Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN KEBERATAN TERHADAP UTANG PAJAK Janti Saragih; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Mardiman Sane; Setia Jaya; Fendy Hutahaean
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.26291

Abstract

Penelitian ini berhubungan dengan ketidakpastian dan ketidakadilan yang menimpa wajib pajak ketika mengajukan keberatan atas utang pajak yang dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang di bidang perpajakan. Setiap wajib pajak mengharapkan agar sengketa keberatan antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan dapat diselesaikan melalui putusan Hakim, tidak diadili dan diputus oleh otoritas perpajakan yang merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Masalah utama yang diangkat yaitu, mengapa penerapan atau pengenaan sanksi denda akibat putusan keberatan di bidang perpajakan dipandang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan mengapa penerapan atau pengenaan sanksi denda akibat putusan keberatan di bidang perpajakan dipandang bertentangan dengan asas keadilan. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan yang mengatur tentang penyelesian sengketa keberatan belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan wajib pajak. Penyelesaian sengketa keberatan belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Adanya ancaman sanksi denda adiminsitrarif dalam upaya keberatan telah menimbulkan konflik norma dengan dengan UUD 1945.
EFEKTIVITAS EKSEKUSI PUTUSAN NAFKAH TERUTANG PASCA PERCERAIAN DALAM MENJAMIN HAK EKONOMI ANAK Hotman Sinambela; Mardiman Sane; Panti Silaban; Lamhot Hutahaean; Muhenri Sihotang
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.26297

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas eksekusi putusan nafkah terutang pasca perceraian dalam menjamin perlindungan hak ekonomi anak. Secara normatif, kewajiban nafkah anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan dalam tahap pelaksanaan putusan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis empiris terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama dalam tiga tahun terakhir. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis putusan, serta telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan eksekusi lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kepatuhan sukarela, lemahnya mekanisme pemaksaan, hambatan administratif dalam pemotongan gaji, kesulitan penentuan objek eksekusi, serta tidak adanya sistem pengawasan yang terintegrasi. Prosedur eksekusi yang masih mengikuti pola hukum acara perdata umum menyebabkan pemenuhan nafkah anak bersifat lambat dan reaktif, padahal kebutuhan anak bersifat berkelanjutan dan mendesak. Artikel ini menawarkan gagasan penguatan mekanisme eksekusi melalui sistem pemotongan gaji otomatis, integrasi data keuangan, serta reformulasi kebijakan yang berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini mengkaji efektivitas eksekusi putusan nafkah terutang pasca perceraian dalam menjamin perlindungan hak ekonomi anak. Secara normatif, kewajiban nafkah anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan dalam tahap pelaksanaan putusan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis empiris terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama dalam tiga tahun terakhir. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis putusan, serta telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan eksekusi lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kepatuhan sukarela, lemahnya mekanisme pemaksaan, hambatan administratif dalam pemotongan gaji, kesulitan penentuan objek eksekusi, serta tidak adanya sistem pengawasan yang terintegrasi. Prosedur eksekusi yang masih mengikuti pola hukum acara perdata umum menyebabkan pemenuhan nafkah anak bersifat lambat dan reaktif, padahal kebutuhan anak bersifat berkelanjutan dan mendesak. Artikel ini menawarkan gagasan penguatan mekanisme eksekusi melalui sistem pemotongan gaji otomatis, integrasi data keuangan, serta reformulasi kebijakan yang berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
The Application Of Criminal Sanctions In Environmental Pollution Cases: A Justice-Based Analysis Of Decision No. 321/PID.SUS/LH/2025/PN BDG Apud Abdul Aziz; Suyud Margono; Hotman Sinambela
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.455

