Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.446
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Indonesian Journal of Conservation Forum Ilmu Sosial Jurnal Penelitian Pendidikan Nadwa : Jurnal Pendidikan Islam LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN Unnes Civic Education Journal The Journal of Educational Development INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Lex Scientia Law Review Jambe Law Journal Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Surya Masyarakat JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly Journal of Research and Educational Research Evaluation Jurnal Surya Masyarakat Jurnal Ilmiah Kontekstual COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Securit Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Proceeding of International Conference on Science, Education, and Technology Indonesian Journal of Educational Management and Leadership Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Law & Pass : International Journal of Law, Public Administration and Social Studies Annual Review of Legal Studies JESS (Journal of Educational Social Studies) Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Law Research Review Quarterly
Masrukhi Masrukhi
Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
UPAYA PENGEMBALIAN ASET KORUPSI YANG BERADA DI LUAR NEGERI (ASSET RECOVERY) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Arifin, Ridwan; Utari, Indah Sri; Subondo, Herry
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 1, No 1 (2016): November 2016 Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v1i1.10810

Abstract

Keberhasilan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tren korupsi yang lintas negara dan melibatkan banyak aktor, menyebabkan upaya pengembalian aset (asset recovery) menjadi tidak mudah. Paper ini bertujuan untuk mengkaji tiga hal penting, yakni: (1) upaya pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri, (2) peran lembaga negara dan aparat penegak hukum, dan (3) faktor hambatannya. Penelitian paper ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Paper ini menggarisbawahi bahwa p pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur formal dengan MLA dan informal melalui hubungan diplomatik. Tahap pengembalian aset terdiri atas: (1) identifikasi dan penelusuran, (2) proses hukum, dan (3) perampasan aset. Hambatan dalam pengembalian aset meliputi sistem hukum yang berbeda, lemahnya putusan hakim, kemauan politik pemerintah, dan berlakunya asas kerahasiaan bank di beberapa negara. Permasalahan yang muncul dalam pengembalian aset bisa diatasi dengan perjanjian bilateral, meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum, dan memantapkan aturan dan sarana prasarana pendukung. Peran pemerintah baik Kejaksaan Agung, NCB Interpol Indonesia, KPK, Kemenkumham, dan Kemenlu, semuanya saling mendukung satu sama lain dalam upaya pengembalian aset sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Paper ini menyimpulkan bahwa dalam pengembalian aset membutuhkan kerjasama antar lembaga dan aparat penegak hukum baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.One of aimed indicators on corruption eradication in Indonesia is the successful of assets recovery. Trend of corruption that cross border nations and involved many actors caused the assets recovery process was not easy to be done. This paper would examine three main points: (1) the effort of corrupted asset which save abroad; (2) roles of state institutions and law enforcement officers on assets recovery; and (3) the obstacles on assets recovery. The paper used a socio-legal approach, qualitative research with descriptive analytical research specifications, and techniques of data collection through interviews and documentation methods. This paper was underlined that assets recovery can be optimized by two ways, one of formal track through MLA and other is informal track with diplomatic relations. The process of assets recovery started from (1) identify and trace, (2) legal proceedings, and until (3) repatriate. The obstacles on asset recovery was concerning to a different legal system, a weakness of judicial verdict, good and political will of government, and the implementation of bank secrecy principle in some countries. Some problems faced in assets recovery process resolved by conducting bilateral agreements, improving the competence of law enforcement officers, and establishing the rules and supporting infrastructure. The roles of government, whether it’s Attorney General, National Central Bureau Interpol Indonesia, KPK, Kemenkumham, or Kemenlu, all of which mutually support one another in an effort to return the assets in accordance with the rules of the applicable law. This paper concluded that the asset recovery requires cooperation between institutions and law enforcement agencies both within and outside the country.
Implikasi Teori Hukum Feminis terhadap Interpretasi dan Penerapan Hukum dalam Kasus-Kasus Kekerasan Berbasis Gender Susanto, Joko; Utari, Indah Sri; Mursyid, Ali Masyhar
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.215

