Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.555
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Journal of Basication (JOB) : Jurnal Pendidikan Dasar Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum Jurnal Ilmiah Pembelajaran Sekolah Dasar Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal SUBLIMAPSI UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Journal of Language and Health Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Buana Pengabdian Gema Lingkungan Kesehatan
Abas, Muhamad
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Byw) Maharani, Syahwa; Akbar, Muhamad Gary Gagarin; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5730

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali diabaikan oleh penegak hukum, meskipun merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan sebagian besar berdampak pada perempuan. Penerapan tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menjadi subjek penelitian ini, yang berfokus pada Erik Benediktus Mella, Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia didakwa pada tahun 2025 atas tuduhan melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian istrinya pada tahun 2013. Dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dan prosedur hukum normatif, penelitian ini menggunakan berita resmi, literatur ilmiah, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU No. 23 Tahun 2004 telah menjamin landasan hukum bagi perlindungan korban KDRT dan pemidanaan pelaku, implementasinya seringkali terhambat oleh budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, dan lemahnya respons aparat penegak hukum, terutama ketika pelaku adalah pejabat publik. Proses hukum yang lambat, seperti dalam kasus ini, mengindikasikan masih rendahnya akses keadilan substantif bagi korban. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perlindungan komprehensif terhadap korban KDRT yang mencakup aspek psikologis, ekonomi, dan sosial.
Tinjauan Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Milik yang Terbit di Atas Sertipikat Hak Pakai ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN.PWK Nugroho, Gynastiar; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5750

Abstract

Sistem hukum pertanahan nasional Indonesia menganut asas kepastian hukum atas hak atas tanah, yang diwujudkan melewati penerbitan Sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tetapi dalam praktiknya, sering terjadi persoalan yuridis akibat lemahnya sistem administrasi, salah satunya berupa penerbitan Tanda bukti kepemilikan ganda atas satu bidang tanah. Tujuan dari studi ini agar mencari tahu bagaimana sertipikat hak milik bisa di terbitkan oleh kantor pertanahan yang sebelumnya sudah ada sertipikat hak pakai dan pemikiran Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 5/Pdt.G/2024/PN.PWK. Metode yang dimanfaatkan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisa dokumen hukum dan salinan putusan pengadilan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya sertipikat hak milik terbit karena sertipikat hak pakai belum terpetakan pada sistem di Kantor Pertanahan sehingga terbit sertipikat hak milik tersebut. Pertimbangan Hakim dalam putusan ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, sertipikat hak milik atas nama pemohon cacat hukum dan batal demi hukum. Sehingga memerintahkan Kantor Pertanahan untuk membatalkan sertipikat hak milik tersebut.
Legal Standing Perusahaan Alih Daya Dalam Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja PKWT (Studi Putusan Nomor 176/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn.Jkt.Pst) Viyanda, Karina; Abas, Muhamad; Rahmatiar, Yuniar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5841

Abstract

Sistem outsourcing di Indonesia awalnya dimaksudkan untuk mengurangi pengangguran, namun sering menimbulkan ketidakadilan, khususnya dalam PHK terhadap pekerja PKWT. Ketidakjelasan tanggung jawab antara perusahaan alih daya dan pengguna jasa kerap memicu sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum perusahaan alih daya dalam PHK pekerja PKWT berdasarkan peraturan yang berlaku serta menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 176/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst. Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya kedudukan hukum perusahaan alih daya akibat regulasi yang belum tegas. Putusan hakim mempertimbangkan keadilan, tetapi perlindungan bagi pekerja PKWT belum optimal. Diperlukan regulasi yang lebih jelas guna memastikan adanya kepastian serta perlindungan secara hukum.
Analisis Yuridis Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri Terkait Pemberian Uang Saku Sutrisno, Sutrisno; Dewi, Sartika; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.6505

