Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.98
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Pandecta FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Konstitusi Varia Justicia Substantive Justice International Journal of Law Literasi Hukum JURNAL TEKNIK SIPIL UNAYA Walisongo Law Review (Walrev) Jurnal Konstitusi Yuridika Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Constitutional Law Society (JCLS) SCLS Jurnal Hukum & Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia (BTI)
Hermanto, Bagus
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
REKONSTRUKSI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG IDEAL DA-LAM IKHWAL KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANGKA PENEGASAN DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL INDONESIA Hermanto, Bagus; Aryani, Mas
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i3.230

Abstract

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menciptakan pergeseran paradigma sistem pemerintahan Indonesia, yakni terjadinya pergeseran konsep kekuasaan eksekutif dari executive heavy menjadi legislative heavy. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap lembaga-lembaga negara khususnya lembaga kepresidenan yang memiliki peran strategis membawa bangsa dan negara ke arah tujuan yang lebih baik. Hal tersebut salah satunya harus disertai dengan merekonstruksikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam kerangka penegasan dan penguatan sistem kepresidenan di Indonesia pada masa mendatang, demi terselenggaranya pemerintahan menuju visi negara seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta merekonstruksikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perspektif sistem presidensiil di Indonesia. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan undang-undang. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekonstruksikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ideal dalam hal kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
GAGASAN PERLUASAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PIHAK PEMOHON DALAM SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Hermanto, Bagus; Aryani, Nyoman Mas
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i2.475

Abstract

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendorong pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara, namun konstruksi norma a quo membatasi definisi lembaga negara sebagai pihak pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Hal tersebut harus direkonstruksi untuk memberikan perluasan definisi lembaga negara sebagai pihak pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Adapun tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta pendekatan Perbandingan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta menggagas perluasan definisi lembaga negara sebagai pihak pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.
PARADIGMA KEILMUAN DALAM MENYOAL EKSISTENSI PERATURAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: TAFSIR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Astariyani, Ni Luh Gede; Hermanto, Bagus
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i4.533

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009 menjadi putusan monumental oleh Mahkamah Agung dengan pengabulan permohonan keberatan terhadap Surat Edaran yang tergolong sebagai Peraturan Kebijakan. Pro dan kontra terus berjalan antara paham positivis dengan paham progresif yang menjustifikasi maupun menolak langkah Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan keberatan terhadap Surat Edaran. Hakim juga dituntut menjalankan asas nemo judex in rex sua namun disisi lain juga harus memperhatikan asas ius curia novit, dalam hal ini, untuk mengakhiri problematik sengketa atas peraturan kebijakan (beleidsregel) perlu segera penerapan pengaturan pelimpahan kewenangan kepada  peradilan administrasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa onrechtmatig overheidsdaad yang bersifat feitelijke handelingan – termasuk sengketa peraturan kebijakan, sehingga kedepannya hakim harus seselektif mungkin dan penuh kehati-hatian dalam menerima permohonan pengujian peraturan kebijakan tersebut serta tetap konsisten berpedoman pada ide dasar hukum yang tertinggi yaitu keadilan. Adapun tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta menggunakan paradigma keilmuan dalam persoalan peraturan kebijakan dapat diuji di Mahkamah Agung.
PENGUATAN PENGATURAN KELEMBAGAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, PERLUKAH? Hermanto, Bagus
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i2.742

Abstract

Aktualisasi Pancasila mengalami degradasi akibat tekanan secara internal maupun eksternal yang mendorong perlunya satu lembaga khusus untuk membina nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibentuk sebagai revitalisasi Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila dan memiliki peranan strategis dalam mengkoordinasikan aktualisasi Pancasila. Diskursus terjadi terkait perlu tidaknya penguatan terhadap pengaturan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta menegaskan urgensi penataan dan penguatan pengaturan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Adapun artikel ini berbasis metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Artikel ini menegaskan bahwa penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sangat fundamental dan dapat dijustifikasi mencermati pertimbangan-pertimbangan, persoalan-persoalan dan bentuk hukum yang tepat.
GAGASAN PENGATURAN YANG IDEAL PENYELESAIAN YUDISIAL MAUPUN EKSTRAYUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Hermanto, Bagus; Aryani, Mas
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i4.265

Abstract

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendorong penguatan terhadap elemen-elemen negara hukum Indonesia. Penguatan tersebut berimplikasi terhadap eksistensi dan metode penghormatan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia oleh negara dalam rangka membawa bangsa dan negara ke arah tujuan yang lebih baik. Hal tersebut salah satunya harus disertai dengan pengaturan yang ideal atas penyelesaian yudisial maupun ekstrayudisial pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia dalam rangka mendukung negara hukum Indonesia sebagaimana visi negara melalui rumusan pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta menggagas pengaturan yang ideal terhadap penyelesaian secara yudisial maupun ekstrayudisial atas pelanggaran hak asasi manusia berat dimasa mendatang. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran pengaturan yang ideal atas penegakan yudisial dan ekstrayudisial pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia dimasa mendatang.
UNDERSTANDING REGULATIONS OF ONLINE GAMBLING IN INDONESIA: Is It Forbidden? Al Fatih, Sholahuddin; Nur, Asrul Ibrahim; Hermanto, Bagus; Haris, Haris
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 16, No 1 (2025): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v16i1.31101