Abstract

This study examines the application of criminal sanctions in an environmental pollution case from the perspective of justice, focusing on Decision No. 321/Pid.Sus/LH/2025/PN Bdg involving PT Mitra Light Block. The issue is significant because environmental criminal law is expected not only to enforce statutory compliance but also to ensure that punishment is imposed in a fair, proportionate, and legally reasoned manner. This article aims to analyze the correlation between environmental law enforcement and the principle of justice in the imposition of criminal sanctions. The study employs normative legal research using statute, conceptual, and case approaches. The analysis is based on primary legal materials, including statutory regulations and the court decision, as well as secondary legal materials in the form of legal doctrines and scholarly literature. The findings indicate that the application of criminal sanctions in environmental cases cannot be assessed solely on the basis of formal statutory violation. It must also consider culpability, proportionality, environmental risk, judicial reasoning, and the broader public interest protected by environmental law. The case demonstrates that although the prohibited act was legally established, the question of justice remains closely tied to the relationship between the unlawful conduct, the degree of harm, and the reasoning underlying the sanction. This study concludes that a justice-based approach to environmental criminal law requires punishment to reflect not only legal certainty but also substantive fairness in responding to environmental violations.
REDEFINISI BATAS KEWENANGAN BADAN PENGELOLA APARTEMEN DALAM PEMUTUSAN UTILITAS DASAR DALAM PERSPEKTIF CONSUMER PROTECTION DAN HUMAN RIGHTS Robert L Simanungkalit; Ruby W H Oktolina Samosir; Edmon Derson Simamora; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
Jurnal Humaniora & Sosial Sains Vol 3 No 1 (2026)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis keabsahan tindakan tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan pisau analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hukum perjanjian, dan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan utilitas vital sebagai “alat sandera” merupakan bentuk penyalahgunaan relasi kuasa (abuse of power) dan dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Klausula dalam House Rules yang melegitimasi tindakan tersebut dinyatakan batal demi hukum karena melanggar larangan klausula baku dalam Pasal 18 UUPK dan bertentangan dengan asas kepatutan. Penulisan ini merekomendasikan perlunya intervensi regulator untuk melakukan standardisasi tata tertib hunian guna menjamin hak dasar konsumen tanpa menegasikan hak finansial pengelola melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih beradab dan proporsional.
Pre-trial Review of Preliminary Evidence Examination in Tax-Related Criminal Offenses Following the Enactment of the New Criminal Procedure Code Adalin Ali,; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Mutia Sakti
Law Development Journal Vol 8, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.2.873-888

Abstract

Preliminary evidence examination (pemeriksaan bukti permulaan or bukper) in Indonesian taxation is conducted before a case is elevated to investigation and aims to obtain preliminary evidence of an alleged tax crime. In practice, several actions taken by examiners particularly the borrowing of documents and the acquisition of electronic data, resemble coercive measures under criminal procedural law. This study analyses the legality of bukper procedures, the legal status of evidence borrowing, and the implications for pretrial review following the enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP), effective since 2 January 2026. It employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches, examining nine pretrial rulings and two Constitutional Court decisions. The findings show that bukper is normatively equivalent to inquiry and should contain no coercive measures; that evidence borrowing not genuinely based on the taxpayer's voluntary consent qualifies as a seizure-like action requiring district court authorization; and that the lex specialis argument cannot justify derogation from KUHAP where the legal basis is merely a ministerial regulation. Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXI/2023 declared both paragraph (1) and paragraph (4) of Article 43A of the General Tax Provisions Law (UU KUP) conditionally unconstitutional, so that even the delegation of bukper procedures to a ministerial regulation may not concern coercive measures. The new KUHAP reinforces this position. The study recommends regulating bukper at the statutory level with judicial control mechanisms.
Kewajiban Absolut Negara dalam Memulihkan Hak Hidup Korban Miscarriage Of Justice Arief Widodo; Kefi Firdaus Thon; Ruby W H Oktolina Samosir; Stenly Minti; Muslih Anhar; Jusak Budiman Soehardja; Ade Rifa Salsabilla; Tatang Ruslih; Appe Hutauruk; Mardiman Sane; Hotman Sinambela; Robert L. Simanungkalit
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2946

