cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,794 Documents
 129   130   131   132   133 
Aspek Hukum Perdata dalam Perjanjian Kerja : Hak dan Kewajiban Para Pihak: Civil Law Aspects in Employment Agreements: Rights and Obligations of the Parties Maria Alberta Liza Quintarti; Adwin Tista; Muktar; Randi; Tauratia
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6195

Abstract

Perjanjian kerja merupakan suatu kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja yang mengatur hubungan kerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Aspek hukum perdata dalam perjanjian kerja sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi dan dipatuhi. Dasar Hukum Perjanjian Kerja meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mengatur sistem pengupahan dan hak pekerja terkait upah, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang mengatur kewajiban pemberi kerja dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dan Konvensi Internasional. Hak dan kewajiban pemberi kerja dalam perjanjian kerja merupakan elemen penting dalam hubungan kerja. Memahami kedua aspek ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati dan produktif, serta meminimalkan risiko konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Sedangkan Hak dan kewajiban pekerja dalam perjanjian kerja merupakan dua sisi dari hubungan kerja yang saling melengkapi. Dengan memahami dan menjalankan hak dan kewajiban ini, pekerja dapat berkontribusi secara optimal dalam organisasi, sementara pemberi kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan.
Penerapan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika : Analisis Yuridis dan Etis: Implementation of the Death Penalty in Narcotics Crimes: Legal and Ethical Analysis Kalijunjung Hasibuan; Christina Bagenda; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6196

Abstract

Tindak pidana narkotika adalah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan, dan penggunaan zat-zat terlarang yang diatur dalam undang-undang. Dan tindakan ini diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara yuridis, hukuman mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, tetapi penerapannya menimbulkan berbagai isu yuridis yang perlu diperhatikan. Proses hukum yang cepat, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan efektivitas hukuman mati dalam menekan kejahatan merupakan faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan. Evaluasi terhadap kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang sebenar-benarnya. Penerapan hukuman mati dalam tindak pidana narkotika mengundang banyak pertanyaan etis yang kompleks. Dari nilai kehidupan, prinsip keadilan, efektivitas, hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan, semua ini perlu dipertimbangkan secara mendalam. Reformasi kebijakan yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi harus dipertimbangkan sebagai alternatif untuk menangani masalah narkotika secara lebih etis.
Implementasi Digitalisasi di DPMPTSP Kabupaten Rembang: Implementation of Digitalization at DPMPTSP Rembang Regency Fauzi, Arief Rachmat; Hendro Witjaksono
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6207

Abstract

Pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang prima adalah dengan mengambil sikap salah satunya ialah dengan melakukan reformasi birokrasi. Salah satu aspek dari reformasi birokrasi ialah terkait digitalisasi layanan publik. Langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut, merupakan upaya dalam menjawab tantangan global di era VUCA saat ini serta tuntutan dari masyarakat akan pentingnya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Penelitian ini memberikan gambaran tentang implementasi penerapan digitalisasi layanan pemerintah di DPMPTSP Kabupaten Rembang yang dilihat dari enam komponen, diantaranya content development, competency building, connectivity, cyber laws, citizen interfaces, dan capital. Berdasarkan enam komponen tersebut, peneliti melihat penerapan digitalisasi di DPMPTSP Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang menjadi studi kasus dari penelitian ini, karena pasca pandemi covid-19, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Rembang mulai melakukan langkah-langkah dalam upaya melakukan reformasi birokrasi, yakni dengan mulai melakukan inovasi-inovasi dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan.
Disrupsi Teknologi Digital dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana dan Pemenuhan Keadilan Di Indonesia: Disruption of Digital Technology in the Implementation of the Criminal Justice System and Fulfillment of Justice in Indonesia Jusafri, Jusafri; Alimuddin, Nur Hidayani; Chairunnas, Arnadi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6212

Abstract

Disrupsi menggambarkan transformasi mendasar dalam digitalisasi berbagai aspek, termasuk diantaranya dibidang system peradilan, khususnya peradilan pidana. Maka dari itu, penelitan ini bertujuan melihat pengaruh pelaksanaan sistem peradilan pidana dan kaitannya dengan pemenuhan keadilan di Indonesia. Pendekatan yang dugunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) guna menelaah semua peraturan perundang-undangan, regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan teknologi digital pada sistem peradilan pidana. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik mempengaruhi proses administrasi peradilan, baik pada mekanisme persidang secara elektronik. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Selain itu juga digunakan pada proses permohonan izin secara elektronik dan pelimpahan berkas melalui Sistem Informasi Pengadilan. Administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik telah berdampak pada percepatan proses peradilan, penyederhanaan system birokrasi yang rumit antara penegak hukum dan membuat biaya peradilan semakin efisian bagi pencari keadilan.
Upaya Penurunan Angka Infeksi TBC Melalui Pemberian Edukasi dan Pendampingan Kader Kesehatan dan Pengawas Menelan Obat (PMO) : Efforts to reduce TB infection rates through providing education and assistance to health cadres and drug swallowing supervisors Mahdang, Putri Ayuningtias; Paramata, Nanang Roswita; Yusuf, Zuhriana K
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6213

