Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.902
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan RIO LAW JURNAL COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Evidence Of Law POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Hukum Indonesia Journal of Constitutional Law Society (JCLS) JATIMAS : Jurnal Pertanian dan Pengabdian Masyarakat Law and Economics Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Law and Social Politics Rechtsvinding Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Ipso Jure
Cornelis, Vieta Imelda
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Santoso, Wahyu Aji; Subekti, Subekti; Nasution, Dedi Wardana; Cornelis, Vieta Imelda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6138

Abstract

Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas utama dalam bidang penegakan hukum, khususnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Dalam menjalankan fungsinya, kepolisian tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga bertugas memelihara ketertiban dan keamanan umum di tengah masyarakat. Selain itu, kepolisian juga menjalankan tugas sosial dan kemanusiaan, memberikan pendidikan kesadaran hukum, serta melaksanakan fungsi pemerintahan terbatas (bestuurlijk). Oleh karena itu, keberadaan penyidik sebagai bagian dari Polri memiliki peran penting dalam proses penanganan suatu perkara pidana, karena penyidik bertanggung jawab mengumpulkan bukti dan mengungkap kebenaran guna membantu penyelesaian kasus pelanggaran hukum. Namun, dalam praktik pengungkapan perkara pada tahap penyidikan, tidak jarang terjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang oleh penyidik. Perlakuan tersebut sering kali dilakukan dengan tujuan agar tersangka segera mengakui perbuatannya. Padahal, dalam proses penyidikan, yang dibutuhkan bukanlah pengakuan yang diperoleh melalui tekanan atau pemaksaan, melainkan keterangan yang diberikan secara bebas dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seharusnya tersangka memiliki kebebasan dalam memberikan keterangan tanpa adanya intimidasi, ancaman, atau kekerasan. Hal ini penting agar proses penyidikan tetap berjalan secara adil dan tidak menyimpang dari aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, perlindungan hak-hak tersangka harus dijunjung tinggi demi terwujudnya proses peradilan pidana yang objektif dan sesuai prinsip hukum.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Ujaran Kebencian di Media Sosial Studi Kasus Putusan No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS Dinata, Ines Della; Cornelis, Vieta Imelda; Ariwibawa, Muhammad Yustino
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6632

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi masyarakat, khususnya melalui media sosial. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan persatuan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.DPS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE, khususnya unsur kesengajaan, tanpa hak, serta perbuatan menyebarkan informasi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok tertentu. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap ketertiban umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan UU ITE dalam perkara tersebut merupakan bentuk penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di ruang digital, sekaligus menegaskan bahwa kebebasan berpendapat memiliki batasan hukum yang harus dipatuhi.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI KELURAHAN TAMBAK SARIOSO KOTA SURABAYA MELALUI INOVASI ECO ENZYME Cornelis, Vieta Imelda; Sucipto, Sucipto; Damayanti, Sri Sukmana; Sidarta, Dudik Djaja; Baruno, Agustiawan Djoko; Ayu Chyntia, Desak Nyoman; Kayla Natasha, Amanda; Rohman Bulu, Akbar Taufiqur; Mulyosudarmo, Suviana Suwoto; Rahmah, Nabila Aliya
Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services Vol. 5 No. 3 (2025): Batara Wisnu | September - Desember 2025
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bw.v5i3.470

Abstract

Household organic waste management remains a serious problem in urban areas, including in Tambak Sarioso Village, Surabaya City. The high volume of organic waste, low level of waste sorting at source, and limited community participation indicate a gap between normative regulations and the implementation of waste management policies. This condition necessitates research, considering that waste management is directly related to environmental protection and the fulfillment of the community's right to a healthy environment. This study aims to analyze the empirical conditions of organic waste management in Tambak Sarioso Village and to examine the implementation of eco-enzymes as a community empowerment strategy within the legal framework of waste management. The main research question focuses on the effectiveness of eco-enzymes in bridging legal norms and social practices of household-based organic waste management. The results show that organic waste management in Tambak Sarioso is not yet optimal due to low legal awareness and limited supporting facilities. The implementation of eco-enzymes has been proven to increase community participation, reduce organic waste generation, and improve the quality of the residential environment. These findings contribute to strengthening the concept of community empowerment as an instrument of environmental law effectiveness. The research conclusion confirms that eco-enzymes are an innovative model of community-based organic waste management that is relevant for strengthening the implementation of waste policies. The novelty of this research lies in the integration of empirical, normative, and community empowerment approaches into a single framework of sustainable waste management.
Penyelesaian Hukum Terhadap Bentuk Diskriminasi Daftar Pemilih Tambahan Dalam Pemilukada Arba’in; Marwiyah, Siti; Cornelis, Vieta Imelda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4755

