Garuda - Garba Rujukan Digital

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA Jefry Tarantang; Annisa Awwaliyah; Maulidia Astuti; Meidinah Munawaroh
AL-QARDH Vol 4, No 1 (2019): AL-QARDH
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

In line with the rapid development of technology, patterns and payment systems in economic transactions continue to change. Technological advances in the payment system are shifting the role of cash (currency) as a means of payment in the form of digital payments that are more efficient and economical. In its development, several countries have discovered and used electronic payment products known as Electronic Money (e-money). The presence of non-cash payment instruments mentioned above, is not only caused by innovations in the banking sector but also driven by the public's need for practical payment instruments that can provide convenience in conducting transactions. This paper aims to analyze the impact of the development of digital payment systems on the existence of cash in the era of the digital economy. In addition, this also minimizes the risks that can be caused by the use of digital payment systems and prevents inflation due to the large amount of cash in circulation. The method used in this paper is qualitative and is supported by a phenomenological approach. The results of this study indicate that technological advancements in the era of the digital economy (Industrial Revolution 4.0) are indeed unavoidable, especially in the rapid development of digital payment systems. Digital payment systems have advantages and disadvantages. But in general, the advantages of digital payment systems outweigh the disadvantages. The presence of this digital payment system does not mean eliminating the existence of cash. However, the existence of a digital payment system can also minimize the occurrence of inflation due to the large amount of money circulating in the community.

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE Nyoman adi Astiti; jefry Tarantang
AL-QARDH Vol 3, No 2 (2018): AL-QARDH
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase banyak diminati oleh para pelaku bisnis, sebab penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki kelebihan dibanding lembaga pengadilan yang bersifat formal. Kelebihan lain lembaga arbitrase diantaranya yaitu proses cepat dan sederhana, biaya murah, kerahasiaan sengketa terjaga, putusan bersifat merangkul dan menguntungkan para pihak (win-win solution), serta menjaga hubungan bisnis para pihak, sehingga dijadikan pilihan oleh pelaku bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankanpada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dan eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis.Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan seperti berikut. (1) Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dilakukan dengan dua cara yaitu melalui factum de compromittendo, sebelum terjadi sengketa klausula arbitrase telah dicantumkan dalam perjanjian pokok, atau melalui akta kompromis setelah terjadi sengketa klausula arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis terpisah dari perjanjian pokok. Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase menurut Pasal 27 sampai dengan 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan memiliki keputusan lembaga arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, para pihak harus terikat dalam putusan arbitrase tersebut, walaupun pada tahap eksekusinya masih memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri. (2) Eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan 64 dari UU No. 30 Tahun 1999 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk dilakukan pengujian syarat formil dan syarat materil oleh Ketua Pengadilan Negeri yang menjadikan putusan lembaga arbitrase memiliki kekuatan hukum mengikat yang bersifat final and binding.

KEDUDUKAN SHARIA COMPLIANCE PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF YURIDIS-FILOSOFIS Ni Nyoman Adi Astiti; Jefry Tarantang
AL-QARDH Vol 5, No 2 (2020): AL-QARDH
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jaq.v5i2.2454

Sharia compliance is currently an important issue for sharia bank stakeholders in Indonesia. There have been many sharp criticisms from the public regarding the compliance of Islamic banks to Islamic principles, that Islamic banks in Indonesia are currently not compatible with sharia. This condition may be a positive impact of the increasingly massive socialization of Islamic banking to the public so that people are starting to become aware and have sufficient knowledge of Islamic banking, both from a juridical perspective as a regulatory framework and a solution to the legal vacuum of sharia banking regulations to ensure legal certainty, as well as a perspective. philosophical on the regulatory system that aims to create justice and benefit in Islamic banking practices.

