p-Index From 2021 - 2026
12.058
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Zahra : Journal for Islamic and Arabic Studies Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam AL-HUKAMA´ Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Qalam Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Al-Misbah : Jurnal Islamic Studies Proceedings of International Conference on Da'wa and Communication ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan & Manajemen Syariah Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum MAQASIDI Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Muqaranah Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara Jurnal Review Politik MAHAKIM: Journal of Islamic Family Law SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Sinergi International Journal of Islamic Studies Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Journal of Family Law and Islamic Court Jurnal Keislaman Azimuth: Journal of Islamic Astronomy Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Jurisprudence Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam Journal of Digital Sharia and Contemporary Legal Thought Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam
Claim Missing Document
Check
Articles

Beyond the Domestic Sphere: Reframing Muslim Husband-Wife Relations through Mubādalah in Indonesian Social Media Nur Lailatul Musyafaah; Hammis Syafaq; Mohammad Hadi Sucipto; Andina Najma Shavia
Journal of Digital Sharia and Contemporary Legal Thought Vol. 1 No. 1 (2026): June
Publisher : Zamzami Scholar Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64685/JDSCLT.2026.1.1.57-75

Abstract

The rapid expansion of social media has transformed Islamic norm production by shifting representations of Muslim family life from private domestic settings to digitally mediated public arenas. While existing studies on Muslim influencers largely emphasize piety performance and religious commodification, little attention has been paid to how Islamic marital ethics are renegotiated through everyday online representations. This qualitative netnographic study analyzes the Instagram accounts of Indonesian Muslim influencers Alfysaga and Fatmasarizar through the lens of mubādalah (reciprocity) to examine how gender roles are visually and narratively constructed. The findings reveal a participatory marital model grounded in shared domestic responsibilities, collaborative parenting, recognition of personal autonomy, and the affirmation of women’s emotional agency, subtly challenging hierarchical readings of qiwāmah. The article argues that Instagram operates as a site of digital sharia negotiation, where Islamic family norms are interactively interpreted and recalibrated. By integrating digital ethnography with Islamic legal-ethical analysis, this study contributed to Digital Sharia scholarship by demonstrating how mediated visibility reshapes contemporary Muslim marital authority.
Rekonstruksi Status Anak Luar Nikah dalam Sistem Hukum Indonesia: Distingsi antara Anak Zina dan Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Najib, M. Ainun; Musyafa'ah, Nur Lailatul; Aji, Rajali H.
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 6 No. 1 (2026): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v6i1.1050

Abstract

Artikel ini mengkaji rekonstruksi status anak luar nikah dalam sistem hukum Indonesia dengan menekankan distingsi antara anak dari perkawinan tidak tercatat dan anak hasil zina. Permasalahan utama terletak pada konstruksi hukum positif yang cenderung menyamakan kedua kategori tersebut, sehingga mengaburkan perbedaan ontologis dan implikasi hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak dari perkawinan sah secara agama tetap memiliki legitimasi nasab, sedangkan anak hasil zina pada umumnya tidak, meskipun terdapat pandangan alternatif yang membuka ruang pengakuan melalui mekanisme tertentu. Sementara itu, hukum positif Indonesia belum memberikan pembedaan yang tegas dan cenderung menggunakan pendekatan berbasis hubungan biologis. Artikel ini menawarkan rekonstruksi melalui pendekatan dualistik, yaitu jalur legitimasi bagi anak dari perkawinan tidak tercatat dan jalur proteksi bagi anak hasil zina. Pendekatan ini memungkinkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dengan tetap menjaga prinsip perlindungan nasab dan hak anak secara proporsional.
Kalender Aboge dalam Perspektif Fikih dan Astronomi Islam: Studi atas Tradisi Lokal di Probolinggo Najib, M. Ainun; Musyafaah, Nur Lailatul; Syafaq, Hammis; Shavia, Andina Najma
Azimuth: Journal of Islamic Astronomy Vol. 6 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Program Studi Ilmu Falak, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/azimuth.v6i2.2865