Abstract

This article examines the regulation of online gambling in Indonesia through both positive legal frameworks and religious fatwas issued by Islamic organisations such as the Indonesian Ulema Council (MUI), Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama (NU). The study employs a legal research method with statutory, conceptual, case-based, and comparative approaches. The findings suggest that the eradication of online gambling must be carried out comprehensively by strengthening digital content moderation mechanisms, as regulated under various Indonesian laws. Content moderation may include blocking, reducing visibility, delisting, and adjusting content ranking systems. A critical first step is the enactment of a Cybersecurity and Resilience Law that positions content moderation as a primary tool to safeguard Indonesia’s digital sovereignty. In this context, fatwas from Islamic organisations play a strategic role in reinforcing moral and social dimensions in combating online gambling. The elimination of online gambling is an integral part of Indonesia's efforts to realise digital sovereignty, which remains vulnerable to foreign interference. The study recommends further research in the form of comparative studies in Muslim-majority countries, focusing on how religious fatwas contribute to the fight against online gambling and how such approaches can be contextualised across jurisdictions. This article contributes to the development of an integrative framework that combines positive legal approaches with religious values in strengthening online gambling eradication policies in the digital era. Artikel ini mengkaji pengaturan judi online di Indonesia melalui perspektif hukum positif dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi keagamaan Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan mekanisme moderasi konten digital yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Moderasi konten dapat meliputi pemblokiran, penurunan visibilitas, delisting, dan sistem pemeringkatan konten. Langkah awal yang krusial adalah pembentukan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber yang menjadikan moderasi konten sebagai instrumen utama untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia. Dalam konteks ini, fatwa dari organisasi Islam memiliki peran strategis sebagai penguatan moral dan sosial dalam memerangi perjudian daring. Pemberantasan judi online merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kedaulatan digital Indonesia, yang saat ini masih rentan terhadap infiltrasi pihak asing. Penelitian ini merekomendasikan kajian lebih lanjut dalam bentuk studi perbandingan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim mengenai kontribusi fatwa keagamaan dalam memberantas judi online, guna memperoleh pendekatan yang khas dan kontekstual di masing-masing negara. Artikel ini berkontribusi dalam memberikan kerangka pemikiran integratif antara pendekatan hukum positif dan nilai-nilai keagamaan dalam penguatan kebijakan penanggulangan judi daring di era digital.
QUESTIONING THE ROLE OF ADAT CRIMINAL LAW IN INDONESIA’S CRIMINAL CODE REFORM: A POST-KUHP 2023 PERSPECTIVE Hermanto, Bagus; Putra, Rengga Kusuma; Nugroho, Aziz Widhi; Hattori, Mariko; Yusa, I Gede; Ardani, Ni Ketut
Sriwijaya Crimen and Legal Studies Volume 3 Issue 1 June 2025
Publisher : Faculty of Law Sriwijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/scls.v3i1.4727

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the New Indonesian Criminal Code (KUHP 2023) marks a significant shift in Indonesia’s legal landscape, particularly concerning the recognition and integration of Adat Criminal Law within the national legal framework. This study explores the future prospects of Indonesia’s criminal law reform, focusing on the coexistence of statutory and customary law, judicial application of adat norms, human rights considerations, local governance roles, public perception, and policy directions. Using a normative juridical approach, the research examines the legal, sociological, and political justifications for adat law recognition, its challenges in enforcement, and the implications for Indonesia’s legal pluralism. Key findings highlight the complexities of judicial discretion in applying adat law, the need for harmonization with constitutional protections, and public attitudes toward adat-based justice mechanisms. Additionally, this study proposes policy recommendations for ensuring legal certainty, judicial training, and technological advancements in adat law documentation. By addressing these challenges, Indonesia can establish a balanced legal system that respects customary traditions while aligning with national and international legal standards.
Legal Hermeneutics in Reforming Preparation of Village Regulation: Case of Indonesia and Timor Leste Astariyani, Ni Luh Gede; Yusa, I Gede; Hermanto, Bagus; da Cruz, Rosino
Al-Risalah Vol 25 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v25i1.1754

Abstract

This study explores the formation and challenges of Village Regulations in three regions: Tabanan, Badung, and Denpasar. It addresses two core objectives: identifying the dynamics of village-level legislation and examining the application of legal hermeneutics in interpreting such regulations. The research combines normative and empirical legal methods, employing a qualitative descriptive analysis through the Statute, Conceptual, and Analytical approaches. The findings reveal persistent issues in the drafting process, particularly inconsistencies with the Ministry of Home Affairs Regulation No. 111 of 2014. These challenges stem from both technical and interpretive shortcomings. The study further emphasizes the importance of hermeneutical interpretation in maintaining normative consistency and avoiding conflicting legal provisions. Additionally, a comparative perspective is offered through an analysis of village governance in Timor-Leste, where village regulations are governed under Law No. 9 of 2016. This research contributes to the discourse on institutional reform and democratic resilience at the village level, highlighting the need for clearer legal frameworks and interpretive consistency in local governance.
Quo Vadis Energy Legal Policy towards Equitable and Sustainable Development in Indonesia Kartika, I Gusti Ayu Putri; Astarini, Ida Ayu; Yasa, Putu Gede Arya Sumerta; Hermanto, Bagus; Kriviņš, Anatolijs
LAW REFORM Vol 21, No 2 (2025): Law Reform
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v21i2.66743

