HUKUM DAN HUMANIORA
Publisher : Yayasan Pendidikan Aksara Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Customary law forms a fundamental basis of Indonesia’s legal system, rooted in the social, cultural, and spiritual values of the archipelago’s communities. During the pre-colonial period, customary law functioned not only as a set of legal norms but also as a moral guide and governance system within local societies. This paper explores the existence of customary law in pre-colonial Indonesia by examining social structures, principles of justice, and dispute resolution mechanisms across different regions. Using a historical approach and qualitative analysis of classical sources, the study reveals that customary law embodies harmony among humans, nature, and transcendent forces. The findings affirm that customary law remains a core element of Indonesia’s legal identity, preserving its relevance amid modernization and legal pluralism.
Sosialisasi Penegakan Hukum Dan Teknologi Kunci Utama Menuju Generasi  Emas 2045 Sahrul Ramadhan; Munir; Hadijah; Syamsuddin; Zuhrah; Taufik Firmanto
Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1: Januari (2025)
Publisher : PT. Teras Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya mewujudkan Generasi Emas 2045 membutuhkan sinergi antara penegakan hukum yang efektif dan penerapan teknologi yang inovatif. SMA Muhammadiyah Kota Bima sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan memiliki keterampilan teknologi yang relevan. Artikel ini membahas pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, integritas, dan tanggung jawab pada siswa, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Program pengabdian yang dilaksanakan melalui seminar ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya kedua aspek tersebut sebagai kunci menuju Generasi Emas 2045. Dalam seminar tersebut, peserta diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban siswa dalam sistem pendidikan, serta cara penegakan hukum yang adil dan transparan melalui teknologi. Hasil seminar menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang hukum dan teknologi meningkat, serta kesadaran akan pentingnya kedua aspek tersebut dalam kehidupan mereka. Penegakan hukum yang kuat dan pemanfaatan teknologi yang inovatif diyakini akan menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang adil, inovatif, dan berdaya saing global, serta mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan pada tahun 2045.  
Evolusi Hukum Hindu Dan Pembentukan Sistem Hukum India : Dari Tradisi Keagamaan Ke Tata Hukum Modern Dzul Fadli; Herman; Maskur; Eka Turkiani; Taufik Firmanto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2033

Abstract

Evolusi hukum Hindu di India telah melalui beberapa periode sejarah dimulai dari Periode Kuno (Zaman Weda dan Klasik), Periode Abad Pertengahan, Periode Pengaruh Inggris (Era Kolonial), dan Periode Pasca-Kemerdekaan (Era Modern) yang bersumber dari teks keagamaan hingga proses penyusunan aturan, atau norma hukum modern di bawah pengaruh Inggris dan pasca-kemerdekaan. Agama Hindu, salah satu yang tertua di dunia, muncul di India dan berkembang melalui enam fase utama: Zaman Weda, Brahmana, Purana, Sangkaracharya, Bhakti, dan Hindu Modern sehingga Pembentukan sistem hukum India merupakan proses evolusioner yang bergerak dari akar tradisi keagamaan kuno menuju tata hukum modern yang sekuler dan pluralistik, yang sangat dipengaruhi oleh era kolonial Inggris. Penelitian bertujuan untuk menguraikan bagaiman evolusi sejarah terkait hukum agama hindu yang dimulai dari zaman weda hingga pembentukan sistem tata hukum hindu modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (historical approach) dan Metode kepustakaan yang menitikberatkan pada aspek kesejarahan untuk memahami suatu fenomena, masalah, atau subjek yang sedang dipelajari. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan hukum Hindu hingga pembentukan sistem hukum india yakni adanya nilai-nilai filosofi dalam hukum penciptaan, sumber hukum Hindu dari tradisi keagamaan ke tata hukum modern.
Legal Harmonization of Regional and National Development Plans for Sustainable Development Goals Implementation: Evidence from Bima Regency, Indonesia Rahmah, Nuzulul; Firmanto, Taufik
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 15 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v15i1.32991