Abstract

Dari perspektif sejarah, kekerasan merupakan salah satu masalah sosial yang paling lama bertahan, mungkin bahkan lebih tua daripada peradaban manusia. Ini mengherankan karena manusia pada dasarnya adalah makhluk homo homini lupus, yang merujuk pada pemikiran filsuf kenamaan Aristoteles, bahwa manusia bisa menjadi serigala bagi orang lain dan bisa menjadi "kanibal" dalam arti bahwa mereka dapat melakukan kekerasan terhadap sesamanya dalam situasi tertentu, baik dalam bentuk fisik atau verbal. Kekerasan berbasis gender adalah salah satu jenis kekerasan yang telah menjadi masalah besar selama bertahun-tahun. Fenomena ini merupakan masalah global yang masih menjadi subjek diskusi di berbagai forum di dalam negeri, regional, dan internasional. Kekerasan berbasis gender tidak hanya terjadi pada kaum perempuan; itu juga dapat terjadi pada laki-laki atau kelompok lain seperti laki-laki, atau kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Namun, data menunjukkan bahwa lebih sering terjadi pada kaum perempuan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memahami dan mempelajari konsekuensi serta penerapan hukum atas kasus kekerasan berbasis gender dari perspektif teori hukum feminis, juga dikenal sebagai teori hukum feminis. Teori ini menyatakan bahwa karena perspektif laki-laki adalah dasar hukum, aturan saat ini masih dianggap sebagai hasil dari patriarki. Dalam bahasan artikel ini, metode hukum normatif digunakan, yaitu ulasan literatur. Oleh karena itu, diharapkan adanya konsekuensi hukum yang mendukung gagasan hukum feminis yang tidak terbatas pada negara tertentu.
Existence And Position Of Paralegal In Legal Assistance And Provision Of Legal Aid In Indonesia Adiputra, Muhammad Raafi; Sri Utari, Indah
Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 3 (2025): Various Issues on Law and Development
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v11i3.28479

Abstract

In a state governed by the rule of law that upholds the principles of equality before the law and access to justice , the provision of fair and equitable legal aid is a fundamental human right that must be guaranteed by the state. However, in practice, legal access disparities persist, particularly among the poor, vulnerable groups, and communities in remote areas. In response to the limited availability of lawyers and legal aid services, paralegals emerge as non-professional actors who perform non-litigation legal assistance roles. This study aims to analyze the legal legitimacy and existence of paralegals within Indonesia’s legal system. Using a normative juridical approach, supported by historical and conceptual analysis, the study finds that paralegals gain legal standing through Law No. 16 of 2011 and its derivative regulations. Nevertheless, their formal recognition remains limited, especially following Supreme Court Decision No. 22 P/HUM/2018, which restricts paralegals from participating in litigation processes. This limitation overlooks the significant role paralegals play in legal education, community advocacy, and grassroots legal empowerment. Therefore, policy reform and stronger legal recognition are urgently needed to enable paralegals to contribute more effectively to the realization of substantive justice and broader access to legal remedies.
Mengurai Paradigma Pemidanaan Dalam Konteks Kebijakan Kriminal Di Era Digital Dzalaqah, Farida; Sri Utari, Indah
Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 3 (2025): Various Issues on Law and Development
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v11i3.29245

Abstract

The development of technology and information has created new spaces that offer convenience in life. However, behind this ease lies a loophole exploited by individuals with malicious intent. This space is used as a means to commit criminal acts. Crime in the digital era represents a modern type of offense that requires a different legal approach compared to conventional crimes. The shifting characteristics and modus operandi of criminal acts in the digital era must be met with a reconstruction of positive law in Indonesia. This is crucial to ensure that these crimes can still be effectively handled, thereby maintaining state order.
The Digital Sanctuary: Forging Legal And Ethical Frameworks For Interfaith Coexistence Online Utari, Indah Sri; Ramada, Diandra Preludio; Kamal, Ubaidillah; Damayanti, Ratih; Alias , Nizamuddin
Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Vol. 4 No. 2 (2025): Digital Society and Interfaith Legal Challenges
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ciils.v4i2.35309