Abstract

Indonesia’s energy sector continues to face persistent challenges in the context of rapid economic growth, increasing energy demand, and mounting environmental concerns. Despite the constitutional mandate requiring the state to ensure equitable access to energy and sustainability, existing regulatory frameworks frequently fall short of achieving these objectives. This research aims to examine the legal and policy frameworks governing the energy sector in Indonesia, where energy serves as a critical component of economic development and public welfare.The urgency of this study lies in addressing the disconnect between the normative ideals (das Sollen) of equitable and sustainable energy governance and their actual implementation (das Sein) in current policy practices. The research employs a normative legal method, relying on a literature review of both primary and secondary legal sources, coupled with conceptual and statutory interpretation.The findings indicate that current policies often fail to ensure equitable distribution, meaningful public participation, and adequate environmental protection. Accordingly, legal reforms are necessary to advance justice in energy access and to establish enforceable emission limits and environmental standards. The conclusion drawn from this study underscores the importance of bridging the gap between normative aspirations and practical realities in order to achieve inclusive, sustainable, and just energy governance.
Pengaruh Penambahan Serat Baja Pada Kuat Tekan Mortar Hermanto, Bagus; Rahmawati, Cut; Zardi, Muhammad; Amin, Amri
Jurnal Teknik Sipil Unaya Vol 11, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Center for Research and Community Service (LPPM) University of Abulyatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30601/jtsu.v11i2.6472

Abstract

Steel fibers that function as small-sized reinforcements. The purpose of this study was to analyze the physical properties of sand in the form of specific gravity, bulk density, sieve analysis, fineness modulus. And analyze the mechanical properties in the form of compressive strength. Steel fibers used with variations of 0%, 1%, 2%, and 3% of the total weight of cement with a fiber length of ± 1cm. The test objects in this study were in the form of cubes with a diameter of 5cm x 5cm x 5cm and a volume of 125cm3 with a total of 36 test objects. The results of the specific gravity examination of fine aggregates using 3 samples, namely A, B, and C, obtained an average saturated surface dry density (SSD) of 2.67, an average oven dry density of 2.56 and an average water absorption of 3.96%. The results of the bulk density examination were 1.826 kg / l. The results of sieve analysis show that the aggregate used is included in the aggregate category as sand (zone II) with a fineness modulus value of 2.86, with a fineness requirement of 1.5 - 3.8. The results of mechanical properties in the form of a pressure test on mortar at the age of 7 days experienced a decrease in succession from M0 18.24 MPa by 17.5%, 11.3%, and 7.7%, with a value of M1 15.05MPa, M2 16.19 MPa, and M3 16.84 MPa. For mortar aged 14 days also experienced a decrease in succession from M0 18.25 MPa by 9.7%, 5.6%, and 1% with a value of M1 16.48 MPa, M2 17.24 MPa, and M3 18.08 MPa, due to the Bonding Stringht mechanism. Meanwhile, for 28 day old mortar, the M0 18.48 MPa increased successively by 1.1%, 3.4% and 11.5% with values of M1 18.48 MPa, M2 19.11 MPa and M3 20.61 MPa.
Co-Authors Al Fatih, Sholahuddin Amri Amin Ardani, Ni Ketut Aryani, Mas Ayu Putu Laksmi Danyathi Ayu Putu Laksmi Danyathi da Cruz, Rosino Dewa Gde Rudy Fifiana Wisnaeni Hattori, Mariko I Gede Yusa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Ketut Sudiarta I MADE SUBAWA I Nengah Suantra IDA AYU ASTARINI Kadek Agus Sudiarawan Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Komang Pradnyana Sudibya Kriviņš, Anatolijs Kusuma Putra, Rengga Layang, I Wayan Bela Siki Made Subawa Mariko Hattori Martana, Putu Ade Hariestha Mas Aryani Mas Aryani Mas Ratu, Ida Ayu Milthree Saragih, Geofani Ni Luh Gede Astariyani Ni Made Ari Yuliartini Griadhi Ni Putu Niti Suari Giri Ni Putu Wiwin Setyari Nugroho, Aziz Widhi Nur, Asrul Ibrahim Nyoman A Martana NYOMAN MAS ARYANI Nyoman Mas Aryani Putra, Rengga Kusuma Putu Ade Hariestha Martana Putu Ade Harriesta Martana Putu Edgar Tanaya Putu Gede Arya Sumertayasa Rahmawati, Cut Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi Yusof, Fablli Zardi, Muhammad