Abstract

Program pemagangan merupakan salah satu inisiatif strategis yang diinisiasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja. Dalam implementasinya, program ini terbagi ke dalam dua jenis, yakni Pemagangan Dalam Negeri dan Pemagangan Luar Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Bab III Perjanjian Pemagangan, Pasal 10 ayat (2) huruf (e) yang mengatur mengenai besaran uang saku, sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Namun, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya terealisasi secara optimal oleh seluruh pelaku industri. Fenomena di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan menjalankan program pemagangan secara konsisten dan sesuai ketentuan. Bahkan, dalam beberapa kasus, peserta magang tidak memperoleh kompensasi uang saku yang proporsional dengan hak-haknya sebagai peserta. Kondisi tersebut memunculkan keresahan dan menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana posisi dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam menjamin kepastian hukum terkait pemberian uang saku, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi peserta magang di sektor industri. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melalui analisis terhadap teori-teori hukum, asas-asas keadilan, serta regulasi yang mengatur ketenagakerjaan. Temuan dalam studi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar terkait absennya regulasi yang secara eksplisit mengatur angka ideal uang saku yang diberikan kepada peserta magang. Ketidakjelasan ini pada akhirnya menimbulkan ketimpangan, terutama dalam kaitannya dengan standar Upah Minimum Kabupaten Karawang, dan mencerminkan belum terpenuhinya asas kesetaraan dalam pelaksanaan program pemagangan di tingkat lokal.Adanya Perbup Karawang No. 19 tahun 2025 yang mengatur tentang Program Pemagangan di dalam Negeri juga menuai pro dan kontra karena sejatinya tidak mengikat untuk dijalankan, mengingat tidak mengatur jelas tentang sanksi apabila program pemagangan ini tidak dijalankan apalagi terkait besaran uang saku yang diatur dalam Pasal 17 huruf e yakni besaran uang saku sebesar 80% dari upah minimum Kabupaten Karawang yang justru apabila tidak dijalankan maka tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi bagi pelanggar aturan tersebut maka perlu dikaji ulang aturan perbup Karawang tersebut tentu dengan menyesuaikan adanya aturan dari pemerintah pusat mengenai pembaharuan UU terkait Ketenagakerjaan yang saat ini sedang dikaji dan akan dibuatkan naskah akademiknya. Suatu aspek yang mempengaruhi hambatan adalah masih menuai pro dan kontra di internal perusahaan antara serikat ialah dan management, dengan paradigma upah murah, dan sarana prasarana yang belum memadai selanjutnya dapat berpotensi menjadi permasalahan atau Perselisihan Hubungan Industrial.
Sosialisasi Dampak Upah Minimum terhadap Kesejahteraan Pekerja Informal di Kab. Karawang Abas, Muhamad; Hidayat, Anwar; Guntara, Deny; Targana, Tatang
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 5, No 4 (2025): Abdira
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v5i4.1013

Abstract

The government has established a comprehensive labor protection system as a result of the decline in workers' income levels. The aim of this effort is to ensure that workers' fundamental rights are fulfilled and that adequate welfare is provided for workers and their families, while taking into account the evolution of the investment and business industries. To understand the impact of the minimum wage on the welfare of informal workers in Karawang Regency, this study uses a mixed-method approach that combines quantitative and qualitative methods. According to path analysis, there is a path coefficient of 0.31 (p 0.05), which indicates that there is an indirect influence from other variables, such as macroeconomic stability, the effectiveness of social protection programs, and the demographic characteristics of informal workers. However, the results of the study on the adaptation strategies of informal workers and the effectiveness of social protection programs in Karawang Regency show a structural gap between labor policy designs that focus on the formal sector and the real conditions of informal workers, especially those with fluctuating incomes and high mobility.
Evidentiary Strength of Land Ownership Certificates: An Analysis of Judicial Considerations in Supreme Court Decision Number 3762 K/Pdt/2022 Ardiansyah, Aldi; Akbar, Muhammad Gary Gagarin; Abas, Muhamad
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.463

