Claim Missing Document
Check
Articles

Edukasi Sadar Hukum Mengenai Judi Online Kepada Siswa SMA Negeri 66 Jakarta Beniharmoni Harefa; Handar Subhandi Bakhtiar; Abdul Kholiq; Yuliana Yuli Wahyuningsih; Salma Agustina; Jeanny Anggita Fitriyani; Maria Yohana
KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 6 (2023): November
Publisher : Yayasan Kajian Riset Dan Pengembangan Radisi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55266/jurnalkalandra.v2i6.335

Abstract

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, judi online telah diatur dengan tegas dan dilarang. Namun, sangat disayangkan hal ini tidak mempengaruhi kesadaran masyarakat terkait larangan permainan judi online. Untuk menciptakan generasi yang memiliki kesadaran akan bahaya judi online, diperlukan pembekalan materi dan arahan yang tepat bagi masyarakat. Melalui kegiatan edukasi hukum tentang judi online merupakan salah satu bentuk upaya dalam memberikan edukasi kepada siswa di SMA Negeri 66 Jakarta. Pada pengabdian kepada masyarakat ini, penyusun menggunakan metode pemaparan dan diskusi terkait pencegahan dan penanganan judi online yang berjudul Judi Online : Hindari, Jauhkan, dan Musuhi Demi Masa Depan Pelajar Harapan Bangsa. Target khusus pengabdian ini adalah para siswa SMA Negeri 66 Jakarta dapat teredukasi dengan baik mengenai pengertian, pengertian, dasar hukum dan upaya-upaya dalam mencegah dan mengatasi kasus judi online. Tujuan utama diadakannya kegiatan ini diharapkan agar dapat menerapkan nilai yang menunjukan semangat bela negara terhadap generasi penerus bangsa dalam menjadi generasi unggul pada masa mendatang. Peningkatan pemahaman serta pengetahuan peserta didik dapat dilihat dari hasil post test yang menunjukan bahwa peserta didik mampu memahami materi yang telah dipaparkan dalam pengabdian kepada masyarakat ini.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DI DESA BAROS, KECAMATAN BAROS, KABUPATEN SERANG Wahyuningsih, Yuliana Yuli; Sulastri, Sulastri
Jurnal Pengabdian Nasional Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Politeknik Negeri Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25181/jpn.v1i1.1584

Abstract

Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, untuk menciptakan kepastian hukum Pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Dalam pendaftaran tanah, girik yaitu tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, maka pemegang sertifikat atas tanah akan memiliki hak kebendaan yang lebih kuat. Sumber daya agraria atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang di sebut tanah, selain memberikan manfaat namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang mempunyai aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik aspek pertahanan dan keamanan, dan bahkan aspek hukum, sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat di darat dapat di pahami apabila tanah di yakini sebagai wujud kongkrit dari salah satu modal dasar pembangunan Nasional.Perumusan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pada umumnya tingkat pemahaman masyarakat tentang proses pendaftaran tanah dan peralihan Hak Atas Tanah yang masih rendah.  Masih sedikitnya jumlah tanah di wilayah Kelurahan Baros,Kecamatan Baros, Kabupaten Serang  yang telah didaftarkan atau bersertifikat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dari pendaftaran tanah.Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode dialog dan diskusi kepada warga masyarakat khalayak sasaran. Agar ceramah dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan maka akan dilakukan pendataan di daerah setempat untuk mencatat jumlah warga masyarkat. Selanjutnya data jumlah warga masyarakat dari daerah tersebut akan digunakan untuk mengundang masyarakat setempat untuk hadir sosialisai Manfaat Pendaftaran Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah. Tahapan yang ditempuh dalam pelaksanaan pengabdian ini yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Kata kunci: undang-undang pertanahan, pendaftaran tanah, agraria
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak Satino; Sulastri; Yuli W, Yuliana
Esensi Hukum Vol 2 No 1 (2020): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v2i1.26