Abstract

The internet has profoundly transformed interfaith relations, offering an unprecedented global arena for dialogue and community building. Yet this transformative power is shadowed by a growing threat: the digital space is increasingly weaponized as a battleground for religious tensions, fueled by hate speech, misinformation, and targeted harassment. The absence of robust legal and ethical frameworks tailored to the complexities of online interaction leaves interfaith communities vulnerable and undermines genuine cooperation. This article introduces the conceptual model of a “digital sanctuary”—a deliberately designed and protected online space where diverse faiths can coexist and flourish. Achieving this ideal is not an organic outcome of technology but requires intentional, multi-faceted efforts from all stakeholders. The paper critically examines regulatory gaps and ethical dilemmas obstructing interfaith harmony online, highlighting the limitations of fragmented national laws in a borderless environment and analyzing the responsibilities of technology platforms. We advocate moving beyond simple content moderation toward a proactive, rights-based approach that prioritizes the safety and dignity of religious minorities. By proposing a model of “digital jurisprudence,” the article calls for holistic guidelines that extend beyond traditional statutes. These include policy recommendations for algorithmic transparency, community-led dialogue, and greater international cooperation to establish standards that balance freedom of expression with protection from religious incitement. Ultimately, the paper contends that the future of peaceful interfaith coexistence depends on transforming the digital realm from a passive, ungoverned space into a resilient ecosystem where principles of mutual respect are systematically protected and nurtured
Economic Exploitation of Children: An Integrated Handling Model for the Protection of Children's Constitutional Rights (Study in Pati Regency) Lutfiana, Sofia Ayut; Sri Utari, Indah
Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 4 (2025): Articles in press
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v11i4.39632

Abstract

Economic exploitation of children is still a serious problem that occurs in various regions, including in Pati Regency, and has a direct impact on the violation of children's rights. This problem is generally triggered by the socio-economic conditions of vulnerable families and low legal awareness of the community, so that children are often used as a means to gain economic benefits. This study aims to analyze law enforcement against the crime of economic exploitation of children in Pati Regency and formulate an integrated handling model in the context of protecting children's constitutional rights. The research method used is sociological juridical with a qualitative approach, through the collection of primary data obtained from the public and law enforcement officials, as well as secondary data sourced from laws and regulations and literature studies. The results of the study show that normatively the legal apparatus for child protection has been adequate, but its implementation at the regional level has not been running optimally. Law enforcement is still dominated by preventive efforts, while repressive actions against exploiters have not been carried out firmly and consistently. The low legal culture of the community is also a factor that inhibits the effectiveness of child protection. This study concludes that it is necessary to strengthen fair law enforcement, increase cross-sector coordination, and build community legal awareness as part of an integrated handling model to suppress the practice of economic exploitation of children and ensure the protection of children's constitutional rights in a sustainable manner. 
Illegal Nickel Mining in Protected Forests: Challenges in Whistleblower and Justice Collaborator Protection in Indonesia Utari, Indah Sri; Maskur, Muhammad Azil; Sumardiana, Benny; Ramada, Diandra Preludio; Alias, Nizamuddin
Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development Vol. 4 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijel.v4i2.38220

Abstract

The systematic destruction of Indonesia’s Protected Forests—particularly in Southeast and Central Sulawesi—driven by illegal nickel mining operations poses an acute challenge to environmental rule of law. Utilizing data from recent cases (2023–2025) involving large-scale violations, such as those reported in the Mandiodo Block, this article critically assesses the effectiveness of existing legal mechanisms in protecting and utilizing key informants: the Corporate Whistleblower (WB) and the Justice Collaborator (JC). The analysis finds a significant gap between the legal mandate for protection and its implementation. Although Law No. 32/2009 (PPLH Law) guarantees identity confidentiality (Article 112), its utility is undermined by evidence of frequent retaliation against WBs—including job termination and counter-criminalization—by powerful corporate entities implicated in illegal nickel activities. Furthermore, the application of Law No. 31/2014 (LPSK Law) to grant JC status is often hindered by the reluctance of the judiciary to offer substantial sentencing concessions for environmental crimes, unlike in corruption cases. This reluctance limits the incentive for internal perpetrators to expose the Beneficial Owners who orchestrate the destruction of protected forest areas (e.g., the reported illegal clearing of hundreds of hectares for nickel ore extraction). This study concludes that the failure to establish robust, integrated legal immunity and sufficient sentencing differentiation for WBs and JCs transforms these protective instruments from effective crime-fighting tools into mere theoretical provisions. To successfully dismantle the complex, high-value chain of illegal nickel mining, the article recommends establishing a Specialized Penal Policy that standardizes the granting of JC status in environmental crimes, ensuring maximum physical and professional protection by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and mandating its consideration for reduced sentencing to effectively breach the corporate veil.
A Criminological Perspective on Corruption as a Catalyst of Economic Breakdown: Socio-Legal Challenges in Indonesian Environmental Governance Utari, Indah Sri; Preludio Ramada, Diandra; Alfarisi, Salman; Alias, Nizamuddin
Jambe Law Journal Vol. 9 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jmj4ac47