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi terhadap daftar pemilih tambahan dalam konteks pemilihan umum. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap dinamika diskriminasi yang mungkin dialami oleh pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, baik secara sistematis maupun sporadis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian hukum yang efektif dan dapat diterapkan guna mengatasi diskriminasi tersebut. Dengan menganalisis kerangka hukum yang ada serta studi kasus yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan solusi yang komprehensif dan praktis. Lebih jauh, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan kebijakan pemilihan umum yang lebih adil dan inklusif. Melalui rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada temuan empiris, diharapkan sistem pemilihan umum dapat diperbaiki sehingga mampu menjamin perlindungan hak-hak pemilih tambahan secara lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat kerangka perlindungan hukum bagi pemilih tambahan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam upaya meningkatkan kualitas dan integritas sistem pemilihan umum.
Pemberian Diversi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Eas, Adi Sylvia Intan Pramesti; Soekorini, Noenik; Astutik, Sri; Cornelis, Vieta Imelda
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 5 No. 2 (2026): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Februari 2026 (In Press)
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v5i2.5689

Abstract

Diversion for children with disabilities needs to be properly understood, considering that the implementation of diversion requires the perpetrator to meet and consult with the victim. Communication is key to successful diversion. Furthermore, understanding the perpetrator, namely the child with a disability, cannot be ignored. Investigations of crimes committed by children with special needs continue to refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and other relevant laws and regulations. However, adjustments and special attention to the conditions of children with special needs during the investigation process are necessary to ensure the fulfillment of their rights and the best interests of the child. While the principle of legal certainty remains the foundation, investigations of children with special needs who commit crimes must be conducted with attention to the child's special needs. Diversion is based on the principle of restorative justice, which emphasizes restoring relationships between the perpetrator, victim, and community. Implementation of Diversion for Children with Special Needs: Identifying Special Needs: It is important to identify the child's special needs, such as intellectual disabilities, physical disabilities, or other developmental disorders.
Miscarriage of Justice in Corporate Fraud Cases: The Legal Paradox of the Herlambang Gold Transaction in Indonesia Lyanawati, Yuli Maria; Borman, M.Syahrul; Cornelis, Vieta Imelda
Ipso Jure Vol. 2 No. 12 (2026): Ipso Jure - January
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/jn3e2z56

Abstract

This article examines a high value gold transaction dispute that illustrates how fragmented judicial reasoning, prosecutorial discretion, and corporate governance failures can converge to produce a miscarriage of justice in complex economic-crime cases. Using a socio-legal case study approach, the analysis reconstructs a transaction in which a buyer paid IDR 1.2 trillion for 4,000 kilograms of gold but received only 2,400 kilograms, a shortfall acknowledged by the selling corporation in civil proceedings. Early criminal cases convicted corporate insiders for fraud, recognizing the buyer as a victim. However, subsequent corruption proceedings reversed this position, alleging without evidentiary support that the buyer unlawfully obtained excess gold and caused state financial loss. Criminal courts accepted this narrative despite auditor testimony confirming the absence of state loss and despite inconsistencies with civil judgments. The findings reveal four systemic weaknesses: disregard of documentary evidence, role inversion from victim to offender, contradictory civil–criminal outcomes, and liability shifting driven by corporate governance failures. These dynamics align with broader patterns of wrongful convictions in economic-crime contexts. The study underscores the need for stronger evidentiary standards, improved inter-court coordination, enhanced forensic capacity, and clearer boundaries between commercial disputes and corruption enforcement
Co-Authors Amauri, Varies Anam, Hoiril Anderson, Kevin Andik Mannulusi Arba’in Ardiansyah, Rizal Firman Aribawa, Muhammad Yustino Ariwibawa, Muhammad Yustino Artajaya, Ariq Deji Augustinah, fedianty Ayu Chyntia, Desak Nyoman Bachtiar Baruno, Agustiawan Djoko Borman, M. Syahrul Borman, M.Syahrul Borman, Syahrul Damayanti, Sri Sukmana Dayana, Puspita Sandra Dinata, Ines Della Dirgantoro, Balok Dirman, Martianus Eas, Adi Sylvia Intan Pramesti Fathul Hamdani Fritz Edward Siregar Hamdani, Fathul Handayati, Nur Harianto, Deddik Hartoyo Hartoyo Herdiman, Herdiman Idrina, Mustika Indra , Silvester Novalino Kaewhanam, Phimlikid Kayla Natasha, Amanda Koerniawan, Joenus Lazuardi, Irwan Lyanawati, Yuli Maria Mannulusi, Andik Maulana, Adam Hamka Mintarum, Ahadin Mulyosudarmo, Suviana Suwoto Munasir, Aco Ardi Andi Nasution, Dedi Wardana Njoo, Walujo P, Siti Marwiyah Paramita, Vallencia Nandya Paramitha, Vallencia Nandya Pratama Putra, Andi Syadi Putri, Yustiti Krisna Eka Rahmah, Nabila Aliya Rangga, Aldeo Zidane Rizal, Moh Rohman Bulu, Akbar Taufiqur Runtukahu, Mixon felly Melky Santoso, Wahyu Aji Saputri, Dita Ayu Sholichah, Sayidati Sidarta, Dudi Djaja Sidarta, Dudik Djaja Siti Marwiyah Soekorini, Noenik SRI ASTUTIK Subekti Subekti Sucipto Sucipto Sugiyanto - Susanto, Wahyu Sutopo Sutopo Suwiryo, Rubiono Gatot Tamaroh, Awik Thoif, Mokh. Ubayidillah, Moch. Rafli Wahyu Prawesthi, Wahyu Wahyudi, Mohammad Arif Walujo, Christian Rico Wijaya, Mochamad Fillakhiya Atma