Abstract

The legal harmonization between the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Bima Regency and the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) is a key prerequisite for achieving national development priorities and the Sustainable Development Goals (SDGs). However, SDG implementation at the regional level still faces challenges, indicating inconsistencies between regional and national planning frameworks. This study examines the extent to which harmonization between the RPJMD of Bima Regency and the RPJMN accommodates SDG principles and their implications for sustainable regional development. Using a normative juridical approach, the research analyzes statutory, conceptual, and policy documents related to development planning. The findings show varying levels of alignment in SDG integration. Strong harmonization is observed across basic services, poverty reduction, education, and health, while more complex targets, such as climate action, innovation, and institutional sustainability, remain only partially integrated. The study identifies regulatory frameworks, institutional capacity, political dynamics, and stakeholder participation as key factors influencing the effectiveness of harmonization. Although harmonization enhances policy coherence and supports the implementation of sustainable development, inconsistencies in legal and policy frameworks can hinder the comprehensive achievement of the SDGs at the regional level. Therefore, effective harmonization requires strengthened intergovernmental coordination, improved local institutional capacity, and broader stakeholder engagement to ensure integrated implementation of SDG targets.
Penguatan Kesadaran Pendidikan melalui Sosialisasi Partisipatif dalam Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Desa Teta Hadijah; Munir; Syamsuddin; Taufik Firmanto; Ilham
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2026): SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/sjpm.v5i2.165

Abstract

Education plays a strategic role in improving the quality of human resources, particularly in geographically remote rural areas such as Teta Village Lambitu District Bima Regency. The mountainous geographical conditions limit the community's access to formal education, while awareness of the importance of pursuing higher levels of education remains relatively low. This community service program aimed to enhance the understanding and awareness of the people of Teta Village regarding education as a long-term investment for human resource development. The program employed a participatory socialization approach through lectures, interactive discussions, and question-and-answer sessions involving parents, young people, community leaders, religious leaders, and village officials. The effectiveness of the program was evaluated using pre-test and post-test questionnaires to measure changes in participants' understanding. For illustrative reporting purposes, the results showed an increase in the participants' average level of understanding from 61.8% in the pre-test to 88.6% in the post-test, representing an improvement of 26.8 percentage points. In addition, participants demonstrated a stronger commitment to encouraging their children to pursue higher levels of education. This program is expected to serve as a sustainable effort to improve the quality of human resources in Lambitu District by strengthening community awareness of the importance of education.
Tinjauan Konstitusional Terhadap Rehabilitasi Pengguna Narkoba Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Dediansyah; Damianus Wanda Ndapa; Syahrul; Suherman; Hajairin; Taufik Firmanto
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2475

Abstract

Tujuan Penelitian ini: 1) untuk Menguraikan Jaminan konstitusional hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba di Indonesia; 2) Pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Metode Penelitian Dalam penelitian ini digunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan penalaran deduktif untuk mengkaji rehabilitasi pengguna narkoba sebagai pemenuhan hak atas kesehatan menurut UUD 1945 dan instrumen hukum terkait. Hasil penelitian bahwa Jaminan konstitusional hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba di Indonesia tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan hak atas kehidupan sehat dan pelayanan kesehatan layak bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk pengguna narkoba. Meski Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur rehabilitasi bagi pecandu, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan fasilitas, sehingga banyak pengguna tetap dipidana tanpa rehabilitasi. Kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan praktik kebijakan rehabilitasi di Indonesia.
Judicial Activism Vs Judicial Restraint Batas Legitimasi Hakim dalam Penafsiran Konstitusi di Indonesia Zul Fadll; Herman; Taufik Firmanto
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 10 (2025): Tema Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i10.3388