Abstract

Corruption remains one of the most significant obstacles to sustainable environmental governance in resource-rich developing countries. While existing studies predominantly examine corruption as a governance failure or institutional deficiency, limited attention has been paid to its role as a criminogenic force that systematically generates economic breakdown. This study aims to analyze how structural corruption within Indonesia’s natural resource sector functions as a catalyst for economic decline through a socio-legal and criminological perspective. Employing a qualitative socio-legal approach, the research draws upon legal documents, government reports, anti-corruption records, and environmental governance cases in the mining, forestry, and plantation sectors. The findings demonstrate that corruption operates beyond individual acts of bribery and abuse of office; it functions as a structural mechanism that distorts resource allocation, weakens environmental law enforcement, facilitates regulatory capture, and accelerates ecological degradation. These processes generate substantial fiscal losses, undermine institutional legitimacy, discourage productive investment, and exacerbate socio-economic inequality. The study further reveals how state capture and patronage networks transform environmental governance into a system that privileges private economic interests over public welfare and sustainability objectives. The novelty of this research lies in its reconceptualization of corruption as a criminological driver of economic breakdown rather than merely a consequence of weak governance. By integrating green criminology, crimes of the powerful, and socio-legal analysis, this article develops a new analytical framework for understanding the relationship between corruption, environmental governance failure, and economic vulnerability. The findings contribute to criminological scholarship and provide policy insights for strengthening accountability and sustainable natural resource governance in Indonesia.
Digital citizenship in the AI Era: Ethical and pedagogical challenges from Muhammadiyah values perspective Tutik Wijayanti; Masrukhi Masrukhi; Daffa Fakhri Maulana; Hendri Irawan
Indonesian Journal of Educational Management and Leadership Vol. 4 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Educational Management and Leadership (in Press)
Publisher : Kuras Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51214/ijemal.v4i1.1968

Abstract

Purpose − The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has transformed digital citizenship by reshaping civic participation, public discourse, and democratic interaction in digital spaces. Alongside broader opportunities for civic engagement, AI also raises ethical challenges such as algorithmic bias, disinformation, social polarization, privacy violations, and the decline of citizens’ critical-reflective capacities. This study aims to examine the ethical and pedagogical challenges of digital citizenship education in the AI era and to explore Muhammadiyah values as a religious-ethical framework for fostering ethical digital citizenship. Method − This study employed a qualitative library research approach. Data were collected from journal articles, academic books, policy documents, and official publications related to AI, digital citizenship, and Muhammadiyah thought. The data were analyzed using content analysis and conceptual–normative analysis guided by Muhammadiyah values, including aqidah, akhlak, ibadah, and muamalah duniawiyah within the paradigm of Progressive Islam. Findings − The findings reveal that AI fundamentally transforms digital citizenship through the mediation of information flows, participation patterns, and public opinion formation. Although AI expands civic engagement opportunities, it also creates ethical risks that may weaken democratic values and social responsibility. Muhammadiyah values provide a relevant ethical foundation for strengthening digital citizenship education by promoting critical awareness, moral responsibility, and ethical participation in digital spaces.
Improving Knowledge and Skills in Healthy Agro-Marine Food Processing among Indonesian Immigrant Communities in Malaysia Muhammad Yusuf; Eny Winaryati; Budi Santosa; Hardiwinoto Hardiwinoto; Edy Purwanto; Andwiani Sinarasri; Nurrahman Nurrahman; Yunan Kholifatuddin Sya’di; Masrukhi Masrukhi; Siti Zaharah Rosli
Jurnal Surya Masyarakat Vol 8, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26714/jsm.8.2.2026.350-357