JUAL BELI RAMUAN TRADISIONALMASYARAKAT DAYAK PERSPEKTIF BELOM BAHADAT DAN ETIKA BISNIS SYARIAH (STUDI KASUS DI PASAR KAHAYAN KOTA PALANGKA RAYA) Jefry Tarantang; Bella Mutiara Kasih
AL-QARDH Vol 3, No 2 (2018): AL-QARDH
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai praktik jual beli masyarakat Dayak dalam menjual ramuan tradisional di pasar Kahayan kota Palangka Raya dilakukan para pedagang yang berumur di atas 55 tahun di karenakan kematangan pengetahuan yang dimiliki para pedagang, selain itu tidak semua masyarakat asli suku Dayak memiliki pengetahuan tentang ramuan tradisional ini, karena tidak ada sumber tertulis yang dapat dijadikan pedoman mereka. Hanya mengandalkan bakat turun-temurun dari para leluhur mereka. Etika jual beli masyarakat Dayak dalam berdagang ramuan tradisional adalah terdapat penerapan falsafah Belom Bahadat pada praktik jual beli mereka. Peneliti menyimpulkan terdapat prinsip tolong-menolong yang amat kuat dan dijunjung tinggi oleh pedagang yang merupakan masyarakat adat Dayak, dengan slogan mereka yaitu Handep tuntung haduhup yang artinya menanggulangi masalah bersama dan saling tolong-menolong. Jual beli ramuan tradisional masyarakat dayak di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya perspektif belom bahadat dan etika bisnis syariah terdapat adanya kesamaan antara filosofi Belom Bahadat, yaitu hidup bertata krama dan beradab dan hidup dalam kedamaian, kebersamaan, kesetaraan, keharmonisan, toleransi, menjunjung tinggi hukum dan kerja sama untuk meraih kesejahteraan bersama yang diaplikasikan dalam etika jual beli masyarakat Dayak dalam berdagang ramuan tradisional dengan etika bisnis syariah antara lain adanya prinsip Ketuhanan, rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), tahqiq ‘adl (mewujudkan keadilan), nubuwwah (kenabian). As-siddiq (transparansi), freedom to act (kebebasan dalam bertindak dan berusaha) dan socio-profit oriented.

JUAL BELI RAMUAN TRADISIONALMASYARAKAT DAYAK PERSPEKTIF BELOM BAHADAT DAN ETIKA BISNIS SYARIAH (STUDI KASUS DI PASAR KAHAYAN KOTA PALANGKA RAYA) Jefry Tarantang; Bella Mutiara Kasih
AL-QARDH Vol 3, No 2 (2018): AL-QARDH
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jaq.v3i2.1177

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai praktik jual beli masyarakat Dayak dalam menjual ramuan tradisional di pasar Kahayan kota Palangka Raya dilakukan para pedagang yang berumur di atas 55 tahun di karenakan kematangan pengetahuan yang dimiliki para pedagang, selain itu tidak semua masyarakat asli suku Dayak memiliki pengetahuan tentang ramuan tradisional ini, karena tidak ada sumber tertulis yang dapat dijadikan pedoman mereka. Hanya mengandalkan bakat turun-temurun dari para leluhur mereka. Etika jual beli masyarakat Dayak dalam berdagang ramuan tradisional adalahÃ‚Â terdapat penerapan falsafah Belom Bahadat pada praktik jual beli mereka. Peneliti menyimpulkan terdapat prinsip tolong-menolong yang amat kuat dan dijunjung tinggi oleh pedagang yang merupakan masyarakat adat Dayak, dengan slogan mereka yaitu Handep tuntung haduhup yang artinya menanggulangi masalah bersama dan saling tolong-menolong. Jual beli ramuan tradisional masyarakat dayak di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya perspektif belom bahadat dan etika bisnis syariah terdapat adanya kesamaan antara filosofi Belom Bahadat, yaitu hidup bertata krama dan beradab dan hidup dalam kedamaian, kebersamaan, kesetaraan, keharmonisan, toleransi, menjunjung tinggi hukum dan kerja sama untuk meraih kesejahteraan bersama yang diaplikasikan dalam etika jual beli masyarakat Dayak dalam berdagang ramuan tradisional dengan etika bisnis syariah antara lain adanya prinsip Ketuhanan, rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), tahqiq Ã¢â‚¬Ëœadl (meÃ‚Âwujudkan keadilan), nubuwwah (kenabian). As-siddiq (transparansi), freedom to act (kebebasan dalam bertindak dan berusaha) dan socio-profit oriented.