Abstract

Aboge (Alif Rebo Wage) merupakan sistem kalender Jawa-Islam yang berbasis peredaran bulan, namun menggunakan pola aritmatik tetap melalui siklus windu dan kurup tanpa melibatkan observasi hilal (rukyat) maupun perhitungan astronomis aktual (hisab hakiki). Dalam praktiknya, sistem ini masih digunakan oleh sebagian masyarakat di Desa Pondok Wuluh, Probolinggo, sehingga kerap menghasilkan perbedaan penetapan awal Ramadan dan hari raya dibandingkan dengan metode hisab-rukyat yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Penelitian ini mengkaji sistem penanggalan Aboge (Alif Rebo Wage) dalam perspektif ilmu falak dan fikih Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-analitis berbasis studi kepustakaan, yang mengintegrasikan literatur ilmu falak, fikih, serta penelitian terdahulu, dan didukung data empiris praktik Aboge di masyarakat. Analisis difokuskan pada perbandingan antara sistem penanggalan Aboge dengan standar penentuan awal bulan Hijriah berbasis rukyat dan hisab modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara astronomis, Aboge memiliki konsistensi internal sebagai sistem aritmatik-siklikal, namun tidak memenuhi kriteria akurasi ilmiah karena tidak mempertimbangkan dinamika posisi bulan secara aktual. Sementara itu, dalam perspektif fikih, Aboge tidak dapat dijadikan dasar normatif dalam penentuan waktu ibadah mahdhah yang bersifat tauqifi, meskipun dapat dipahami sebagai bagian dari praktik ‘urf. Dengan demikian, posisi kalender Aboge lebih tepat ditempatkan sebagai bentuk hisab ‘urfī yang memiliki nilai historis, kultural, dan sosial, namun tidak memiliki otoritas dalam penetapan waktu ibadah yang mensyaratkan validitas astronomis dan dasar dalil syar‘i. Temuan ini menunjukkan adanya diferensiasi yang tegas antara sistem kalender berbasis tradisi dan sistem kalender Islam modern, sekaligus membuka ruang koeksistensi antara keduanya dalam batas-batas yang proporsional.
Hak Nafkah dan Dinamika Ekonomi Digital: Dampak Gig Economy Terhadap Peran Suami Istri dalam Keluarga Muslim Ahmad Sun’an Pambudi; Masruhan; Nurlailatul Musyafaah
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 5 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i5.10561

Abstract

The rapidly growing gig economy phenomenon in the digital era has brought significant changes to the economic structure of Muslim families, particularly regarding the obligation to provide for a living, which according to Islamic jurisprudence is the husband's responsibility. The gig economy, based on flexible work, short-term contracts, and unstable income, creates new dynamics in husband-wife relations, the division of gender roles, and the concept of qiwāmah (compensation) within the household. This study aims to examine how the gig economy affects the implementation of the obligation to provide for a living and how Muslim families renegotiate the economic roles between husband and wife during the digital transformation. The study used a qualitative approach, analyzing classical and contemporary literature, socioeconomic data on gig workers, and interpreting the context using the maqāṣid al-shari'ah framework. The results show that the obligation to provide for a living remains normatively with the husband, but the reality of digital income instability encourages the emergence of collaborative patterns in meeting household needs. The gig economy also causes psychological stress for husbands who feel they have lost stability and their traditional position as primary breadwinners, while simultaneously enhancing women's economic roles through digital employment opportunities. These findings demonstrate the need to reinterpret the concepts of qiwāmah and sustenance in the context of the modern economy, and demand public policies that protect gig workers to ensure the continued well-being of Muslim families.
Antara Teks dan Realitas : Analisis Hadist Pernikahan Beda Agama dalam Konteks Pluralisme di Indonesia Ulinnuha Abdurrahman; Masruhan Masruhan; Nurlailatul Musyafaah
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 5 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i5.10563