Abstract

Miscarriage of justice — peradilan sesat atau kegagalan peradilan — bukan sekadar salah hukum teknis. miscarriage of justice adalah luka konstitusional yang merobek martabat manusia hingga ke akarnya, mengoyak kebebasan, mencuri waktu yang tak pernah kembali, menghancurkan keluarga, dan memadamkan kepercayaan publik kepada institusi hukum. Di Indonesia, fenomena ini bukan sekadar catatan sejarah yang terkubur tapi hidup berdenyut dalam setiap perkara di mana penyidik memaksa pengakuan, jaksa mengabaikan kebenaran material, dan hakim menyelenggarakan persidangan tanpa jiwa fair trial. Penelitian ini bertolak dari proposisi fundamental bahwa negara tidak hanya berkewajiban menghindari miscarriage of justice, melainkan menanggung kewajiban absolut (bersifat non-derogable dan unconditional) untuk memulihkan seluruh dimensi hak hidup korbannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan perbandingan hukum internasional, dan kerangka teori dignified justice, penelitian ini memeriksa: (1) anatomi struktural miscarriage of justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia; (2) kegagalan normatif rezim kompensasi yang berlaku; (3) praktik terbaik pemulihan dari berbagai yurisdiksi komparatif; dan (4) rekomendasi rekonstruksi normatif yang komprehensif. Penelitian ini menemukan bahwa kewajiban pemulihan negara bersumber dari tiga pilar yang saling memperkuat yakni hak konstitusional atas martabat manusia (Pasal 28A - 28J UUD 1945), kewajiban hukum internasional hak asasi manusia (ICCPR, UN Basic Principles on the Right to a Remedy), dan doktrin negara hukum yang mewajibkan akuntabilitas kekuasaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi konsep 'kewajiban absolut pemulihan multidimensi' yang melampaui sekadar kompensasi finansial menuju pemulihan status hukum, rehabilitasi sosial-psikologis, pertanggungjawaban institusional, dan reformasi sistemik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
PROBLEMS OF PROVIDING AND LEGALITY OF EVIDENCE IN THE CRIMINAL ACTS OF TRAFFICKING NARCOTICS CLASS I NON-PLANT Aswin Suwardi; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 3 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i3.696

Abstract

The crime of trafficking in Class I narcotics, not plants, is an extraordinary crime and poses significant obstacles for law enforcement officials in the criminal evidence process. This study aims to examine and analyze the evidentiary process and the legality of evidence in this crime, as well as to identify strategies to improve investigators’ skills in collecting and analyzing evidence to address the dynamics of illicit drug trafficking networks. The research method used is a normative method with a legislative and conceptual approach. The legal sources used include primary legal materials in the form of narcotics-related legislation and criminal procedure law, as well as secondary legal materials in the form of scientific literature and books. The data obtained were analyzed descriptively and qualitatively to produce systematic conclusions. The results show that the evidentiary system for trafficking in Class I narcotics, not plants, combines the general provisions of the Criminal Procedure Code (the negative wettelijk principle) with the special provisions (lex specialis) of Law Number 35 of 2009. This regulation broadens the scope of evidence by recognizing electronic information and documents as valid indicative evidence. In addition, to overcome the dynamic modus operandi, investigators’ skills must be improved through mastery of digital forensics, strengthening cross-institutional cooperation (National Police, National Narcotics Agency, Prosecutor’s Office, Forensic Laboratory), and optimizing special investigative techniques such as wiretapping, undercover buying, and controlled delivery so that the fulfillment of a minimum of two valid pieces of evidence that guarantee legal certainty, justice, and the protection of human rights can be realized.
EFFECTIVENESS OF CHILD PROTECTION IMPLEMENTATION IN HANDLING SEXUAL EXPLOITATION IN INDONESIA Muhammad Nasir; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 3 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i3.705