Abstract

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dalam hidup berbangsa dan bernegara. Perlu dilakukan upaya Perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakhaknya tanpa perlakuan diskriminasi. Dalam hal ini anak berhadapan dengan hukum karena tindak pidanapencurian dengan kekerasan, pemenjaraan bukanlah suatu pilihan terbaik untuk mendidikanak karena hanya akan menyebabkan stigma sebagai criminal yang akan menimpaseorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan merupakan awal bencana masa mendatang. Berdasarkan perumusan masalah dalam penulisan ini, menyebutkan gambaran implementasi perlindugan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak di Pengadilan Negeri Depok dan hambatan dalam Perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak di Pengadilan Negeri Depok dan untuk mengetahui hambatan dalam Perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi pustaka yang mana bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisa dan hasil penelitian yang diperoleh bahwa anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 35 tahun 2014 tentangPerubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan tujuan diterapkan diversi dapat menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.
Analysis of the Phenomenon of Papuan Armed Criminal Conflict Against Indonesian Sovereignty Zammara, Aurel Meidina; Darmawan, Abqary Faraz; Kumoro, M Damar Setyo; Sambarana, Ilyasa Laits; Damareka, M Darrell; Aulia, Padla Zan Putri; Amalia, Firda; S, Debby Nauly Rafeyfa; Veronica, Ester; W, Yuliana Yuli; Suprima, Suprima; Mulyadi, Mulyadi; Maulinda, Rerin
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i1.6291

Abstract

This article discusses the phenomenon of Armed Criminal Groups (KKB) in Papua and the influence of their existence on the sovereignty of the Indonesian state. The background of this research is based on curiosity about the impact of the Papuan KKB on state sovereignty. The purpose of this study is to find out whether the existence of the Papuan KKB affects the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia and how steps can be taken to resolve this problem. The research method used is a quantitative approach, where data is collected using questionnaires that are distributed to resource persons and then the results are analyzed through questionnaire diagrams. This study aims to provide a clear and objective picture of the current situation and how it impacts the country's sovereignty. The results showed that the phenomenon of the Papuan KKB had an impact that threatened the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. These findings demonstrate the importance of taking this issue seriously and strategically by the Indonesian government. This research is expected to be a reference in decision making and policy formulation related to the issue of Papuan KKB.
Tindak Pidana Berkendara Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw) Ramadhandiko, Difqa Alvi; Rivaldi, Chika Aurel; Rahman, Naila Kamila; Rianda, Puja; Fedira, Revania; Yuli W, Yuliana
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 11 (2024): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11419455

Abstract

The state of intoxication is one of the factors in an accident, namely because someone who is drunk is trying to bring the vehicle in a state of unconsciousness so that the probability of harming others is higher. La Fani is an example of a perpetrator who drove drunk and hit the victim's motorcycle La Jasi. This study examines the decision No. 61/Pid.Sus/2020/Fr.The Wgw deals with the legal consequences of the criminal act of drunk driving to the point of causing the death of another person and links it to the 16th goal of the SDGs . In this study used legal research methods according to the law. Normative law research studies library law by looking at library materials or secondary materials. This method also analyzes various sources of legal information, which are then neatly arranged to make it easier to draw conclusions related to these problems. For the sake of enabling positive regulations and other relevant provisions to be adapted to current problems, legislation is used in this study. After an in-depth study, it was found that La Fani was guilty of operating a motor vehicle while intoxicated and resulting in the taking of the lives of others in accordance with law no. 22 of 2009 on traffic and Road Transport, Article 311 paragraph (5). To meet the 16th Sustainable Development Goal (SDGs), there is a need for strict enforcement of the Law Against Drunk Driving and increased public awareness of the issue of drunk housing in general through educational and social campaigns.
Penerapan Program BLT Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin di Indonesia Syah, Aurelia Zerikha; Sachmaso, Hana Humaira; Fadillah, Fatma Putri; Ardiana, Oktavia Dwi; Narindra, Rochella Amalia; Yuli W, Yuliana
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11667891