Abstract

Marriage is a crucial social and religious institution in Indonesia's plural society, where Islamic Sharia strongly emphasizes the importance of shared faith (aqidah) between spouses. Normatively, the Qur’an and hadiths provide strict limitations on the practice of interfaith marriage due to concerns about serious problems in aspects of worship, child education, and the integrity of the family's faith. In the context of Indonesian positive law, although Law No. 1 of 1974 states that the validity of marriage depends on respective religious laws, there was briefly a legal loophole allowing the registration of interfaith marriages, which was subsequently affirmed closed by the Supreme Court. This article examines this issue through Normative Legal Research using a philological approach to the Prophet’s hadiths such as the story of Sayyidah Zainab and the athar (narration) from Ibn Umar and linking it to the context of pluralism and positive law in Indonesia. The analysis shows that the provision in the hadith about the marriage of Sayyidah Zainab and Abu al-‘Ash was abrogated (mansukh) after the revelation of the verses Al-Baqarah 221 and Al-Ma’idah 5, and the athar of Ibn Umar affirms the prohibition of marrying women of the People of the Book, reflecting a spirit of caution in safeguarding family faith. The results of this study affirm that both Islamic Sharia and state law especially through SEMA No. 2 of 2023 are aligned in rejecting interfaith marriage. Thus, pluralism in Indonesia is interpreted as affirming peaceful coexistence without sacrificing one's religious identity, making interfaith marriage a theological, legal, and socio-cultural problem that must be avoided.
Navigating Challenges of Islamic Civilization in the Era of Global Modernity Hammis Syafaq; Suqiyah Musafa'ah; Nur Lailatul Musyafaah; Marli Candra; Andina Najma Shavia
Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam Vol. 10 No. 1 (2026): Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam
Publisher : University of Darussalam Gontor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tasfiyah.v10i1.7

Abstract

This article analyzes the dynamics and challenges faced by Islamic civilization amid the dominance of Western modernity, which has now transformed into neoliberal globalization, digital capitalism, and epistemic hegemony. The study explores how Islamic civilization can reformulate its strategic role in constructing a modern Muslim society that is not only technologically advanced but also spiritually and ethically grounded. Employing a qualitative library-based method with a descriptive-analytical approach and a civilizational analytical framework, this research examines classical and contemporary literature on civilizational theory, modernization, the coloniality of knowledge, and Islamic reformism. The findings indicate that Western modernity does not merely generate scientific and institutional progress; it also promotes a secular-materialistic paradigm that tends to marginalize the dimension of transcendence from the public sphere. In this context, the crisis experienced by Muslim societies is not a theological crisis, but rather an epistemic one crisis and a crisis of civilizational confidence. Historically, Islamic civilization was built upon the integration of dzikr (spiritual consciousness) and fikr (intellectual rationality) as two fundamental pillars of societal advancement. Therefore, the revitalization of Islamic civilization in the global era requires the reconstruction of epistemology, educational reform, and the strengthening of a civilizational identity that engages modernity in a selective and critical manner.
Istiḥsān and Judicial Recalibration of Marital Property Rights in Indonesia's Religious Courts Darmawan; Nur Lailatul Musyafaah; Mohammad Ikhwanuddin; Muhammad Syafiq Mughni
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 26 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v26i1.50333