Abstract

Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang organ paru serta organ tubuh lainnya. Penyebaran bakteri ini terjadi secara aerogen atau melalui udara dalam bentuk droplet (percikan sputum/dahak). Pasien akan mendapatkan jangka waktu pengobatan kurang lebih 6 sampai 9 bulan. Akibat dari pengobatan dalam waktu yang lama ini banyak dilaporkan bahwa pasien TBC tidak teratur minum obat, putus minum obat, pasien yang sudah menerima obat tetapi malas untuk menyelesaikan pengobatan sampai 6 bulan, sudah merasa sehat akhirnya drop out pengobatan dan keluarga kurang memberikan dukungan dalam menyelesaikan pengobatan. Prinsip pengobatan TB adalah dengan memberikan Obat Anti Tuberkulosis (OAT). OAT diberikan dengan dosis yang tepat dan teratur serta diawasi oleh PMO (Pengawas Menelan Obat) sampai tuntas. Berdasarkan data dari WHO tahun 2021 Indonesia menjadi negara dengan prevalensi tuberkulosis ke-2 tertinggi di dunia setelah India. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato tahun 2023, jumlah kasus tuberkulosis pada tahun 2020 ada 290 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 234 kasus, dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan dimana jumlah kasus di angka 374 kasus. Metode pengabdian ini berupa pelatihan dan pendampingan yang berikan kepada kader kesehatan dan Pengawas Minum Obat (PMO) yang ada di Desa Buntulia Jaya. Kegiatan dilakukan dalam beberapa tahap yakni persiapan, pelaksanaan dan keberlanjutan program.
Edukasi Kesehatan Pencegahan Stunting Melalui Media Kalender: Health Education for Stunting Prevention Through Calendar Media Djamaluddin, Nurdiana; Vidya Avianti Hadju
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6220

Abstract

Stunting is a condition where a child's physical growth and development are hindered due to a long-term lack of adequate nutritional intake. It is not just a physical issue, but also a health and developmental problem that involves various social, economic, and environmental factors. Inaccurate knowledge of mothers is the earliest cause of malnutrition in children. There are various types of media that can be used to maximize message delivery, such as print media, electronic media, billboard media, and entertainment media. One of the print media used for message delivery is educational calendars. Additionally, calendar media can contain many images and texts, is easy to understand, and can be placed in accessible areas where it can be read at any time. The aim of this community service activity is to enhance public knowledge on the prevention and improvement of nutrition for stunted toddlers. After the community service was conducted, there was an increase in public knowledge following the education provided about stunting through calendar media. After the counseling, the majority of participants understood how to prevent stunting, recognize stunting, and the impacts of stunting.
Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Konsumen dalam Produk Halal : Tantangannya di Era Globalisasi: Islamic Law Review on Consumer Protection in Halal Products: Challenges in the Era of Globalization Sumirahayu Sulaiman; Herwantono; Rio Akmal Syahbana; Nining Suningrat; Hendrikus Haipon
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6221

Abstract

Perlindungan konsumen dalam konteks produk halal merupakan aspek penting dalam hukum Islam. Hal ini mencakup berbagai prinsip yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam transaksi. Selain itu ini merupakan isu penting yang mencerminkan prinsip-prinsip etika dan syariah dalam transaksi perdagangan. Islam menekankan pentingnya kehalalan dan keamanan produk yang dikonsumsi oleh umatnya. Perlindungan konsumen dalam produk halal berdasarkan hukum Islam merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, terutama di era globalisasi yang penuh tantangan. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar halal dan aman. Perlindungan konsumen dalam produk halal merupakan hal yang penting dalam hukum Islam, mengingat kehalalan makanan dan barang merupakan salah satu aspek fundamental bagi umat Muslim. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai kehalalan, keamanan, dan tanggung jawab dalam transaksi.
Penguatan Pilar STBM dan Pengembangan Produk Minuman Serbuk Daun Kelor sebagai Upaya Preventif Kejadian Stunting: Strengthening the STBM Pillars and Developing Moringa Leaf Powder Beverage Products as a Preventive Effort Against Stunting Occurrence Maksum, Tri Septian; Nakoe, Moh. Rivai; Hutuba, Ariani H.
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6224

Abstract

Indonesia memiliki permasalahan gizi yang cukup berat, salah satunya adalah stunting. Berdasarkan SSGI 2022, prevalensi balita stunting di Indonesia sebesar 21.6%, Provinsi Gorontalo dengan prevalensi 23.8%, dan Kabupaten Pohuwato 6.4%. Menurut data dari Puskesmas Motolohu Kabupaten Pohuwato tahun 2022 bahwa untuk status gizi balita usia 24-59 bulan dengan kategori pendek dan sangat pendek berjumlah 33 balita dimana Desa Ayula dengan 2 balita. Pengabdian KKN ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat guna mempercepat penurunan stunting yang dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Program intervensi gizi spesifik berupa program pengembangan produk inovatif minuman serbuk kemasan berbahan dasar daun kelor sedangkan untuk program intervensi gizi sensitif berupa program penguatan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Metode yang digunakan berupa sosialisasi dan demonstrasi. Kegiatan pengabdian ini berlangsung selama 50 hari (1 Juli – 19 Agustus 2024) dengan melibatkan 21 mahasiswa. Hasil pengabdian menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan setelah diberikan penguatan 5 pilar STBM pada masyarakat serta terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan daun kelor sebagai produk inovatif minuman serbuk kemasan guna mencegah kejadian stunting di Desa Ayula.
Upaya Hukum oleh Pekerja Harian di Perusahaan Alih Daya atas Pemotongan Upah: Legal Action by Daily Workers in Outsourcing Companies against Wage Deductions Sukarno; Asri Wijayanti; M. Zamroni
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6227