Abstract

Fish and other agro-marine products are important sources of high-quality protein, essential amino acids, omega-3 fatty acids, vitamins, and minerals. However, immigrant communities may experience changes in dietary habits due to limited access to familiar food ingredients, affordability issues, and adaptation to new food environments. This community service program aimed to improve nutritional literacy and practical skills in healthy agro-marine food processing among Indonesian immigrant communities in Kuala Lumpur, Malaysia. The program was conducted in June 2024 through collaboration among Management and Science University, Universiti Muhammadiyah Malaysia, the Muhammadiyah Special Branch (PCIM) of Malaysia in Kuala Lumpur, and the community service team. The activity involved 20 participants and was implemented through five stages: socialization, practical training, technology application, evaluation assistance, and sustainability planning. Program outputs included nutrition education on fish consumption, demonstrations of healthier processing methods such as steaming, boiling, and grilling, introduction of fish-product diversification, utilization of agro-marine by-products, a processing guidebook, and digital learning materials. Evaluation through observation, discussion, and participant feedback indicated that the program helped participants understand the nutritional value of fish and recognize healthier and more economically productive processing alternatives. Continuous mentoring is recommended to strengthen long-term dietary improvement and community-based entrepreneurship.
Co-Authors -, Sukestiyarno Abd. Rasyid Syamsuri Adiputra, Muhammad Raafi Agus Hermanto Agus Wahyudin Agustinus Sugeng Priyanto Agustinus Sugeng Priyanto Ahmad Rifai Rc Alamsyah Alamsyah Ali Masyhar Alias , Nizamuddin Alias, Nizamuddin Amandha, Asyaffa Ridzqi Andwiani Sinarasri Anis Widyawati Aprila Niravita, Aprila Arum Ambarsari Arum Ambarsari Astuti, Findhi Barendriyas, Anindhita Sekaring Barendriyas, Anindhita Sekaring Budi Santosa Cahya Wulandari Daffa Fakhri Maulana Dewi Sulistianingsih Diandra Preludio Ramada Djoko Widodo DYP Sugiharto Dzalaqah, Farida Edy Purwanto Eko Handoyo Endah Sri Lestari Eny Winaryati Ezzerouali, Souad Fakhruddin Fakhruddin Hardiwinoto Hardiwinoto Harry Nugroho, Harry Hendri Irawan Henri Pelupessi, Ignatius Herry Subondo Iis Ernawati, Iis Intani, Lutfi Irawaty Irawaty JOKO SUSANTO Joko Widodo Joko Widodo Lutfiana, Sofia Ayut Maman Rachaman Maman Rachman Mardiana - Marini Marini Martitah Melandri, Marco Muhammad Andi Kurniawan Muhammad Azil Maskur Muhammad Jhoni Muhammad Yusuf Muliadi Munandar, Tri Imam N, Edwindha Prafitra Ngabiyanto - Nte, Ngboawaji Daniel Nugroho, Mulyono Adi Nurrahman Nurrahman Obe, Redentor G A Pritaningtias, Dina Wahyu Pritaningtias, Dina Wahyu Rasdi Ekosiswoyo Ratih Damayanti Ridwan Arifin Rodiyah - Sabela, Amira Rahma Sabela, Amira Rahma Sabri, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Salman Alfarisi Salomo , Juan Caesar Sanni, Tajudeen Satrio Sakti Nugroho, Satrio Sakti Septi Purfitasari Setya Putra, Royce Wijaya siti Nurindah Sari Siti Zaharah Rosli Smith, Robert Brian Sri Ratna Rahayu Sugiantoro Sugiantoro Sunarto Sunarto Sungkowo Edy Mulyono Supaphorn Akkapin Supriyanto Supriyanto Supriyanto Supriyanto Supriyanto Supriyanto Suwito Eko Pramono Suwito Suwito Suyahmo Suyahmo Suyahmo Suyahmo Syafiq, Muhammad Azmi Syahin Muhammad Alhadi Tarto -, Tarto Tijan -, Tijan Titi Prihatin Tommi Yuniawan Tri Astuti Tri Astuti Tri Joko Raharjo Tri Marhaeni Puji Astuti Tutik Wijayanti Tutik Wijayanti, Tutik Ubaidillah Kamal Usman Usman Wahono, Margi wahyudi wahyudi Waryatun, Waryatun Waspiah - Widiyanto Widiyanto Widiyanto Widiyanto Widodo Widodo Widodo Widodo Yunan Kholifatuddin Sya’di Yuni Suprapto, Yuni Zjubaidi, Falikha Ardiyani