Abstract

The BLT Program is a government effort to reduce poverty levels and improve social welfare by providing financial assistance to economically disadvantaged and vulnerable families. This study aims to assess the effectiveness of implementing the BLT Program in achieving these objectives, as well as to explore the correlation between this policy and Indonesia's legal framework in the context of achieving Sustainable Development Goal (SDG) No. 16, which pertains to peace, justice, and institutional strengthening. The method used is a literature review with a descriptive analytical approach, examining secondary data from various reliable sources. Findings from this research indicate that while BLT helps alleviate the burden on impoverished communities, there are challenges in its implementation, including delays in distribution and inaccuracies in target determination. To optimize the benefits of BLT, improvements in distribution mechanisms, inter-agency coordination, and stricter monitoring are necessary.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja Latri, Akhdan Adityo; Ramadhan, Niko Rafael; Dorinda S, Gabriel; Ginting, Yovani Yolanda Putri; Kusuma, Nanda Putri Andana; W, Yuliana Yuli
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11608292

Abstract

This research discusses the juridical review of the act of accidentally damaging other people's property in the legal context in Indonesia. The main focus of this study is on the provisions of civil and criminal law that regulate responsibility and legal consequences of such actions. In civil law, the act of accidentally damaging property is regulated by Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata) which states that every unlawful act that causes loss is obliged to compensate for the loss, including actions caused by negligence. On the other hand, criminal law, through Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), requires an element of intent to be subject to criminal sanctions. This research found that the act of accidentally damaging other people's property generally does not meet the criminal elements because there is no malicious intent, so it is more often resolved in the civil realm with a claim for compensation. Peaceful dispute resolution through mediation or negotiation was also identified as a method frequently used in practice to resolve these types of cases. This research provides a deeper understanding of how the Indonesian legal system handles cases of accidental damage to goods, as well as the legal implications for the parties involved.
Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Orang Mabuk Untuk Pembangunan Berkelanjutan Ditinjau Dari Hukum Pidana Maharani, Sabilla Kusuma; Putri, Maria Sylvia; Amina, Frahnaz; Az Zahra, Shabrina Najla; Fauziyyah, Laila; Yuli W, Yuliana
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2, No 5 (2024): Madani, Vol. 2, No. 5 2024
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11472142

Abstract

The application of the law to individuals addicted to alcohol in the context of sustainable development is a significant aspect of the legal system. This paper discusses the legal framework governing the treatment of alcoholics, especially from a criminal law perspective, with the aim of achieving Sustainable Development goals. This analysis covers various legal provisions, policies and practices relating to law enforcement against violations by individuals related to the Sustainable Development goals, especially those related to health and well-being (SDG No. 3) as well as building peaceful and inclusive societies (SDG No. 16). This article also links these issues to provisions in the Criminal Code, especially Article 492 of the Criminal Code. The research method used is normative juridical analysis.
Penanaman Nilai Anti Korupsi di Kalangan Pelajar Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Ahmad Muwafik; Jordan Fahran Brelian; Anggelica Regina Sinamora; Suhaidi Suhaidi; Mulyadi Mulyadi; Yuliana Yuli Wahyuningsih
Nusantara Mengabdi Kepada Negeri Vol. 2 No. 1 (2025): February: Nusantara Mengabdi Kepada Negeri
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/numeken.v2i1.658

Abstract

Currently, corruption is a very worrying problem. The rampant acts of corruption not only affect adults, but also students. Apart from curative action, in the form of providing sanctions, both criminal and administrative, to perpetrators of corruption. It is also important to take preventive action against acts of corruption. This preventive action is taken to prevent corruption in the future. Preventive measures can be taken for adults and students. Providing education on anti-corruption values among students is one of these preventive steps. Starting from this, the authors who are members of the Project Based Learning (PjBL) group organized anti-corruption values education for students at SMA Negeri 109 Jakarta. Through this education, the author also conducted research on the effectiveness of corruption education in terms of preventive measures for corruption. This research uses qualitative methods by collecting data through questionnaires and interviews. This research involved 80 respondents from students at SMA Negeri 109 Jakarta. The majority of respondents expressed the effectiveness of the education that the author held.
The Criminal Responsibility or Sending Fictive Packages with Cash on Delivery Payment Method to Victims Putra, Daffa Virgianto; Wahyuningsih, Yuli Yuliana
Jurnal Daulat Hukum Vol 7, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v7i4.42104