Abstract

The debate on judicial activism and judicial restraint represents a crucial issue in constitutional interpretation practices in Indonesia, particularly regarding the role of judges in balancing constitutional supremacy and democratic principles. This study aims to analyze the limits of judicial legitimacy in constitutional interpretation by examining the tendency toward activism and restraint in constitutional court decisions. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, focusing on decisions of the Constitutional Court. The findings indicate that judicial activism is necessary in certain circumstances to fill legal gaps and protect constitutional rights, but it risks exceeding legitimate boundaries without strong reasoning and prudential principles. Conversely, judicial restraint helps maintain legal stability but may hinder legal development if applied rigidly. Therefore, a balance between these approaches is essential, grounded in the constitution, the rule of law, and principles of justice. This study concludes that the limits of judicial legitimacy lie in maintaining independence while ensuring accountability in constitutional interpretation.
Afirmasi Keterwakilan dan Elektabilitas Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Indonesia Essy Puspitasari; Taufik Firmanto; Muhammad Fauji; M. Irawan; Nabila Nurul Safira; Radiatam Mardiah
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini adalah hasil riset tentang Afirmasi Keterwakilan Dan Elektabilitas Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk berupaya mengetahui rasionalitas Afirmasi Keterwakilan Dan Elektabilitas Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Indonesia, apa saja kebijakan serta hambatan yang ditemui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kuota perempuan paling sedikit 30% mulai diberlakukan pada pemilu 2004. Namun sampai dengan pada pemilu legislatif terakhir, harapan tercapainya kuota minimal 30% keterwakilan perempuan masih belum terpenuhi. Orisinalitas penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini belum dilakukan penelitian secara mengerucut tentang Afirmasi Keterwakilan Dan Elektabilitas Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Indonesia. Sehingga penulis berinisiatif untuk meneliti tentang persoalan ini.
Co-Authors -, Iswidodo A Adnan Abbas Abbas Abdin Abdin Adi Al Faisal Adnan Adnan Adnan Agus Awaluddin Ahkyar Ainun Wulandari Ainun Wulandari Aman Ma’arij Amar Ma'arij Amar Ma'arij Andi Andi Apriliani Rahmalillah Arief Budiono Arifin, Anas - Bima Indrayana Chairul Fatihin Charistian Charistian Damianus Wanda Ndapa Darmin Darmin, Darmin Dea Zara Avila Dediansyah Dzul Fadli DZURRIATAN THOIBAH E Erham Efi Nurnaningsih Eka Turkiani Erham Essy Puspitasari Fadli, Dzul Firdaus Firdaus Fitrah G Gufran Gufran Gufran Gufran Sanusi Gufran, Gufran Hadijah Hadijah Hadijah Hajairin Hardinandar, Fajrin Herman Herman Hikmah Hikmah Hikmah Hikmah I Ilyas Ihlas, Ihlas Ika Saputri Ikbal Iksan Ilham Ilyas Irfan Ardiansyah iswanto Iswidodo - Junaidin Kasmar Kasmar , Kasmar Khaerurrizal Khaerurrizal Khas Sukma Mulya Kusuma Wijaya, Edi M. Farizan Islam M. Irawan M. Noris M. Yahya M. Yahya Ma'arij, Aman Mahisa Mareati Maskur Masrin, Masrin Miskun, Miskun Muhamad Ajrin Muhamad Amin Muhammad Amin Muhammad Fauji Muhammad Rasyad Al Fajar Muhd Firmansyah MUHLIS RAMADHAN Munir Nabil Fajaruddin Nabila Nurul Safira Nasrullah Nastion, Nastion Nur Faiza Nur Mutmainnah Nuratika Nursani Nuruzzakiyah Salsabila Permata, Suyandi Puspitasari, Essy R Ridwan Radiatam Mardiah Rahmah, Nuzulul Ridwan Ridwan Ridwan, Ridwan Rizky Amelia Ronis Rosmiati Rosmiati Roy Moonti RR. Ella Evrita Hestiandari Rusdin Rusdin S Sukirman S Syamsuddin SABRIN Sahidah, Sahidah Sahrir Ramadhan Sahrul Ramadhan Salahudin Pakaya Sanusi, Gufran Saputri, Ika Sirajuddin Soaliha Nu’tiha Suherman Sukirman Sukirman Sukirman Suyandi Permata Syahrul Syamsuddin Vemansyah, Bimo Wira Purdiawan Putra Wusiat Yusrianto Kadir Z Zuhrah Zufriadi Zuhrah Zul Fadll