Abstract

This study analyzes the evolution of marital property division (harta bersama) jurisprudence in Indonesia’s Religious Courts through the lens of istiḥsān as a method of Islamic legal reasoning (uṣūl al-fiqh). Traditionally, courts applied a rigid 50:50 division upon divorce or death, grounded in the Compilation of Islamic Law and Law No. 1 of 1974. Recent Supreme Court cassation decisions, however, demonstrate a shift toward proportionate division while maintaining doctrinal coherence. Using doctrinal analysis and a structured synthesis of three leading decisions, this study identifies three jurisprudential patterns: 1) reaffirmation of equal division when deviation is unjustified; 2) calibrated adjustment based on economic contribution, unpaid domestic labor, maintenance failure, and childcare responsibilities; and 3) proper sequencing in death cases by allocating marital property before distributing the estate through inheritance. These rulings operationalize istiḥsān within the maqāṣid al-sharīʿah framework to achieve substantive justice where formal equality undermines fairness. The study proposes a practical framework to enhance consistency, gender justice, and legal certainty in future adjudication.   Abstrak Penelitian ini menganalisis perkembangan yurisprudensi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Indonesia melalui pendekatan istiḥsān sebagai metode penalaran hukum Islam (uṣūl al-fiqh). Selama ini, pengadilan cenderung menerapkan pembagian kaku 50:50 dalam perkara perceraian maupun kematian, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, sejumlah putusan kasasi Mahkamah Agung terbaru menunjukkan pergeseran menuju pembagian proporsional tanpa meninggalkan konsistensi doktrinal. Melalui analisis doktrinal dan sintesis terstruktur terhadap tiga putusan kunci, penelitian ini mengidentifikasi tiga pola utama: 1) penguatan pembagian setara ketika tidak terdapat alasan pembeda; 2) penyesuaian proporsional berdasarkan kontribusi ekonomi, kerja domestik tidak berbayar; 3) kegagalan nafkah, dan beban pengasuhan anak; 3) serta penegasan urutan hukum dalam perkara kematian dengan memisahkan harta bersama sebelum pembagian waris. Pendekatan ini menempatkan istiḥsān dalam kerangka maqāṣid al-sharīʿah untuk mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan keadilan gender.
Disharmonisasi Asas Hukum dalam Penemuan dan Penafsiran Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023) Garnetta Liya Widyanti; Nur Lailatul Musyafa’ah; Safaruddin Harefa
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.11985

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penemuan hukum dalam penafsiran putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dengan menggali beberapa kasus yang dimohonkan di MK yang kemudian menyebabkan adanya inkonsistensi asas hukum. Artikel ini menggunakan metode penelitian dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan berfokus pada Undang-undang, Putusan MK, serta sumber hukum lainnya. Bahan sumber hukum yang diambil merupakan sumber data primer dan sekunder dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan untuk menghindari disharmoni asas hukum, maka diperlukan penafsiran oleh hakim konstitusi. Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditemukan penafsiran hakim konstitusi yang berbanding dengan amar putusan MK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya dissenting opinion oleh hakim konstitusi hadir sebagai instrumen penyelesaian dan sebagai cerminan independensi atau kebebasan hakim dan imparsialitas hakim, rekomendasi yang diperlukan adalah dengan adanya transparansi dalam pemilihan hakim MK dalam penanganan suatu perkara untuk menghindari konflik kepentingan dalam suatu perkara.
Implication of The Constitutional Court’s Decision No. 91/Puu-XVIII/2020 on The Formal Examination of Law No. 11 of 2020 Sri Warjiyati; Zeti Nofita Sari; Nur Lailatul Musyafaah; Dina Imam Supaat
Jurnal Jurisprudence Vol. 14, No. 2, December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v14i2.6297