Urf as the Legitimacy of Contemporary Sharia Economic Transactions Mursid, Fadillah; Tarantang, Jefry; Aen, I. Nurol; Mustofa, Mustofa
AL-QARDH Vol 8 No 1 (2023): AL-QARDH
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to explore the role of

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE Astiti, Nyoman adi; Tarantang, jefry
AL-QARDH Vol 3 No 2 (2018): AL-QARDH
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase banyak diminati oleh para pelaku bisnis, sebab penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki kelebihan dibanding lembaga pengadilan yang bersifat formal. Kelebihan lain lembaga arbitrase diantaranya yaitu proses cepat dan sederhana, biaya murah, kerahasiaan sengketa terjaga, putusan bersifat merangkul dan menguntungkan para pihak (win-win solution), serta menjaga hubungan bisnis para pihak, sehingga dijadikan pilihan oleh pelaku bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankanpada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dan eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis.Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan seperti berikut. (1) Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dilakukan dengan dua cara yaitu melalui factum de compromittendo, sebelum terjadi sengketa klausula arbitrase telah dicantumkan dalam perjanjian pokok, atau melalui akta kompromis setelah terjadi sengketa klausula arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis terpisah dari perjanjian pokok. Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase menurut Pasal 27 sampai dengan 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan memiliki keputusan lembaga arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, para pihak harus terikat dalam putusan arbitrase tersebut, walaupun pada tahap eksekusinya masih memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri. (2) Eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan 64 dari UU No. 30 Tahun 1999 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk dilakukan pengujian syarat formil dan syarat materil oleh Ketua Pengadilan Negeri yang menjadikan putusan lembaga arbitrase memiliki kekuatan hukum mengikat yang bersifat final and binding.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA Tarantang, Jefry; Awwaliyah, Annisa; Astuti, Maulidia; Munawaroh, Meidinah
AL-QARDH Vol 4 No 1 (2019): AL-QARDH
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In line with the rapid development of technology, patterns and payment systems in economic transactions continue to change. Technological advances in the payment system are shifting the role of cash (currency) as a means of payment in the form of digital payments that are more efficient and economical. In its development, several countries have discovered and used electronic payment products known as Electronic Money (e-money). The presence of non-cash payment instruments mentioned above, is not only caused by innovations in the banking sector but also driven by the public's need for practical payment instruments that can provide convenience in conducting transactions. This paper aims to analyze the impact of the development of digital payment systems on the existence of cash in the era of the digital economy. In addition, this also minimizes the risks that can be caused by the use of digital payment systems and prevents inflation due to the large amount of cash in circulation. The method used in this paper is qualitative and is supported by a phenomenological approach. The results of this study indicate that technological advancements in the era of the digital economy (Industrial Revolution 4.0) are indeed unavoidable, especially in the rapid development of digital payment systems. Digital payment systems have advantages and disadvantages. But in general, the advantages of digital payment systems outweigh the disadvantages. The presence of this digital payment system does not mean eliminating the existence of cash. However, the existence of a digital payment system can also minimize the occurrence of inflation due to the large amount of money circulating in the community.

KEDUDUKAN SHARIA COMPLIANCE PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF YURIDIS-FILOSOFIS Adi Astiti, Ni Nyoman; Tarantang, Jefry
AL-QARDH Vol 5 No 2 (2020): AL-QARDH
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sharia compliance is currently an important issue for sharia bank stakeholders in Indonesia. There have been many sharp criticisms from the public regarding the compliance of Islamic banks to Islamic principles, that Islamic banks in Indonesia are currently not compatible with sharia. This condition may be a positive impact of the increasingly massive socialization of Islamic banking to the public so that people are starting to become aware and have sufficient knowledge of Islamic banking, both from a juridical perspective as a regulatory framework and a solution to the legal vacuum of sharia banking regulations to ensure legal certainty, as well as a perspective. philosophical on the regulatory system that aims to create justice and benefit in Islamic banking practices.

Title

Found 9 Documents
Search
Journal : Jurnal Al-Qardh

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search Journal : Jurnal Al-Qardh

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search
Journal : Jurnal Al-Qardh