Abstract

Child sexual exploitation is a form of human rights violation that has serious impacts on children’s physical, mental, and social development. Although the government has enacted Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as the primary legal instrument for protecting children, the practice of child sexual exploitation continues to show alarming figures. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The data used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through literature studies. All legal materials are analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods to obtain an overview of the conformity between legal provisions and their application in practice. The results of the study indicate that Law Number 35 of 2014 has regulated legal protection for child victims of sexual exploitation comprehensively through provisions regarding prevention, special protection, the imposition of criminal sanctions on perpetrators, and the restoration of victims’ rights. However, its implementation has not been running optimally because there are still various obstacles, including limited coordination between agencies, low capacity of law enforcement officers, lack of courage among victims to report, and minimal rehabilitation facilities and psychosocial support.
Reconstructing Standards for the Assessment of Electronic Evidence in Indonesian Civil Procedure from the Perspective of ISO/IEC 27037:2012 Appe Hutauruk; Adalin Ali; Hotman Sinambela
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 13 No. 1 (2026): Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v13i1.15704

Abstract

Article 5 of Indonesia’s Electronic Information and Transactions Law recognizes electronic evidence as legally valid. However, civil procedure, which still relies on the Herzien Inlandsch Reglement/Rechtreglement voor de Buitengewesten (HIR/RBg), lacks procedural standards to ensure the integrity of electronic evidence. Unlike criminal proceedings supported by investigators and forensic laboratories, civil litigants independently collect, store, and submit electronic evidence, creating risks of manipulation and inconsistent judicial assessment. This study examines the normative gap concerning the chain of custody of electronic evidence and proposes ISO/IEC 27037:2012 as a framework for judicial evaluation. Employing normative juridical research with statutory, conceptual, comparative, and case approaches, the study analyzes Decision No. 258/Pdt.G/2023/PN Blb, supported by Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016 as its doctrinal foundation. The findings reveal that the court assessed WhatsApp screenshots using the doctrine applicable to documentary photocopies rather than Articles 5 and 6 of the ITE Law, admitting even photocopies of photocopies without examining the original electronic data. The absence of acquisition and preservation standards leaves the evidentiary value of electronic evidence dependent on judicial discretion, creating the potential for inconsistent decisions. To address this deficiency, the study proposes a three-pillar framework: imposing a bewijsvoering obligation on the submitting party, adopting the four stages and four principles of ISO/IEC 27037:2012 as judicial assessment criteria, and strengthening the role of accredited digital forensic experts. Consistent with Federal Rules of Evidence Rules 902(13)–902(14) and the doctrine of spoliation of evidence, this framework can be implemented through a Supreme Court Regulation, shifting judicial assessment from evaluating only electronic content to examining the integrity of evidence acquisition, preservation, and authentication.
LEGAL ANALYSIS OF CHILD ADOPTION IN INDONESIAN CIVIL LAW BASED ON CHILD PROTECTION LAW Harriani Bianca Daryana; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 3 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i3.693