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This paper aims to analyze the impact and implications of Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 on the formal review process of Law No. 11 of 2020. This includes an understanding of changes in the legal framework relating to the formal review process of the law and how the decision affects the formal review of the law. Methodology: This paper employed the normative legal research method through a jurisprudence approach and a statute approach. This research examined primary and secondary legal materials. Results: The Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 reflects the commitment of that highest justice institution to maintaining the enforcement of constitutional principles in the law-making process in Indonesia. It decided that the Law on Job Creation had a conditional unconstitutional status, as it did not follow the procedures of law formation stated in Law No. 12 of 2011. Even though it has a conditional unconstitutional status, the Law on Job Creation still applies until it is improved in two years by the government and the Legislative House. Applications of this study: This research is useful for providing valuable insight for policymakers, lawyers, and constitutional law practitioners regarding the practical implications of Constitutional Court decisions on the process of proposing laws. It can also help people understand how this ruling affects laws and policies in Indonesia. Novelty/Originality of this study: The novelty of this research lies in its special focus on Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 and its impact on the formal review of Law No. 11 of 2020. Apart from that, this research provides an important contribution to the concreteness of the Constitutional Court's formal legislative procedures. Keywords: Implications, Constitutional Court Decisions, Formal Tests.   ABSTRAK Purpose of thestudy (Tujuan): Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstistitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap proses uji formil Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Ini mencakup pemahaman tentang perubahan-perubahan dalam kerangka hukum yang berkaitan dengan proses uji formil undang-undang dan bagaimana putusan tersebut mempengaruhi pengujian formal undnag-undang. Methodology (Metodologi): Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan jurisprudensi dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Results (Temuan): Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan cerminan komitmen lembaga peradilan tertinggi tersebut dalam menjaga tegaknya asas-asas konstitusi dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Putusan ini menyatakan bahwa UU Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat, karena tidak mengikuti tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Meskipun berstatus inkonstitusional bersyarat, UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai ada perbaikan dalam jangka waktu dua tahun oleh pemerintah dan DPR. Applications of this study (Kegunaan): Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, pengacara, dan praktisi hukum konstitusi mengenai implikasi praktis dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses pengajuan undang-undang. Penelitian ini juga dapat membantu memahami bagaimana putusan tersebut memengaruhi hukum dan kebijakan di Indonesia. Novelty/Orginalty of this study (Kebaruan/Orisinalitas): Penelitian ini menawarkan kebaruan karena ia memberikan okus khusus pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dan dampaknya terhadap uji formil undang-undang No. 11 Tahun 2020. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap kekonkretan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap prosedur legislatif formal. Kata Kunci: Implikasi, Putusan MK, Uji Formil.
REINTERPRETING THE HADITH OF ‘AISYAH IN THE CONTEXT OF EARLY MARRIAGE: A MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH AND LEGAL ANALYSIS IN INDONESIA Waliyuddin Yusuf; Nur Laili Hidayati; Masruhan; Nurlailatul Musyafaah
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2026): Januari
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/zk28y336