Abstract

The Land Ownership Certificate, as a manifestation of formal legal certainty, often clashes with substantive justice, particularly when its acquisition process is based on an unlawful act. This fundamental problem is central to Supreme Court Decision Number 3762 K/Pdt/2022. The decision contrasts a claim based on hereditary rights and physical possession with ownership based on a certificate originating from a juridically flawed transaction. This research aims to critically evaluate the appropriateness of the Supreme Court’s considerations in that decision. Using a normative juridical method enriched by critical discourse analysis and John Rawls’s theory of justice, this study deconstructs the paradigmatic dialectic between the judex factie and the judex juris. The analysis reveals that the decisions of the judex factie (District Court and High Court) tended to adopt a progressive approach by prioritizing material truth. In contrast, the Supreme Court applied a rigid legal positivism paradigm, protecting the certificate’s formal validity without conducting a substantial validity test of its acquisition process. It is concluded that while doctrinally justifiable, the Supreme Court’s decision is fundamentally unjust. It sacrifices the rights of the heir as the most vulnerable or least advantaged party and implicitly legitimizes the outcome of an illegality. This decision sets a dangerous precedent that reduces legal certainty to mere procedural formality and negates the law’s objective of achieving substantive justice in agrarian disputes.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL ATAS PERMOHONAN MEREK YANG DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK (Studi Putusan Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022) Lestari, Widya Annisa Pudji; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 3 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i3.7604

Abstract

This research examines the form of legal protection of well-known trademarks in Indonesia in the context of disputes filed in “bad faith”, with a case study of Supreme Court Decision Number 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 between VANS and OTOVANSCLASSIC trademarks. The purpose of the research is to analyze the effectiveness of the application of legal protection under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This research uses a normative juridical approach with descriptive-analytical methods sourced from literature studies and secondary data. The results show that the Supreme Court provides appropriate legal protection to VANS by canceling the registration of the OTOVANSCLASSIC trademark which is considered to have similarities in principal and filed in bad faith. This decision is a form of preventive and repressive protection against infringement of rights to well-known trademarks and reflects fair law enforcement. Keywords: well-known trademark; bad faith; legal protection; essential similarity; trademark dispute
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF Saripudin, Asep; Arafat, Zarisnov; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 3 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i3.7577

Abstract

Ease of access to information contributes to cybercrime, and online gambling is a major activity that negatively affects online gamblers. The advancement of technology also makes it harder for the Indonesian government to track these websites. This study takes a qualitative approach, focusing on legal methods by examining current legal norms, especially those related to online gambling crimes. The study found that law enforcement carries out actions such as arresting and detaining individuals or agents involved in online gambling in Indonesia. To combat online gambling effectively, there needs to be strong cooperation among law enforcement, the government, and the community to reduce its negative effects. This enforcement is clearly outlined in Indonesia's laws and regulations. However, challenges like rapid technological advances and easy access to information and communication complicate the efforts to eliminate online gambling in Indonesia.Keywords: Criminal Law; Law Enforcement; Online Gambling
Dampak Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Informal Di Kabupaten Karawang Abas, Muhamad; Hidayat, Anwar; Guntara, Deny; Targana, Tatang
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4443

Abstract

Eskalasi standar upah minimum tahun 2025 di Jawa Barat telah dilegitimasi melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 yang membahas Upah Minimum Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2025. Target riset ini difokuskan pada evaluasi dampak regulasi upah minimum terhadap kondisi kesejahteraan tenaga kerja, dengan penekanan spesifik pada dinamika sektor informal di wilayah Kabupaten Karawang. Metodologi pengumpulan informasi diimplementasikan melalui beragam teknik, mencakup diskusi langsung dengan para pekerja informal, kalangan pengusaha, serta stakeholder relevan lainnya seperti representan dari instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi UMK Karawang 2025 sebesar Rp 5.599.593,21 memberikan dampak tidak langsung dan terbatas pada pekerja sektor informal. Kesenjangan antara pendapatan pekerja informal dengan UMK Karawang 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 5.599.593,21 telah mendorong berkembangnya berbagai strategi adaptasi yang kompleks dan beragam. Strategi-strategi ini mencerminkan resiliensi dan kreativitas pekerja informal dalam menghadapi tekanan ekonomi, namun juga menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi
Legal Analysis of Financial Sector Supervision and Regulation for Consumer Protection in Financial Services Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 1 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i1.41469