Abstract

Adoption is not merely an administrative act; it has far-reaching impacts on a person’s civil status and legal relationships. The primary focus of this research is to examine the procedures and requirements for adoption under Indonesian civil law, particularly within the framework of child protection regulations, and to examine the legal position and civil rights of adopted children following a court ruling, particularly regarding guardianship and inheritance rights. The research was conducted using a normative juridical approach. The data used were secondary, encompassing primary, secondary, and tertiary legal sources, and were then analyzed qualitatively. The analysis of court decisions, implementing regulations, and legal literature indicates that the adoption mechanism under Indonesian positive law must go through litigation through a court ruling. Based on Article 39 of the Child Protection Law and relevant jurisprudential precedent, this judicial process formally aims to provide legal certainty and close the gap for child trafficking practices. In addition, the regulation mandates the state to conduct oversight through measurable material and social verification to ensure the principle of “the best interests of the child” is met. From a legal perspective, the court’s decision transfers full guardianship rights to the adoptive parents, but does not sever the blood relationship (nasab) with the biological parents. Because guardianship is completely transferred, questions arise regarding the economic rights of adopted children at the time of inheritance. According to applicable law, adopted children do not automatically become heirs in abintestato; protection of their economic rights is guaranteed through alternative instruments, such as mandatory wills under Islamic law or gifts and wills under civil law. Thus, these rights can still be fulfilled as a form of welfare and social justice for adopted children.
Co-Authors Abizar Algifari Adalin Ali Adalin Ali, Ade Rifa Salsabilla Adi Saputro Aditya Dwi Prasetyo Adzim Munawali Agus Setiyawan Agus Susetyo Akhmad Dinul Kholis Anwar Appe Hutauruk Apud Abdul Aziz Arief Prayoga Arief Widodo Aswin Suwardi Ayahandono Kussetyadi Baihaqi Ramadhan Benny Wijaya Biochandra Hutapea Boy Three Immanuel Hutasoit Buhit Christian Caesar Daffa Nugraha Cahyo Priyono Charles DL Pardede David Yuwono Dede Ardiansyah Denny Cahyadi Tiono Dimas Arifianto Suryo Edmon Derson Simamora Edy Surpiyanto Edy Susanto Erwin Hutasoit Faizal Imam Muharam Fakhry Rozi Mujoko Fauzi Fauzi Jamal Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean Fendy Hutahaean Filemon Gunawan Dirjanto Franky Bangkit Sumardi FX. Suyud Margono Gunawan Hadi Nugroho Gusthi Satya Kurniawan Hadi Wijaya Hapit Sugandi Harriani Bianca Daryana Hendry Maxi Kewas Hera Widjayanti Hermawan Wibisono Putra Heru Mario Hotma Mentalita Ida Ayu Asti Manuaba Intan Trisna Metiarni Iqba Alkholidi Ivana Barnesa Janti Saragih Jaozi Jasatua Jody Agy Napitupulu John Hendry Suryo Wibowo Jois Candra Panjaitan Jusak Budiman Soehardja Kefi Firdaus Thon Kencana Wulan Kharismawati Lamhot Hutahaean Lamhot Hutahaean Lasbok Marbun Lim Sang Hong M. Amin Saleh Mardiman Sane Maria Prihadiyanti Maruba Parlindungan Hutahaean Mas Agus Priyambodo Maskur Muchamad Ariyanto Pradana Muhammad Amin Saleh Al-Habsy Muhammad Arafah Muhammad Nasir Muhenri Sihotang Muhenri Sihotang Muslih Anhar Mutia Sakti Najwa Aulia Ramadhani Natalia Vivi Natan, Antonius Nawang Kusuma Bastari Nico Wandiredja Nurkenda Panti Silaban Panti Silaban Purwanto Budi Santoso Raden Sihar Martogi Sinambela Raden Sihar Martogi Sinambela Rahmad David Djauhari Relita Hafsidiany Ricky Kurniawan Suriana Rifai Lumbantoruan Robert L Simanungkalit Robert L. Simanungkalit Rony Eli Hutahaean Ruby W H Oktolina Samosir Ruby W H Oktolina Samosir Rudyanto Dahlan Saifudin Wahid Selamat Rapama Sihombing Sendi Sanjaya Setia Jaya Siti Munawaroh Stanisius Leo Stenly Minti Sugi Hariyanto Suharyono Suhermi Suhermi Sularto Sunarno Sunarno Sunarno Supadmi Sutarso Sutarso Suyud Margono Tatang Ruslih Tricia Elisabeth Napitupulu Widia Wirawan Yendrizen Yogi Fajran Qausar Yohanes Higayon Yulis Setyaningsih Yusuf Chornia Zul Ashari