Abstract

The phenomenon of early marriage remains a complex social and legal issue in Indonesia, reflecting the gap between religious texts, legal regulations, and societal realities. This research departs from the debate on the hadith of the Prophet Muhammad's marriage to 'Aisha ra. which is often used as a justification for the practice of child marriage. The purpose of this research is to critically analyze the hadith through a socio-historical approach and maqāṣid al-sharī‘ah, and review its conformity with the provisions of Indonesian positive law. The research method used is normative legal research - perspective and qualitative study through literature analysis of the hadiths in Kutub al-Sittah, the views of classical fuqaha, and national legal policies such as Law No. 16 of 2019. The results of the study show that classical scholars permit al-saghirah marriage based on historical context, but contemporary scholars emphasize the need for contextual interpretation for the sake of child protection. The maqāṣid al-sharī‘ah approach emphasizes the importance of principles and maslahah to prevent physical and social harm. From a positive legal perspective, changing the marriageable age limit to 19 represents a harmonization of Islamic law and the principle of children's rights. This study concludes that the hadith of 'Aisyah should be understood as historical fact, not normative legitimacy, and emphasizes the need for adaptive and just Islamic legal ijtihad regarding the protection of children and families
Co-Authors Abdalla, Aufa Ulil Abshar Abdul Basith Junaidy Abdul Rouf Abdulloh Faqih Putro Argo Abida, Rossana Farah Achmad Safiudin R Ahmad Sun’an Pambudi Ainindia Rofik Ana Ainudzaky, Muhammad Ainul Yakin Aisyah, Nabilah Rohadatul Aji, Rajali H. Ajrina, Naela Ni'matu Akmal Maulana Al Farisi, Firman Ali, Mohammed Ramadhan Abraheem Alshaykh Aliffia, Deby Aura Alim, Syaiful Amelia Rozidatul Fajar Amin, Mokhammad Rizky Khoirul Anas Bustomi Andi Alfarisi Andina Najma Shavia Andina Najma Shavia Anillahi Ilham Akbar Aprilia Susanti Apriliyana, Daning Dwi Argo, Abdulloh Faqih Putro Arif Wijaya Arsali, Imroatin Asyrof Khanif Ashari Athifatul Wafirah Athifatul Wafirah Auliya, Zanuba Zahira Shofa Awaliyah, Dita Faradila Daning Dwi Apriliyana Darmawan Dewi Khurin'In Dina Imam Supaat Dista Nada Luthfi F Elda Kusafara Elva Imeldatur Rohmah F., M. Zakky Tasywirul Faiza, Nabilatul Fajriyah, Intan Nur Farah Abida, Rossana fathin masyhud Fauziyyah, Risma Firda Maknun Hasanah Firman Pramudya Frambudi, Satmoko Aji Garnetta Liya Widyanti Gatralina Sekar Harum Ael Yanda Hammis Syafaq Hasanuddin, M. Iin Indriani Ikhwanuddin, Mohammad Ilmiyah, Alif Safinatul Imron Mustofa Inggita Khusnul Qotimah Inggitta Khusnul Qotimah Istakhul Rochman Izza, Zakiya Khamada Wafi Fahdia Kharisma Aulia Rahman Khoirun Nisa Khusnah, Rozinatul Lailatus Syarifah Ashari Lianal Khuluq Lingga Parama Liofa Liofa, Lingga Parama Luthfi F, Dista Nada M Harish M. Irfan Izzuddin R. M. Kosim M. Sholahuddin M. Syamsul Anam Marli Candra Masdar Hilmy Masruhan Masruhan Masruhan Masruhan Masruhan Masruhan Maulina, Yurike Miftachul Jannah Miftahul Alimin Miftakhul Nur Arista Moch. Luthfir Rahman Moh. Faizur Rohman Mohammad Hadi Sucipto Mokhammad Rizky Khoirul Amin Muh Fathoni Hasyim Muh Nurkholis Muhammad Azmi Fakhri Muhammad Ilham Mubin Muhammad Ilmi Andika Muhammad Syafiq Mughni Muhammad Waliyuddin Yusuf Musdalifa Musdalifa Nabilla, Eva Nadhiroh, Jamilatun Najib, M. Ainun Neneng Sri Sundayani Nisa, Nabila Khoirun Ni’matus Zakiyah Nur Afrida Nur Ismi Febrianti Nur Laili Hidayati Nurkholis, Muh Nurul Afifah Nurul Asiya Nadhifah Nurul Hikmah Nurul Izzah Yan Bachtiar Pramudya, Firman QURROTA A’YUN R., M. Irfan Izzuddin Rahma Hanim Azzahra Rahman, Kharisma Aulia Rahmi Eka Ratnani Ratnani, Rahmi Eka Rhomandana, Rizal Dwi Rohadatul Aisyah, Nabilah Rohmah, Maulidatur Rouf , Abdul Safaruddin Harefa Safitri, Lely Dewi Sagita Destia Ramadhan Sari, Delia Atika Satrio Prayitno Sayyidah Alifah Sa’adah Shavia, Andina Najma Siti Ummu Kulsum Sofyan, Alfin Sri Warjiyati Sri Wigati Suis Suis Supardi, Thaniya Elisa Putri Suqiyah Musafa'ah Suqiyah Musafaah Syafa’, Nadhifa Salsabilla Syihabudin, Athok Tania Ayu Komala Sari Tri Leli Rahmawati Tussa'banniya, Nabila Tussa’banniya, Nabila Ubaidillah, Muh. Hafidh Ulinnuha Abdurrahman Viki Mayanfauki Waliyuddin Yusuf Yeni Novitasari Yolanda, Yue Sevin Eva Zeti Nofita Sari