Abstract

Dampak pertumbuhan dunia usaha dan teknologi yang pesat telah meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja. Perusahaan cenderung menerapkan praktik Alih Daya untuk mengurangi jumlah karyawan dan memperoleh keuntungan maksimal dengan menyerahkan tanggung jawab pekerjaan non-inti kepada perusahaan lain. Alih Daya merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan asal ke perusahaan penyedia jasa. Hal ini bertujuan untuk menangani tugas-tugas yang tidak terkait langsung dengan inti bisnis. Perlindungan hukum bagi pekerja harian di perusahaan Alih Daya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk perlindungan upah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa hubungan industrial di PT. Kemasan Lestari. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya sistem hukum dan kurangnya pengawasan pemerintah menyebabkan pelanggaran hak-hak pekerja di perusahaan Alih Daya terkait perlindungan hukum. Perlindungan ini sangat penting bagi para pekerja di perusahaan Alih Daya.
Pengembangan Produk Olahan Ikan Wilis Studi Kasus: Usaha Rumahan Sambal Jala di Pangandaran: Wilis Fish Processed Product Development Case Study: Sambal Jala Home Business in Pangandaran Junianto; Hasan Basri; Helmalia Asri; Aditya Nugraha Zein; Firda Zakiyatunisa Justika
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6228

Abstract

Pangandaran merupakan wilayah yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga ekonomi masyarakat Pangandaran sebagian besar bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata. Kehidupan masyarakat lokal sangat dipengaruhi oleh kekayaan sumber hayati laut yang melimpah, seperti ikan wilis yang menjadi salah satu hasil tangkapan utama. Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran memanfaatkan ikan wilis sebagai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan. Tujuan dalam riset ini adalah untuk mengetahui ide produk inovatif untuk pengembangan produk di Pangandaran khususnya Desa Karangjaladri. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode survey dan wawancara dengan pemilik usaha Sambal Jala Ikan Wilis. Hasil dari riset ini adalah awal mula ide usaha ini adalah karena sebelumnya ikan Wilis hanya diolah menjadi ikan asin. Setelah adanya program kegiatan ibu PKK desa Karangjaladri, dimana program tersebut mengolah hasil perikanan berupa nugget ikan, bakso dan lainnya. Selain kegiatan itu juga, adanya kegiatan KKN yang dilaksanakan di desa tersebut oleh mahasiswa Universitas Padjadjaran sehingga menimbulkan ide membuat olahan Sambal Jala Ikan Wilis dengan beberapa pengembangan produk dibagian kemasan, ukuran, rasa dan pemasaran produk.

Page 131 of 280 | Total Record : 2794

 129   130   131   132   133 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3: Maret 2026 Vol. 9 No. 2: Februari 2026 Vol. 9 No. 1: Januari 2026 Vol. 8 No. 12: Desember 2025 Vol. 8 No. 11: November 2025 Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 Vol. 8 No. 9: September 2025 Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 Vol. 8 No. 7: Juli 2025 Vol. 8 No. 6: Juni 2025 Vol. 8 No. 5: Mei 2025 Vol. 8 No. 4: April 2025 Vol. 8 No. 3: Maret 2025 Vol. 8 No. 2: Februari 2025 Vol. 8 No. 1: Januari 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 Vol. 7 No. 11: November 2024 Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 Vol. 7 No. 9: September 2024 Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 Vol. 7 No. 7: July 2024 Vol. 7 No. 6: Juni 2024 Vol. 7 No. 5: MEI 2024 Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 Vol. 7 No. 3: MARET 2024 Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 Vol. 6 No. 7: JULI 2023 Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 Vol. 6 No. 5: MEI 2023 Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 Vol. 6 No. 3: MARET 2023 Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2022 Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 7: JULI 2022 Vol. 5 No. 6: JUNI 2022 Vol. 5 No. 5: MEI 2022 Vol. 5 No. 4: APRIL 2022 Vol. 5 No. 3: MARET 2022 Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2022 Vol. 5 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2021 Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2021 Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2021 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2021 Vol. 4 No. 7: JULI 2021 Vol. 4 No. 6: JUNI 2021 Vol. 4 No. 5: MEI 2021 Vol. 4 No. 4: APRIL 2021 Vol. 4 No. 3: MARET 2021 Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2021 Vol. 4 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2020 Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2020 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2020 Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 Vol. 3 No. 4: JULI 2020 Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 Vol. 3 No. 2: MEI 2020 Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 More Issue