Abstract

The establishment of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) is rooted in a critical evaluation of banking supervision in Indonesia. The issuance of Government Regulation No. 4 of 2023 concerning the Strengthening and Development of the Financial Sector is an effort by public institutions to encourage government support through changes in Indonesia’s monetary sector. This study examines how Law No. 4 of 2023 impacts financial services actors (market conduct), its effect on the consumer protection system in financial services, and its influence on financial education and literacy in society. This study uses a normative legal research method with a juridical-normative approach. Government Regulation No. 4 of 2023 has a positive impact by strengthening the authority of the OJK to supervise the behavior of the financial industry. This aims to protect consumers’ interests, maintain national economic stability, and provide legal certainty for businesses in the financial technology sector. The Financial Technology Industry Law has a positive impact on financial sector consumers. This law not only protects consumers and regulates the financial technology industry but also emphasizes the importance of financial literacy education. The Government Regulation No. 4 of 2023 acts like a pseudo-down payment provision within supported monetary policies and provides security for buyers in the monetary sector. This study concludes that Government Regulation No. 4 of 2023 significantly strengthens the legal framework for regulating market conduct and protecting financial consumers in Indonesia.
Co-Authors Aditia, Fani Agus Antoni, Mochamad Akbar, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhammad Gary Gagarin Amalia, Sitti Fadilah Amaliya, Lia Anggraeni, Kiki Arafat, Zarisnov Ardiansyah, Aldi Arisa Wongchai Ayomi, Andreas C. Bintang S, Andi Muhamad Chicka Aircheny Dede Nurhayatie Devi Arviani Arinta Dini Nurfalah Febrian, M. Ibnu Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhammad Gugun Gunawan, Gugun Guntara, Deny Hariawan, Hariawan Hasrinda, Hasrinda Hidayat, Anwar Hilman Alfiansah Himim, Aldora Ananda Putra I Ketut Suardika Ichsan Maulana Irawan, Angki Irwanto, Danang Ixal, Da'i Safuad Kaimuddin, Sitti Mikarna Lestari, Widya Annisa Pudji LIA AMALIA Lubis, Adyan Machestian, Hario Bismo Maharani, Syahwa Makhron, Fiki Muzaki Marhan, Citra Marpaung, Dorkas Mehue, Bruce Mohamad ArdinSuwandi Muhammad Latif Mustika, Mela Nugraha Putra, Muhamad Nugroho, Gynastiar Pratama, Raka Indra Prilly Larasati, Dwiana Putra, Reza Alamsyah R, La Ode Rafiuddin Rahmalia, Indah Rahmatiar , Yuniar Rahmatiar, Yuniar Ramadani, Trisna Rizal Aripin Robillah, Robillah Rudin, Suci Ramadhani Safitri, Diana Alpiani Sahab, Nurlin Sampurna Banyuaji, Sampurna Sanjaya , Suyono Sanjaya, Suyono Saprudin Saripudin, Asep Sartika Dewi Shidqi Mubarok, Muhammad Sihotang, Alex Antonius Sitorus, Leonardo Sukarta, Dimas Tatang Wiro Suroso, Zulfiansyah Yusuf Sutrisno, Sutrisno Syahida, Nadia Taofik Rohman, Paisal Targana, Tatang Triana Dewi, Liza Viyanda, Karina Yulianti, Yuli Yunior Sanu, Primawan Zahra Maharani Hilman, Hanna