Abstract

This study aims to analyze the Causal Factors and Legal Handling Mechanisms in cases of sending fictitious packages with the Cash on Delivery payment method, with reference to Law No. Article 378 of the Criminal Code concerning fraud, Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), and Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP).With the development of the era and technological advances, the phenomenon of fraud through sending fake packages with the Cash on Delivery payment method has become one form of crime that is increasingly rampant in various regions. This modus operandi is carried out by the perpetrator by sending goods that were never ordered by the victim. Although there are related regulations, the sending of fake packages continues to occur. This study uses a normative juridical method that analyzes theories, concepts, legal principles, and relevant regulations. The findings of this study conclude that criminals exploit weaknesses in the system, such as personal data leaks, minimal identity verification, and lack of digital literacy among consumers in purchasing goods online, therefore Handling this phenomenon requires collaboration between e-commerce parties, consumers, and law enforcement officers.
Co-Authors Abdul Kholiq Adil, Iswahyuni Agustanti, Rosalia Dika Agustinus PH, Agustinus Ahmad Hidayatullah Ahmad Muwafik Aidan Rafif Ali Djamhuri Amanda, Nur Septiana Amina, Frahnaz Andriyanto Adhi Nugroho Anggelica Regina Sinamora Ardiana, Oktavia Dwi Aria, Muhammad Gustaf Aryanti R, Dwi Atik Winanti Aulia, Padla Zan Putri Az Zahra, Shabrina Najla Beni Harmoni Harefa Beni Harmoni Harefa Beniharmoni Harefa Cong, Vannez Damareka, M Darrell Danil Erlangga Mahameru Darmawan, Abqary Faraz Dinanti, Dinda Dorinda S, Gabriel Dwi Desi Yayi Tarina Dwilaksono, Bimo Rizky Emri, Zaky Prasetio Fadillah, Fatma Putri Fahrozi, Muhammad Helmi Fairuz, Muhammad Gustaf Farabi, Ahmad Abdillah Fauziyyah, Laila Fedira, Revania Firda Amalia Ginting, Yovani Yolanda Putri Hamzah, Amanda Fitra Handar Subhandi Bakhtiar Huda, Genthala Rafik Ismail, Nazli bin Iwan Erar Joesoef Jamaila, Jasmine Fatiha Jeanny Anggita Fitriyani Jordan Fahran Brelian Kayus Kayowuan Lewoleba Kumoro, M Damar Setyo Kusuma, Nanda Putri Andana Latri, Akhdan Adityo M Ali Zaidan, M Ali Maharani, Sabilla Kusuma Maria Yohana Marina Ery Setyawati Marina Ery Setyawati Marina Ery Setyawati Martinus, Jeremy Pangihutan Benaya Maulinda, Rerin Mochamad Haikal Badjeber Mouna Suez Sianturi Muhammad Fadhlan Al Hafizh Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muthia Sakti Narindra, Rochella Amalia Negara, Yasinta Diva Nirwana, Rena Putri Nur Al Fatir, Muhammad Nurhuda, Farhan Putra, Daffa Virgianto Putri, Aisyah Nikita Permata Putri, Citraresmi Widoretno Putri, Keisha Rafilah Putri, Maria Sylvia Qibtiya, Mauladiana Rahman, Naila Kamila Ramadhan, Niko Rafael Ramadhandiko, Difqa Alvi Ramadhani, Dwi Aryanti Reyhan, Maulana Arfidata Rianda, Puja Rivaldi, Chika Aurel S, Cristella Zevanya Rhadot S, Debby Nauly Rafeyfa Sachmaso, Hana Humaira Salma Agustina Sambarana, Ilyasa Laits Satino Satino Satino Shira Casta Aurellia, SHIRA CASTA AURELLIA Sianturi, Catherine Rosalina Sihombing, Suluganwata Suhaidi Suhaidi Suherman Suherman Suherman, Suherman Sulastri SULASTRI Sulastri - Sulastri Sulastri Suprima Surahmad Surahmad, Surahmad Syah, Aurelia Zerikha Syamsul Arifin Syfiyah, Shafa Talitha Atha Shakira Trihandoko, Ronaldindo Rifky Veronica, Ester Winati, Atik Yuman, Dara Aulia Zammara, Aurel Meidina